Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Maluku Utara
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/06/1984
Alamat Rumah
Suryowijayan MJ/152, RT 010/RW 002, Kelurahan Matrijeron, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku Utara
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Irine menanyakan kemampuan RUU Ekonomi Kreatif untuk menjawab tantangan Indonesia seperti tempat bahan baku murah dan lokasi penanaman modal saja. Ia juga menanyakan tujuan dari RUU Ekonomi Kreatif. Soal Rumah Kreatif, ia mengatakan itu adalah pemikiran ideologi.


Tanggapan

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Irine mengatakan agar jangan sampai wajib pajak dikejutkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak terprediksi sebelumnya.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Irine mengatakan di Pulau Komodo, sampah per hari mencapai 13 ton. Secara kultural, masyarakat Bali tidak nyaman dengan over torism karena ketersediaan air bersih sudah terancam. Irine mengatakan Kementerian Pariwisata selalu memiliki data kenaikan wisman yang fantastis, akan tetapi apakah Kementerian Pariwisata memiliki data kerusakan alam. Irine mengatakan pariwisata tidak hanya bicara finansial tapi juga ekosistem. Irene bertanya apakah Kementerian Pariwisata memikirkan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya dengan tetap mendapatkan keuntungan finansial.


Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Irine mengatakan mengenai anggaran tambahan untuk pembuatan tv Perpusnas sudah baik, tetapi terdapat penelitian yang mengatakan bahwa penonton tv dari tahun ke tahun semakin menurun karena sekarang trendnya bukan lagi radio tetapi podcast. Ia mengoreksi tentang penulisan Idul Fitri di instagram Perpusnas yang seharusnya Idul Fitri disambung menjadi Idulfitri. Ia menanyakan mengenai konten di dalam tv yang ingin dibuat perpusnas dan menurutnya yang paling penting adalah program-program yang akan dihasilkan nanti memiliki semangat dengan bentuk kekinian.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Irine menanyakan cara mencapai target wisatawan 2019 hingga devisanya sampai 20 Miliar USD. Ia menanyakan perhitungannya karena ia merasa sedikit terganggu jika banyak wisatawannya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui adanya kerjasama Kemenpar dengan AirAsia melalui kampanye pemasaran di Australia dan ia menanyakan alasan Kemenpar memilih Air Asia yang justru bukan BUMN. Ia menyampaikan bahwa ada wacana di NTB, yaitu Gunung Rinjani akan menerapkan pariwisata dengan konsep halal. Ia menanyakan kajian dengan istilah halal dari MUI dan menanyakan apakah Kemenpar punya kajian-kajian mengenai pariwisata halal. Ia juga menanyakan cara pariwisata halal dan apa bedanya konsep pariwisata halal di Indonesia dengan di luar negeri karena ada negara lain yang menerapkan hal yang sama.


Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)

Irene mengapresiasi aplikasi pendidikan karena sangat user friendly. Menurut Irene bahwa tentu ini kabar baik bagi para orang tua yang tidak memiliki wi-fi. Mengenai kuota, Irene mengatakan penggunaan zoom meeting rata-rata mengajak siswanya untuk melakukan zoom meeting dalam 40 menit yaitu 1 GB. Irene kemudian bertanya mengenai kepemilikan sysem user friendly untuk video conference dari masing-masing aplikasi-aplikasi edukasi. Irene belum mendengar untuk video conference seperti ini. Irene kemudian bertanya mengenai komitmen semua aplikasi dalam penjagaan privasi para pengguna.


Latar Belakang

Irine Yusiana Roba Putri terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 65.258 mewakili Partai PDI Perjuangan untuk Dapil Malut.

Pendidikan

SD, SD Budi Mulia Bogor (1991-1996)

SMP, SMP Sang Timur Jogjakarta (1996-1999)

SMA, SMA Van Lith Muntilan (1999-2002)

S1 Komunikasi, Atmajaya Yogyakarta (2002-2007)

S2 Comunication And Media Student, Monash University (2008-2010)

Perjalanan Politik

Sebelum mencalegkan diri melalui PDIP, Irine aktif di PDIP sebagai anggota Departemen Pemuda dan Olahraga DPP PDIP (2010-2015).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Irine Roba mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak RUU MD3 [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Menurut Irine, masalah utama adalah mengenai publikasi (penelitian-red), solusinya adalah mendatangkan profesor dari luar negeri, namun bisa berbahasa Indonesia belum tentu dapat menulis bahasa Indonesia dengan baik. Menurut Irene tempat untuk writing center sangat dibutuhkan. Selain itu, Irine menanyakan arahan kementerian terhadap riset ranah-ranah sosial. Irine menanyakan keberadaan pemetaan riset ranah sosial sebab menurutnya pemetaan terhadap riset harus dilakukan karena percuma saja bila dikembangkan namun tak dapat dikembangkan. [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Irine memaparkan bahwa bulan lalu Komisi 1 telah mengadakan RDPU dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Menurut Irine alasan menolong Rohingya berdasarkan alasan kemanusiaan, bukan agama. Irine juga usul agar permasalahan ini dibawa ke PBB dan masuk International-Criminal-Court. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 10 Juni 2015 - Irine minta klarifikasi ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) status dari pembangunan infrastruktur komunikasi di Dapilnya di Maluku Utara. Irine minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mekanisme proses pemberian sanksi di KPI. [sumber]

Indonesia Harus Terdepan dalam Penyelesaian Rohingya

19 Mei 2015 - Sebagai anggota DPR di Komisi I yang menangani masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, Irine juga memiliki perhatian khusus soal masalah Rohingya. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini telah melakukan finding mission ke Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurutnya, ASEAN harus segera bertindak karena berdasarkan apa yang dia temukan di Myanmar, kasus ini bisa mengarah ke genosida. Selama ini, ASEAN Community berlindung dibalik prinsip anti intervensi atas urusan dalam negeri di negara-negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia sendiri sudah menandatangani deklarasi anti penyiksaan dan dia juga melihat bahwa masalah Rohingya sudah bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar tapi masalah regional.

“ASEAN ini jangan jadi organisasi yang toothless (tidak bergigi). Indonesia saya harap bisa jadi yang terdepan dalam menginisiasi penyelesaian masalah Rohingya” ucap Irine. Menurutnya, selama ini ASEAN hanya menggaungkan masalah kemajuan perekonomian tetapi tidak mengedepankan masalah hak asasi manusia. Dalam beberapa acara besar ASEAN seperti KTT ASEAN dan peringatan KAA di Bandung belum lama ini tidak membahas masalah ini sama sekali. “Harusnya masalah human rights ini dikedepankan. Kalau masalah HAM sudah baik, pembangunan dan perkenomian juga akan baik” ucap Irine. [sumber]

Anggota DPR Harus Berani Speak Up

19 Mei 2015 - Menjadi salah satu anggota DPR perempuan yang masih muda tidak membuat Irine Roba takut untuk menyampaikan setiap pendapat yang dia anggap benar. Menurutnya, dengan terpilih dan mendapat kursi di DPR berarti dia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Usia dan gender tidak menjadi persoalan, selama kita mampu menyampaikan opini kita dengan baik, suara kita akan didengar. Tidak ada keistimewaan karena lebih tua atau lebih muda. Semuanya sama.” Ujar Irine.

Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan periode 2009-2014. Irine berpendapat bahwa hal ini diakibatkan banyaknya perempuan yang tidak mau ikut terlibat dalam politik. Terlihat dari sulitnya partai politik untuk mendapatkan kader perempuan. Padahal undang-undang sudah mendukung dengan adanya ketentuan 30% dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai haruslah perempuan. Menurut pengalamannya, masyarakat juga terbuka terhadap calon anggota dewan perempuan.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Maluku Utara ini mengatakan bahwa saat ini perempuan benar-benar harus mampu berbicara. Terkait beberapa kasus, misalkan mengenai tes keperawan di TNI, perempuan harus lantang berbicara untuk membela hak-haknya. Menurutnya tes keperawanan ini melecehkan perempuan dan membatasi hak perempuan ikut serta dalam bela negara. “Keperawanan itu bisa hilang akibat aktivitas sehari-hari. Kalau saya lihat bagaimana kegiatan perempuan di dapil saya yang biasa ikut berkebun dan bekerja keras, lapisan keperawanan bisa hilang karena aktivitas itu. Alam disana menuntut mereka untuk itu,” tutur Irine.

Irine mengerti bahwa TNI ingin mendapatkan Taruni terbaik dengan menjunjung nilai-nilai moralitas. Namun menurutnya, moralitas tidak ada hubungannya dengan keperawanan. “Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan TNI saat ini untuk pertahanan dan kemanan Bangsa Indonesia. Keperawanan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan itu,” tandas Irine. [sumber]

Lembaga Sensor Indonesia

14 April 2015 - Irine meminta IFDC, PARFI dan PPFI untuk menyerahkan white paper usulan perbaikan perfilman nasional. [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 - Irine menegaskan pentingnya peran RRI karena siarannya bisa di akses sampai ke pelosok pedalaman Indonesia. Irine menanyakan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan penyiaran ke seluruh pelosok. Irine juga menanyakan kendala mengapa jangkauan TVRI hanya 42% dari populasi Indonesia. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/06/1984
Alamat Rumah
Suryowijayan MJ/152, RT 010/RW 002, Kelurahan Matrijeron, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku Utara
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif