Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Maluku
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Maluku
Tanggal Lahir
25/12/1972
Alamat Rumah
Jalan Sirimau RT 002/RW 02, Desa Soya, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Progres Kilang Minyak – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina

Mercy mempertanyakan dengan adanya 9 proyek besar bila dapat selesai maka berapa besar anggaran pada termin pertama 10 tahun ke depan agar tidak terjadi devisit anggaran pada pembangunan kilang-kilang agar sektor pariwisata ini bisa berjalan secara optimal. Mercy mengusulkan untuk adnaya pembangunan tangki BBM agar pembangunan kila ini bisa dijalankan dengan baik tanpa merusak berbagai sektor yang ada.


Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Mercy berharap anggaran untuk Ristek/BRIN ditingkatkan. Mercy mengatakan untuk Deputi Penguatan Risbang dan Inovasi terpotong cukup besar dan akan sangat menganggu seluruh pekerjan di kedua deputi tersebut. Terkait Lembaga Eijkman, Mercy mengatakan bahwa saat ini lembaga tersebut fokus dengan penelitian vaksin COVID-19 dengan bekerja sama dengan lembaga peneliti dunia untuk mendapatkan vaksin dengan karakter virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Untuk Pusat Diklat, Mercy mengatakan bahwa anggaran tersebut terpotong cukup besar. Dengan situasi sepertu ini, tidak mungkin dilakukan secara fisik dan jika online tidak menghabiskan dana cukup besar. Menurut Mercy, hal tersebut bisa direalokasi untuk Lembaga Eijkman dan dua deputi yang terpenting.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Mercy mengatakan Untuk BPH Migas dan Dirjen Migas, konversi mitan ke LPG 3kg distribusinya tidak disampaikan tapi satuan volumenya disampaikan. Ia meminta mitan kuotanya tetap dipertahankan dan jangan sampai kuotanya dialihkan semua ke LPG 3kg. Ia juga meminta dicari solusi sehingga bisa menangani masalah kelistrikan baik yang off grid maupun on grid.


Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Mercy mengatakan bahwa jika ada catatan maka dari seluruh kesimpulan selesai, sehingga di bawahnya ada catatan. sehingga tidak ada mitigasi dari masukan Anggota Komisi 7 DPR-RI. Terkait PJU TS, Mercy mengusulkan mungkin bisa diubah dari 10.000 titik menjadi 18.888 titik.


Restrukturisasi Organisasi Baru, Rencana IPO (Initial Public Offering) dan Sub-Holding — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan jika IPO jalan maka ada 2 kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi pertama Pertamina untung dan dengan kapasitas kepemilikan saham bisa mengendalikan kondisi di lapangan. Kondisi lainnya Pertamina buntung, hak kemilikan, pengelolaan, dan distribusi di hilir hilang. Mercy meminta roadmap IPO dikaitkan dengan ketahanan energi. Jika Pertamina mau maju dengan IPO, hak kapital BUMN harus naik dari rencana 47% menjadi 51% agar hak kepemilikan aman. Mercy berpendapat jika Pertamina berubah menjadi bisnis profit murni maka dipastikan wilayah 3T dan wilah timur tidak ada mendapat BBM. Mercy mengatakan Komisi 7 mendukung opsi-opsi Pertamina tetapi roadmap dan skenario dari yang terbaik hingga terburuk perlu dikaji dengan baik.


Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Mercy mengatakan fluktuasi dari crude oil belum cukup optimis. Lalu berkaitan dengan supply dan demand, ada koreksi keras karena ekonomi global menurun. Dari sisi stok, negara mengalami kelebihan sehingga perlu dicermati asumsi makro untuk crude oil yang akan berdampak pada keuangan negara. Menurutnya, kalau berlebihan, akan menambah utang, sehingga fraksi PDIP, perlu melakukan pendalaman lebih proporsional soal asumsi makro ini. Mercy mengatakan kuota yang belum konversi ke LPG 3 kg dipertahankan supaya ketahanan energi masyarakat tak terganggu. Selanjutnya, ia juga meminta penambahan data pelanggan untuk subsidi listrik.


Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy mengatakan pembahasan ulang UU Minerba di Baleg dilakukan karena dari Menteri yang lama sampai Menteri Pak Jonan, dilakukan pengurusan ratusan izin. Ia mengatakan harus ada upaya yang kuat pada hilirisasi dan harus ada roadmap yang jelas karena berkaitan dengan prospek hilirisasi di Indonesia. Izin-izin yang beratus-ratus diurus baru pada tahap eksplorasi. Jika harus impor raw material dari luar, berarti dari sisi perencanaan ada yang salah dan dibutuh kebijakan sektor hilirisasi serta pembangunan smelter dimana saja. Menurutnya, boleh membicarakan adat value untuk nasional tetapi jika kepentingan di daerah tidak dibangun akan sama saja. Ia mengatakan tidak tahu pola pikirnya hilirisasi dan menanyakan apakah dengan pembangunan smelter sekaligus membangun sumber energinya. Ia mengajak untuk melihat bahwa di Papua, sumber materialnya banyak tapi sumber hilirisasi energinya masih 0 dan ia menyampaikan ketakutannya jika Papua akan marah nantinya. Ia mengatakan bahwa perjuangan substantif ada di 2 sektor tersebut dan semestinya perencanaan makronya harus keluar kalau berbicara mengenai hilirisasi substantif. Menurutnya, seharusnya Indonesia menjadi benchmark di suatu tempat seperti Singapura bisa menerima berbagai minyak mentah dan diolah kembali. Ia juga menyampampaikan pada aspek hilirisasi, terdapat sejumlah dasar-dasar hukum dan menanyakan besarnya dampak terhadap tingkat kemajuan hilirisasi dan dampak kebijakan nasional yang turun ke kebijakan daerah karena menurutnya, jika daerah dan nasional bertolak belakang, maka akan sulit. Ia mengajak untuk duduk bersama BUMN-BUMN yang bisa memegang kebijakan tersebut.


Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mengenaiusulan relokasi 2019,Mercy menanyakan apakah ada ketentuannya dan apakah terbentur dengan kepentingan lain. Mercy juga menanyakan atas dasar apa hak tersebut ditetapkan sebagai belanja pegawai. Padahal dana banyak dan bisa dibagi-bagi. Menurut Mercy, jika untuk belanja pegawai seharusnya memang untuk pegawai saja. 247 M cukup miris jika hanya untuk gaji. Dari 247 M, Mercy menanyakan berapa persen untuk belanja pegawai dan berapa persen untuk barang. Untuk sisi rasio belanja, alangkah baiknya publik lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Mercy juga memuji terkait program tora dan reformasi agraria. Dalam rincian program 2029, ada 139 ribu hektar lahan. Sementara dokumen hasil verifikasi objek hanya ada 11 provinsi. Mercy meminta penjelasan terkait hal tersebut.


Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Mercy menyatakan bahwa bangunan ilmu pengetahuan indonesia dan seluruh riset, harus kita dekonstruksi ulang karena di beberapa program Kementrian dan LPNK itu banyak yang sama. Kita harus restrukturasi riset ini, Mana riset kepentingan nasional atau keamanan negara dsb. Jadi harus ada klasifikasi risetnya dan negara harus mem biayai hal ini secara besar karena ini adalah kepentingan besar bagi kita. Tadi masing masing LPNK itu presentasi sendiri-sendiri, alangkah lebih baik kedepannya itu pemaparan disatukan tabel riset. Nanti kita jadi tahu secara spesifik institusi mana akan menyumbang riset pada bagian mana. Kita juga harus memikirkan terkait masalah defisit energi dalam berbagai sektor, kalau pengembangan riset seperti ini harusnya high profit. Bagaimana ini kita bisa selesaikan? Kedepannya juga harus ada roadmap terkait riset.Terkait riset untuk mengurangi angka kemiskinan juga harus menjadi fokus, nantinya ada riset dalam dampak terhadap dampak ekonomi masyarakat contohnya Penelitian Pusat Laut Dalam Maluku yang hari ini miris sekali, termasuk technopark. Hari ini saya memberikan catatan fundamental kepada LPNK dan nantinya BRIN juga harus perencanaan riset yang matang. Saya ingin membicarakan soal pengembangan satelit, terkait satelit BMKG yang menggunakan teknologi himawari Jepang. Tapi kita punya masalah gempa, asap, titik api itu tidak ada yang real time data satelitnya. Mercy menanyakan seberapa jauh LPNK melihat ini, terkait LAPAN dan BPPT dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia Timur, dimana program ini data GPS tidak menyatu dengan data LAPAN. Ia menanyakan juga harapan kami kenapa tidak di packaging menjadi satu, agar nelayan langsung bisa tahu ketika sebelum melaut.


Proses Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Minerba — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Mercy mengatakan bahwa BBM satu harga benar ada, tetapi stoknya terbatas sehingga jika sampai ke daerah-daerah pun tidak jadi BBM satu harga lagi. Mercy menegaskan bahwa di Maluku masih banyak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), jika BBM tidak ada, maka keberlangsungan PLTD akan terganggu. Terkait Blok Masela, Mercy meminta jatah untuk Maluku tidak diganggu lagi, tetap 10%. Mercy juga mengatakan bahwa saat ini Maluku masuk kota termiskin sehingga jika NTT meminta 5%, maka tolong ambil dari pusat, jangan dari Maluku. Menurut Mercy, jika jatah untuk Maluku 10% masih diganggu, itu berarti negara sengaja membuat Maluku tetap miskin. Terakhir, Mercy berharap agar angka elektrifikasi diperhatikan dan diperlukan bukti dari mana angka elektrifikasi 99% didapat. Di Maluku banyak yang belum memiliki listrik, jangan sampai untuk laporan, akhirnya angkanya dinaikan menjadi 100%.


Progress Pembangunan Transmisi Listrik 45GW, Rencana Kerja 2020, dan Laporan Tindak Lanjut Pemadaman Listrik Agustus 2019 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Mercy membutuhkan klarifikasi jelas soal isu pencabutan subsidi listrik. Ia meminta data jelas soal jumlah desa yang sudah ataupun belum teraliri listrik dan tidak berbicara soal ekspor listrik jika wilayah Timur masih alami kekurangan.


Produk Lifting Migas Tahun 2019 dan Kendala Serta Hambatan Investasi Sektor Migas - RDP Komisi 7 dengan 10 Besar KKKS

Mercy menanyakan masalah dalam hal teknis, apa hal yang bisa kami bantu untuk mencapai target lifting minyak kita.


Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Perkembangan Implementasi Program Diseminasi di Daerah Aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca dan Sektor Pertanian, Perkembangan Kebijakan Suatu Peta Nasional, Implementasi Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Sebagai Early Warning System Bencana - RDP Komisi 7dengan Kepala LPNK

Mercy mengatakan BIG dengan kebijakan satu peta, mungkin ini bisa digambarkan kepada kami, selama ini one map policy berbasis darat, harapan kami darat udara dan laut juga, landasan pembangunan kawasan kelautan harus jelas mengingat Indonesia negara maritim. Mercy juga menegaskan meminta one map policy di kelautan, sepertinya memang sudah ada pengembangan tapi kita juga mohon, antar Kabupaten atau Kota dan Provinsi, daerah dan negara sering ada problem dalam zona teritorial, jadi peta satu kawasan kelautan harus ada. Kemduian, Mercy memperhatikan terkait PLTN, untuk studi kelayakan perlu diperjelas di daerah mana saja, Indonesia penuh dengan patahan dan vulkanik, ini menyangkut security. Studi kelayakan harus jelas dari sektor geografis, sosiologis dan security.

Mercy mengatakan PLTN selalu berbicara dua hal yaitu security dalam jangka panjang dan limbah. PLTN adalah opsi terakhir dalam sektor energi, sangat murah tapi tingkat security harus terjamin. Terkait BRIN, harus dibicarakan terbuka, tidak boleh gegabah, F-PDIP sangat memperhatikan soal ini. Harus ada solusi bersama antara Ristek dan BRIN supaya tidak keteteran. Mercy sekali lagi mengaskan sebelum jauh kesana itu seharusnya kita menaikkan marwah Menristek dahulu. Dari dulu anggara Kemenristek tidak pernah sampai 1 T dan ini adalah Kementerian. Terakhir, Mercy mengatakan kami dari F-PDIP melakukan konsolidasi 3 hal dalam hal pembentukan BRIN, yakni ebijakan dan program, anggaran dan SDM.


Evaluasi Program Tahun 2019, Rencana Strategis Terkait Hilirisasi Teknologi 5 Tahun Kedepan, Evaluasi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science Techno Park (STP) - Raker Komisi 7 dengan Menristek / Kepala BRIN

Mercy mengatakan di dalam Rapat Pansus, kami memastikan struktur BRIN itu sendiri. Ada yg berpendapat bentuknya adalah holding. Setelah kita mengolah seluruh dokumen UU, ada 2 LPNK tidak ada cantolan UU yaitu BPPT dan LIPI. Kita harus cari sungguh-sungguh format yang tepat untuk menjamin kepentingan riset kita.

Mercy menyarankan agar Litbang K/L mestinya kita buat simulasi bersama apakah akan tetap disana atau di tarik masuk ke BRIN. Jika tetap disana maka over lapping anggaran akan terjadi karena Ego sektoralnya, jika litbang K/L ditarik masuk ke BRIN maka perlu Keppres yang mengatur ini semua secara utuh. Harapannya seluruh lembaga riset dapat dikendalikan secara normatif oleh Kemenristek.


Program Kerja Tahun 2020 dan Progress Program Sumur Bor Pasca Pengesahan UU No.7 Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Mercy mengatakan air di Maluku tercampur dengan air kapur, Mercy bertanya apakah Badan geologi akan mencari solusinya seperti bak penadah agar endapan kapur turun dan airnya bisa didistribusikan, Mercy mengatakan butuh teknologi yang tepat guna. Mercy mengatakan sebelumnya sudah dimuat di alokasi anggaran namun programnya tidak tercapai, sudah diupayakan mengkoneksikan semua hal dengan teknologi murah, kerja sama dengan pihak luar juga sudah tentang sumber daya energi dan SDA selalu diprioritaskan.


Strategi Bisnis dan Kinerja PT PGN Tahun 2020 Ditengah Opsi Penurunan Harga Gas - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Mercy mengatakan ini sangat lucu ketika saya melihat programnya dari PGN, wilayah-wilayah yang sudah banyak infrastruktur malah ditambah lagi infrastruktur nya. Kenapa tidak dibangun untuk Indonesia bagian Timur. Kita di Indonesia bagian Timur jadi terlihat hanya Sebagai penghasil tapi ketika mau menikmati itu tidak ada sama sekali. Kami hanya ingin semua masyarakat ini bisa menikmati dengan sama.


Produktifitas Pengembangan dan Produktivitas Riset Tahun 2019, Progres Pelaksanaan Sistem Inovasi, Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2019 dan Rencana Program Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Penguatan Inovasi dan Dirjen Penguatan Risbang Kementerian Ristek RI/BRIN

Mercy mengatakan koor bisnis dari ke-Dirjenan ini adalah pengembangan dari PUD dan bagaimana bIsa mereka digabungkan antara Perguruan Tinggi, bisnis dan masyarakat. Terhadap upaya untuk memperkuat produk kita, bisa juga bapak menjelaskan kepada kami agar kami dapat mempertimbangkan. Kemudian, Mercy mempertanyakan bisakah produk unggulan lokal dilisting terlebih dahulu. Kalau menunggu dibawah, berapa yang masuk hanya itu itu saja. Terakhir, Mercy mempertanyakan bolehkah di wilayah yang belum cukup maju setiap tahunnya diumumkan.


Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Mercy meminta agar Science and Techno Park dapat dikembangan di semua wilayah. Maka dari itu Mercy meminta agar Kemenristek dapat bersinergi dengan Kementerian lain. Terkait PPBT, Mercy meminta agar sosialisasinya juga perlu dilakukan di daerah, karena jangan hanya di pusat yang maju, namun di daerah tertinggal. Mercy mengusulkan perlu adanya riset satelit soal kebencanaan dan perubahan iklim.


Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas

Mercy mengatakan Pemprov Maluku sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan BUMD, dan tinggal diperhatikan mekanismenya untuk pemilikan saham 10%. Kalau ingin cepat konsorsium dari mana-mana sudah datang dan sangat mudah sekali maka PI skema 10% ini penting.

Selanjutnya Mercy mengatakan mengenai SDM, kita membutuhkan SDM yang memadai dibidang konstruksi dan management. Untuk itu, SKK Migas juga perlu berkoordinasi dengan Pemda dan Universitas Universitas untuk mencari lulusan terbaik, karena di Maluku sendiri pun banyak yang lulusan Universitasnya justru direkrut untuk kerja di luar negeri. Terakhir, Mercy mengingatkan satu hal yang tak kalah penting adalah memperhatikan aspek AMDAL dan kepekaan terhadap lingkungan.


Identifikasi dan Antisipasi Penanganan Epidemi Virus Corona - RDP Komisi 7 dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler

Mercy menyampaikan bahwa permasalahan virus corona bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga mengancam pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, ia meminta agar Eijkman dapat memprioritaskan


Implementasi BBM Satu Harga

Mercy Chriesty Barends dari Maluku. Mercy berpandangan bahwa saya mewakili Indonesia Timur, kalau kita bicara BBM Satu Harga, kenapa BBM naik 100 ribu saja banyak aksi demonstasi, namun BBM tinggi di Timur tidak ada demo sama sekali. Oleh sebab itu, kebijakan Joko Widodo mengenai BBM Satu Harga saya dukung penuh dengan alasan nominal 300 triliun untuk subsidi sudah dipersiapkan dengan matang, tetapi biaya BBM Satu Harga 800 M / 1 triliun banyak sekali dipeributkan. Kita hrs cari solusi utama. Karena kita ada cost 1 triliun untuk Indonesia Timur itu harus kita diskusikan agar sama-sama untung.


Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Mercy mengatakan kontainer penuh berisi sianida diamankan Polres Pulau Buru. Seluruh bahan itu diamankan polda Maluku. Ditemukan indikasi ada upaya penambangan terselubung di Maluku. Bupati sekarang diperiksa karena membuka rekening atas nama pribadi untuk transfer dana-dana dengan perusahaan yang dapat izin revitalitasi.Revitalisasi tidak terjadi bahkan penambangan liar makin menjadi-jadi, maka Mercy menanyakan apakah pernyataan yang dikatakan Pak Gubernur diketahui, apakah kebijakan pasca-tambang diketahui Dirjen LKH. Mercy mengatakan butuh konfirmasi pergerakan sianida dan mercury yang di Gunung Botak. Perusahaan yang memasok sianida itu PT Buana Sejahtera. Bu kadis mengelak sianida dari China dapat izin dari pemerintah. Mercy meminta perhatian serius Dirjen Gakum. PT BPS ini kami mohon bila ada izin dimana saja dicabut karena di sudah memasok sianida dan katakan dia dapat izin resmi. Mercy minta ada roadmap penanganan khusus peti dari hulu dan hilir serta bagaimana pembagiannya. Masalah ditemukan 1 kontainer penuh sianida. Mercy minta 2 Kementerian tangani ini. Di Gunung Botak pencairan tidak lagi di dataran tinggi sekarang sudah di dataran rendah sekarang banyak sapi. Mercy menanyakan WPK yang tidak punya izin apakah akan dibiarkan rusak. Hampir 35.000 ada di Gunung Botak. Ini sudah diluar batas. Terkait penambangan liar yang gak ada izin ada roadmap dan rapat bersama.


Latar Belakang

Mercy Chriesty Barends merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku pada periode 2009-2014. Mercy petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terpilih kembali setelah memperoleh 88.706 suara dari dapil Maluku. Selama menjabat sebagai Anggota DPR-RI Periode 2014-2019, Mercy menjadi Wakil Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Maluku.

Pendidikan

SD Negeri 4 Ambon (1978-1985)

SMP Negeri 3 Ambon (1985-1988)

SMA Negeri 1 Ambon (1988-1991)

S1 Teknik Mesin Kapal, UNPATTI/Ambon (1991-2000)

Perjalanan Politik

Pada 1999, Mercy memimpin Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)/Maluku (The Community Institute for Participation in Development/Maluku), LSM yang bergerak dalam hal pemulihan pasca konflik. Pada 2009, dirinya melalui PDIP mendaftar sebagai caleg DPRD dari dapil VI Maluku (Maluku Tenggara, Kabupaten Aru, Kota Tual) dan terpilih. Pada Agustus 2011, karena Wakil Ketua DPRD Maluku mencalonkan diri dalam Pilwakot Ambon, maka Mercy dipilih PDIP mengisi posisi tersebut.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Mercy menyerahkan petisi yang telah ditandatangani 70 anggota DPR-RI lintas Fraksi kepada Pimpinan DPR-RI untuk mendesak agar DPR-RI menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk menjadi 5 besar RUU Prioritas tahun 2016. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU SISNAS IPTEK - Definis LITBANG, Integrasi Aktivitas LITBANG, dan Dewan Riset Nasional

28 September 2017 - Dalam Pansus IPTEK DPR-RI mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pakar; Lukman Hakim dan Syarif Hidayat, Mercy mengatakan bahwa selama ini Pansus IPTEK selalu mencari solusi agar RUU Sisnas IPTEK dapat memberikan pengamanan terhadap resiko-resiko yang ada. Mercy juga memberikan argumen bahwa dalam struktur kemasyarakatan yang ada, bisa jadi hampir seluruh perempuan akan tersingkir. Mercy mengakui bahwa Pansus akan berusaha untuk menambahkan bab-bab khusus agar penjelasan dalam RUU Sisnas IPTEK dapat lebih jelas diuraikan. Mercy menyayangkan adanya beberapa jamu yang diklaim oleh Jepang. Menurutnya, jika Indonesia tidak segera melindungi kekayaannya, maka Indonesia akan habis. Di akhir, Mercy memberikan masukan agar dalam satu ayat di RUU dapat menjelaskan secara singkat mengenai kesempatan untuk peneliti perempuan. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Mercy mengatakan subsidi listrik pasang baru 450 dan sudah ditetapkan Rp1,21 triliun. Terkait hal tersebut, Mercy meminta simulasi angka Rp1,2 triliun dan perbedaan wilayah kontinental dengan kepulauan. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Mercy menjelaskan bahwa sudah ada pernyataan bahwa proyek terminasi harus terselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Untuk itu Mercy menyarankan agar PLN lebih interaktif dalam melakukan Tracking Data karena salah satu yang menjadi masalah dalam proyek mangkrak adalah sistem administrasi. Pada tahun 2016, sistem kelistrikan yang digunakan adalah sistem kelistrikan berbasis pulau. Mercy melihat terdapat angka aktual yang berbeda antara data kelistrikan pada tahun 2016 dengan proyeksi desa yang tidak terlistrik. Berkaitan dengan interkoneksi antar wilayah, untuk wilayah pulau Mercy memandang tidak bisa menggunakan Integrating System yang hanya pada daerah di daratan. Di Papua terdapat 2000 desa yang tidak berlistrik dan di Maluku terdapat 300 desa yang tidak berlistrik. Integrating System merupakan sistem yang tidak memandang wilayah baik wilayah Interkontinental/pulau harus merata. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Mercy mengatakan bahwa subsidi solar bukan menurunkan, tetapi karena aspek fundamental. Selain itu, mendorong ruang fiskal APBNP. Namun, dapat didorong di angka 40-45 sehingga akan memerlukan perubahan di angka 40-45 dan mendapatkan 40-45 triliun. Jadi, tidak merepotkan rakyat kecil. Mercy juga meminta riset awal untuk mengetahui alasan diturunkan menjadi 35 rupiah. Menurutnya, BBM telah dinikmati oleh rakyat menengah ke bawah sehingga bila diturunkan akan mengakibatkan kebangkrutan pada masyarakat. Maka dari itu, masalah harga solar wajib dikritisi.

Di samping itu, pada tanggal 1 Juli 2016 ada subsidi listrik, kewenangan subsidi tersebut menjadi kewenangan pemerintah namun belum ada skema. Jika ditinjau dari angka kemiskinan 20 sekian 700 ribu merupakan pelanggan tanpa meteran, sedangkan untuk subsidi 400 dan 900 kilowatt hour diharapkan dapat ditahan terlebih dahulu. Untuk 35ribu watt Mercy meminta klarifikasi terlebih dahulu, sedangkan untuk 45ribu akan ada investigasi bahwa ESDM ikut campur. Maka dari itu, perlu peninjauan dan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan UU dalam melakukan proses tender. [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Mercy fokus kepada kebutuhan nelayan. Mercy saran agar KemenESDM untuk memberikan bantuan kepada nelayan dalam 1 paket termasuk motor boat dan bahan bakar. Jangan hanya bahan bakar saja. Mercy menilai Indonesia kekurangan fasilitas penampungan (storage) BBM dan saran ke KemenESDM membangun lebih banyak fasilitas storage BBM. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Mercy menyatakan tentang optimalisasi riset berkaitan dengan pemetaan yang berdasarkan bidang, riset di sektor maritim masih sangat lemah. Mercy mengharapkan pengembangan kawasan lebih besar. Menurut Mercy, dengan pengembangan Blok Masela berbasis dengan pengembangan pulau-pulau kecil.

Mercy menanyakan tentang sinergitas antar pelaku riset, di kawasan Timur Indonesa banyak pelaku riset. Mercy setuju bila anggaran ditingkatkan untuk pengembangan riset. Mercy merasa perlu ditambahkan riset tentang pulau kecil, karena keberadaan riset tersebut hampir tidak ada. Mercy berterimakasih atas usulan dua kapal karena Maluku menjadi pusat studi laut dalam. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Mercy menilai bahwa ada benturan antara kelompok besar dan kecil di proyek reklamasi pantura Jakarta. Dari sisi hukum, Mercy melihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) kalah dengan pengembang proyek tersebut. Terkait hal itu, Mercy menanyakan apakah KemenLHK punya media atau langkah lain untuk mengatasi permasalahan reklamasi pantura Jakarta selain melalui jalur hukum. Mercy juga menanyakan apakah KemenLHK mempunyai kebijakan lain terhadap masalah ini.

Mercy menyampaikan bahwa reklamasi pantura Jakarta akan mengubah tata ruang sehingga reklamasi harus sesuai dengan kepentingannya. Terkait tata raung dan kemaritiman, Mercy menanyakan apakah KemenLHK mempunyai amdal pembanding dengan amdal berbasis kawasan. Selanjutnya menurut Mercy, masyarakat harusnya mendapat keuntungan yang lebih besar dari reklamasi, bukannya malah mendapat masalah. Mercy meragukan kebermanfaatan proyek reklamasi yang menimbulkan masalah dan hanya menguntungkan kelompok pemodal.

Bersama Komisi 7 dan Fraksi PDIP, Mercy memberikan perhatian serius terhadap masalah reklamasi pantura Jakarta, terutama masalah penegakan hukum. Mercy meminta ada pihak lain untuk mengatasi masalah reklamasi pantai utara Jakarta. Mercy menyarankan kepada Pimpinan Komisi agar membicarakan dan mematangkan usuk untuk membawa masalah ini ke tingkat Pansus. [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Mercy menyayangkan situasi dimana menurut pengamatannya kita sudah kasih subsidi solar Rp.1.000 per liter tapi masyarakat tidak melihat solarnya dimana-mana.

Mercy minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bila Dollar tembus Rp.14.000, maka posisi Indonesia seperti apa. Mercy menyoroti bahwa pendapatan negara sekarang defisit. Terkait dengan rencana pengembangan kilang minyak sendiri, Mercy minta klarifikasi berapa ICP yang kita kelola dan berapa yang di ekspor setelah kilangnya selesai dan beroperasi. [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Menurut Mercy harapan besar bangsa Indonesia adalah kita berdaulat atas energi nasional kita sendiri. Mercy menilai dalam 144 tahun kedepan, ideologi eksplorasi PERTAMINA seharusnya adalah untuk melepas konsesi minyak ke pihak luar. Apabila kita salah langkah dalam era ini, bisa hancur kita dalam masalah energi.

Dengan bubarnya PETRAL, Mercy dan Komisi 7 mendukung PERTAMINA untuk menggantikan perannya PETRAL. Mercy saran ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bahwa mengenai masalah storage, bisa dilakukan di Timor Leste untuk lebih hemat biaya. [sumber]

Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta pembekuan dan pencopotan perizinan PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) karena melakukan perbudakan ilegal yang melibatkan pihak Transnasional perikanan serta merugikan kepentingan daerah. [sumber]

Tol Laut di Maluku

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta penetapan Tol Laut Maluku sebagai pelabuhan terbesar agar masuk dalam data Pemerintah. [sumber]

Keputusan atas Blok Marsela

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy mohon sikap Presiden dan Kementerian ESDM dalam persoalan Blok Marsela yang tidak diloloskan. [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Mercy mempertanyakan berapa BBM yang digunakan Pertalite? Jadi kita tahu sisa untuk RON 88 berapa. Pasti ada pengurangan. Sekarang saja Premium kekurangan, apalagi kalau digunakan untuk Pertalite? Mercy minta ke Pertamina untuk hasil feasibility studies diberikan ke Komisi 7 agar bisa menentukan produksi Pertalite. [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Mercy menanyakan untuk tahun ini berapa yang ditargetkan untuk eletrifikasi nasional? Data elektrifikasi yang dipaparkan beda langit dan bumi antara BPS dan PLN. Ada selisih 10%. Mercy memohon untuk klarifikasi elektrifikasi dan data resmi dari PLN, karena ini tidak rasional. Kemudian FTP 1 & FTP 2 tolong datanya diberikan kalau perlu expose di koran, masalah yang ada juga diselesaikan.

Mercy kemudian menanyakan bagaimana skenarionya bisa pertumbuhan mencapai 10,2% pada tahun ini? Jangan sampai rugi besar. Uraian lain pendapatan kenapa naik dari 1.5 menjadi 1.6, ini apa bentuknya? Di sewa pembangkit, 7.8 turun 6.3 itu di wilayah mana saja? Padahal rata-rata mengalami kenaikan harga perbaikan tinggi tapi tidak betul, kenapa tidak alih konversi/sekalian beli baru aja? Program 35,000 MW, untuk yang di pulau-pulau kecil sudah selesai ditenderkan, Mercy tidak mau kejadian masalah seperti FTP1 & FTP2 dan berharap 16 Agustus listrik sudah menyala di wilayah-wilayah perbatasan. [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Mercy menekankan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bahwa masyarakat miskin di Indonesia di tahun 2015 ada 30,25 juta orang. Karena kenaikan harga BBM, inflasi dan kurs melemah daya beli masyarakat makin menurun. Menurut Mercy orang miskin di desa semakin miskin karena efek struktural dari kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Mercy mengingatkan ke MenESDM bahwa ada efek domino dari kenaikan harga BBM.

Mercy menggaris bawahi bahwa sesuai Rapat Kerja yang lalu harga bensin Solar turun. Mercy malu dengan konstituennya bahwa ternyata harga Solar naik. Mercy menilai perbandingan dengan negara maju tidak fair, lebih fair dibandingkan dengan sesama negara berkembang. GDP negara maju beda sekali dengan Indonesia, jadi tidak bisa jadi benchmark penentuan harga BBM kita. Dan menurut Mercy indikator makro ekonomi tidak berkorelasi langsung pada ekonomi mikro, padahal dampaknya terasa langsung. Mercy dorong MenESDM untuk menggunakan Coefficient Gini Ratio (ratio angka kemiskinan) untuk indikator harga BBM. [sumber]

Elektrifikasi

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menegaskan bahwa posisi dari Maluku Tenggara Barat secara geopolitik sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Australia sehingga patut menjadi prioritas elektrifikasi. Mercy berharap kawasan Maluku Barat, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru dipertimbangkan oleh Menteri ESDM sebagai lokasi pembangkit tenaga listrik 35 MW yang direncanakan tersebut. [sumber]

Freeport

Pada 26 Januari 2015 - Mengenai status kontrak karya Freeport McMoran (Freeport), Mercy mengusulkan apabila Freeport tidak niat membangun smelter maka patut dipertimbangkan mencari perusahaan lain untuk menggantikannya. [sumber]

Kinerja SKK Migas

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menanyakan kebenaran kabar bahwa Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, belum menerima gaji sejak dilantik. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Maluku
Tanggal Lahir
25/12/1972
Alamat Rumah
Jalan Sirimau RT 002/RW 02, Desa Soya, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi