Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Papua
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mun Kahar
Tanggal Lahir
09/02/1968
Alamat Rumah
Jalan Kamp Wolker No. 02 Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Papua
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Komarudin Watubun Tanawani Mora lahir di Mun Kahar, 9 Februari 1968. Komarudin berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 120.724 suara untuk daerah pemilihan Papua.

Pendidikan

Universitas Cenderawasih (2004)

Universitas Gadjah Mada (2008)

Perjalanan Politik

Pada 1999 Komarudin mencalonkan diri menjadi Calon DPRD Kota Jayapura dari PDIP dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Jayapyra untuk periode 1999-2004. Pada tahun 2004, ia mencalonkan diri menjadi  anggota DPRP Papua dari PDI-P dan terpilih menjadi menjadi DPRP Papua. Komarudin menjabat Ketua PDI Perjuangan Provinsi Papua periode 2000-2005 dan 2005-2010.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),  Komarudin menyatakan bahwa prinsip kebangsaan harus berlandaskan gotong-royong, dalam acara raker pandangan mini fraksi berkaitan dengan RUU ormas menjadi UU, dalam Pancasila pertama ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa sehingga semua yang memiliki prinsip ini harus bergotong-royong untuk membangun negara, membangun negara itu tidak bisa sendiri-sendiri oleh karena itu pandangan dari PDIP, satu hal yang harus diwaspadai adalah gerakan-gerakan yang bisa melemahkan Pancasila, sekecil apapun gerakan-gerakan yang terorganisasi dan nyata-nyata melemahkan ideologi Pancasila sehingga membuat konflik di masyarakat tidak boleh terjadi. Ia menambahkan bahwa gerakan itu memiliki keanggotan relatif mapan dan terdidik, dalam hal ini PDIP memahami adanya kegentingan yang memaksa ditambah UU yang ada ini tidak memadai. FraksiPDI-P meyakini jalan konstitusional Presiden terkait Perppu Ormas semata-mata untuk melindungi masyarakat luas.

Fraksi PDI-P menyetujui agar RUU Perppu Ormas dibicarakan ke tingkat II untuk disahkan di Paripurna. [sumber]

Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, Menurut Komarudin, sebuah negara dibentuk untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan rasnya. Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI ini merupakan hasil konsensus dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara Indonesia dalam rangka memperkuat dan memperkokoh integrasi nasional. Komarudin juga mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditegakkan, antisipasi pelanggaran hanya dapat ditangani dengan koridor hukum. Adanya kekosongan hukum, atau bisa disebut ada UU tetapi tidak memadai maka dari itu harus diadakan pembuatan UU yang baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. 

Kami dari Fraksi PDIP DPR-RI sangat menghargai konstitusi pemerintah. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. 

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3. 

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.

Tanggapan Terhadap RUU

Peraturan KPU tentang Kampanye dan  Alat Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Komarudin menyetujui aturan ini memerlukan kejujuran dalam pelaksanaannya. Komarudin mengusulkan bahwa mobil pribadi calon legislatif yang ada pada hari kampanye khusus digunakan untuk keperluan mengangkut mayat saja dan nantinya ada Panitia Pengawas yang mengawasi. Komarudin menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), apakah diperbolehkan apabila akun pribadi memuat berita-berita kampanye. Komarudin menanyakan perihal tren pergantian presiden yang masuk ke dalam materi kampanye dan bagaimana KPU menghadapi hal tersebut. Komarudin meminta perihal gerakan ganti presiden ini diatur untuk dikategorikan sebagai materi berkampanye. [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Komarudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi penjelasan definisi orang asli Papua yang menjadi syarat Kepala Daerah Papua Barat. Komarudin menjelaskan bahwa sistem noken sekarang dimanfaatkan oleh incumbent. Padahal saat orde baru dahulu, orang-orang pedalaman seluruhnya dapat mencoblos. Selanjutnya Menurut Komarudin, UU Otonomi Khusus (UU Otsus) jangan dibuat secara suka-suka dan harus dalam konstruksi konstitusi. Selain itu, Komarudin menyayangkan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih saja digunakan. Padahal dalam perjanjian Helsinki, simbol GAM tidak boleh digunakan.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Komarudin meminta untuk daerah yang dianggap mampu tidak perlu dilakukan pemekaran. Komarudin berpendapat, pembangunan infrastruktur dan pemekaran daerah harus dilakukan secara beriringan agar rakyat merasakan kehadiran negara dalam hal itu. Komarudin menjelaskan, dalam waktu dekat, Komisi 2 akan memanggil 10 Gubernur dari kawasan strategis nasional untuk melakukan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dimintai masukan terkait kedua RPP. Selanjutnya, terkait kedua draft PP itu, Komarudin meminta Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) agar tidak keluar dari koridor Pasal 23 Tahun 2014. Terakhir, Komarudin meminta Pemerintah untuk melampirkan setiap daerah/provinsi di peta, sebab hal itu sangat penting untuk melakukan pemekaran daerah.  [sumber]

Tanggapan

PKPU dan Perbawaslu - Verifiksi Parpol, PKPU Nomor 7 dan Nomor 11/2017

9 Januari 2018  - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Komarudin mempertegas pernyataan Rambe yang menyatakan bahwa di Komisi 2 ini sama sekali tidak ada perpecahan. Mengenai waktu verifikasi di kabupaten/kota, Komarudin merasa waktu yang disediakan sangat singkat apalagi di Papua sinyal telepon yang baik sulit untuk didapatkan, hal ini tentu saja akan membuat pemasukan data Sipol menjadi terhambat. Untuk itu, Komarudin menyarankan agar KPU juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat teknis. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Komaruddin menyarankan agar KPU tidak mengurusi hal-hal kecil daripada menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk hal-hal yang sudah terurus. [sumber]

Konflik Pertanahan Teluk Jambe, Karawang

10 April 2017 - Komarudin sepakat agar seluruh pihak yang terkait dipertemukan di Komisi 2. Ia mengaku setuju dengan Pak Tamanuri untuk memanggil pihak terkait, PT Pertiwi Lestari menurutnya baru punya sertifikat tahun 2008, lebih dulu petani. [sumber]

RAPBN 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, Komarudin meminta Pemerintah untuk jelas dalam melakukan program pemekaran daerah karena pada saat ini pembangunan pasar di Papua hanya menjadi tempat parkir untuk mobil dan belum ada realisasinya. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Komarudin mempertanyakan komitmen pemerintah terkait pemekaran daerah. Menurutnya, kondisi keuangan seperti saat ini akan sulit untuk melakukan pengembangan daerah-daerah yang tertinggal. Komarudin mengatakan bahwa setidaknya memang ada daerah khusus yang perlu dilakukan pengembangan. Komarudin juga menanyakan tentang perubahan PP. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

26 Januari 2016 - Komarudin menanyakan tujuan pengawasan diselenggarakan dan apa saja komponen yang jadi sistem pengawasan.  [sumber]

Pemekaran Wilayah Papua

20 April 2015 - Menurut Komarudin daerah Papua Selatan semoga menjadi prioritas pemekaran karena berbatasan dengan 2 negara tetangga.  [sumber]

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Komarudin mengatakan pada 2019, masyarakat Papua harus memiliki E-KTP untuk dapat memperjuangkan hak rakyat. Komarudin mengatakan, memang masalah E-KTP ini, pihak-pihak yang berwenang sangat malas sekali dan Kemendagri tidak bisa mencapai hingga ke wilayah tersebut.  [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mun Kahar
Tanggal Lahir
09/02/1968
Alamat Rumah
Jalan Kamp Wolker No. 02 Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Papua
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria