Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Rendy menjelaskan bahwa PP ini yang menjadi persyaratan kita itu kalau di sini ditekankan di UU ketinggalan maka peraturan konstriktusi diatur saja oleh menteri, dirjen atau badan konstruksi. Kita ingin bahwa Indonesia kontruksi ini soal PU tapi salah karena di berbagai aspek ada konstruksi, kalau kita mengacu pada ini saja maka PLN ini wajib menyiapkan kepada tenaga ahli dan kalau ini digabung menjadi universal nanti akan muncul kondisi yang tidak kondusif.

Klarifikasi Undang Undang (UU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara dan Ahli Bahasa

Rendy M Affandy Lamadjido mengatakan bahwa berdasarkan apa pelantikan padahal UU baru dua hari disahkan itu kerancuan baru. Izin kita batasi enam bulan untuk pelantikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) baru.

Tanggapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA)

Rendy mengatakan struktur badan BPTJ ini bengkak. Dari Keppres, tugas BPTJ terpusat untuk melakukan pelayanan transportasi. Namun BPTJ belum melakukan perencanaan dan pengembangan. Menurutnya lebih baik fokus pada integrasi transportasi. Ia mengatakan transportasi amburadul. Pemerintah membangun bandara, hanya bandara secara. Ia menanyakan BPTJ bisa atau tidak melakukan interkoneksi dimana busway mengangkut dari terminal A ke B dan dari terminal B sudah ada akses lainnya, tidak seperti sekarang. Ia berharap BPTJ bisa meletakkan dasar modal transportasi yang terintegrasi dengan baik. Ia menanyakan cara BPTJ mencapai transportasi yang terkoneksi. Ia mengatakan sebentar lagi Komisi 5 akan membuat UU Transportasi. Ia menyampaikan dirhubdat anggarannya sudah cukup naik dan ia berharap ada minimalisasi kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan di darat 60% dari kendaraan roda dua. Ia meminta dirhubdat untuk konsen pada batasan kecepatan motor. Ia menghimbau jangan membiarkan anak muda mati sia-sia. Ia mendukung minimalisasi kecelakaan terutama roda dua dan bus yang tidak punya speedometer. Ia menyampaikan kepada DJKA agar kereta api antara Pare-pare ke Makassar bisa cepat selesai. Ia mengatakan Pemda akan banyak membantu DJKA untuk efisiensi. Ia menyampaikan KA sangat diidamkan oleh masyarakat Sulawesi.

Masukan untuk Pedoman Panja Penerbangan - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan

Rendy berpendapat sudah seharusnya asuransi dibayarkan setelah kecelakaan terjadi dan langsung. Paling lama 7 hari, jika terlalu lama berarti ada masalah di dalamnya.

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Rendy melihat ada yang tidak berani mengungkapkan terkait safety. Ia mengimbau agar penerbangan di Indonesia mempunyai traffic management yang baik. Rendy menanyakan upaya yang dapat dilakukan agar semua pihak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ia juga menanyakan model pengawasan yang bagus. Rendy mengaku tidak ingin ada maskapai yang merasa dirugikan terkait dengan model pengawasan yang diciptakan. Persoalan Air Traffic Controller (ATC) merupakan kunci dari masalah penerbangan. Menurutnya, bahasa Inggris ATC susah ditangkap oleh pilot asing. Oleh karena itu, Rendy menanyakan solusinya. Terakhir, Rendy mengajak semua pihak untuk melaporkan oknum-oknum yang bermain dari Kemenhub dan juga PT. Angkasa Pura.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Rendy mempertanyakan penyebab kecelakaan pesawat Air Asia. Pasalnya, sesuai dengan Undang-Undang tentang Penerbangan menyebutkan bahwa investigasi kecelakaan pesawat udara telah ditetapkan batas waktu penyerahan laporan akhir investigasi paling lambat 12 bulan. Sementara, untuk kereta api paling lambat 6 bulan. Rendy menyarankan agar Komisi 5 DPR-RI mengadakan rapat internal untuk membahas mengenai kecelakaan pesawat Air Asia.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Rendy mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan di sektor irigasi. Ia menambahkan bahwa kepemilikan rumah harus cepat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Rendy kemudian mengkritik soal jalan beton yang merugikan konsumen, karena jalan beton cepat haus. Merujuk kepada kunjungan kerjanya, Rendy merasa kebingungan soal konstruksi jalan beton yang menganga, tetapi masih dibiarkan begitu saja. 

Anggaran 14 September 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Rendy mengatakan bahwa Indonesia membentuk BMKG menjadi fokus dunia.

RAPBNP Tahun 2016 - Raker Komisi 5 dengan Basarnas dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Rendy menjelaskan bahwa anggaran yang sudah ditentukan di Banggar DPR-RI ini sudah matang, maka sulit untuk diubah. Rendy mempertanyakan kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bahwa dana Rp500M ini dari mana, sebab jangan sampai ini menjadi "dana siluman". Rendy menyampaikan bahwa dirinya keluar dari Banggar DPR-RI, sebab dirinya banyak melihat "permainan anggaran yang sungguh luar biasa".

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Tertinggal dan Transmigrasi

Rendy menjelaskan banyak pembangunan yang tidak mendukung nawacita jadi Kementerian Desa ini politis, ia belum melihat adanya sosialisasi adanya buku untuk Kementerian Desa apa artinya rata-rata masyarakat hanya mengetahui camatnya saja, tetapi tidak mengetahui aparat negara lain di desanya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Rendi mengaku kecewa dengan MenBUMN karena terlalu dominan dibandingkan Menteru Perhubungan. Menurut Rendi, Dirjen Perkeretaapian harus pro aktif. Seharusnya sebelum ground breaking, proyek sudah matang dalam persiapan. Rendi menegaskan bahwa sekarang DPR-RI belum ada persetujuan.

Panja Konektivitas — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar

Rendy mengatakan bahwa sepanjang 2004 hingga 2015 banyak sekali pembangunan pelabuhan baru tetapi tidak ada kapalnya.

Rendy juga bertanya apakah konsep tol laut telah sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, lalu ia bertanya bagaimana konektivitas pelabuhan laut dengan pelabuhan sungai dan pelabuhan danau.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Rendy mengatakan Indonesia kaya dengan rotan. Ia menanyakan alsan rotan tidak dimanfaatkan untuk membuat jembatan-jembatan sederhana. Ia mengatakan untuk jangan sekadar membangun, tetapi harus diperhatikan desainnya juga. Ia menyampaikan Pemerintah Pusat harus tahu umur jalan. Ia menyarankan untuk perbanyak lagi bantuan bank dunia. Ia mengatakan kalau ini masuk DAK, ini merupakan tugas Pemda untuk melebarkan tugas-tugasnya.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Rendy mengatakan  bahwa pada 24 Desember 2015, ia sedang berada dilokasi dan masyarakat ternyata banyak yang ingin mencoba tol Cipali. 

Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas

Rendy menegaskan yang diprogramkan PDTT harus ada konsistensi, khususnya untuk dana turun desa. Terutama antar Dirjen itu harus saling membackup. Ekonomi secara seluruh itu ada di peran Kemendes PDTT, program pemerintah harus direalisasikan jangan hanya berupa slogan. Di Sulteng itu belum nampak.

Selanjutnya, Rendy mengatakan BMKG telah diakui dunia, dan itu harus dipertahankan. Terakhir, ia menegaskan untuk anggaran Basarnas agar fokus ke arah percepatan pertolongan bencana.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Rendy mendukung adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Ditjen Perhubungan Udara. Ia menyinggung anggaran Ditjen Perhubungan Darat memprihatinkan, mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi di darat. Ia menuntut tidak ada kelalaian di Ditjen Perhubungan Darat. Rendy meminta agar anggaran pelabuhan dalam program Nawacita tidak dipotong.

Pembahasan Rancangann Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Rendy M. menegaskan tertarik di kawasan pariwisata, ini sudah lama negara ini lakonin, ia melihat bahwa perlu digalakan karena daerah Indonesia ini pariwisata sangat besar daya tariknya. Selanjutnya, ia meminta kawasan pariwisata ini dimasukkan di dapil ia karena hampir setiap tahun turis mancanegara banyak yang datang. Terakhir, Rendy M. mengatakan ini banyak daerah yang pikirannya maju tapi etos kerjanya mundur, ini untuk mengubah perilaku sulit.

Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rendy berpendapat untuk memasukkan program baru di luar program-program yang telah direncanakan. Program-program tidak berjalan karena tidak intens komunikasi antara Mendes PDTT dengan DPR-RI. Ia menyampaikan jika di kementerian lain seandainya terdapat program yang tidak dapat terlaksana, mereka langsung berkomunikasi langsung dengan DPR-RI. Ia meminta Sekjen untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan intens antara kementerian dan Anggota Komisi 5 DPR-RI. 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Rendy mengatakan bahwa terbentuknya jalur barat sangat bagus, karena dapat ditempuh 30 menit lebih cepat dibandingkan jalur selatan. Rendy berharap setiap provinsi mendapatkan hibah termasuk air bersih. Rendy menyarankan perlunya diadakan normalisasi sungai, karena alur sungai yang ada saat ini cukup berantakan.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Rendy menyampaikan bahwa tujuan kedepan bukan mencari profit, melainkan memberikan sarana fasilitas penunjang. Ia berharap seluruh pelabuhan dapat melakukan pembenahan khususnya terkait pendangkalan, karena jika sudah dangkal, kapal-kapal tidak akan bisa lewat lagi.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Rendy mengatakan harapan bahwa anggaran tahun 2018 fokus pada program pemerintah dalam nawacita, terutama pembangunan pinggiran dan tol laut. Rendy meminta anggaran Basarnas tahun 2018 fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena Basarnas bekerja di daerah berbahaya dan kecelakaan selalu terjadi di daerah yang kurang safety.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rendy mengatakan pelebaran jalan hendaknya dilakukan setelah masa umur jalan habis, supaya proyek pelebaran jalan tidak menutupi kesalahan kontraktor. Rendy berpendapat tidak efesien jika jalan yang belum habis umurnya dilebarkan karena ada cutting untuk menghindari penghamburan uang. Di sisi lain, ada jalan yang mulai mati umur jalannya tetapi belum dilakukan pemeliharaan. Rendy mengatakan kerusakan jalan disebabkan oleh 2 hal yaitu ekonomi berkembang dan kerusakan konstruksi.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Rendy mengatakan bahwa dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir, tidak ada yang dapat diprediksi oleh Balitbang Kementerian PUPR. Menurut Rendy, seharusnya Balitbang sudah menemukan multiply aspal, namun tidak juga dikembangkan. Terdapat investor Jepang yang sanggup terkait aspal mutu bagus, tapi Rendy bingung alasan shell lebih diminati dibandingkan produk lokal. Rendy berpendapat bahwa bentuk pengkajian mendalam untuk menemukan mutu aspal buton sangat diperlukan. Menurutnya dengan ditemukan multiply aspal ini perlu adanya manuver. Rendy meminta untuk membangun rumah-rumah sederhana, karena menurutnya rusunawa cukup boros. Terakhir, Rendy menanyakan alasan pembangunan di Palu, Toli-toli, dan Gorontalo tidak dikembangkan.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rendy mengatakan anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan sudah dikucurkan, harusnya ada peningkatan kinerja. Rendy berpendapat pembinaan kontruksi tahun 2018 nilainya terlalu kecil.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Rendy menegaskan bahwasannya aspal Buton ini di monopoli oleh hanya dua industri saja.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Rendy mengatakan motor tidak diperuntukkan untuk angkutan jarak jauh, seharusnya Polisi dapat menegaskannya. Rekayasa lalu lintas perlu penelitian, misalnya buka tutup jalur Puncak harus dipantau. Bus sebagai angkutan yang paling diminati masyarakat menengah ke bawah harus diperhatikan kecepatannya dan disesuaikan dengan jalan tol agar tidak banyak kasus kecelakaan. Negara luar dalam membangun tol, setiap 90 KM menyediakan helipad, sehingga hal urgent cepat dievakuasi, seperti orang sakit.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Rendy mengatakan 5 tahun ke depan, Komisi 5 DPR RI berharap Indonesia hasilkan para SDM yang baik, ia mendukung pembangunan sekolah. Selanjutnya, Rendy menegaskan tidak setuju dengan sistem buka tutup, bahkan ini yang membuat kemacetan menumpuk. Terakhir, Rendy menegaskan mencoba ke depan KNKT jangan menyembunyikan penyelidikan, tapi harus diekspos.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Rendy mengatakan mengenai otoritas bandara KLH popular dengan angkasa pura. Dana angkasa pura itu dari pemerintah, dan angkasa pura seperti operator. Terkait dengan masalah kenyamanan dan keamanan tidak berfungsi, sehingga Rendy meminta untuk adanya strength. Karena di dunia penerbangan safety itu merupakan hal yang wajib, sehingga perlu diperhatikan kenyamanan. Tetapi
di bandara toilernya bau, sehingga Rendy meminta untuk teman-teman otoritas bandara menegur. Rendy meminta untuk mengirim SDM ke luar negeri untuk belajar, dan untuk ditata kembali jam-jam pesawat karena hampir 100 pesawat take off.

Saran dan Masukan terkait dengan Panja Transportasi Darat, Jembatan Panjang dan Preservasi Jalan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ir. Agus Taufik Mulyono, MT, ATU, IPU, Prof. Wimpy Santoso, Ph. D., Ir. Ellen Tangkudung, M. Sc (Pakar)

Rendy mengatakan sudah ada UU lengkap dan yang menjadi masalah adalah kesemrawutan. Ia mengatakan situasi dan kondisi sekarang ini dalam membangun jalan harus mengandung beberapa aspek. Ia meminta kepada pakar untuk memberikan dorongan dalam memajukan jalan serta transportasi darat. Ia mengatakan kalau belum baik jalan negara dan daerah, ketimpangannya memang cukup jauh. Ia mengatakan jembatan timbang sekarang tidak berfungsi lagi. Ia mengatakan tujuan UU Jalan bagus tapi implementasinya belum bagus dan menurutnya perlu dibuat mekanisme jalan, contohnya tol Jagorawi untuk Jakarta-Bogor tapi sekarang digunakan untuk TMII-Cibubur yang merupakan sumber kemacetan. Ia mengusulkan tol Cipularang untuk Bandung-Jakarta baiknya pintu tol 1 saja. Ia menyampaikan pintu keluar Semanggi merupakan sumber kemacetan. Ia mengatakan yang menjadi masalah sekarang adalah truk-truk. Truk Indonesia terhebat sedunia karena kapasitas 10 ton dipermak untuk 20 ton. Ia mengatakan mobil diciptakan dnegan mengimbangi jalan agar tidak rusak. Ia berharap agar pakar bisa memasukkan dalam pasal-pasal untuk melakukan revisi di UU.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Rendy mengatakan bahw undang-undang penerbangan di Indonesia sangat diakui luar negeri serta cukup luar biasa, dan ia juga berharap SOP dapat diperbaiki agar tidak dapat terulang kembali kasus pilot mabuk, serta ia berharap agar ada kesinambungan tentang dermaga dan perbaikan jalur pelabuhan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Rendy menyampaikan apresiasinya kepada BMKG yang mendapatkan status WTP, namun ia bertanya mengapa penyerapan anggarannya tidak sampai 99%.

Selain itu Rendy juga berkeinginan hanya pos-pos basarnas di pertambah karena pos diperlukan di Wakai, Daerah Togian, disana usaha ikan terapu sudah banyak sehingga transportasi akan sangat diperlukan.

Rendy menyampaikan pula ujaran untuk BPWS terkait satu tata ruang tentang konsep, dan Rendy juga mengatakan bahwa dirinya belum melihat langkah marketing dari BPWS.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Rendy mengkritik Pemerintah yang sedang berusaha mengatasi kedaulatan pangan, sementara sumber air yang ada masih banyak yang bermasalah. Ia mengatakan seperti itu karena merujuk pada kondisi yang terjadi di dapilnya, yang menurutnya banyak petani jatuh miskin karena kondisi sumber air yang tiba-tiba bermasalah sehingga merugikan mereka. 

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Rendy mengatakan ada keinginan bersama untuk menampung taxi online menjadi gaya baru di Indonesia, ada revolusi teknologi yang mengakibatkan beberapa sektor berubah jangkauan dan ini tidak bisa dihindari. Jika revolusi ini bisa diwadahi oleh pemerintah, maka budaya baru ini akan bisa diterima bersama. Dalam aturan, penyedia angkutan harus berupa BUMN atau BUMD. Rendy mengatakan peran pemerintah dalam angkutan non trayek adalah mewajibkan setiap perusahaan memiliki standar minimal keamanan dan keselamatan. Rendy mengatakan perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan dan peranan management sangat menentukan. Rendy berpendapat taksi online tidak bisa ditolak karena menguntungkan masyarakat. Rendy mengatakan taksi online jangan dipersulit, karena itu adalah keinginan masyarakat. Rendy tidak setuju jika pemerintah membatasi tarif bawah, karena yang perlu ditentukan adalah tarif atas sebagai keberpihakan kepada rakyat.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Rendy membaca bahan dari Balitbang menurut ia sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan rumah-rumah sederhana ini dibuat dengan bambu, ini luar biasa. Ia kira ini perlu diekspos oleh Balitbang. Selanjutnya, Rendy menyarankan kalau perlu anggaran untuk Balitbang ini ditambah. Kalau perlu satu bulan adakan satu kegiatan untuk mengekspos kepada masyarakat, supaya masyarakat mengerti.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Rendy mengungkapkan bahwa persoalan di Jakarta tentang sanitasi lebih kepada persoalan drainase atau jika di desa disebutnya irigasi. Rendy menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud memandang Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) sebelah mata, tetapi ia melihat tupoksinya sudah bergeser, dan juga menanyakan peranan Ditjen Cipta Karya saat ini.

Saran dan Masukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Ketua Transportasi Cita Infrastruktur (TCI), Direktur Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), dan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Rendy M menanyakan cara mengamankan SDA agar kedepannya RUU ini untuk kemaslahatan bersama. Ia ingin sekali masukan dari semua mitra agar air sungai bisa diminum.

Pemanfaatan Tambahan Alokasi Anggaran Prioritas sebesar Rp200 Miliar dari Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI dan Tindak Lanjut terhadap Usulan-Usulan dari Komisi 5 DRP-RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama Basarnas

Rendy mengatakan agar masyarakat ikut diberdayakan agar dapat membantu program-program dari Basarnas.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rendy mengapresiasi Mitra Komisi 5, dikarenakan ini bukan pemotongan melainkan efisiensi.

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rendy mengapresiasi pencapaian target APBN Kementerian PUPR tahun 2017. Rendy meminta Dirjen Binamarga memberikan data inventarisasi jalan nasional, seperti kapan dibangun, lalu lintas dan maintanance. Rendy berpendapat banyak jalan nasional yang diterlantarkan, mungkin karena kurangnya anggaran atau alasan lainnya. Jadi, jalan nasional harus mulai dibenahi, walaupun tidak mudah.

Permasalahan Transportasi Online dan Permohonan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online (FPTO) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI)

Rendy mengatakan bahwa ojek online masuk dalam kategori angkutan umum tradisional, sepanjang belum adanya regulasi. Rendy merasa setuju jika ada pengaturan yang mengatur persoalan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bahwa ojek online tidak diperkenankan mengangkut penumpang dengan jarak tempuh yang jauh demi keselamatan. Rendy mengimbau kepada Pimpinan Komisi 5 DPR-RI agar secepatnya memanggil Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rendy mengaku tertarik dengan adanya pembayaran PPh 6% bagi driver ojek online. Seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi para driver ojek online. Rendy meminta data lengkap terkait pembayaran PPh bagi driver ojek online untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah. Terakhir, Rendy sebagai Anggota DPR-RI tentu akan membantu menyelesaikan persoalan nasional terkait transportasi online khususnya ojek online.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Rendy M Affandy Lamadjido menjelaskan bahwa kami hanya mengingatkan sudah 14 kali mengamati mudik lebaran. kami melihat bahwa ada kecenderungan meminimalisir persoalan mudik lebaran. Kami mengapresiasi pemerintah sudah menemukan penyakit dan ada indikator-indikator yang dilakukan untuk meminimalisir masalah-masalah saat lebaran. Kami optimis langkah-langkah di tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya. Kami berharap di tahun 2019 ini lebih bagus sebab sudah ditemukan indikator masalah-masalah yang ada. Tolong rambu-rambu dipercepat apalagi pantura ini jalannya berkelok-kelok dan bergunung-gunung. Rambu-rambu harus segera diselesaikan di Pantura Pantai Selatan. Untuk Kementerian Perhubungan, fasilitas yang dimiliki 42 juta sementara masyarakat banyak yang akan mudik. Kami berharap pemerintah dapat melakukan pendekatan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang bergerak sehingga kekurangan ini dapat diantisipasi. Memanusiakan manusia ini belum terjadi dan masih banyak masalah-masalah seperti tidak tersedianya seat sehingga dipaksa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan jangan hanya mengalihkan tetapi perlu diketahui ke mana tujuan orang-orang ini. Untuk Basarnas, kerjanya sudah cukup bagus, kecepatan dalam menyelamatkan manusia lebih penting daripada yang lain. Sebab ketika menemukan manusia yang sudah meninggal itu bukan suatu keberhasilan. Harus ada Radio FM untuk memberitahukan kondisi seluruh wilayah dalam mudik lebaran ini dan dari informasi tersebut masyarakat bisa memilih sendiri jalur-jalurnya. Untuk BMKG, kami mengingatkan biasanya kejadian di hari pertama karena kita semua lengah. Kami berharap BMKG tetap fokus dalam menginformasikan segala macam cuaca. Petugas Polrantas tolong dipantau kecepatan minimal di jalan tol. Kalau ada yang bergerak 40 KM/jam, silakan tegur karena ini yang menjadi sumber kemacetan karena jalan tol sudah didesain untuk 60 KM/jam. Tapi tidak boleh juga melampaui batas maksimal yaitu 80 KM/jam. Orang ke rest area ada tiga alasan yaitu pom bensin, toilet, dan beribadah. Kalau dipaksakan mengikuti jalur, maka akan menjadi kemacetan jadi tolong perhatikan jalur KM 62 ini.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Rendy menyatakan bahwa di dapil untuk kapasitas penumpang sudah meningkat sehingga ini perlu menjadi perhatian yang serius karena akan berakibat kepada permasalahan keselamatan. Rendy meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan sesuatu hal agar pelabuhan yang sudah dibuat supaya bermanfaat. Rendy mengatakan mengenai isu yang menyalahkan yang sebelumnya, sebaiknya jangan menyalahkan yang sebelumnya tetapi rakyat menunggu yang sekarang ini. Rendy berharap terkait pelabuhan untuk bisa dibangun dan untuk disinkronisasikan agar bisa dimanfaatkan, yang dimana sebelumnya sudah ada pelabuhan tetapi digunakan untuk kandang sapid dan untuk pelabuhan utama perlu adanya pasokan dari pelabuhan pengumpan dan pengumpul. Rendy mempertanyakan pengetahuan Dirjen Perhubungan Laut mengenai UU yang ada, karena sebaik apapun yang sudah dibenahi pelabuhan pengepulnya jika pelabuhan pengumpan tidak dibenahi akan percuma saja, dan Rendy mempertanyakan bagaimana koordinasi antar moda transportasi.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rendy mengatakan Menteri PUPR harus membenahi sistem jalan, karena banyak jalan nasional yang umur jalannya sudah tidak cukup umur. Selian itu, Rendy juga mengatakan hampir semua bendungan mengalami penurunan debit air, lama kelamaan bendungan akan menjadi monumen, karena bendungan-bendungan itu dibangun dengan biaya yang mahal maka Menteri PUPR tidak perlu membangun bendungan jika hanya dijadikan monumen. Rendy berpendapat kecelakaan kontruksi terjadi bukan karena kontruksinya tetapi kelalaian dalam pengawasan, baik dari pemerintah atau BUMN terkait, jika kecelakaan terjadi karena kegagalan pembangunan maka Menteri BUMN bisa mengkaji ulang.

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Rendy mengatakan berharap besar BPTJ ini badan yang mampu mengatasi moda transportasi se-Jabodetabek. Namun, Rendy mengatakan, BPTJ tidak akan berhasil bila interkoneksi kendaraan itu diupayakan sebab alasan orang menggunakan roda dua dan empat karena buruknya transportasi. Rendy mengatakan penjualan roda dua sangat mudah karena dengan uang 500 ribu, orang sudah bisa mengambil motor. Hal inilah yang dapat menggagalkan peran BPTJ. Rendy meminta untuk memperbaiki sistem interkoneksi kendaraan umum se-Jabodetabek. Rendy mengatakan, traffic management di Indonesia rusak dan mengeluh tentang keberadaan lampu merah setelah jalan tol. Rendy setuju mengenai penggunaan motor untuk jarak dekat saja dan tidak diperuntukkan di dalam kota apalagi perjalanan jauh. Rendy mengatakan, ekonomi akan turun drastis bila tetap melakukan buka tutup di Cikampek. Menurut Rendy, macetnya tol Bekasi - Cikampek itu karena ada pembangunan LRT dan sistem buka tutup jalan hanya menambah penumpukan pada jalan. Rendy berharap pada 2025, BPTJ menyumbang kendaraan di Jabodetabek menjadi percontohan.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Rendy mengatakan bahwa kita membutuhkan Dirjen yang paham tentang pelabuhan, karena kita memiliki pelabuhan sungai yang terbengkalai semua.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Rendy mengatakan bahwa ia belum melihat bantuan terhadap perhimpunan pengusaha bus karena menurutnya kecelakaan paling banyak dari angkutan umum, yaitu bus. Sejak tahun 2000, angkutan bus mengalami penurunan tajam dibandingkan 1980-1999 yang maju saat itu. Menurut Rendy, hal tersebut terjadi karena kenaikan kurs tajam, sedangkan kenaikan tarif tidak sebesar itu.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Terkait BMKG, Rendy mengaku prihatin. Rendy meminta untuk dijelaskan mengapa BMKG butuh peralatan karena peralatan minim.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Rendy mengatakan Badan Pendidikan Kemenhub cukup banyak dan telah melahirkan angkatan kerja yang cukup lumayan. Ia mengatakan bahwa dulu ia ke kepala BPSDM dan ia mengingatkan untuk pilot membutuhkan tenaga kerja sebanyak 27.000 pilot. Ia berharap Indonesia sudah menangkap sinyal tersebut. Ia menyampaikan kalau subsidi dilakukan maka tidak perlu melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja asing. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa sekolahnya dibantu oleh Pemerintah sehingga sekolah pilot-pilot juga bisa sampai mengekspor pilot Indonesia. Ia mengatakan pilot Indonesia mempunyai feeling yang bagus dan pelautnya pun sudah terkenal. Ia ingin Menhub lebih berperan dalam SDM membuka sekolah-sekolah pilot daerah timur. Untuk perkeretaapian ia menanyakan mengenai trayek baru yang sudah dibuka resmi tapi tidak berjalan normal. Menurutnya hal tersebut harus diantisipasi dan ia menanyakan mengenai pembangunan kereta api di Sulawesi Tengah. Ia mengatakan kepada BPTJ bahwa rekayasa lalu lintas sebaiknya dilakukan penelitian dengan harapan BPTJ mampu melahirkan transportasi yang bagus di Jabodetabek dan mulai memikirkan inovasi mobil listrik untuk mengurangi polusi dan BBM. Ia juga membahas mengenai pelabuhan di Jakarta yang belum terurus.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan temuan langsung Rendy di lapangan, ia menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih belum tepat sasaran. Rendy berharap agar aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh Anggota Komisi 5 DPR-RI dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik. Hal itu untuk kesuksesan dari program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Terakhir, Rendy meminta agar masyarakat di Sulawesi Tengah yang merupakan daerah tertinggal harus difokuskan dari perbaikan jalan dan permasalahan transmigrasi yang terjadi.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Rendy mengatakan untuk meninjau jalan di sekitar Masamba tersebut yang sepanjang 80 Km agar jalan tersebut menjadi jalan nasional, lalu jalan Pelabuhan Malawa terkait dengan aksesnya, mohon diperhatikan karena jalan ini tidak panjang. Sebab yang diperlukan adalah jalan akses ke pelabuhan dan bandara. Rendy mengatakan agar kementerian memberikan kesempatan kepada Komisi 5 DPR RI untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Alokasi Khusus di daerah pemilihannya masing-masing.

Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Rendy menyampaikan bahwa dari awal sudah meminta kepastian terkait peralatan untuk dirawat, karena peralatan BMKG ini sudah cukup baik sehingga untuk pengawasan dan perawatannya, agar bisa bermanfaat untuk masyarakat jangan sampai membeli peralatan terus-menerus. Rendy mengatakan bahwa Basarnas memang dari pengurangan anggaran tidak mempengaruhi kinerjanya, tetapi jangan memperbanayak anggaran untuk pelatihan, semestinya untuk anggaran pelatihan bisa dialihkan ke peralatan karena Basarnas kekurangan diperalatan. Karena tidak mungkin Basarnas menerima orang-orang yang tidak bisa melakukan pertolongan, dan untuk perjalan dinas Jika ada suatu bencana di daerah yang tidak memerlukan Kepala Basarnas sebaiknya tidak usah kesana, karena tugas dari Kepala adalah mengawasi tidak usah langsung datang ke lokasi. Rendy mengatakan bahwa dari Sumber Daya Manusia di Basarnas masih kurang.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Rendy mengatakan kriteria-kriteria yang sudah dibuat dalam anggaran dan program jangan dilanggar sendiri oleh Kementerian Perhubungan.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Rendy mengatakan dirinya sudah mengusulkan adanya pembinaan pada SDM Lion Air karena ia melihat masih adanya kelemahan. Bahkan ketika ada aksi dari pilot, itu menandakan bahwa mereka menerima tekanan dan pengekangan. Lanjutnya belum ada mekanisme yang baik sehingga ia mengusulkan adanya audit baik dari segi SDM maupun prosedur keselamatan. Ia juga meminta dibukanya kesalahan dalam sistem pesawat Lion Air tersebut. Selanjutnya ia menyoroti terkait pilot Indonesia yang tak ada prestasi bagus dan belum dibentuknya majelis profesi. Melihat itu, Rendy merekomendasikan audit keuangan operasional perusahaan penerbangan serta dibentuknya majelis profesi penerbangan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009.

Distribusi dan Realisasi Anggaran serta Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Rendy mengatakan bahwa hanya kesalahan administrasi, temuan BPK disebut kelebihan bayar. Menurutnya, jika berbicara mengenai ketiga badan ini, harus ada pembinaan satker untuk mempelajari UU pengawasan negara dan hal yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikuasai juga oleh ketiga badan ini. Ia mengatakan masih ditemukan masalah aset-aset dan masih dicari titik kelemahannya. Ia menanyakan alasan masalah aset selalu muncul setiap tahun padahal persoalannya sudah tahu semua dan mungkin ada yang kabur. Ia mengajak agar sama-sama mengoptimalkan badan-badan ini untuk rakyat Indonesia.

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Rendy meminta perluasan jalan tol dan arteri diperluas dan dipercepat, lalu juga ia belum melihat manajemen lalu lintas yang baik dari Korlantas Polri. Terakhir, ia menyayangkan Korlantas Polri yang tak masuk sebagai mitra Komisi 5 dan justru menjadi bagian dari Kepolisian RI (mitra Komisi 3), padahal bisa diusulkan anggaran besar untuk lembaga ini.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Rendy mengapresiasi program peningkatan SDM karena sejalan dengan pembangunan manusia seperti yang direncanakan Pemerintah. Soal normalisasi sungai, Rendi mengatakan agar dapat berjalan pada 2020 termasuk di Sulawesi Tengah. Begitu juga dengan bendungan dan pelabuhan, Rendi merasa keduanya dapat lebih dikembangkan. Terakhir, Rendi meminta adanya pelatihan di badan konstruksi sehingga pekerjanya dapat maksimal saat mengerjakan pembangunan infrastruktur.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Rendy mengaku prihatin terhadap pagu indikatif 2020 yang alami kekurangan. Lalu, ia juga menyatakan ekonomi dan infrastruktur desa sudah alami peningkatan, bahkan Bumdes pun mengarah ke positif. Meski demikian, ia meminta Bumdes agar bisa mengembangkan potensinya. Lalu di bidang transmigrasi, Rendy menyampaikan belum adanya intervensi pemerintah dan ia mempertanyakan program desa mandiri.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Rendy mengatakan belum bisa menentukan bagaimana indikator keberhasilan dalam menjalankan program-program yang telah Menhub dan jajaran lakukan tetapi untuk arus mudik lebaran ia mengakui berhasil walaupun bukan kerja dari Kemenhub sendiri melainkan kerja bersama. Ia mengatakan sudah ada UU tentang pelayaran yang menyebutkan ada tatanan pelabuhan yang dibagi menjadi 3 jenis, bahwa seharusnya 3 jenis pelabuhan tersebut harus saling sinkronisasi tapi nyatanya tidak dan berjalan sendiri-sendiri.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Rendy menyatakan bahwa dalam melakukan penyusunan program, KemenPUPR harus sudah menetukan anggaran dan skala prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Program nawacita membangun swadaya pangan harus menjadi salah satu program prioritas jangka panjang yang
diterapkan oleh KemenPUPR.

Latar Belakang

Rendy M. Affandy Lamadjido lahir di Makassar, 17 Februari 1960. Rendy berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 20.413 suara untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Rendy kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 47.709 suara.

Pada masa kerja 2014-2019 Rendy bertugas kembali di Komisi V yang membidangi perhubungan, transportasi, pekerjaan umum, pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

S1 Fakultas Teknik Universitas Hasanudin (1986)

Perjalanan Politik

Rendy telah menjabat sebagai anggota DPR sejak kemenangan di pemilihan legislatif 2004. Sejak saat itu, dan hingga saat ini, selalu berada di Komisi V.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  Rendy berpendapat merupakan sebuah perjuangan yang berat selama 28 tahun terakhir untuk memberikan jaminan kepada kementerian terkait mengenai undang-undang ini. Salah satu sebab lainnya menurut Rendy, presiden dan menteri bisa saja berbeda pendapat dan itu menjadi sebuah masalah sehingga akan menjadi bahan tertawaan masyarakat konstruksi. Mengenai keuangan Negara, menurut Rendy masalah di kemudian hari adalah knsekuensi dari UU (undang-undang)ini adalah anggaran mengingat saat ini saja 20 Milyar keuangan Negara ditahan oleh bank dan tidak ada pembiayaan dari Negara mengenai konstruksi.Rendy mengusulkan adanya kepastian hukum agar independensi masyarakat konstruksi dapat terjamin UU. Rendy mengkhawatirkan jika permasalahan tersebuttidak dimasukkan ke UU maka akan menjadi masalah. Rendy yakin bahwa kekuatan teman-teman anggota DPR lah yang nantinya akan berjuang bila menteri berganti maka kebijakan pun juga akan berganti. Rendy mengusulkan pada DIM semestiya badan usaha tidak hanya diregistrasi melainkan juga disertifikasi. Sebagai penutup, Rendy menyarankan agar esok hari Komisi 5 dapat bertemu dengan MenPAN-RB yang baru, hal tersebut merupakan pesan titipan dari beberapa asosiasi terkait. [sumber]

27 April 2016 - Rendy menginginkan agar aturan Pemerintah menguat, khususnya mengenai masalah konstruksi. Rendy mengatakan hal itu karena menurutnya, selama ini Pemerintah melenceng dari UU No. 18 Tahun 1999. Rendy melanjutkan dengan menanyakan siapa saja pihak yang berperan dalam pemeriksaan konstruksi. Terakhir, Rendy mengatakan, kalau dirinya merindukan kepemimpinan HIPMI era 1998.  [sumber]

19 Mei 2015 - Rendy menegaskan ia setuju dan siap kalau saja perlu RUU Jasa Konstruksinya disahkan hari ini.

20 April 2015 - Rendy menilai UU Jasa Konstruksi sudah cukup bagus, tapi masih memiliki masalah, yaitu, adanya oknum di pihak Pemerintah atau asosiasi yang menyalahgunakan UU tersebut. Rendy setuju untuk meningkatkan peran asosiasi jasa konstruksi agar menghilangkan lembaga yang superbody. Rendy juga setuju agar asosiasi melakukan sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Rendy apresiasi sekali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mau datang ke Komisi 5. Menurut Rendy daerahnya ada kawasan yang merupakan paru-paru dunia seluas 3 juta Hektar dan ada ratusan desa disana. Menurut Rendy penduduk di desa-desa di kawasan hutan lindung ini tidak pernah melihat mobil. Rendy dulu mempermasalahkan UU No.7 Tahun 2004 (UU SDA) karena dinilai kapitalis dan liberal. Namun demikian Rendy menilai hanya 1 pasal di dalam UU SDA tersebut yang seharusnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan semuanya.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perekeretaapian, Rendy berpendapat, kereta api di dunia ini merupakan alat transportasi yang paling dominan disukai masyarakat di dunia ini dan Rendy berharap di Indonesia seperti ini, tetapi sayangnya pemerintah belum memperhatikan hal ini, belum pernah melakukan terobosan bagaimana meningkatkan perkeretaapian Indonesia. Rendy menyarankan sekaligus bertanya, pikirkan dampak terhadap perekonomian rakyat, danbagaimana mengembangkan kereta-kereta api dan terhadap beberapa kereta api di pulau.Rendi mengungkapkan bahwa kereta api adalah transportasi yang diminati masyarakat, dan dari Sulteng ada jalur yang betul-betul padat, melebihi kepadatan Bandung, Rendy meminta ini dikoordinasikan dari pemerintah pusat untuk dicermati, serta koordinasikan untuk membuat jalur di Pare-Pare dan seterusnya. Rend meminta berikan hadiah untuk masyarakat Palu yang baru terkena bencana. [sumber] 

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Rendy menyatakan belum melihat adanya salah satu contoh Kementerian PUPR membangun jalan, kalau izin departemen perhubungan, jalan ini merenggut nyawa itu kadang-kadang di tempat yang sama,jadi ada kesan angker padahal bukan. Rendy berpendapat saat ini rekayasa lalu lintas mudah untuk dilakukan, dan jika Litbang ingin melakukannya, tentu Komisi 5 DPR-RI akan mendukung. Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Rendy merasa perlu juga perhatian terhadap Puncak, seringnya terjadi kecelakaan, misalnya bus yang dibiarkan dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Rendy juga mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas adalah penelitian dan pengkajian, dimana kecepatan maksimal, batas jarak aman, lintas harian serta volume kendaraan harus dibatasi. Rendy juga angkat bicara perihal bandara laut, dimana menurutnya bandara laut adalah diperlukan dan harus tersedia. Rendy juga mengomentari berkenaan dengan sekolah pilot, di Sulawesi sendiri belum ditemukan sekolah pilot, maka Rendy menyarankan perlu diperbanyak sekolah pilot di Indonesia. [sumber] 

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Rendy memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Sula dan juga prihatin dengan keadaan di sana, karena Rendy juga memantau secara langsung kemajuan di Maluku Utara karena berbatasan langsung dengan dapilnya. Rendy juga mengungkapkan bahwa program-programnya menyasar daerah perbatasan dan terpencil, sehingga Rendy ingin mendorong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar masuk kesitu dan menjadi catatannya, salah satu yang ingin Rendy fokuskan adalah pengadaan kapal ferry di pelabuhan dermaga yang ingin Rendy pantau terus. Rendy mengungkapkan bahwa ia sedang membangun jalur trans Indonesia tengah yang saat ini sedang kami kerjakan dan mendapatkan dari Menteri dan Gubernur terkait, jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ingin melepas jalan kabupaten menjadi jalan nasional agar berkurang beban pemerintahan berkurang, maka Komisi 5 akan mengundang tujuh bupati terkait untuk menyinkronkan trans Indonesia tengah. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Rendy memberi tanggapan bahwa peta Sulawesi berbeda dengan Jawa. Jika Jawa terdapat lintas utara dan selatan, di daerah Sulawesi hanya ada lintas tengah saja. Rendy berpendapat mengenai biaya maintenance kopi sangat mahal dan dapat diprediksi biayanya akan semakin naik. Rendy mengatakan perlu adanya pertimbangan untuk perencanaan lima tahun kedepan. Rendy berpesan, pembangunan jalan sebaiknya diperhatikan kebutuhannya agar tidak mubazir. Ia menambahkan untuk Dirjen Cipta Karya agar lebih diperhatikan lagi mengenai pengadaan air bersih. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

27 Juni 2016 - Rendy menjelaskan bahwa penentuan besaran dilakukan di Badan Anggaran (Banggar), dan  jika Banggar sudah menentukan, maka ketentuannya sudah matang. Rendy melanjutkan, pembahasan Komisi 5 adalah tentang anggaran yang sudah turun, sedangkan pembahasan hari ini adalah domain Pemerintah dan Banggar. Oleh karena itu, Rendy mempertanyakan penambahan Rp500 Miliar untuk KemenDes-PDTT karena jangan sampai tambahan tersebut menjadi dana siluman.  [sumber]

9 Juni 2015 -  Rendy berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) serius memperdalam program percepatan pembangunan, terutama di Dapilnya. Menurut Rendy fungsi dari KemenPDT adalah untuk membuat terobosan demi mempercepat pembangunan. Transmigrasi di era 1980-an sangat maju sekali dan setelah tahun 2000-an menurun drastis. Rendy minta perhatian khusus ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) untuk 1 kawasan transmigrasi yang sulit sekali ditempuh yaitu daerah Dataran Bulan.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Rendy menyampaikan bahwa Undang-Undang Penerbangan Indonesia adalah yang terbaik dan dunia sudah mengakui hal itu. Selanjutnya, sudah hampir dua belas tahun Rendy sudah mengingatkan bahwa permasalahan penerbangan di Indonesia adalah SDM, bukan person engine. Rendi menilai kesalahan yang dilakukan kedua maskapai tersebut adalah kesalahan bodoh.

Rendy mengingatkan kembali isi Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, di dalamnya tercantum bahwa penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Apabila Dirjen memahami UU itu, seharusnya pembinaan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pembuatan SOP dan penyebarluasannya juga harus dilakukan Pemerintah. Oleh karena itu Rendy menilai bahwa kasus ini adalah kesalahan Pemerintah.

Menurut Rendy, sudah seharusnya tugas Ditjen Perhubungan Udara untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional di bidang penerbangan. Rendy meminta Ditjen tidak menyalahkan maskapai dalam kasus ini. Terkait hal itu, Rendy menanyakan apakah Ditjen pernah memberikan pendidikan dan pembinaan kepada SDM penerbangan.

Rendy merasa malu terhadap temannya di Kanada dan Autralia yang mempertanyakan pembekuan oleh Kemenhub selama empat hari. Menurut Rendy, seharusnya pembekuan sekalian saja dilakukan selama satu tahun karena itu adalah SOP-nya dan wajib dilaksanakan. Rendy mengaku bukan penggemar Lion Air, dia hanya mengacu pada UU yang ada. Rendy meminta Dirjen Perhubungan Udara membaca UU Penerbangan. Rendy tetap menilai bahwa Lion Air salah, tetapi pihak Ditjen lebih salah karena gagal melakukan pengawasan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Menurut Rendy, aset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat banyak. Rendy juga menilai Kemenhub perlu berkompromi dengan BPK tentang tata cara dan perundangan-undangan aset karena setiap kontraktor mempunyai jaminan. Rendy menambahkan bahwa permasalahan aset perlu segera dituntaskan karena kontraktor dan Kemenhub punya alibi yang kuat. Hal itu bisa dilakukan bila ada titik temu antara Kemenhub dengan BPK. Terakhir, Rendy meminta Menteri Perhubungan (Menhub) bisa mengantisipasi masalah temuan-temuan di bidang pembayaran dan denda, dan mengklaimnya jika terjadi kelebihan pembayaran.  [sumber]

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 25 Juni 2015 - Menurut Rendy sudah seharusnya klaim asuransi ini langsung dibayarkan setelah kecelakaan terjadi dan paling lama 7 hari. Menimbang penyelesaian klaim korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 memakan waktu terlalu lama, Rendy dorong Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara) mengakui bahwa proses seperti ini adalah masalah dan desak untuk segera dibenahi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Rendy sumber daya air adalah bagian dari Nawa Cita. Rendy menyoroti kurangnya maintenance di bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Rendy dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) ke depan untuk prioritaskan maintenance. Rendy menilai Pemerintah tidak menghitung endapan secara maksimal sehingga produksi dari bendungan pun tidak optimal. Rendy minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa dana untuk maintenance diurus oleh Pemerintah Provinsi. Rendy berharap dana maintenance ini kembali ke pengurusan pemerintah pusat.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Rendy menggaris-bawahi kepentingan bersama mendorong dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan untuk menjadi pelabuhan penyanggah. Rendy menyoroti adanya pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bilang tidak bisa ikut saya karena ada larangan dari Menteri Perhubungan (Menhub). Program Tol Laut tidak akan berhasil bila stakeholder tidak dilibatkan karena kemampuan Pemerintah terbatas. Rendy mengingatkan jika Pak Menhub mengeluarkan kebijakan, maka baiknya dikonsultasikan dulu dengan Komisi 5. Jangan sampai Menhub selesai jabatannya dulu baru dimulai pembangunan Tol Laut-nya.  [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Menurut Rendy Air Asia wajib memberikan santunan dengan mudah dan tidak berbelit-belit prosesnya.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)