Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Maluku Utara
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/04/1984
Alamat Rumah
Suryowijayan MJ/152, RT 010/RW 002, Kelurahan Matrijeron, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku Utara
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Irine Yusiana Roba Putri lahir di Yogyakarta, 4 April 1984. Irine berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 52.677 suara untuk daerah pemilihan Maluku Utara.

Pada Januari 2017 Irine dimutasikan dari Komisi 1 ke Komisi 10 yang membidangi olahraga, pendidikan, budaya dan pariwisata.

Pendidikan

S1 Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2008)

Monash University Melbourne S2 Faculty of Arts Master of Communication and Media Studies (2010)

Perjalanan Politik

Sebelum mencalegkan diri melalui PDIP, Irine aktif di PDIP sebagai anggota Departemen Pemuda dan Olahraga DPP PDIP (2010-2015).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Irine Roba mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber] 

UU MD3 (2014)

Menolak RUU MD3  [sumber] 

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Menurut Irine, masalah utama adalah mengenai publikasi (penelitian-red), solusinya adalah mendatangkan profesor dari luar negeri, namun bisa berbahasa Indonesia belum tentu dapat menulis bahasa Indonesia dengan baik. Menurut Irene tempat untuk writing center sangat dibutuhkan. Selain itu, Irine menanyakan arahan kementerian terhadap riset ranah-ranah sosial. Irine menanyakan keberadaan pemetaan riset ranah sosial sebab menurutnya pemetaan terhadap riset harus dilakukan karena percuma saja bila dikembangkan namun tak dapat dikembangkan. [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Irine memaparkan bahwa bulan lalu Komisi 1 telah mengadakan RDPU dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Menurut Irine alasan menolong Rohingya berdasarkan alasan kemanusiaan, bukan agama. Irine juga usul agar permasalahan ini dibawa ke PBB dan masuk International-Criminal-Court.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 10 Juni 2015 - Irine minta klarifikasi ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) status dari pembangunan infrastruktur komunikasi di Dapilnya di Maluku Utara. Irine minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mekanisme proses pemberian sanksi di KPI.  [sumber]

Indonesia Harus Terdepan dalam Penyelesaian Rohingya

19 Mei 2015 - Sebagai anggota DPR di Komisi I yang menangani masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, Irine juga memiliki perhatian khusus soal masalah Rohingya. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini telah melakukan finding mission ke Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurutnya, ASEAN harus segera bertindak karena berdasarkan apa yang dia temukan di Myanmar, kasus ini bisa mengarah ke genosida. Selama ini, ASEAN Community berlindung dibalik prinsip anti intervensi atas urusan dalam negeri di negara-negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia sendiri sudah menandatangani deklarasi anti penyiksaan dan dia juga melihat bahwa masalah Rohingya sudah bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar tapi masalah regional.

“ASEAN ini jangan jadi organisasi yang toothless (tidak bergigi)Indonesia saya harap bisa jadi yang terdepan dalam menginisiasi penyelesaian masalah Rohingya” ucap Irine. Menurutnya, selama ini ASEAN hanya menggaungkan masalah kemajuan perekonomian tetapi tidak mengedepankan masalah hak asasi manusia. Dalam beberapa acara besar ASEAN seperti KTT ASEAN dan peringatan KAA di Bandung belum lama ini tidak membahas masalah ini sama sekali. “Harusnya masalah human rights ini dikedepankan. Kalau masalah HAM sudah baik, pembangunan dan perkenomian juga akan baik” ucap Irine.  [sumber]

Anggota DPR Harus Berani Speak Up

19 Mei 2015 - Menjadi salah satu anggota DPR perempuan yang masih muda tidak membuat Irine Roba takut untuk menyampaikan setiap pendapat yang dia anggap benar. Menurutnya, dengan terpilih dan mendapat kursi di DPR berarti dia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Usia dan gender tidak menjadi persoalan, selama kita mampu menyampaikan opini kita dengan baik, suara kita akan didengar. Tidak ada keistimewaan karena lebih tua atau lebih muda. Semuanya sama.” Ujar Irine.

Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan periode 2009-2014. Irine berpendapat bahwa hal ini diakibatkan banyaknya perempuan yang tidak mau ikut terlibat dalam politik. Terlihat dari sulitnya partai politik untuk mendapatkan kader perempuan. Padahal undang-undang sudah mendukung dengan adanya ketentuan 30% dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai haruslah perempuan. Menurut pengalamannya, masyarakat juga terbuka terhadap calon anggota dewan perempuan.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Maluku Utara ini mengatakan bahwa saat ini perempuan benar-benar harus mampu berbicara. Terkait beberapa kasus, misalkan mengenai tes keperawan di TNI, perempuan harus lantang berbicara untuk membela hak-haknya. Menurutnya tes keperawanan ini melecehkan perempuan dan membatasi hak perempuan ikut serta dalam bela negara. “Keperawanan itu bisa hilang akibat aktivitas sehari-hari. Kalau saya lihat bagaimana kegiatan perempuan di dapil saya yang biasa ikut berkebun dan bekerja keras, lapisan keperawanan bisa hilang karena aktivitas itu. Alam disana menuntut mereka untuk itu,” tutur Irine.

Irine mengerti bahwa TNI ingin mendapatkan Taruni terbaik dengan menjunjung nilai-nilai moralitas. Namun menurutnya, moralitas tidak ada hubungannya dengan keperawanan. “Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan TNI saat ini untuk pertahanan dan kemanan Bangsa Indonesia. Keperawanan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan itu,” tandas Irine.  [sumber]

Lembaga Sensor Indonesia

14 April 2015 - Irine meminta IFDC, PARFI dan PPFI untuk menyerahkan white paper usulan perbaikan perfilman nasional.  [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 - Irine menegaskan pentingnya peran RRI karena siarannya bisa di akses sampai ke pelosok pedalaman Indonesia. Irine menanyakan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan penyiaran ke seluruh pelosok.  Irine juga menanyakan kendala mengapa jangkauan TVRI hanya 42% dari populasi Indonesia. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/04/1984
Alamat Rumah
Suryowijayan MJ/152, RT 010/RW 002, Kelurahan Matrijeron, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Maluku Utara
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan