PDI Perjuangan - Sulawesi Utara

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD

Vanda Sarundajang menjelaskan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpandangan RUU ini berlandaskan archipelago, kerifan lokal, partisipasi masyarakat untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Fraksi PDIP memberi dukungan penuh hingga UU ini menjadi UU definitif. Bung Karno tokoh proklamator bangsa mengatakan, "Merdeka hanyalah jembatan walaupun jembatan emas, setelahnya adalah jalan sama rata, sama rasa atau sama tangis". Fraksi PDIP sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD RI yang mengusulkan dan menyusun RUU ini. Kami sampaikan kepada Badan Legislasi dan pimpinan sehingga RUU ini masuk pada Prolegnas Prioritas 2018.

Tanggapan

RKA 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Vanda bertanya bagaimana dukungan kemenpora terhadap organisasi pramuka. Menurut Vanda, organisasi pramuka adalah satu-satunya organisasi yang diberikan mandat untuk mendidik karakter pemuda dan Vanda juga menyampaikan mengenai Asian para games hingga saat ini belum ada solusi sehingga jangan sampai hal ini tidak di prioritaskan.

Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Vanda mendorong revitalisasi perpustakaan di daerah dan ia berharap kedepan sosialisasi gemar membaca perlu diperluas kembali.

Ujian Nasional Tahun 2020, Zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Vanda sepakat dengan program Mendikbud untuk tidak terburu-buru dalam mengaplikasikannya dan jika UN diganti mulai tahun 2021, ia meminta sudah disiapkan lebih baik dan sudah disosialisasikan. Vanda mengusulkan untuk regulasi pendidikan dalam mengatur hal-hal strategis agar diatur dalam Perpres agar bisa dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pendidikan di daerah.

Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sehubungan dengan Kupang, seiring perkembangan menurut Vanda ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terkait kearifan lokal yang seharusnya menjadi icon untuk dijual. Jangan sampai ini dipinggirkan dan lalai nantinya akan terjadi kesenjangan sosial. Pemerintah harus memastikan semuanya mengerti. Untuk kearifan lokal yang berbicara soal kuliner, perlu yang higenis menjadi tidak higenis. Tidak perlu dipisahkan karena ini bisa dikembangkan secara besar-besaran. Seiring perkembangan KEK Kupang, Komisi 10 DPR RI sedang mengembangkan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara. Ada festival yang dikembangkan dan ini sudah masuk calendar of event 2020. Menurut Vanda, Ini perlu mendapat perhatian dan didukung penuh. Ia juga memohon ini dipantau oleh kementerian dimana pemerintah pusat mempersiapkan infrastruktur dan ini harus benar-benar dipantau. Komisi 10 DPR RI tidak mau proyek ini mangkrak. Sehingga Vanda berharap bahwa tahun 2020 proses pembangunannya bertahap.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Vanda mengatakan seharusnya ada kegiatan pemuda yang berhubungan di wirausaha, program pelatihan, motivasi UMKM dan melibatkan mereka menjadi pelaku usaha dan mengembangkan program start-up. Selain itu, Vanda mengatakan perlu menyiapkan pengusaha muda yang akan menjadi penyangga perekonomian.

Latar Belakang

Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Vanda Sarundajang melaju menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Vasung, panggilan dari Vanda Sarundajang, berhasil menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 setelah memperoleh suara sebanyak 126.197 untuk Dapil Sulawesi Utara. Dengan nomor anggota A-411, Vasung adalah putri dari Gubernur Sulawesi Utara, Dr Sinyo Harry Sarundajang,. Pada periode 2019-2024 terpilih kembali menjadi anggota DPR dengan perolehan suara sebesar 81.659 dari dapil yang sama.

Nama Sarundajang di Minahasa sangat dikenal sebagai keluarga dengan banyak tokoh politik. Awal September 2012, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Minahasa, Janes Parengkuan, mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Vanda akan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Janjte S Wowiling dan Ivan Sarundajang (adik kandung Vanda) di Pemilukada Minahasa.

Di September 2017 terjadi mutasi internal dimana Vanda menjadi bertugas di Komisi 10 yang membidangi pariwisata, olahraga dan pendidikan.

Pendidikan

S1, Sastra Inggris, Universitas Kristen Indonesia (2002)

Perjalanan Politik

Sebelum aktif di PDIP, Vanda memulai perjalanan politiknya dengan aktif berorganisasi sebagai Wakil Bendahara Umum di Kerukunan Keluarga Kawanua, sebagai Bendahara dari Kerapatan Gereja Masehi Injil Minahasa (KGPM) dan Pemuda Panca Marga dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih (TMP) Sulut

Dikenal aktif dalam aktivitas organisasinya, Vanda menjadi anggota PDIP Sulut dan berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Selama di DPR-RI, Vanda adalah anggota Komisi VI yang mengurusi bidang perdagangan, industri, investasi, koperasi dan BUMN.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

27 April 2016 - Vanda ingin mengetahui lebih lanjut apakah ada rencana untuk menggarap potensi selain laut di Sabang. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Vanda menanyakan, sejauh mana eksistensi yang diberikan kementerian kepada daerah. Seperti di Belitung, masih tidak ada program yang tampak dari program yang dicanangkan oleh kementerian. [sumber]