Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sulawesi Tengah
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
17/02/1960
Alamat Rumah
Apartemen Kemayoran Menara 2 U.22 E, RT 009/RW 010, Kelurahan Kosong, Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Rendy M. Affandy Lamadjido lahir di Makassar, 17 Februari 1960. Rendy berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 20.413 suara untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Rendy kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 47.709 suara.

Pada masa kerja 2014-2019 Rendy bertugas kembali di Komisi V yang membidangi perhubungan, transportasi, pekerjaan umum, pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

S1 Fakultas Teknik Universitas Hasanudin (1986)

Perjalanan Politik

Rendy telah menjabat sebagai anggota DPR sejak kemenangan di pemilihan legislatif 2004. Sejak saat itu, dan hingga saat ini, selalu berada di Komisi V.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  Rendy berpendapat merupakan sebuah perjuangan yang berat selama 28 tahun terakhir untuk memberikan jaminan kepada kementerian terkait mengenai undang-undang ini. Salah satu sebab lainnya menurut Rendy, presiden dan menteri bisa saja berbeda pendapat dan itu menjadi sebuah masalah sehingga akan menjadi bahan tertawaan masyarakat konstruksi. Mengenai keuangan Negara, menurut Rendy masalah di kemudian hari adalah knsekuensi dari UU (undang-undang)ini adalah anggaran mengingat saat ini saja 20 Milyar keuangan Negara ditahan oleh bank dan tidak ada pembiayaan dari Negara mengenai konstruksi.Rendy mengusulkan adanya kepastian hukum agar independensi masyarakat konstruksi dapat terjamin UU. Rendy mengkhawatirkan jika permasalahan tersebuttidak dimasukkan ke UU maka akan menjadi masalah. Rendy yakin bahwa kekuatan teman-teman anggota DPR lah yang nantinya akan berjuang bila menteri berganti maka kebijakan pun juga akan berganti. Rendy mengusulkan pada DIM semestiya badan usaha tidak hanya diregistrasi melainkan juga disertifikasi. Sebagai penutup, Rendy menyarankan agar esok hari Komisi 5 dapat bertemu dengan MenPAN-RB yang baru, hal tersebut merupakan pesan titipan dari beberapa asosiasi terkait. [sumber]

27 April 2016 - Rendy menginginkan agar aturan Pemerintah menguat, khususnya mengenai masalah konstruksi. Rendy mengatakan hal itu karena menurutnya, selama ini Pemerintah melenceng dari UU No. 18 Tahun 1999. Rendy melanjutkan dengan menanyakan siapa saja pihak yang berperan dalam pemeriksaan konstruksi. Terakhir, Rendy mengatakan, kalau dirinya merindukan kepemimpinan HIPMI era 1998.  [sumber]

19 Mei 2015 - Rendy menegaskan ia setuju dan siap kalau saja perlu RUU Jasa Konstruksinya disahkan hari ini.

20 April 2015 - Rendy menilai UU Jasa Konstruksi sudah cukup bagus, tapi masih memiliki masalah, yaitu, adanya oknum di pihak Pemerintah atau asosiasi yang menyalahgunakan UU tersebut. Rendy setuju untuk meningkatkan peran asosiasi jasa konstruksi agar menghilangkan lembaga yang superbody. Rendy juga setuju agar asosiasi melakukan sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Rendy apresiasi sekali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mau datang ke Komisi 5. Menurut Rendy daerahnya ada kawasan yang merupakan paru-paru dunia seluas 3 juta Hektar dan ada ratusan desa disana. Menurut Rendy penduduk di desa-desa di kawasan hutan lindung ini tidak pernah melihat mobil. Rendy dulu mempermasalahkan UU No.7 Tahun 2004 (UU SDA) karena dinilai kapitalis dan liberal. Namun demikian Rendy menilai hanya 1 pasal di dalam UU SDA tersebut yang seharusnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan semuanya.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perekeretaapian, Rendy berpendapat, kereta api di dunia ini merupakan alat transportasi yang paling dominan disukai masyarakat di dunia ini dan Rendy berharap di Indonesia seperti ini, tetapi sayangnya pemerintah belum memperhatikan hal ini, belum pernah melakukan terobosan bagaimana meningkatkan perkeretaapian Indonesia. Rendy menyarankan sekaligus bertanya, pikirkan dampak terhadap perekonomian rakyat, danbagaimana mengembangkan kereta-kereta api dan terhadap beberapa kereta api di pulau.Rendi mengungkapkan bahwa kereta api adalah transportasi yang diminati masyarakat, dan dari Sulteng ada jalur yang betul-betul padat, melebihi kepadatan Bandung, Rendy meminta ini dikoordinasikan dari pemerintah pusat untuk dicermati, serta koordinasikan untuk membuat jalur di Pare-Pare dan seterusnya. Rend meminta berikan hadiah untuk masyarakat Palu yang baru terkena bencana. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Rendy menyatakan belum melihat adanya salah satu contoh Kementerian PUPR membangun jalan, kalau izin departemen perhubungan, jalan ini merenggut nyawa itu kadang-kadang di tempat yang sama,jadi ada kesan angker padahal bukan. Rendy berpendapat saat ini rekayasa lalu lintas mudah untuk dilakukan, dan jika Litbang ingin melakukannya, tentu Komisi 5 DPR-RI akan mendukung. Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Rendy merasa perlu juga perhatian terhadap Puncak, seringnya terjadi kecelakaan, misalnya bus yang dibiarkan dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Rendy juga mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas adalah penelitian dan pengkajian, dimana kecepatan maksimal, batas jarak aman, lintas harian serta volume kendaraan harus dibatasi. Rendy juga angkat bicara perihal bandara laut, dimana menurutnya bandara laut adalah diperlukan dan harus tersedia. Rendy juga mengomentari berkenaan dengan sekolah pilot, di Sulawesi sendiri belum ditemukan sekolah pilot, maka Rendy menyarankan perlu diperbanyak sekolah pilot di Indonesia. [sumber

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Rendy memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Sula dan juga prihatin dengan keadaan di sana, karena Rendy juga memantau secara langsung kemajuan di Maluku Utara karena berbatasan langsung dengan dapilnya. Rendy juga mengungkapkan bahwa program-programnya menyasar daerah perbatasan dan terpencil, sehingga Rendy ingin mendorong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar masuk kesitu dan menjadi catatannya, salah satu yang ingin Rendy fokuskan adalah pengadaan kapal ferry di pelabuhan dermaga yang ingin Rendy pantau terus. Rendy mengungkapkan bahwa ia sedang membangun jalur trans Indonesia tengah yang saat ini sedang kami kerjakan dan mendapatkan dari Menteri dan Gubernur terkait, jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ingin melepas jalan kabupaten menjadi jalan nasional agar berkurang beban pemerintahan berkurang, maka Komisi 5 akan mengundang tujuh bupati terkait untuk menyinkronkan trans Indonesia tengah. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Rendy memberi tanggapan bahwa peta Sulawesi berbeda dengan Jawa. Jika Jawa terdapat lintas utara dan selatan, di daerah Sulawesi hanya ada lintas tengah saja. Rendy berpendapat mengenai biaya maintenance kopi sangat mahal dan dapat diprediksi biayanya akan semakin naik. Rendy mengatakan perlu adanya pertimbangan untuk perencanaan lima tahun kedepan. Rendy berpesan, pembangunan jalan sebaiknya diperhatikan kebutuhannya agar tidak mubazir. Ia menambahkan untuk Dirjen Cipta Karya agar lebih diperhatikan lagi mengenai pengadaan air bersih. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

27 Juni 2016 - Rendy menjelaskan bahwa penentuan besaran dilakukan di Badan Anggaran (Banggar), dan  jika Banggar sudah menentukan, maka ketentuannya sudah matang. Rendy melanjutkan, pembahasan Komisi 5 adalah tentang anggaran yang sudah turun, sedangkan pembahasan hari ini adalah domain Pemerintah dan Banggar. Oleh karena itu, Rendy mempertanyakan penambahan Rp500 Miliar untuk KemenDes-PDTT karena jangan sampai tambahan tersebut menjadi dana siluman.  [sumber]

9 Juni 2015 -  Rendy berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) serius memperdalam program percepatan pembangunan, terutama di Dapilnya. Menurut Rendy fungsi dari KemenPDT adalah untuk membuat terobosan demi mempercepat pembangunan. Transmigrasi di era 1980-an sangat maju sekali dan setelah tahun 2000-an menurun drastis. Rendy minta perhatian khusus ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) untuk 1 kawasan transmigrasi yang sulit sekali ditempuh yaitu daerah Dataran Bulan.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Rendy menyampaikan bahwa Undang-Undang Penerbangan Indonesia adalah yang terbaik dan dunia sudah mengakui hal itu. Selanjutnya, sudah hampir dua belas tahun Rendy sudah mengingatkan bahwa permasalahan penerbangan di Indonesia adalah SDM, bukan person engine. Rendi menilai kesalahan yang dilakukan kedua maskapai tersebut adalah kesalahan bodoh.

Rendy mengingatkan kembali isi Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, di dalamnya tercantum bahwa penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Apabila Dirjen memahami UU itu, seharusnya pembinaan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pembuatan SOP dan penyebarluasannya juga harus dilakukan Pemerintah. Oleh karena itu Rendy menilai bahwa kasus ini adalah kesalahan Pemerintah.

Menurut Rendy, sudah seharusnya tugas Ditjen Perhubungan Udara untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional di bidang penerbangan. Rendy meminta Ditjen tidak menyalahkan maskapai dalam kasus ini. Terkait hal itu, Rendy menanyakan apakah Ditjen pernah memberikan pendidikan dan pembinaan kepada SDM penerbangan.

Rendy merasa malu terhadap temannya di Kanada dan Autralia yang mempertanyakan pembekuan oleh Kemenhub selama empat hari. Menurut Rendy, seharusnya pembekuan sekalian saja dilakukan selama satu tahun karena itu adalah SOP-nya dan wajib dilaksanakan. Rendy mengaku bukan penggemar Lion Air, dia hanya mengacu pada UU yang ada. Rendy meminta Dirjen Perhubungan Udara membaca UU Penerbangan. Rendy tetap menilai bahwa Lion Air salah, tetapi pihak Ditjen lebih salah karena gagal melakukan pengawasan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Menurut Rendy, aset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat banyak. Rendy juga menilai Kemenhub perlu berkompromi dengan BPK tentang tata cara dan perundangan-undangan aset karena setiap kontraktor mempunyai jaminan. Rendy menambahkan bahwa permasalahan aset perlu segera dituntaskan karena kontraktor dan Kemenhub punya alibi yang kuat. Hal itu bisa dilakukan bila ada titik temu antara Kemenhub dengan BPK. Terakhir, Rendy meminta Menteri Perhubungan (Menhub) bisa mengantisipasi masalah temuan-temuan di bidang pembayaran dan denda, dan mengklaimnya jika terjadi kelebihan pembayaran.  [sumber]

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 25 Juni 2015 - Menurut Rendy sudah seharusnya klaim asuransi ini langsung dibayarkan setelah kecelakaan terjadi dan paling lama 7 hari. Menimbang penyelesaian klaim korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 memakan waktu terlalu lama, Rendy dorong Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara) mengakui bahwa proses seperti ini adalah masalah dan desak untuk segera dibenahi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Rendy sumber daya air adalah bagian dari Nawa Cita. Rendy menyoroti kurangnya maintenance di bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Rendy dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) ke depan untuk prioritaskan maintenance. Rendy menilai Pemerintah tidak menghitung endapan secara maksimal sehingga produksi dari bendungan pun tidak optimal. Rendy minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa dana untuk maintenance diurus oleh Pemerintah Provinsi. Rendy berharap dana maintenance ini kembali ke pengurusan pemerintah pusat.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Rendy menggaris-bawahi kepentingan bersama mendorong dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan untuk menjadi pelabuhan penyanggah. Rendy menyoroti adanya pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bilang tidak bisa ikut saya karena ada larangan dari Menteri Perhubungan (Menhub). Program Tol Laut tidak akan berhasil bila stakeholder tidak dilibatkan karena kemampuan Pemerintah terbatas. Rendy mengingatkan jika Pak Menhub mengeluarkan kebijakan, maka baiknya dikonsultasikan dulu dengan Komisi 5. Jangan sampai Menhub selesai jabatannya dulu baru dimulai pembangunan Tol Laut-nya.  [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Menurut Rendy Air Asia wajib memberikan santunan dengan mudah dan tidak berbelit-belit prosesnya.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
17/02/1960
Alamat Rumah
Apartemen Kemayoran Menara 2 U.22 E, RT 009/RW 010, Kelurahan Kosong, Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika