Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Maluku
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Maluku
Tanggal Lahir
25/12/1972
Alamat Rumah
Jalan Sirimau RT 002/RW 02, Desa Soya, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Mercy Christy Barends lahir di Maluku, 25 Desember 1972. Mercy berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 65.166 suara untuk daerah pemilihan Maluku.

Pada periode 2014-2019 Mercy duduk di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

S1, Teknik Mesin Kapal, Universitas Pattimura, Ambon (2000)

Perjalanan Politik

Pada 1999, Mercy memimpin Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)/Maluku (The Community Institute for Participation in Development/Maluku), LSM yang bergerak dalam hal pemulihan pasca konflik. Pada 2009, dirinya melalui PDIP mendaftar sebagai caleg DPRD dari dapil VI Maluku (Maluku Tenggara, Kabupaten Aru, Kota Tual) dan terpilih. Pada Agustus 2011, karena Wakil Ketua DPRD Maluku mencalonkan diri dalam Pilwakot Ambon, maka Mercy dipilih PDIP mengisi posisi tersebut. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Mercy menyerahkan petisi yang telah ditandatangani 70 anggota DPR-RI lintas Fraksi kepada Pimpinan DPR-RI untuk mendesak agar DPR-RI menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk menjadi 5 besar RUU Prioritas tahun 2016.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU SISNAS IPTEK - Definis LITBANG, Integrasi Aktivitas LITBANG, dan Dewan Riset Nasional

28 September 2017 - Dalam Pansus IPTEK DPR-RI mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pakar; Lukman Hakim dan Syarif Hidayat, Mercy mengatakan bahwa selama ini Pansus IPTEK selalu mencari solusi agar RUU Sisnas IPTEK dapat memberikan pengamanan terhadap resiko-resiko yang ada. Mercy juga memberikan argumen bahwa dalam struktur kemasyarakatan yang ada, bisa jadi hampir seluruh perempuan akan tersingkir. Mercy mengakui bahwa Pansus akan berusaha untuk menambahkan bab-bab khusus agar penjelasan dalam RUU Sisnas IPTEK dapat lebih jelas diuraikan. Mercy menyayangkan adanya beberapa jamu yang diklaim oleh Jepang. Menurutnya, jika Indonesia tidak segera melindungi kekayaannya, maka Indonesia akan habis. Di akhir, Mercy memberikan masukan agar dalam satu ayat di RUU dapat menjelaskan secara singkat mengenai kesempatan untuk peneliti perempuan. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Mercy mengatakan subsidi listrik pasang baru 450 dan sudah ditetapkan Rp1,21 triliun. Terkait hal tersebut, Mercy meminta simulasi angka Rp1,2 triliun dan perbedaan wilayah kontinental dengan kepulauan. [sumber

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Mercy menjelaskan bahwa sudah ada pernyataan bahwa proyek terminasi harus terselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Untuk itu Mercy menyarankan agar PLN lebih interaktif dalam melakukan Tracking Data karena salah satu yang menjadi masalah dalam proyek mangkrak adalah sistem administrasi. Pada tahun 2016, sistem kelistrikan yang digunakan adalah sistem kelistrikan berbasis pulau. Mercy melihat terdapat angka aktual yang berbeda antara data kelistrikan pada tahun 2016 dengan proyeksi desa yang tidak terlistrik. Berkaitan dengan interkoneksi antar wilayah, untuk wilayah pulau Mercy memandang tidak bisa menggunakan Integrating System yang hanya pada daerah di daratan. Di Papua terdapat 2000 desa yang tidak berlistrik dan di Maluku terdapat 300 desa yang tidak berlistrik. Integrating System merupakan sistem yang tidak memandang wilayah baik wilayah Interkontinental/pulau harus merata. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Mercy mengatakan bahwa subsidi solar bukan menurunkan, tetapi karena aspek fundamental. Selain itu, mendorong ruang fiskal APBNP. Namun, dapat didorong di angka 40-45 sehingga akan memerlukan perubahan di angka 40-45 dan mendapatkan 40-45 triliun. Jadi, tidak merepotkan rakyat kecil. Mercy juga meminta riset awal untuk mengetahui alasan diturunkan menjadi 35 rupiah. Menurutnya, BBM telah dinikmati oleh rakyat menengah ke bawah sehingga bila diturunkan akan mengakibatkan kebangkrutan pada masyarakat. Maka dari itu, masalah harga solar wajib dikritisi.

Di samping itu, pada tanggal 1 Juli 2016 ada subsidi listrik, kewenangan subsidi tersebut menjadi kewenangan pemerintah namun belum ada skema. Jika ditinjau dari angka kemiskinan 20 sekian 700 ribu merupakan pelanggan tanpa meteran, sedangkan untuk subsidi 400 dan 900 kilowatt hour diharapkan dapat ditahan terlebih dahulu. Untuk 35ribu watt Mercy meminta klarifikasi terlebih dahulu, sedangkan untuk 45ribu akan ada investigasi bahwa ESDM ikut campur. Maka dari itu, perlu peninjauan dan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan UU dalam melakukan proses tender.  [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Mercy fokus kepada kebutuhan nelayan. Mercy saran agar KemenESDM untuk memberikan bantuan kepada nelayan dalam 1 paket termasuk motor boat dan bahan bakar. Jangan hanya bahan bakar saja.  Mercy menilai Indonesia kekurangan fasilitas penampungan (storage) BBM dan saran ke KemenESDM membangun lebih banyak fasilitas storage BBM.  [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Mercy menyatakan tentang optimalisasi riset berkaitan dengan pemetaan yang berdasarkan bidang, riset di sektor maritim masih sangat lemah. Mercy mengharapkan pengembangan kawasan lebih besar. Menurut Mercy, dengan pengembangan Blok Masela berbasis dengan pengembangan pulau-pulau kecil.

Mercy menanyakan tentang sinergitas antar pelaku riset, di kawasan Timur Indonesa banyak pelaku riset. Mercy setuju bila anggaran ditingkatkan untuk pengembangan riset. Mercy merasa perlu ditambahkan riset tentang pulau kecil, karena keberadaan riset tersebut hampir tidak ada. Mercy berterimakasih atas usulan dua kapal karena Maluku menjadi pusat studi laut dalam.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Mercy menilai bahwa ada benturan antara kelompok besar dan kecil di proyek reklamasi pantura Jakarta. Dari sisi hukum, Mercy melihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) kalah dengan pengembang proyek tersebut. Terkait hal itu, Mercy menanyakan apakah KemenLHK punya media atau langkah lain untuk mengatasi permasalahan reklamasi pantura Jakarta selain melalui jalur hukum. Mercy juga menanyakan apakah KemenLHK mempunyai kebijakan lain terhadap masalah ini.

Mercy menyampaikan bahwa reklamasi pantura Jakarta akan mengubah tata ruang sehingga reklamasi harus sesuai dengan kepentingannya. Terkait tata raung dan kemaritiman, Mercy menanyakan apakah KemenLHK mempunyai amdal pembanding dengan amdal berbasis kawasan. Selanjutnya menurut Mercy, masyarakat harusnya mendapat keuntungan yang lebih besar dari reklamasi, bukannya malah mendapat masalah. Mercy meragukan kebermanfaatan proyek reklamasi yang menimbulkan masalah dan hanya menguntungkan kelompok pemodal.

Bersama Komisi 7 dan Fraksi PDIP, Mercy memberikan perhatian serius terhadap masalah reklamasi pantura Jakarta, terutama masalah penegakan hukum. Mercy meminta ada pihak lain untuk mengatasi masalah reklamasi pantai utara Jakarta. Mercy menyarankan kepada Pimpinan Komisi agar membicarakan dan mematangkan usuk untuk membawa masalah ini ke tingkat Pansus.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Mercy menyayangkan situasi dimana menurut pengamatannya kita sudah kasih subsidi solar Rp.1.000 per liter tapi masyarakat tidak melihat solarnya dimana-mana.

Mercy minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bila Dollar tembus Rp.14.000, maka posisi Indonesia seperti apa. Mercy menyoroti bahwa pendapatan negara sekarang defisit. Terkait dengan rencana pengembangan kilang minyak sendiri, Mercy minta klarifikasi berapa ICP yang kita kelola dan berapa yang di ekspor setelah kilangnya selesai dan beroperasi.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Menurut Mercy harapan besar bangsa Indonesia adalah kita berdaulat atas energi nasional kita sendiri. Mercy menilai dalam 144 tahun kedepan, ideologi eksplorasi PERTAMINA seharusnya adalah untuk melepas konsesi minyak ke pihak luar. Apabila kita salah langkah dalam era ini, bisa hancur kita dalam masalah energi.

Dengan bubarnya PETRAL, Mercy dan Komisi 7 mendukung PERTAMINA untuk menggantikan perannya PETRAL. Mercy saran ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bahwa mengenai masalah storage, bisa dilakukan di Timor Leste untuk lebih hemat biaya.  [sumber]

Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta pembekuan dan pencopotan perizinan PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) karena melakukan perbudakan ilegal yang melibatkan pihak Transnasional perikanan serta merugikan kepentingan daerah.  [sumber]

Tol Laut di Maluku

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta penetapan Tol Laut Maluku sebagai pelabuhan terbesar agar masuk dalam data Pemerintah.  [sumber]

Keputusan atas Blok Marsela

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy mohon sikap Presiden dan Kementerian ESDM dalam persoalan Blok Marsela yang tidak diloloskan.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Mercy mempertanyakan berapa BBM yang digunakan Pertalite? Jadi kita tahu sisa untuk RON 88 berapa. Pasti ada pengurangan. Sekarang saja Premium kekurangan, apalagi kalau digunakan untuk Pertalite? Mercy minta ke Pertamina untuk hasil feasibility studies diberikan ke Komisi 7 agar bisa menentukan produksi Pertalite.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Mercy menanyakan untuk tahun ini berapa yang ditargetkan untuk eletrifikasi nasional? Data elektrifikasi yang dipaparkan beda langit dan bumi antara BPS dan PLN. Ada selisih 10%. Mercy memohon untuk klarifikasi elektrifikasi dan data resmi dari PLN, karena ini tidak rasional. Kemudian FTP 1 & FTP 2 tolong datanya diberikan kalau perlu expose di koran, masalah yang ada juga diselesaikan. 

Mercy kemudian menanyakan bagaimana skenarionya bisa pertumbuhan mencapai 10,2% pada tahun ini? Jangan sampai rugi besar. Uraian lain pendapatan kenapa naik dari 1.5 menjadi 1.6, ini apa bentuknya? Di sewa pembangkit, 7.8 turun 6.3 itu di wilayah mana saja? Padahal rata-rata mengalami kenaikan harga perbaikan tinggi tapi tidak betul, kenapa tidak alih konversi/sekalian beli baru aja? Program 35,000 MW, untuk yang di pulau-pulau kecil sudah selesai ditenderkan, Mercy tidak mau kejadian masalah seperti FTP1 & FTP2 dan berharap 16 Agustus listrik sudah menyala di wilayah-wilayah perbatasan.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Mercy menekankan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bahwa masyarakat miskin di Indonesia di tahun 2015 ada 30,25 juta orang. Karena kenaikan harga BBM, inflasi dan kurs melemah daya beli masyarakat makin menurun. Menurut Mercy orang miskin di desa semakin miskin karena efek struktural dari kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Mercy mengingatkan ke MenESDM bahwa ada efek domino dari kenaikan harga BBM.

Mercy menggaris bawahi bahwa sesuai Rapat Kerja yang lalu harga bensin Solar turun. Mercy malu dengan konstituennya bahwa ternyata harga Solar naik. Mercy menilai perbandingan dengan negara maju tidak fair, lebih fair dibandingkan dengan sesama negara berkembang. GDP negara maju beda sekali dengan Indonesia, jadi tidak bisa jadi benchmark penentuan harga BBM kita. Dan menurut Mercy indikator makro ekonomi tidak berkorelasi langsung pada ekonomi mikro, padahal dampaknya terasa langsung. Mercy dorong MenESDM untuk menggunakan Coefficient Gini Ratio (ratio angka kemiskinan) untuk indikator harga BBM.  [sumber]

Elektrifikasi

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menegaskan bahwa posisi dari Maluku Tenggara Barat secara geopolitik sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Australia sehingga patut menjadi prioritas elektrifikasi. Mercy berharap kawasan Maluku Barat, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru dipertimbangkan oleh Menteri ESDM sebagai lokasi pembangkit tenaga listrik 35 MW yang direncanakan tersebut.  [sumber]

Freeport

Pada 26 Januari 2015 - Mengenai status kontrak karya Freeport McMoran (Freeport), Mercy mengusulkan apabila Freeport tidak niat membangun smelter maka patut dipertimbangkan mencari perusahaan lain untuk menggantikannya.  [sumber]

Kinerja SKK Migas

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menanyakan kebenaran kabar bahwa Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, belum menerima gaji sejak dilantik.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Maluku
Tanggal Lahir
25/12/1972
Alamat Rumah
Jalan Sirimau RT 002/RW 02, Desa Soya, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup