PDI Perjuangan - Maluku Utara

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Irine menanyakan kemampuan RUU Ekonomi Kreatif untuk menjawab tantangan Indonesia seperti tempat bahan baku murah dan lokasi penanaman modal saja. Ia juga menanyakan tujuan dari RUU Ekonomi Kreatif. Soal Rumah Kreatif, ia mengatakan itu adalah pemikiran ideologi.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Terkait tema RKP 2025 dan relevansinya dengan Kemenhub, Irine menyoroti Kemenhub yang menyediakan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, khususnya terkait dengan integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, maka Irine menggarisbawahi infrastruktur di kawasan ekonomi, bahwa Kemenhub harus menempatkan Indonesia di bagian timur untuk menjadi salah satu fokusnya, karena seperti yang diketahui ada banyak pertumbuhan baru, misalnya di dapil Irine bahwa sektor pertambangan mulai bermunculan, dan ini memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan untuk satu Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara juga menjadi cadangan nickel terbesar di Indonesia, dan Pulau Halmahera pun situasinya sedang sangat dieksplorasi dengan skala yang besar, padahal infrastruktur konektivitas di Pulau Halmahera masih sangat memprihatinkan, dan bahkan Menteri Perhubungan sendiri melihat bagaimana konektivitas di sana masih belum teratasi dan belum ada jawaban dari tantangan tersebut. Besar harapan Irine bahwa Pulau Halmahera bisa mendapatkan perhatian lebih dalam penganggaran di tahun 2025 ini. Irine pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan dan jajaran, terutama Dirjen Perhubungan Laut atas penambahan anggaran untuk tahun 2024 bagi Maluku Utara, khususnya untuk renovasi Pelabuhan Semut Ternate, tetapi sayangnya yang perlu diperhatikan juga sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan, maka besar harapan agar realisasi itu segera terlaksana, karena Pelabuhan Semut Ternate merupakan penyebrangan paling ramai di Maluku Utara.

Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas

Pada prinsipnya tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi liburan Nataru 2024, Irine mengapresiasi dan yang Irine pelajari dari tahun ke tahun semakin baik dan tentu saja salah satu kuncinya adalah koordinasi antar pemangku kepentingan, Iren pikir semuanya sudah terurai dengan baik, yaitu pentingnya koordinasi yang lebih baik termasuk dengan pemerintah daerah dan juga dinas terkait. Untuk Menteri Perhubungan Iren hanya ingin menambahkan catatan, kalau berdasarkan urutan moda transportasi dengan jumlah penumpang terbanyak itu angkutan laut, itu menjadi moda transportasi dengan porsi penumpang paling sedikit baik pada tahun lalu maupun prediksi untuk tahun ini, meski demikian harapan Iren walaupun persentasenya kecil ini juga tetap mendapatkan perhatian khusus karena ini menjadi moda transportasi utama untuk banyak wilayah di Indonesia Timur yang tentu saja sifatnya adalah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara dan menurut Iren ada dua hal yang harus ditekankan saat nantinya melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu mengenai keamanan dan jumlah rute karena dua hal tersebut Iren pikir erat kaitannya dengan Liburan Natal dan juga liburan tahun baru yang pertama tentu keamanan itu terkait dengan kelayakan angkutan lautnya. Mengenai juga batasan kapasitas penumpang karena banyak sekali kecelakaan terjadi karena itu tadi banyaknya penumpang yang berlebih tidak sesuai dengan kapasitasnya dan juga tentang kondisi transportasi tersebut seperti sudah tua ataupun sudah tidak layak dan yang kedua beberapa jumlah rute itu sangat terbatas dan ini tentu menyebabkan membeludaknya penumpang di kala liburan ataupun momen-momen spesial, jadi harapannya Iren mendorong untuk ada paling tidak evaluasi rute ataupun penambahan rute di mana yang menjadi rute-rute primadona ataupun rute-rute andalan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Irine mengatakan masyarakat Indonesia Timur masih membutuhkan pelaksanaan program terkait konektivitas dan Kementerian Perhubungan menjadi harapan untuk bisa mendapatkan kesempatan kelayakan hidup yang lebih baik karena konektivitas dan transportasi selalu menjadi tantangan disana. Irine mengatakan perencanaan program di Kementerian Perhubungan seyogyanya harus selalu tuntas. Contoh, Tahun 2022 Morotai mendapatkan bantuan 3 unit Bus Air, kemudian pembangunan prasarana sandar Bus Air tersebut sudah dilaksanakan di Dodola, lalu penyelesaian pembangunan prasarana tersebut sudah dianggarkan Tahun 2024. Irine menyampaikan saat kunjungan ke Morotai terlihat bahwa fasilitas yang ada tidak bisa beroperasi, mangkrak, karena fasilitas sandar Bus Air di Daruba tidak ada. Irine meminta ketika Kementerian Perhubungan melakukan penganggaran kiranya mengutamakan prinsip yang tidak setengah-setengah, sehingga beberapa program yang sudah dianggarkan Tahun 2024 perlu dikaji ulang untuk penambahan program supaya nanti hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Irine mengatakan keberadaan Pelabuhan Semut Ternate sudah rusak parah, banyak lobang, sementara Pelabuhan Semut menjadi penyeberangan dari Ternate ke Halmahera dan Tidore. Irine meminta sebelum Hari Nusantara di Tidore pada Desember, kiranya ini menjadi fasilitas infrastruktur transportasi yang bisa mendapatkan sentuhan dari pusat sehingga bisa menunjang kesuksesan event tersebut.

Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Terkait program Subsidi Jalan Perintis dan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis, Irine pikir yang perlu dievaluasi adalah kelayakan armada untuk menunjang aspek keselamatan. Evaluasi itu perlu dilakukan terhadap faktor perhitungan biaya subsidi sehingga subsidi bisa terserap dengan baik. Ada kecelakaan di Pelabuhan Bastiong tempo lalu yang menyebabkan saat ini hanya ada satu Dermaga yang bisa melayani sehingga antriannya panjang dan tidak layak lagi, padahal Bastiong adalah simpul utama pelabuhan di Ternate, bahkan di Maluku Utara. Saya dorong Dirjen Hubdat untuk menyelesaikan perbaikan Pelabuhan Bastiong sebelum libur Natal dan Tahun Baru karena selain ramainya penumpang nantinya, cuaca juga akan menjadi tantangan. Di Pulau Morotai, ada Tiga Bus Air yang harganya sangat mahal, tetapi disayangkan sampai hari ini belum ada pelabuhan untuk Bus Air tersebut, padahal fasilitas bus itu menjadi urgen karena ini juga fasilitas masyarakat dari Daruba menuju Pulau Sum-sum yang menjadi titik pariwisata tersebut. Saya pikir, jika fasilitas bus air ini ada, tentu akan mendorong Pariwisata di Pulau Morotai secara keseluruhan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Berbicara tentang Morotai, bukan hanya tentang Dodola atau Daruba, tapi ada juga Pulau Rao yang memerlukan Dermaga untuk penumpang sekaligus bongkar-muat. Kiranya hal-hal ini bisa menjadi perhatian nasional untuk mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata nasional. Irine mohon terobosan kebijakan untuk dibukanya ruang untuk operator swasta yang bisa menambah jumlah kapal yang melayani penyebaran di provinsi Maluku Utara karena saat ini jumlahnya belum memadai untuk kebutuhan masyarakat sangat besar. Lintas Kapal menjadi kebutuhan transportasi utama kami karena masih banyak daerah belum terhubung secara darat. Terkait permohonan saya terhadap Kendaraan Uji Keliling, Provinsi Maluku Utara memiliki 10 Kab/kota, jadi kalau hanya 1 kendaraan yang diputar maka waktunya kepanjangan, mungkin perlu waktu 8 bulan untuk sampai di Ternate lagi, padahal Irine pikir ini sebuah keharusan yang harus ada dalam pelayanan. Irine mohon ditambah 3 armada untuk dibagi ke 3 zona untuk pelayanan kendaraan uji keliling.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Irine mengatakan 69% siaran adalah terkait Jakarta, Irine bertanya bagaimana cara pemerataan informasi yang merata.

Program Kementerian Luar Negeri Tahun 2015— Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Irine mengatakan 2015 merupakan tahun penting untuk diplomasi Indonesia karena ada Konferensi Asia Afrika. Irine mengusulkan Indonesia melakukan dialog maritim dalam konferensi tersebut.

Kinerja RRI — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan TVRI dan RRI

Irine mengusulkan terkait website RRI agar dapat terlihat user friendly, dan ditambah gambar-gambar dengan mencontoh web BBC.

Pengungsi Rohingya - RDPU Komisi 1 dengan Komunitas Peduli Rohingya

Irine menerangkan bahwa alasan kita membantu Rohingnya bukan alasan agama, tetapi alasan kemanusiaan, sebab ketika solidaritas didasarkan pada agama akan berbeda konteksnya. Irine sekaligus meminta DPR-RI membawa permasalahan ini ke PBB di International Criminal Court.

Isu-Isu Aktual terkait Komunikasi dan Informatika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Irine mengatakan mengapa pembangunan broadband hanya berhenti di ibukota madya dan kabupaten. Irene menyampaikan bahwa fairness di bidang biaya harus ada flat tarifnya dari Sabang sampai Merauke.

Pembahasan Isu Aktual Penyiaran — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)

Irine mengatakan Televisi hanya menyantumkan YouTube sebagai sumber padahal ada yang mengunggah, bukan punya YouTube. Selanjutnya, ia memohon KPI agresif kepada stasiun TV untuk menyiarkan kesalahan mereka.

Perpanjangan 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan ementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Irene berpendapat bahwa wacana evaluasi setahun sekali sangat konstruktif dan dapat dikaji lebih dalam.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Irine mengatakan bahwa seringkali KPI memberi teguran, tetapi tidak di gubris. Irine menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki komplain terkait konten penyiaran yang sering dilaporkan dan bagaimanakah sikap tegas KPI dalam menindak tegas adanya pelanggaran penyiaran.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM

Irine menyampaikan bahwa paten merupakan penghargaan untuk seniman. Dalam upaya perlindungan pada inventor, masih terdapat materi yang kurang memadai dan dalam upaya perlindungan untuk inventor telah dibuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun perlu ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang Paten tersebut.

Perjanjian Laut — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut dan Ahli Kelautan, Prof. Hasyim Djalal

Irine Yusiana Roba Putri berpendapat bahwa bagaimana perlakuan kita terhadap nelayan Singapura di Batu Puteh apakah akan kita diadili di pengadilan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Irine berpandangan bahwa diperlukannya sosialisasi dari Kemendikbud untuk memberikan edukasi mengenai biota laut agar masyarakat pantai dan nelayan memahami hal tersebut. Selain itu, ia mengimbau agar Kemendikbud dapat mengajak para netizen untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatannya di media sosial.

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja Tahun 2016, serta Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

Irine menanyakan program magang di luar negeri yang hanya untuk 150 pemuda. Ia juga menanyakan afirmasi untuk wilayah timur Indonesia. Irine memberikan masukan untuk memperbanyak program kepemudaan yang diunggah ke internet atau website Kemenpora RI.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Irine mengatakan agar jangan sampai wajib pajak dikejutkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Irine mengatakan di Pulau Komodo, sampah per hari mencapai 13 ton. Secara kultural, masyarakat Bali tidak nyaman dengan over torism karena ketersediaan air bersih sudah terancam. Irine mengatakan Kementerian Pariwisata selalu memiliki data kenaikan wisman yang fantastis, akan tetapi apakah Kementerian Pariwisata memiliki data kerusakan alam. Irine mengatakan pariwisata tidak hanya bicara finansial tapi juga ekosistem. Irene bertanya apakah Kementerian Pariwisata memikirkan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya dengan tetap mendapatkan keuntungan finansial.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Irine mengatakan mengenai anggaran tambahan untuk pembuatan tv Perpusnas sudah baik, tetapi terdapat penelitian yang mengatakan bahwa penonton tv dari tahun ke tahun semakin menurun karena sekarang trendnya bukan lagi radio tetapi podcast. Ia mengoreksi tentang penulisan Idul Fitri di instagram Perpusnas yang seharusnya Idul Fitri disambung menjadi Idulfitri. Ia menanyakan mengenai konten di dalam tv yang ingin dibuat perpusnas dan menurutnya yang paling penting adalah program-program yang akan dihasilkan nanti memiliki semangat dengan bentuk kekinian.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Irine menanyakan cara mencapai target wisatawan 2019 hingga devisanya sampai 20 Miliar USD. Ia menanyakan perhitungannya karena ia merasa sedikit terganggu jika banyak wisatawannya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui adanya kerjasama Kemenpar dengan AirAsia melalui kampanye pemasaran di Australia dan ia menanyakan alasan Kemenpar memilih Air Asia yang justru bukan BUMN. Ia menyampaikan bahwa ada wacana di NTB, yaitu Gunung Rinjani akan menerapkan pariwisata dengan konsep halal. Ia menanyakan kajian dengan istilah halal dari MUI dan menanyakan apakah Kemenpar punya kajian-kajian mengenai pariwisata halal. Ia juga menanyakan cara pariwisata halal dan apa bedanya konsep pariwisata halal di Indonesia dengan di luar negeri karena ada negara lain yang menerapkan hal yang sama.

Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)

Irene mengapresiasi aplikasi pendidikan karena sangat user friendly. Menurut Irene bahwa tentu ini kabar baik bagi para orang tua yang tidak memiliki wi-fi. Mengenai kuota, Irene mengatakan penggunaan zoom meeting rata-rata mengajak siswanya untuk melakukan zoom meeting dalam 40 menit yaitu 1 GB. Irene kemudian bertanya mengenai kepemilikan sysem user friendly untuk video conference dari masing-masing aplikasi-aplikasi edukasi. Irene belum mendengar untuk video conference seperti ini. Irene kemudian bertanya mengenai komitmen semua aplikasi dalam penjagaan privasi para pengguna.

Latar Belakang

Irine Yusiana Roba Putri terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 65.258 mewakili Partai PDI Perjuangan untuk Dapil Malut.

Pendidikan

SD, SD Budi Mulia Bogor (1991-1996)

SMP, SMP Sang Timur Jogjakarta (1996-1999)

SMA, SMA Van Lith Muntilan (1999-2002)

S1 Komunikasi, Atmajaya Yogyakarta (2002-2007)

S2 Comunication And Media Student, Monash University (2008-2010)

Perjalanan Politik

Sebelum mencalegkan diri melalui PDIP, Irine aktif di PDIP sebagai anggota Departemen Pemuda dan Olahraga DPP PDIP (2010-2015).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Irine Roba mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak RUU MD3 [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Menurut Irine, masalah utama adalah mengenai publikasi (penelitian-red), solusinya adalah mendatangkan profesor dari luar negeri, namun bisa berbahasa Indonesia belum tentu dapat menulis bahasa Indonesia dengan baik. Menurut Irene tempat untuk writing center sangat dibutuhkan. Selain itu, Irine menanyakan arahan kementerian terhadap riset ranah-ranah sosial. Irine menanyakan keberadaan pemetaan riset ranah sosial sebab menurutnya pemetaan terhadap riset harus dilakukan karena percuma saja bila dikembangkan namun tak dapat dikembangkan. [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Irine memaparkan bahwa bulan lalu Komisi 1 telah mengadakan RDPU dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Menurut Irine alasan menolong Rohingya berdasarkan alasan kemanusiaan, bukan agama. Irine juga usul agar permasalahan ini dibawa ke PBB dan masuk International-Criminal-Court. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 10 Juni 2015 - Irine minta klarifikasi ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) status dari pembangunan infrastruktur komunikasi di Dapilnya di Maluku Utara. Irine minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mekanisme proses pemberian sanksi di KPI. [sumber]

Indonesia Harus Terdepan dalam Penyelesaian Rohingya

19 Mei 2015 - Sebagai anggota DPR di Komisi I yang menangani masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, Irine juga memiliki perhatian khusus soal masalah Rohingya. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini telah melakukan finding mission ke Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurutnya, ASEAN harus segera bertindak karena berdasarkan apa yang dia temukan di Myanmar, kasus ini bisa mengarah ke genosida. Selama ini, ASEAN Community berlindung dibalik prinsip anti intervensi atas urusan dalam negeri di negara-negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia sendiri sudah menandatangani deklarasi anti penyiksaan dan dia juga melihat bahwa masalah Rohingya sudah bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar tapi masalah regional.

“ASEAN ini jangan jadi organisasi yang toothless (tidak bergigi). Indonesia saya harap bisa jadi yang terdepan dalam menginisiasi penyelesaian masalah Rohingya” ucap Irine. Menurutnya, selama ini ASEAN hanya menggaungkan masalah kemajuan perekonomian tetapi tidak mengedepankan masalah hak asasi manusia. Dalam beberapa acara besar ASEAN seperti KTT ASEAN dan peringatan KAA di Bandung belum lama ini tidak membahas masalah ini sama sekali. “Harusnya masalah human rights ini dikedepankan. Kalau masalah HAM sudah baik, pembangunan dan perkenomian juga akan baik” ucap Irine. [sumber]

Anggota DPR Harus Berani Speak Up

19 Mei 2015 - Menjadi salah satu anggota DPR perempuan yang masih muda tidak membuat Irine Roba takut untuk menyampaikan setiap pendapat yang dia anggap benar. Menurutnya, dengan terpilih dan mendapat kursi di DPR berarti dia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Usia dan gender tidak menjadi persoalan, selama kita mampu menyampaikan opini kita dengan baik, suara kita akan didengar. Tidak ada keistimewaan karena lebih tua atau lebih muda. Semuanya sama.” Ujar Irine.

Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan periode 2009-2014. Irine berpendapat bahwa hal ini diakibatkan banyaknya perempuan yang tidak mau ikut terlibat dalam politik. Terlihat dari sulitnya partai politik untuk mendapatkan kader perempuan. Padahal undang-undang sudah mendukung dengan adanya ketentuan 30% dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai haruslah perempuan. Menurut pengalamannya, masyarakat juga terbuka terhadap calon anggota dewan perempuan.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Maluku Utara ini mengatakan bahwa saat ini perempuan benar-benar harus mampu berbicara. Terkait beberapa kasus, misalkan mengenai tes keperawan di TNI, perempuan harus lantang berbicara untuk membela hak-haknya. Menurutnya tes keperawanan ini melecehkan perempuan dan membatasi hak perempuan ikut serta dalam bela negara. “Keperawanan itu bisa hilang akibat aktivitas sehari-hari. Kalau saya lihat bagaimana kegiatan perempuan di dapil saya yang biasa ikut berkebun dan bekerja keras, lapisan keperawanan bisa hilang karena aktivitas itu. Alam disana menuntut mereka untuk itu,” tutur Irine.

Irine mengerti bahwa TNI ingin mendapatkan Taruni terbaik dengan menjunjung nilai-nilai moralitas. Namun menurutnya, moralitas tidak ada hubungannya dengan keperawanan. “Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan TNI saat ini untuk pertahanan dan kemanan Bangsa Indonesia. Keperawanan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan itu,” tandas Irine. [sumber]

Lembaga Sensor Indonesia

14 April 2015 - Irine meminta IFDC, PARFI dan PPFI untuk menyerahkan white paper usulan perbaikan perfilman nasional. [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 - Irine menegaskan pentingnya peran RRI karena siarannya bisa di akses sampai ke pelosok pedalaman Indonesia. Irine menanyakan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan penyiaran ke seluruh pelosok. Irine juga menanyakan kendala mengapa jangkauan TVRI hanya 42% dari populasi Indonesia. (sumber)