Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sulawesi Selatan II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pising
Tanggal Lahir
16/02/1964
Alamat Rumah
BTN Bumi Bung Permai Blok-B2 No.8, RT.004/RW.007, Kelurahan Tamalenrea Jaya. Kecamatan Tamalenrea. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Samsu Niang merupakan salah satu wajah baru anggota DPR periode 2014-2019 yang berhasil lolos dari Dapil Sulawesi Selatan II dengan perolehan suara 39.122. Samsu Niang mengawali karir sebagai guru PNS di dunia pendidikan Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke dunia politik Samsu Niang aktif dalam organisasi yang berkaitan dengan guru dan pendidikan seperti Wakil Ketua FGGI (Federasi Guru Independen Indonesia) Korodinator Lapangan Indonesia Timur tahun 2003-2008, Ketua FK Pagi (Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) Sulawesi Selatan tahun 2008-2011, Wakil Ketua Pramuka Saka Bahari Sulawesi Selatan tahun 2007-2011 dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar tahun 2008-2013.

Selain itu Samsu Niang juga aktif dalam organisasi olahraga seperti  Ketua ISORI (Ikatan Sarjana Olahraga) Makassar tahun  tahun 2009-2014, Ketua PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia) Makasar tahun 2009-2014, Bendahara PODSI Sulawesi Selatan tahun 2009-2014, dan Ketua Badan Kehormatan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Makassar tahun 2009-2014.

Pada periode 2014-2019 Samsu bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Setelah terpilih sebagai anggota DPR di September 2014 Samsu Niang justru harus dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel tahun 2008. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA Nasional, Makassar (1984)
S1, Ilmu Keolahragaan, IKIP Makassar, Makassar (1988)
S2 (2002)

Perjalanan Politik

Karir politik Samsu Niang diawali tahun 2004 ketika dia lebih memilih ikut Pemilihan Legislatif  dibandingkan melanjutkan karir sebagai Kepala Sekolah SMPN 32 Makassar. Dia menganggap perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih maksimal melalui parlemen. Samsu Niang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2004 sebagai caleg DPRD Makassar dari Partai Demokrasi Kebangsaan dan berhasil terpilih. Pada periode 2009-2014 Samsu Niang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Makassar dan kembali terpilih.

Pada Pemilu Legislatif 2014 Samsu Niang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kali ini tidak sebagai DPRD Makassar tapi sebagai DPR RI wilayah Sulawesi Selatan II yang meliputi wilayah Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai dan Bulukumba. Setelah dua kali pemilu sebagai caleg Partai Demokrasi Kebangsaan, Samsu Niang di pemilu 2014 memilih sebagai caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena Partai Demokrasi Kebangsaan tidak mengikuti pemilu tersebut.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

26 Juli 2016 - Samsu menyatakan jika Fraksi PDIP menyetujui Perppu untuk menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU).  [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 -Samsu berharap adanya gambaran sesuai apa yang dinginkan oleh KADIN dan APINDO dalam RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Samsu menjelaskan bahwa RUU yang dibuat dapat menjadi representatif bagi perusahaan yang ada agar tidak memberatkan. Undangan komisi 8 atas KADIN, APINDO & HIPMI untuk menyerap aspirasi agar RUU bisa berjalan. Samsu mengambil contoh kasus yang sempat disiarkan TVone tentang adanya demo di Jawa Barat yang mempermasalahkan CSR yang tidak bisa diterima. [sumber]

26 April 2016 - Samsu menganggap kalau CSR ini “Ada, tapi tidak ada” dan “tidak ada, tetapi ada”. Samsu menanyakan cara unurk mengetahui perusahan yang mengaudit secara benar atau tidaknya yang dikerjakan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

 

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Samsu mengatakan harus mengapresiasi badan penanggulangan bencana yang telah melakukan penanggulangan dengan cepat dan tepat pada bencana di Lombok. Bencana besar dibutuhkan dana yang besar. [sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Samsu berpandangan anggaran untuk Kemensos tahun ini kenaikannya sangat fantastis dan hal tersebut mungkin berkat menteri baru, kemudian Ia mengajak seluruh hadirin untuk bertepuk tangan. Terkait dengan anggaran TKSK berdasarkan kondisi di lapangan, menurut Samsu namanya harus diganti menjadi Tenaga Pekerja Sosial agar nomenklaturnya dapat menambah insentif. [sumber]

RAPBN 2019

6 Juni 2018Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Samsu melihat terkait dari anggaran ada penurunan dan menanyakan apakah sudah berhasil BNPB, sehingga ada penurunan,namun kalau belum berhasil anggaran harus banyak. Samsu mengapresiasi optimalisasi BNPB karena respons cepat. Samsu menanyakan terkait desa tangguh bencana menurutnya itu harus diperbanyak, dan Samsu menanyakan terkait bagaimana kabupaten bisa masuk dalam desa tangguh bencana. [sumber]

5 Juni 2018 - Pada rapat komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Samsu mengatakan bahwa jika dukungan kepada mitra itu cukup tinggi dan klarifikasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk tahap ketiga. Samsu juga menginfokan bahwa bulan Juni-Juli merupakan tahap kedua untuk penyaluran PKH, dan Samsu menyatakan hal ini belum ada pelibatan dengan teman-teman lainnya.[sumber]

Bank Penyetor Dana Haji

4 Desember 2017 - Samsu merasa perlu bertemu dan berbicara dengan pengelola haji di Makassar. Ia mengatakan pihaknya akan mengusahakan sekeras mungkin terkait permintaan dan harapan mitra. Selain itu, meurut Samsu secara teknis, pelaksanaan sesuai dengan keputusan Dirjen, sehingga ia berharap bank-bank daerah bisa dimanfaatkan untuk relokasi dana haji.

Samsu mengklaim bahwa permintaan para mitra menjadi tanggung jawabnya. Samsu menjelaskan bahwa mulai Desember 2017 dana haji akan dikelola BPKH. Ia kembali menegaskan dirinya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menurutnya hal itu dikarenakan tugas DPR adalah mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga tidak boleh berbohong. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menurut Samsu apa yang disampaikan Komisi 8 kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) itu dilihat dari sisi aturan sudah jelas, pelaksanaannya juga sudah jelas, tinggal solusi penindakannya saja. Samsu menilai biro travel Abu Tours itu menyelenggarakan ibadah umrah hanya dengan biaya Rp.15 Juta itu sudah jelas-jelas pembohongan publik. Bahkan ditayangkan di stasiun televisi TVOne. Samsu merasa perlu memperhatikan sumbangan yang cukup tinggi ke Kementerian Agama (Kemenag) dari biro-biro travel yang nakal. Samsu menilai SDM dari Direktorat PHU perlu diperkuat karena perlu pengawasan yang ketat.   [sumber]

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Niang memerlukan visi misi dari MAN 4 Pondok Pinang. Niang juga kecewa karena tidak mendapat apapun dari pemaparan Kepala MAN 4 Pondok Pinang dan bingung seperti apa MAN model itu. Samsul mengatakan bahwa jika memang MAN model itu unggul, maka yang berhak menilai adalah pihak masyarakat bukan pemerintah.  [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Samsu memberi saran terkait pembinaan kepegawaian, Kemenag Sulawesi Selatan perlu dibina moralnya. Selain itu menurutnya perlu dievaluasi pembinaan kepegawaian di Sulawesi Selatan. Pasalnya, setiap Samsu kunker ke Sulawesi Selatan, tidak diperlakukan dengan baik. Dan juga, mengangkat Mendag di provinsi, harus selaras apa yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Samsu memberikan apresiasi kepada program-program Bimas Islam dan dikawalkan oleh Komisi 8. Hal yang diharapkan adalah kemitraan. Ia juga menyarankan untuk menambah anggaran Dirjen Bimas Islam agar programnya tersentuh ke masyarakat. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Samsu meminta penjelasan tentang menurunnya anggaran PKH di APBN tahun 2017. Padahal, menurut Samsu, PKH berhasil memerangi kemiskinan. Samsu lalu menanyakan tentang pemeliharaan PDB yang telah lanjut usia.  [sumber]

14 Juni 2016 - Samsul meminta penjelasan terkait kejelasan anggaran perlindungan serta jaminan sosial bagi perempuan dan anak, sasaran program keluarga harapan, pengambilan sampel serta verifikasi data dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang belum maksimal. Namun, Samsul mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial dan berharap agar tahun ini bisa lebih optimal.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - Samsu mengatakan, bahwa ia mengapresiasi ibu menteri turun ke daerah-daerah. Samsu berpendapat bahwa kekerasan seksual dan kejahatan pada anak meningkat tetapi anggaran tidak. Samsu berpendapat, bahwa perlu ada komunikasi untuk peningkatan anggaran karena KemenPP-PA sebagai leader dan untuk sekolah ramah anak penting dan perlu koordinasi dengan Menteri Pendidikan.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Samsu mengutarakan mungkin negosiasi meyakinkan Bappenas kurang maksimal. Ia berpendapat bahwa jika dilihat dari kondisi obyektif sekarang dan pemberitaan media, resiko bencana meningkat. Samsu ragu apabila uang sedikit bagaimana nanti penanggulangan bencana ini perlu dipikirkan strateginya. Ia khawatir apabila prediksi anggaran yang dilihat dari tahun ke tahun bukan meningkat, tetapi malah menurun. Samsu menanyakan langkah apa untuk mengantisipasi BNPB ini.  [sumber]

Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam 

25 November 2015 - Samsu menilai bahwa semangat juang dari para santri kelihatan mulai luntur. Menurut Samsu, jika pembelajaran pendidikan Islam (Pendis) di Madrasah hanya mengacu pada pembelajaran konvensional yang satu arah, tentu akan ketinggalan dari sekolah lainnya. Oleh karena itu, menurut Samsu metode pengajaran di Madrasah perlu dikembangkan.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

Pada 21 April 2015 - Samsu apresiasi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) untuk programnya yang inovatif, kreatif dan sangat mulia. Samsu menunggu data-data dari Linjamsos berapa peserta PKH di tiap kabupaten.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Samsu menilai mestinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) harus tampil sama seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harus ada action karena sekarang ini KemenPPPA belum tampil di media. Padahal Samsu tahu sudah bekerja. Samsu ingin Komisi 8 bisa bantu KemenPPPA dengan program-program di lapangan, terutama di Dapilnya.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Samsu meminta direncanakan juga strategi BNPB agar nawacita aspek kebencanaan dapat benar-benar membuat mitigasi dapat menjaga potensi keekonomian kepada daerah yang berdampak bencana.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 29 Januari 2015 - Samsu menilai anggaran Kementerian PPPA terlalu kecil dan minimal harus sebesar Rp.2 triliun. Samsu berharap program-program dari Kementerian PPPA lebih maksimal dan tidak hanya sebagian dan sebatas seminar-seminar dan Memorandum of Understanding (MOU) saja. Samsu juga menyayangkan bahwa sampai sekarang belum ada penangkapan pada orang-orang yang melakukan kekerasan kepada anak dan perempuan.  [sumber]

Evaluasi Program Haji

Pada 27 Januari 2015 - Samsu menilai masalah katering dan pemondokan adalah masalah yang selalu timbul.  Oleh karena itu Samsu saran kepada Kemenag untuk diadakan evaluasi berkala atas anggaran untuk katering dan pemondokan jamaah haji.  [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPA, Samsu berharap, karena sekarang periode tahun terakhir, minimal harus ada output dan outcame. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pising
Tanggal Lahir
16/02/1964
Alamat Rumah
BTN Bumi Bung Permai Blok-B2 No.8, RT.004/RW.007, Kelurahan Tamalenrea Jaya. Kecamatan Tamalenrea. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan