Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA), dan Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)
Samsu mencermati bahwa yang ditonjolkan dalam perbincangan ini adalah hilangnya lapangan kerja apabila minuman beralkohol dilarang. Ia melihat bahwa asosiasi memiliki semacam mafia untuk mengatur RUU tentang Minuman Beralkohol.
Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM
Samsu menjelaskan Pansus kita ini sudah seharusnya melakukan pembahasan tentang pengaturan minol dan kita harus melihat pengaturan secara komprehensif, usulannya perlu diundang asosiasi-asosiasi guru seperti PGRI, PGSI, FGII karena asosiasi tersebut dapat mensosialisasikan peraturan kita.
Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR-RI
Menurut Samsu, CSR selama ini hanya sebagai simbolik saja. Harapannya, semoga setelah adanya Undang-Undang tentang CSR, implementasi CSR akan lebih nyata. Samsu menegaskan dalam pelaksanaannya nanti perlu ada penekanan dalam transparansi anggaran CSR serta perlu adanya ketentuan khusus agar lebih jelas.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dan Wanita Hindu Dharma Indonesia
Samsu Niang mengatakan mestinya itu memang laki-laki dulu yang diberi kesempatan sesuai judul ini kekerasan biasanya yang melakukan kekerasan itu kan laki-laki, biasanya tapi mudah-mudahan kedepan tidak lagi. Penjelasan dari AILA dan Wanita Hindu tadi masukan yang cukup bagus, kita berikan apresiasi karena kita tidak mau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini nanti kita sudah sahkan terjadi perdebatan dibawah, kita mau betul-betul RUU ini kalau boleh sempurna betul baru kita sahkan, dan alhamdulillah hari ini dapat masukan yang cukup bagus, Samsu Niang juga baru tersentak saat ibu tadi memaparkan kajian akademiknya, penelitiannya cukup bagus mestinya dibalik ini waktu ibu datang disana itu sudah langsung disetujui pada saat itu apa yang menjadi usulannya ibu karena kekerasan dan kejahatan itu kan memang jauh berbeda.
Samsu Niang kira substansi filosofinya itu jika ia melihat walaupun baru sepintas sudah bisa dapatkan nilai-nilai apa yang dikatakan tadi cukup bagus tentu kami dari panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disini tentu akan kami mencoba mengakomodir apa yang menjadi aspirasi, karena ini sebenarnya bagus dan jika kita perluas dampak-dampaknya tadi itu ibu sudah jelaskan secara komprehensif, ia kira sudah tidak ada salahnyalah kita mengakomodir apa yang menjadi jika itu memang bagus berdasarkan kajian saya kira tidak ada masalah kita menjadikan sebagai suatu hal yang kita sepakati, tapi ini masih dalam konteks perdebatan jadi memang pada hari ini kita mencoba mendengarkan seluruh stakeholder, bukan hanya AILA, bukan hanya dari NU, bukan hanya dari Muhammadiyah bukan hanya dari Hindu, Kristen, Budha, dan lain sebagainya, kita dengarkan semua supaya UU nanti ini betul-betul sempurna betul. Semuanya diterima, kita tidak mau membuat UU seperti yang ibu katakan orientasinya liberalisme dan lain lain sebagainya, kita mau RUU ini berdasarkan Pancasila, nah itu yang kita harapkan nanti. Samsu Niang kira ini satu masukan yang cukup bagus tentu kami dari fraksi PDIP sangat mengapresiasi jadi jangan kira bahwa kita ini, kita ini dari fraksi PDIP betul-betul bagaimana mencoba menggali betul apa yang menjadi nilai-nilai luhur dari pada agama, dan nilai-nilai luhur dari pada masyarakat yang ada di Indonesia kita akan memasukan nanti dalam RUU ini. Terima kasih AILA dan Wanita Hindu dari fraksi PDIP Ia sangat apresiasi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu bisa kita akomodir disini, dan kita bisa bersama-sama merumuskan RUU ini lebih baik dan lebih bagus dan diterima oleh semua orang itu yang kita harapkan serta langgeng, tiada perdebatan dimasa-masa yang akan datang.
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 serta Rencana Program Tahun 2020 dan Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual – Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Samsu berharap kepada Ibu Menteri PPPA ini, harus ada capaian dari output dan outcomenya itu harus bisa terlaksana agar jangka pendek dan panjangnya itu jelas.
Tanggapan
Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Samsu mengatakan temuan-temuan BPK RI tahun 2022 harus menjadi koreksi tahun 2023. Selain itu, Samsu mengatakan bagaimana gambaran tambahan keuangan haji sebesar Rp8 miliar. Samsu bertanya dari mana anggaran untuk memberi tambahan air zamzam 5 liter per jamaah.
Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Samsu mengatakan anggaran dari BNPB sudah sangat ideal dan formal, dan anggaran untuk bencana memang harus ditingkatkan.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Irjen, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Samsu mengatakan dalam internal Kemenag, tidak ada kerjasama yang baik. Style kerja di Kemenag harus diubah karena terlalu kaku. Sementara Komisi 8 DPR RI dan Kemenag tidak ada kemesraan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester 1 Tahun 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial RI
Samsu mengapresiasi atas terealisasinya program-program Kemensos RI. Ia mohon penjelasan terkait hambatan program verifikasi dan validasi data di Kemensos RI.
Realisasi APBN Tahun 2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan dana untuk inpassing dan sertifikasi non-PNS harus menjadi prioritas, bukan dana tambahan. Samsu meminta pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Sumsel dipercepat.
Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Islam & Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Samsu bertanya apa perlu Komisi 8 DPR-RI membuat rapat panja untuk investigasi direktorat jenderal pendidikan islam, Komisi 8 DPR-RI mengundang bersama-sama Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang bantuan sosial agar terpadu diskusinya.
Realisasi Bantuan Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Sosial
Samsu Niang menjelaskan dalam program Keluarga Harapan dan Pembagian Kartu, minimal anggota DPR-RI dapat pasang dada untuk hal tersebut.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Samsu mengatakan bagaimana nasib pegawai K2 di Kemenag. Samsu berpendapat belum melihat
penekanan kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Samsu meminta guru inpassing dan tunjangan guru pns diperhatikan.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Samsu mengatakan anggaran Ditjen Bimas Islam perlu ditambah karena menyentuh langsung masyarakat. Samsu meminta penjelasan terkait wakaf produktif.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sosial Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial
Samsu Niang melihat sudah ada kelanjutan program yang baik dari program sebelumnya.
Tindak Lanjut RKA 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial
Niang berharap agar di tahun 2016 ada anggaran untuk permulaan gedung diklat Kementerian Sosial di Takalar, Sulawesi Selatan.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu Niang mengatakan belum ada sebuah gerakan inovatif atas bencana ini.
Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu Niang menjelaskan terkait Dirjen Pendidikan Agama Islam perlu diberikan apresiasi karena kinerjanya yang cukup bagus.
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu Niang mengatakan perlu tambahan anggaran dan rincian detail untuk meyakinkan yang berwenang. Ia membahas banyak yang tidak dianggarkan di K/L lain dan bukan prioritas. Menurutnya BNPB ini penting. Ia mengatakan malu pada Pemerintah Malaysia dan Singapura yang turun tangan mengintervensi untuk asap karena tidak terorganisir. Ia akan menyampaikan ke Fraksinya untuk kepentingan prioritas BNPB Indonesia.
Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB
Samsu Niang mengatakan bahwa realisasi anggaran sebesar 95,17% itu sangat fantastis.
Pembahasan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Isu-Isu Teraktual — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Rehabsos Kemensos), dan Plt Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos)
Samsu Niang menegaskan anggaran NAPZA cukup besar ini tidak dikembalikan ke negara, padahal Pemerintah dan DPR RI mengetahui sedang darurat narkoba.
Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Samsu mengatakan bahwa perlu dikaji karena ada hal yang perlu dilarang seperti oplosan, tetapi ada yang perlu diizinkan. Jadi lebih baik judul nya larangan, pengendalian dan pengawasan.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama (Badiklat Kemenag)
Samsu Niang mengatakan realisasi anggaran 2015 masih banyak hal-hal yang belum dilakukan dengan baik dan pelaporannya juga belum baik. Ia belum melihat outcome realisasi anggaran. Ia menanyakan alasan realisasi kitab suci sangat kecil. Ia membahas adanya kelebihan pembayaran yang berarti ada ketidakcermatan dalam mengelola anggaran. Ia berharap agar ada kecermatan dalam pengelolaan anggaran dan perlu ada pendalaman terkait evaluasi anggaran ini. Ia melihat hasil kajian pelaporan bimas islam tidak greget. Ia menanyakan mengenai sasaran program yang tidak jelas.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) Kementerian Sosial RI
Menurut Samsu, Badiklit menjadi kunci riset yang akan dikerjakan oleh Kemensos RI. Samsu juga mengatakan bahwa anggaran untuk semua program harus ada riset dari Badiklit dan Badiklit harus memiliki arah yang jelas. Ia menyatakan bahwa opini disclaimer adalah bukti bahwa antara Deputi dengan Badiklit tidak sejalan.
Pendalaman Fungsi dan Program Kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu menyarankan agar orientasi dari pagu indikatif BNPB seharusnya dapat dialokasikan kepada hal-hal yang bersifat mencegah daripada mengatasi. Ia juga menyarankan untuk anggaran seharusnya dapat dialokasikan ke barang-barang logistik agar sifatnya merata.
Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, dan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama RI
Samsu menanyakan upaya yang akan dilakukan oleh BNPB jika usulan tambahan anggaran tidak ada. Menurutnya, Anggota DPR-RI mempunyai hak budgeting untuk realokasi anggaran. Ia ingin Bimas-Bimas Kemenag RI mengajak Anggota Komisi 8 DPR-RI untuk ikut turun ke lapangan, karena selama ini Anggota Komisi 8 DPR-RI jarang diajak oleh Bimas yang non-Islam.
Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi APBN 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Saya apresiasi Kemenag yang telah bertugas menyelenggarakan haji 2015, Samsu melihat Kemenag antusias. Pelayanan Kemenag untuk haji tetap berkualitas, meskipun ada beberapa masalah. Dari laporan, ada 76% total serapan haji untuk provinsi. Samsu menanyakan mengapa realisasinya belum optimal. Mengenai asrama haji di Sulawesi Selatan sudah 97%, ternyata saat Samsu mengunjungi tidak sesuai yang dilaporkan.
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu Niang mengatakan untuk Bimas Islam, program-program harus diperbanyak serta anggaran juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu bagaimana untuk menjanjikan bahwa program bisa langsung menyentuh masyarakat program Bimas. Inilah yang harus diperjungkan, demi terciptanya pembangunan merata. Kemudian, ia menanyakan soal kenapa UIN Makasaar itu RS Pendidikannya itu tidak ada perkembangan.
Selanjutnya, Samsu Niang menegaskan terkait pelaksanaan jamaah haji, ia mengapresiasi pelaksanaan yang ada. Mengenai katering dan transportasi itu sudah cukup bagus. Terakhir, Samsu Niang menyarankan, untuk kawasan timur, mesti rasa makanannya itu yang khas daerah timur juga.
Pendalaman RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI
Samsu mengatakan bahwa dirinya setuju jika biaya haji dinaikkan, agar jamaah tidak pusing memikirkan makanan.
RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Diklat Kementerian Agama
Samsu mengatakan bahwa Litbang merupakan jantungnya Kementerian Agama dan seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Samsu menegaskan ini seharusnya disclamer, sebab ada 9 item yang menjadi masalah yang sangat substansial.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 D PR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu mengatakan jika Kemensos atau Basarnas memfokuskan anggaran untuk bencana, maka akan lebih
baik. Samsu berpendapat pencegahan bencana tidak akan fokus dan maksimal bila anggarannya tidak sinkron. Samsu meminta Desa Tangguh Bencana diperkuat agar bisa mengantisipasi bencana dengan baik.
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri PP-PA ke Sulawesi Selatan (Sulsel) dimana terdapat 3 kabupaten yang ada di Sulsel sudah menjadi kota layak anak. Samsu meminta agar Menteri PP-PA beserta jajaran dapat terus mengawal dapilnya agar tetap menjadi kawasan yang ramah anak. Samsu mengatakan bahwa Menteri PP-PA betul-betul melihat fenomena yang ada dan langsung terjun ke lapangan. Samsu juga mengimbau agar kabupaten/kota perlu dorongan untuk menuju kota layak anak. Terkait Keluarga Berencana, Samsu menyarankan agar dipisah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, jadi kedepan setiap Anggota DPR-RI harus mendorong pemberdayaan perempuan agar menjadi dinas tersendiri, karena saat ini masalah yang ada terkait perempuan sangat kompleks. Ia juga menyarankan perlunya penguatan koordinasi dari tingkat Menteri hingga ke Pemerintah Daerah. Samsu memandang pentingnya dorongan untuk hak pengasuh anak. Ia juga memandang bahwa fenomena broken home dan kekerasan tidak lepas dari peran keluarga. Samsu menilai bahwa anggaran untuk Kementerian PP-PA masih kecil. Jadi, Fraksi PDI-P mengusulkan tambahan anggaran untuk Kementerian PP-PA. Ia juga menilai bahwa belum ada sosialisasi dari Menteri PP-PA terkait masalah yang ada di keluarga dimana berakibat kekerasan. Untuk BNPB, Samsu menilai dana Rp130,9 Miliar untuk BNPB sangat menyedihkan dengan kondisi yang ada saat ini dimana perubahan cuaca yang sangat drastis. Ia memandang kondisi cuaca yang berubah-ubah ini perlu pemerataan anggaran dari seluruh daerah di Indonesia dan terkait pengadaan gudang di 6 provinsi, ia mengkritisi bahwa logistiknya belum maksimal, karena ternyata itu hanya sebatas fisiknya saja tidak ada isinya.
Pembahasan Rancangan dan Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama
Samsu Niang mengatakan Kartu Indonesia Pintar di Kemendikbud bermasalah, semoga di Pendis tidak, karena Kementerian Sosial datanya tidak dapat dihubungkan. Selanjutnya, ia menegaskan MAN Insan Cendekia itu mestinya jangan fokus pad kotanya, minimal seluruh Provinsi ada, karena andalan Indonesia.
RUU Corporate Social Responsibility — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Pertamina dan PT. HM Sampoerna
Samsu Niang menanyakan mengenai yang hadir di rapat ini bisa mengambil keputusan atau tidak karena ini penting. Ia mengatakan harus dipertanyakan siapa yang datang saat ini. Ia menanyakan kepada Pertamina mengenai sinergitas perusahaan dengan daerah yang tidak menjadi daerah produksi. Ia mengatakan fakta di lapangan ada perusahaan yang uangnya cuma menetas di ruang lingkup pekerja mereka. Selama ini, ia belum melihat program riil yang nyata. Ia membahas mengenai mekanisme yang mungkin hanya diketahui orang-orang sekitar. Ia mengatakan banyak orang mau usaha namun tidak punya modal. Ia mengatakan kepada Sampoerna bahwa programnya bagus-bagus namun hanya di daerah Jawa Timur saja. Ia mengatakan di dapilnya, Sulawesi Selatan juga memerlukan program tersebut. Ia berharap yang dikatakan benar-benar dilaksanakan.
Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
Menurut Samsu Niang, keseimbangan antara infrastruktur dengan PKH masih belum maksimal dan kurang menyentuh. Lalu Samsu Niang juga mengatakan fakir miskin akan tetap miskin karena anggaran untuk fakir miskin itu miskin atau sedikit.
Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia — Komisi 8 DPR RI Audiensi dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
Samsu mengatakan mestinya pimpinan PTKIN memberikan masukan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kemenag supaya tujuan pokok dari UIN bisa fokus. Samsu prihatin dengan jumlah dosen yang masih sangat minim karena tidak ada moratorium pengangkatan dosen, sebenarnya DPR RI masih bisa menolong hal itu.
Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan kalau Pak Mustaqim sebagai Fraksi PPP pesimis, apa daya F-PDIP dan Fraksi lainnya ini. Selanjutnya, ia mengatakan terkait ini harus diperjelas terkait penyerapan dapil. Terakhir, Samsu menegaskan anggaran ini kalau ditata dengan baik bisa masuk surga semua ini.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
Samsu mengapresiasi Kemenag karena telah berhasil merealisasikan anggaran hingga 93% dari total pagu anggaran yang diterima. Namun, sisa anggaran sebesar Rp2 Miliar pada Dirjen Pendidikan Islam perlu didalami lebih detail. Menurut Samsu, lembaga perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kemenag juga berhak mendapatkan beasiswa LPDP. Selain itu, Samsu mengharapkan agar kedepannya di Toraja Utara di bangun kantor Kementerian Agama, karena sampai sekarang belum ada. Hal itu dibutuhkan guna mengakomodasi kepentingan masyarakat Toraja Utara dalam pelayanan agama.
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dalam Negeri dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Arab Saudi — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI
Terkait dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Samsu menunggu usulan dan masukan dari Pusat Kesehatan Haji di Kemenkes. Ia juga menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes masih makro belum spesifik. Samsu berharap jangan sampai ada kesalahan dalam penetapan pasal karena dampaknya langsung pada masyarakat. Samsu menilai selama 2,5 tahun terakhir ini, penyampaian dari Pusat Kesehatan Haji Kemenkes masih hal yang itu-itu saja, sedangkan yang dibutuhkan adalah hal yang konkret. Samsu menyarankan perlu adanya kontrak beberapa tahun untuk rumah sakit Indonesia dan terkait pengelolaan pelayanan konsumsi bagi jemaah haji diurus oleh Kemenkes atau Kemenag. Terakhir, Samsu meminta adanya kejelasan terkait tenaga medis, baik dokter maupun psikolognya, karena tidak mungkin 300 jemaah dilayani oleh 1 dokter.
Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Agama RI
Samsu yang berasal dari fraksi PDI-Perjuangan mendukung keinginan Kementerian Agama untuk kepentingan persiapan jamaah haji.
Pelayanan Pelaksanaan Haji dan Umrah dari Pemerintah Daerah - RDPU Komisi 8 dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Bengkulu
Samsu mengatakan pelaksanaan haji di daerah masing-masing sudah bagus, namun masih perlu dilakukan perbaikan. Samsu juga mengatakan bahwa sebenarnya dari fraksi PDI-Perjuangan sudah pernah mengusulkan agar uang haji tidak bertumpuk di pusat, juga di daerah.
Keuangan Haji Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Samsu mengatakan bahwa banyak Anggota Komisi 8 DPR-RI yang mengajukan pertanyaan terkait pengakaran.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPKH atas nama Suhaji Lestiadi
Samsu mengatakan bahwa pelayanan haji di Arab Saudi diharuskan untuk membayar DAM, kurban, dan sebagainya jika ada orang yang melakukan pelanggaran. Samsu menanyakan terkait adanya fatwa yang menyebutkan bahwa kurban diberikan ke orang miskin.
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud
Samsu Niang mengatakan bahwa uang yang akan dikelola senilai 93 triliun, bagaimana saudara sebagai calon BPKH kalau ada yang mengintervensi karena kita ingin melihat integritas saudara.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan
Samsu menanyakan upaya calon untuk menepis pihak yang berusaha intervensi BPKH.
Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Samsu menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah berkunjung ke Sulawesi Selatan terkait program kemajuan anak dan perempuan.
Selain itu Samsu melihat di laporan bahwa MenPPPA mendapatkan penghargaan dari pemerintah terkait pelaksanaan program, melihat program tersebut maka muncullah pertanyaan yaitu dari program kegiatan tersebut berapa persen yang berhasil.
Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI
Samsu N mengapresiasi sekjen yang kemarin opini kemensos yang disclaimer dan sekarang sudah ada perubahan menjadi WTP. Ia mengatakan pengembangan sistem Informasi Kemensos menurun dan ia menanyakan alasannya karena menurutnya seharusnya meningkat. Ia mempertanyakan kemensos yang kewalahan dengan proses data padahal itu tupoksi substansi kemensos. Ia mengatakan kepada Dirjen Fakir Miskin bahwa target tidak teralokasi dengan baik untuk program e-warung. Ia menanyakan penyebab sulitnya anggaran e-warung. Ia mengatakan Komisi 8 mendukung penambahan program untuk e-warung dan akan dimasukan ke poin kesimpulan. Menurutnya program e-warung sangat bagus dan seksi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mengatakan rencana perluasan TMP Kalibata membutuhkan penambahan anggaran. Ia juga mengatakan Komisi 8 wajib mendorong anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya perlu pembangunan STKS kampus 2 dan dibutuhkan lulusan yang memberikan pemahaman pada masyarakat. Ia mengatakan terkait rehabsos pada 2016 bersama menteri di Takalar, ada tanah kemensos untuk IPWL. ia mengatakan anggaran bukan turun dari langit tapi perlu untuk kerja keras. Ia mengatakan panti asuhan, disabilitas, dan jompo perlu menjadi perhatian. Ia mengatakan untuk menyetujui semua anggaran yang diusulkan.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Oni Syahroni
Menurut Samsu, dirinya mengaku belum melihat inovasi dari Syahroni terkait dana yang cukup besar yang dikelola oleh BPKH. Padahal, ia berpandangan bahwa Syahroni sudah profesional. Samsu meminta inovasi yang lebih menjawab kepentingan jamaah. Terakhir, Samsu berharap agar uang muka dana haji tidak ada tambahan lagi.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi
Samsu menanyakan kesiapan calon untuk mundur dari jabatannya saat ini. Ia juga meminta keyakinan dari calon untuk tidak ada lagi setoran akhir.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan aspirasi masyarakat dari daerah wajib didengarkan dan diperhatikan oleh Menteri Agama karena implementasi di lapangan sering tidak terlaksana.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA)
Samsu N mengatakan memahami presentasi dari Menteri PPPA. Menurutnya tidak perlu dibahas karena hanya penghematan. Hal yang perlu dibahas adalah penambahan di KemenPPPA. Ia mengatakan kalau Komisi 8 setuju menurutnya belum selesai pembahasan APBNP ini. Ia sebenarnya ada keinginan untuk melakukan fokus pada pengembangan KemenPPPA.
Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)
Samsu menanyakan berdasarkan hasil dari pengawasan pada beberapa Dirjen, mana yang paling banyak membuat kesalahan dalam pengimplementasian. Ia juga menanyakan realisasi anggaran. Ia meminta kepada Linjamsos pada saat pencairan nanti memanggil Komisi 8 karena program PKH ini sangat menarik. Ia menanyakan jumlah pencairan yang akan dilakukan untuk tahun 2018 nanti. Ia berharap penuntasan kemiskinan dapat lebih dipercepat. Ia mengatakan penambahan PKH dari 6.000.000 menjadi 10.000.000 penerima merupakan hal yang sangat baik sekali menurutnya. Untuk bencana, ia melihat penanggulangan sosial korban bencana alam dengan kondisi alam Indonesia yang tidak menentukan dan menyimpulkan bahwa perlu anggaran yang cukup besar.
Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Samsu mengatakan petugas penyelenggara ibadah haji di daerah belum begitu baik menangani izin, sehingga bahaya jika izin berlaku seumur hidup. Samsu mengatakan perusahaan bermasalah tidak ditutup karena perusahaan tersebut membuat perusahaan baru lagi. Samsu mengatakan para asosiasi harus kritis dan kuat untuk menghadapi pemerintah.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agama RI
Samsu mengingatkan bahwa Anggota DPR-RI wajib memperjuangkan daerah pemilihannya. Samsu menyetujui adanya penambahan anggaran jika didistribusikan untuk daerah pemilihan Anggota DPR-RI. Terkait pendalaman rincian anggaran, Samsu setuju pembahasan yang terperinci dilakukan saat konsinyering.
Rencana Kerja Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ta. 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu mengatakan dana BNPB terlalu kecil sementara cuaca sedang tidak menentu. Oleh karena itu, Samsu menyarankan agar anggaran perlu dimaksimalkan untuk daerah-daerah bencana di Indonesia.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Dino I
Samsu Niang bertanya kepada Dino bagaimana dana yang Rp93 Triliun ini diinvestasikan.
Anggaran Kegiatan Pembinaan Agama di Indonesia - RDPU Komisi 8 dengan Irjen Kementerian Agama, Bimas Kristen, Bimas Hindu dan Bimas Budha
Samsu menyampaikan bahwa sudah hampir tahun ke-4 tidak ada gereja yang bisa dibantu. Samsu juga menyampaikan bahwa tahun 2018 itu penting untuk penyerapan aspirasi oleh Anggota DPR-RI. Samsu juga menjelaskan bahwa anggaran dipending dahulu agar dapat diselaraskan dengan dapil Anggota DPR-RI masing-masing. Samsu menyampaikan bahwa soal usulan tambahan, Komisi 8 DPR-RI menyetujuinya, tetapi Dirjen keseluruhan juga harus membantu satu sama lain dengan Komisi 8 DPR-RI. Samsu ingin para Dirjen untuk datang ke dapil dan mengatakan bahwa bantuan dan aspirasi ini datang dari dirinya. Samsu menyampaikan bahwa di Katolik ada 132 rumah ibadah yang akan dibangun.
Mendengarkan Masukan dari Korban First Travel — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perwakilan Jemaah Korban dari Travel Penyelenggara Haji dan Umrah (Kuasa Hukum Jemaah Korban First Travel dan Jemaah Korban Lainnya)
Samsu memberikan tanggapan bahwa dari Fraksi PDI-Perjuangan akan mengawal dan mengawasi aliran uang jemaah First Travel disimpan. Samsu yakin bahwa uang jemaah masih ada. pertemuan selanjutnya, Samsu bersama Anggota Komisi 8 DPR-RI lainnya akan mencari solusi bersama dengan Kementerian Agama RI.
RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu Niang selaku perwakilan dari Fraksi PDI-Perjuangan mendukung penambahan anggaran.
Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang Undang (UU) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Delegasi Parlemen Myanmar
Samsu Niang mengatakan bahwa kami di setiap kabupaten membentuk sekolah dan puskesmas ramah anak.
Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI
Menurut Samsu, pemaparan yang dilakukan oleh Menteri Agama perlu diberi apresiasi. Samsu juga mengomentari laporan keuangan yang dijelaskan oleh Menteri Agama sudah cukup bagus. Samsu berharap pelaksanaan ibadah haji tahun lalu yang sudah bagus dapat ditingkatkan lagi kualitas penyelenggaraannya untuk tahun 2018 ini. Samsu menyarankan untuk transportasi penerbangan supaya bisa dibuka seluas-luasnya untuk semua maskapai hal ini dimaksud agar ada penurunan harga penerbangan serta meningkatkan efisiensi.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia
Samsu menyetujui bahwa bantuan untuk rakyat kecil. Samsu juga mengatakan bahwa RKKL yang lengkap bisa diberikan ke Komisi 8 DPR-RI agar Komisi 8 DPR-RI mengetahui manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Samsu juga menceritakan bahwa banyak yang menyampaikan proposal ke Komisi 8 DPRP-RI dan tentu program dari Menteri Sosial menjadi domain penyebarannya.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial
Samsu mengatakan PKH merupakan program andalan Kementerian Sosial dan Presiden, sehingga diperlukan basic data yang akurat.
Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama — Komisi 8 DPR RI RDP dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Wilayah Tengah dan Timur Indonesia
Samsu menegaskan kenapa terjadi rapat ini, karena Komisi 8 ingin menyatukan persepsi para Kemenag seluruh Indonesia, bahwa yang memperjuangkan dan memberikan anggaran Kemenag itu adalah Komisi 8. Ini harus dipahami kalo tidak akan gagal paham. Selanjutnya, Samsu mengatakan Insya Allah pada saat kita Raker kita perjuangkan semua dananya, kami akan berjuang demi kepentingan dapil dan itu diatur dalam UU MD3.
Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH
Samsu meminta maaf tidak menyaksikan secara langsung saat presentasi, tapi dengan adanya Perpres maka legalitas BPKH sudah jelas dan semua harapan masyarakat seluruh Indonesia berasumsi mudah-mudahan BPKH dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan nilai manfaat yang begitu tinggi. Ia menanyakan persentase target manfaat BPKH. Menurutnya, jika hanya 5-6% tidak ada perbedaan dengan saat dikelola oleh Kemenag. Ia mengatakan berdasarkan rapat yang lalu ia belum mendengar mengenai bank muamalat dibuatkan kajian seperti yang disampaikan. Ia menyampaikan bahwa ia sebagai orang Islam menurutnya bank muamalat adalah bank pioneer dari bank-bank syariah. Ia menanyakan dampaknya jika bank muamalat hancur. Ia ingin mendengar kajian mengenai kajian bank muamalat dan ia juga menanyakan apakah akan diam saja atau bisa dibantu. Ia mempertanyakan kinerja BPKH dan mengatakan BPKH tidak bisa mengembangkan lapangan. Ia menyebutkan statemen di Tempo dari Pak Anggito bahwa BPKH tidak tertarik dengan bank muamalat. Ia mempertanyakan hal tersebut.
Pengelolaan Anggaran dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Samsu menyatakan bahwa BPBD ini harus memiliki keterampilan strategis, jangan sampai antara teori dan penerapannya di lapangan berbeda. Samsu juga menyatakan bahwa harus ada regulasi yang jelas dan payung hukum yang tetap atas peraturan mengenai BPBD. Regulasi sangat penting untuk memperkuat kedudukan BPBD.
Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKKP TA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan kepala BNPB
Samsu Niang mengatakan bahwa semua kementerian ini WTP, jadi artinya BPK itu sudah WTP jadi apalagi yang harus di evaluasi. Juga terkait capaian kerja hampir 100% semua, cuma yang tidak korelasi adalah bagaimana anggota DPR Komisi 8 ini bisa mencapai 100% juga. BNPB juga cukup bagus.
Terkait dengan DSP juga sudah bagus. Inilah hal-hal terkait seperti ini yang harus mitra kaitkan dengan komisi 8. Kemudian Kemensos, implementasi PKH bagus sekali karena dirjen nturun ke lapangan dan memantau secara langsung. Kemudian KPPPA, untuk program seminarnya dan sebagainya, Samsu Niang menyarankan untuk libatkanlah anggota DPR.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Samsu menanyakan upaya agar tidak ada perbedaan data kemiskinan. Ia berharap data Kemensos selalu valid yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan pemerintah.
Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu meminta Dirjen Pendis dengan anggaran Rp48 T, untuk mengundang anggota Komisi 8 agar semakin efektif hubungan kemitraan yang terjalin. Samsu mengatakan jangan larut dalam program bencana Palu dan Lombok, sehingga program bencana di tiap daerah tidak diperhatikan. Samsu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan Komisi 8 harus ditingkatkan.
Permasalahan Jamaah Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Samsu Niang menyampaikan bahwa uang jamaah yang sekarang itu harus dicari dengan melibatkan Bareskrim, PPATK dan OJK, sehingga jangan sampai setelah mereka ditangkap tetapi dimana letak uangnya.
Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan apa yang sudah dihasilkan dari program kerukunan umat beragama selama 4 tahun ini.
Kepastian Status Guru Inpassing — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN)
Samsu mengatakan FPDIP bersyukur bahwa PGIN datang ke DPR dan sudah tepat menyampai aspirasi disini di Komisi 8. Ketika pembahasan APBN, Komisi 8 tidak mengetuk palu bila anggaran guru inpassing tidak diselesaikan. Komisi 8 akan mempertaruhkan harga diri tidak mengetuk APBN 2017 jika inpassing tidak dibayar sebesar Rp 4,6 Triliun. Ia mengatakan tidak merestui jika inpassing belum dibayar. Ia mengatakan agar PGIN tidak beranggapan bahwa anggota DPR tidak berjuang karena saat menentukan APBN 2017, Komisi 8 tidak mengetuk palu bila inpassing tidak diselesaikan. Ia berharap di 2019, Komisi 8 bisa memperjuangkan kembali. Ia mengatakan jangan menuntut sampai liang lahat karena Komisi 8 juga berjuang dan ia mengajak berjuang bersama-sama. Ia menyampaikan bahwa UU ASN memiliki kendala sampai pernah rapat gabungan komisi untuk merumuskan supaya guru non PNS yang mempunyai sertifikasi dan inpassing diangkat tanpa syarat karena guru itu penting dan berdosa jika tidak diperjuangkan. Ia mengatakan bahwa revisi UU ASN akan didorong dan dipercepat. Ia menyayangkan PGIN tidak ada perwakilan dari Sulawesi Selatan.
Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan jika Kemenag mengadakan bantuan untuk Pesantren diharapkan untuk mengajak anggota Komisi 8 karena anggota Komisi 8 siap mendampingi di dapil, dan bukan dipertontonkan ke anggota Komisi lain.
Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Samsu mengatakan BPKH harus berani dan terbuka untuk investasi sehingga dan haji dapat dikelola dengan baik. Lalu, ia juga memberikan apresiasi atas WTP dan ISO serta meminta agar hubungan antara BPKH dengan Kemenag RI dan DPR RI dapat terjalin baik. Soal dana kemaslahatan, DPR RI siap membantu untuk salurkan karena di Sulawesi Selatan terjadi masalah dalam penyaluran dana kemaslahatan.
Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Samsu mengatakan di Sulawesi Selatan, ada usulan dari MAN 1 di daerah 3T untuk permohonan anggaran, sehingga ia berharap Kementerian Agama RI dapat berikan bantuan. Pada intinya, ia berharap Menteri Agama RI dapat terus memimpin Kemenag dengan baik. Untuk Kementerian Sosial RI, Samsu menginginkan agar program untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin baik dan menciptakan SDM unggul. Mengenai Desa Tangguh Bencana, penanggulangan dan dana darurat bencana dapat terus dilanjutkan dan lebih baik di masa mendatang.
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-isu lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan senang sekali dengan Menag yang baru dilantik sudah membuat statement hati-hati radikalisme. Ia mengatakan orang-orang Kemenag muda-muda dan cerdas-cerdas. Ia sangat mendukung dengan statement dari Menag tentang radikalisme yang menghantui di negara dan mengatakan perlu ada tekanan-tekanan terhadap oknum tersebut.ia juga mengatakan bahwa Menag memaparkan cukup bagus dan komprehensif, tapi dari sisi anggaran ada beberapa program yang belum mencapai target dari pemerintah itu sendiri terutama dari Pendidikan Islam yang belum terealisasi. Ia kemudian mengatakan untuk kedepannya perlu perencanaan yang bagus dan matang dan perlu di mapping karena masyarakat membutuhkan anggaran tersebut.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial
Samsu mengatakan baru pertama kali rapat kondusif, penyampaian sistematis, dan disertai penyajian video. Ia mengatakan ada lompatan dalam rangka untuk kementerian sosial untuk lebih baik lagi. Ia menanyakan rencana penekanan dalam menangani bencana alam maupun sosial dan akan menjadi skala sosial nantinya. Ia juga menyampaikan penerimaan manfaat PKH perlu ditingkat lagi berdasarkan mandat presiden dan kalau perlu dinaikkan menjadi 15 juta. Ia juga mengatakan perlu ada antisipasi bencana alam dan sosial, terlebih masuk musim penghujan dan perlu adanya pengarahan mengenai pemberdayaan seperti Kube, dll, serta diberikan stimulus agar lebih mandiri.
Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
Samsu megusulkan Komisi 9 membahas kembali terkait UU Perlindungan PRT karena banyak PRT yang diberlakukan semena-mena dan diluar kemanusiaan, bahkan pemberi kerja banyak yang memiliki gangguan kerja. Samsu mendukung UU Perlindungan PRT masuk RUU prioritas 2020 karena persoalan yang dihadapi adalah hubungan majikan dan PRT, hanya soal kebutuhan ekonomi demi mendapatkan upah.
Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
Samsu menyatakan bahwa pihaknya sudah paham maksud, tujuan, dan harapan dari para Rektor yang diundang pada RDP ini, tetapi berdasarkan hasil RDP dengan Dirjen Pendis Kemenag yang disetujui DIPA-nya hanya Rp1 Triliun, namun tiba-tiba Menteri Agama meminta Komisi 8 untuk menganggarkan Rp3,7 Triliun. Samsu mengusulkan perlu adanya sinergi antara Komisi 8 DPR-RI dengan para Rektor PTKIN. Jadi, jangan hanya minta anggaran saja, melainkan Komisi 8 juga turut diundang dalam acara kampus seperti pada saat Wisuda dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Samsu juga menegaskan harapannya kepada para Rektor untuk mengenali seluruh Anggota Komisi 8 DPR-RI. Jadi, jangan hanya butuh dan mengemis saja soal anggaran kepada Komisi 8 DPR-RI.
Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
Samsu mengatakan masih banyak kanwil yang tidak tau mitranya. Kalau reses, anggota DPR terkadang
tidak diterima padahal jika datang kesini mengemis minta bantuan anggaran sedangkan kita ke daerah kita hanya perlu dipanggil. Perlu ada Sekber setiap Provinsi terkait FKUB. Ini penting, dengan adanya Sekber itu dinamika forum umat beragama semakin dinamis sehingga bisa menangkal yang namanya radikalisme. Saya rasa itu satu cara untuk menangkal radikalisme.
Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Samsu niang mengatakan bahwa selama 5 tahun di Komisi 8 bahwa anggaran Kementerian PPPA yang paling kecil anggarannya tetapi komitmennya jelas dibandingkan dengan anggaran Triliunan tetapi komitmennya tidak jelas.
Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
Samsu mengatakan bahwa ke depannya UPT ada bantuan SBSN, dan Anggota DPR paham akan kebutuhannya, namun, Kemenag dianggap gagal paham. Samsu menyarankan, Kemenag untuk memanggil anggota DPR-RI di dapil tersebut ketika ada program atau kegiatan, perlu ada bahasa.
Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
Samsu mengatakan, jika Menag meminta izin jam 12 yasudah kita hentikan rapat ini karena persoalan reformasi birokrasi harus bicara dengan pak mentrinya. Ini wibawa DPR trun karena hal seperti ini. Samsu mewakili Fraksi PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak setuju jika tidak ada Menag tapi rapat ini dilanjutkan. Komisi 8 DPR RI itu sudah sering rapat dengan Eselon 1, jika memang Menag tidak bisa hadir ya harusnya tiadakan juga rapat ini.
PP tentang Produk Jaminan Halal - Raker Komisi 8 dengan Menag, MUI dan BPOM
Samsu mempertanyakan BPOM ada berapa orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, Samsu masih bertanya kalau untuk petugas PPDH nya juga ada berapa, serta untuk Kemenag auditornya berjumlah berapa orang. Samsu menginformasikan bahwasannya banyak produk-produk yang kita anggap halal tapi ternyata tidak halal, masalah macam seperti itu harus ada pengawasannnya. Samsu juga menjelaskan di luar negeri alat untuk mengidentifikasi halal sangat lengkap. Harus adanya tempat khusus dalam menangani ini, kita harus menyarankan pembangunan infrastruktur pengawasan ini. Terakhir, Samsu mengharapakan perlu adanya tempat lab yang canggih yang bekerjasama antara BPOM dan MUI agar bisa memberikan jaminan halal kepada masyarakat. Produk-produk yang ada di indonesia yang punya bukan orang Islam.
Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2019 - Raker Komisi 8 dengan Menteri PPPA
Samsu mengatakan titik fokus kampanye banyak dari Kementerian PPPA baiknya melibatkan Komisi 8 di dapil masing-masing karena setiap anggota wajib memperjuangkan dapilnya, secara psikologi jika narasumber laki-laki dan targetnya perempuan lebih masuk telinga. Samsu menanyakan poin apa yang bisa diberikan untuk gambaran sebagai Fraksi PDIP dan apa yang sudah dihasilkan dalam waktu 4 tahun.
Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB
Samsu mengatakan BNPB seharusnya mendapatkan penghargaan atas langkah cepat yang dilakukan saat bencana terjadi. Samsu menuturkan, memang pada 2018 anggaran BNPB cukup besar namun tidak ada sentuhan kepada Komisi 8. Samsu berharap agar di 2019, DPR dapat dilibatkan saat terjadi bencana di dapil Komisi 8 agar ada nilai nyata di mata masyarakat bahwa memang sesuai fakta Komisi 8 bermitra dengan kebencanaan.
Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 dan Isu Aktual – Rapat Kerja Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Samsu memberikan apresiasi kepada Kemen-PPPA sebab memperoleh peringkat 46 dari 86 kementerian. Samsu mengatakan perlu adanya sinergitas yang lebih kuat antara Komisi 8 dengan Kemen-PPPA untuk bersama memperjuangkan masyarakat dan Kemen-PPPA dapat mengikutsertakan Komisi 8 dalam setiap program yang dilakukan. Samsu menuturkan bahwa Kemen-PPPA perlu mengevaluasi kembali sekolah ramah anak yang baru saja diresmikan.
Visa Haji Furoda – RDPU Komisi 8 dengan Amphuri, Kesthuri dan Sapuhi
Samsu mengatakan, yang perlu disampaikan adalah mengenai sejarah visa furoda dan alasan bisa furoda yang mahal. Samsu menuturkan, bila visa haji furoda menimbulkan masalah di pihak imigrasi, maka sebaiknya visa furoda tidak untuk dilegalkan sebab hanya pihak Kementerian Agama RI yang berwenang untuk memberikan kuota jamaah haji. Samsu menuturkan, visa ziarah ditahan di pihak imigirasi Sulawesi Selatan.
Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama
Samsu mengatakan bahwa tadi sudah dijelaskan manfaat kantor di Jeddah daripada harus sewa selama 9 tahun. Samsu mengira ini tepat dan setuju dengan pembelian kantor di Jeddah dan wibawa pemerintah Indonesia tidak akan dianggap bahwa kita tidak punya uang karena selama ini kita selalu sewa gedung. Samsu juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki Jamaah yang sangat besar, sedangkan Malaysia yang jumlah jamaahnya sedikit saja sudah bisa membangun 3 kantor di Jeddah. Jadi, Samsu sangat menyetujui terkait dengan pembangunan kantor di Jeddah karena jika dihitung sewa 9 tahun itu dapat rumah dengan SAR 12 juta. Oleh sebab itu, Samsu setuju untuk membeli bangunan sendiri jadi tidak selalu sewa dan dianggap tidak punya uang dan tidak punya kebanggan. Kantor yang akan dibeli juga kedepannya akan menjadi penghargaan dan sebagai kenang-kenangan yang diberikan Komisi 8 DPR RI periode 2014-2018 karena berhasil membeli kantor di Jeddah bersama dengan Ditjen PHU Kementerian Agama.
Latar Belakang
Samsu Niang mengawali karir sebagai guru PNS di dunia pendidikan Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke dunia politik Samsu Niang aktif dalam organisasi yang berkaitan dengan guru dan pendidikan seperti Wakil Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Koordinator Lapangan Indonesia Timur tahun 2003-2008, Ketua Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia (FK PAGI) Sulawesi Selatan tahun 2008-2011, Wakil Ketua Pramuka Saka Bahari Sulawesi Selatan tahun 2007-2011 dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar tahun 2008-2013.
Selain itu Samsu Niang juga aktif dalam organisasi olahraga seperti Ketua Ikatan Sarjana Olahraga (ISORI) Makassar tahun 2009-2014, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Makasar tahun 2009-2014, Bendahara PODSI Sulawesi Selatan tahun 2009-2014, dan Ketua Badan Kehormatan (Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar tahun 2009-2014.
Setelah terpilih sebagai anggota DPR di September 2014 Samsu Niang justru harus dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel tahun 2008.
Samsu Niiang terpilih kembali sebagai Anggota DPRR-RI periode 2019-2024 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah memperoleh 48.376 suara.
Pendidikan
SD Negeri 34 Pising (1971-1977)
SMP Negeri Tajuncu (1977-1981)
SMA Nasional Ujungpandang (1980-1984)
S1 Penjaskesrek, IKIP Ujung Pandang (1984-1988)
S2 Adminnistrasi Umum, UNM Makassar (1997-2000)
Perjalanan Politik
Karir politik Samsu Niang diawali tahun 2004 ketika dia lebih memilih ikut Pemilihan Legislatif dibandingkan melanjutkan karir sebagai Kepala Sekolah SMPN 32 Makassar. Dia menganggap perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih maksimal melalui parlemen. Samsu Niang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2004 sebagai caleg DPRD Makassar dari Partai Demokrasi Kebangsaan dan berhasil terpilih. Pada periode 2009-2014 Samsu Niang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Makassar dan kembali terpilih.
Pada Pemilu Legislatif 2014 Samsu Niang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kali ini tidak sebagai DPRD Makassar tapi sebagai DPR RI wilayah Sulawesi Selatan II yang meliputi wilayah Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai dan Bulukumba. Setelah dua kali pemilu sebagai caleg Partai Demokrasi Kebangsaan, Samsu Niang di pemilu 2014 memilih sebagai caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena Partai Demokrasi Kebangsaan tidak mengikuti pemilu tersebut.
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)
26 Juli 2016 - Samsu menyatakan jika Fraksi PDIP menyetujui Perppu untuk menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU). [sumber]
RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)
11 Oktober 2016 -Samsu berharap adanya gambaran sesuai apa yang dinginkan oleh KADIN dan APINDO dalam RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Samsu menjelaskan bahwa RUU yang dibuat dapat menjadi representatif bagi perusahaan yang ada agar tidak memberatkan. Undangan komisi 8 atas KADIN, APINDO & HIPMI untuk menyerap aspirasi agar RUU bisa berjalan. Samsu mengambil contoh kasus yang sempat disiarkan TVone tentang adanya demo di Jawa Barat yang mempermasalahkan CSR yang tidak bisa diterima. [sumber]
26 April 2016 - Samsu menganggap kalau CSR ini “Ada, tapi tidak ada” dan “tidak ada, tetapi ada”. Samsu menanyakan cara unurk mengetahui perusahan yang mengaudit secara benar atau tidaknya yang dikerjakan. [sumber]
Tanggapan Terhadap RUU
Tanggapan
Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019
5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Samsu mengatakan harus mengapresiasi badan penanggulangan bencana yang telah melakukan penanggulangan dengan cepat dan tepat pada bencana di Lombok. Bencana besar dibutuhkan dana yang besar. [sumber]
RKA K/L t.a 2019
6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Samsu berpandangan anggaran untuk Kemensos tahun ini kenaikannya sangat fantastis dan hal tersebut mungkin berkat menteri baru, kemudian Ia mengajak seluruh hadirin untuk bertepuk tangan. Terkait dengan anggaran TKSK berdasarkan kondisi di lapangan, menurut Samsu namanya harus diganti menjadi Tenaga Pekerja Sosial agar nomenklaturnya dapat menambah insentif. [sumber]
RAPBN 2019
6 Juni 2018 –Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Samsu melihat terkait dari anggaran ada penurunan dan menanyakan apakah sudah berhasil BNPB, sehingga ada penurunan,namun kalau belum berhasil anggaran harus banyak. Samsu mengapresiasi optimalisasi BNPB karena respons cepat. Samsu menanyakan terkait desa tangguh bencana menurutnya itu harus diperbanyak, dan Samsu menanyakan terkait bagaimana kabupaten bisa masuk dalam desa tangguh bencana. [sumber]
5 Juni 2018 - Pada rapat komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Samsu mengatakan bahwa jika dukungan kepada mitra itu cukup tinggi dan klarifikasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk tahap ketiga. Samsu juga menginfokan bahwa bulan Juni-Juli merupakan tahap kedua untuk penyaluran PKH, dan Samsu menyatakan hal ini belum ada pelibatan dengan teman-teman lainnya.[sumber]
Bank Penyetor Dana Haji
4 Desember 2017 - Samsu merasa perlu bertemu dan berbicara dengan pengelola haji di Makassar. Ia mengatakan pihaknya akan mengusahakan sekeras mungkin terkait permintaan dan harapan mitra. Selain itu, meurut Samsu secara teknis, pelaksanaan sesuai dengan keputusan Dirjen, sehingga ia berharap bank-bank daerah bisa dimanfaatkan untuk relokasi dana haji.
Samsu mengklaim bahwa permintaan para mitra menjadi tanggung jawabnya. Samsu menjelaskan bahwa mulai Desember 2017 dana haji akan dikelola BPKH. Ia kembali menegaskan dirinya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menurutnya hal itu dikarenakan tugas DPR adalah mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga tidak boleh berbohong. [sumber]
Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah
12 Januari 2017 - Menurut Samsu apa yang disampaikan Komisi 8 kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) itu dilihat dari sisi aturan sudah jelas, pelaksanaannya juga sudah jelas, tinggal solusi penindakannya saja. Samsu menilai biro travel Abu Tours itu menyelenggarakan ibadah umrah hanya dengan biaya Rp.15 Juta itu sudah jelas-jelas pembohongan publik. Bahkan ditayangkan di stasiun televisi TVOne. Samsu merasa perlu memperhatikan sumbangan yang cukup tinggi ke Kementerian Agama (Kemenag) dari biro-biro travel yang nakal. Samsu menilai SDM dari Direktorat PHU perlu diperkuat karena perlu pengawasan yang ketat. [sumber]
Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam
6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Niang memerlukan visi misi dari MAN 4 Pondok Pinang. Niang juga kecewa karena tidak mendapat apapun dari pemaparan Kepala MAN 4 Pondok Pinang dan bingung seperti apa MAN model itu. Samsul mengatakan bahwa jika memang MAN model itu unggul, maka yang berhak menilai adalah pihak masyarakat bukan pemerintah. [sumber]
RKA-K/L 2017 Kementerian Agama
27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Samsu memberi saran terkait pembinaan kepegawaian, Kemenag Sulawesi Selatan perlu dibina moralnya. Selain itu menurutnya perlu dievaluasi pembinaan kepegawaian di Sulawesi Selatan. Pasalnya, setiap Samsu kunker ke Sulawesi Selatan, tidak diperlakukan dengan baik. Dan juga, mengangkat Mendag di provinsi, harus selaras apa yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Samsu memberikan apresiasi kepada program-program Bimas Islam dan dikawalkan oleh Komisi 8. Hal yang diharapkan adalah kemitraan. Ia juga menyarankan untuk menambah anggaran Dirjen Bimas Islam agar programnya tersentuh ke masyarakat. [sumber]
Anggaran Kementerian Sosial
20 Juni 2016 - Samsu meminta penjelasan tentang menurunnya anggaran PKH di APBN tahun 2017. Padahal, menurut Samsu, PKH berhasil memerangi kemiskinan. Samsu lalu menanyakan tentang pemeliharaan PDB yang telah lanjut usia. [sumber]
14 Juni 2016 - Samsul meminta penjelasan terkait kejelasan anggaran perlindungan serta jaminan sosial bagi perempuan dan anak, sasaran program keluarga harapan, pengambilan sampel serta verifikasi data dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang belum maksimal. Namun, Samsul mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial dan berharap agar tahun ini bisa lebih optimal. [sumber]
Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
13 Juni 2016 - Samsu mengatakan, bahwa ia mengapresiasi ibu menteri turun ke daerah-daerah. Samsu berpendapat bahwa kekerasan seksual dan kejahatan pada anak meningkat tetapi anggaran tidak. Samsu berpendapat, bahwa perlu ada komunikasi untuk peningkatan anggaran karena KemenPP-PA sebagai leader dan untuk sekolah ramah anak penting dan perlu koordinasi dengan Menteri Pendidikan. [sumber]
Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
13 Juni 2016 - Samsu mengutarakan mungkin negosiasi meyakinkan Bappenas kurang maksimal. Ia berpendapat bahwa jika dilihat dari kondisi obyektif sekarang dan pemberitaan media, resiko bencana meningkat. Samsu ragu apabila uang sedikit bagaimana nanti penanggulangan bencana ini perlu dipikirkan strateginya. Ia khawatir apabila prediksi anggaran yang dilihat dari tahun ke tahun bukan meningkat, tetapi malah menurun. Samsu menanyakan langkah apa untuk mengantisipasi BNPB ini. [sumber]
Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam
25 November 2015 - Samsu menilai bahwa semangat juang dari para santri kelihatan mulai luntur. Menurut Samsu, jika pembelajaran pendidikan Islam (Pendis) di Madrasah hanya mengacu pada pembelajaran konvensional yang satu arah, tentu akan ketinggalan dari sekolah lainnya. Oleh karena itu, menurut Samsu metode pengajaran di Madrasah perlu dikembangkan. [sumber]
Program Keluarga Harapan
Pada 21 April 2015 - Samsu apresiasi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) untuk programnya yang inovatif, kreatif dan sangat mulia. Samsu menunggu data-data dari Linjamsos berapa peserta PKH di tiap kabupaten. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016
Pada 16 April 2015 - Samsu menilai mestinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) harus tampil sama seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harus ada action karena sekarang ini KemenPPPA belum tampil di media. Padahal Samsu tahu sudah bekerja. Samsu ingin Komisi 8 bisa bantu KemenPPPA dengan program-program di lapangan, terutama di Dapilnya. [sumber]
Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pada 15 April 2015 - Samsu meminta direncanakan juga strategi BNPB agar nawacita aspek kebencanaan dapat benar-benar membuat mitigasi dapat menjaga potensi keekonomian kepada daerah yang berdampak bencana. [sumber]
Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada 29 Januari 2015 - Samsu menilai anggaran Kementerian PPPA terlalu kecil dan minimal harus sebesar Rp.2 triliun. Samsu berharap program-program dari Kementerian PPPA lebih maksimal dan tidak hanya sebagian dan sebatas seminar-seminar dan Memorandum of Understanding (MOU) saja. Samsu juga menyayangkan bahwa sampai sekarang belum ada penangkapan pada orang-orang yang melakukan kekerasan kepada anak dan perempuan. [sumber]
Evaluasi Program Haji
Pada 27 Januari 2015 - Samsu menilai masalah katering dan pemondokan adalah masalah yang selalu timbul. Oleh karena itu Samsu saran kepada Kemenag untuk diadakan evaluasi berkala atas anggaran untuk katering dan pemondokan jamaah haji. [sumber]
Rencana Anggaran Tahun 2019
6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPA, Samsu berharap, karena sekarang periode tahun terakhir, minimal harus ada output dan outcame. [sumber]