Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Tony menjelaskan bahwa kita tampung dahulu saja aspirasinya dan kita fokus kepada UU nomor 4 Minerba ini.

Tanggapan

Memorial of Understanding (MoU) dan Smelter — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Freeport Indonesia

Tonuy mengatakan kami akan menjembatani untuk bertemu Gubernur Papua dan Bupati Mimik agar rencana PT. Freeport Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

Distribusi BBM di Bulan Ramadan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina

Tony menjelaskan harus ada kesepakatan dan konsentrasi pada elpiji 3 KG dan 12 KG serta perlu diadakan sidak agen elpiji oleh PT. Pertamina dan kepolisian agar cabut saja izin yang melanggar.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Tony mengatakan bahwa RDPU ini merupakan bukti keterbukaan Komisi 7 DPR-RI dalam memperhatikan Freeport guna kepentingan rakyat Papua. Ia meminta untuk dikembalikannya hak rakyat Papua. Dengan tidak adanya kesamaan visi, perpanjangan kontrak karya tidak layak. Perihal smelter, sepanjang Freeport belum membangun smelter, alangkah baiknya untuk dipindahkan. Smelter lebih baik untuk di bangun di Mimika, sebab ini merupakan hilirisasi. Tony juga meminta agar tidak adanya ketimpangan harga yang membuat harga di Papua mahal. Tony menyarankan sudah sepatutnya orang asli Papua yang memimpin selayaknya Presiden di PT. Freeport Indonesia.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tony mendengarkan keluhan dari masyarakat, ia meminta Menteri LHK untuk tidak memberikan penanggulan yang minim terkait informasi tersebut. Tony menyayangkan wacana Presiden yang akan menghukum dan memecat Panglima Kapolda jika tidak dapat menjaga hutan dengan baik.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Tony mengatakan alangkah baiknya kalau ini bisa selesai hari ini.

Perkembangan Tata Niaga dan Harga Gas dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Tony W. mengharpkan jatah listrik di Papua masih sedikit, terutama di pedalaman. Mohon diberikan untuk alokasi yang cukup. Kemudian, ia menanyakan bagaimana langkah Freeport dalam hilirisasi smelter di muara tambang. Terakhir, Tony mengharapakan sehubungan dengan perhatian nasional, negara harus mengacu pada Undang-Undang. Hak NKRI harus terlindungi.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Tony mengatakan sejauh mana antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap masalah ekspor kelapa sawit dan SDM-nya.

Usulan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Tony mengatakan harapan adanya audit teknologi padat impor untuk kepentingan masyarakat, karena selama ini belum disusun. Tony mengatakan kepala BPPT harus proaktif, jangan menunggu penugasan dari pemerintah.

Efesiensi dan Perubahan Rencana Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Ristek Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Tony meminta ada bantuan langsung dari Menristekdikti untuk orang Papua yang ingin melanjutkan studi S2 di pulau Jawa karena selama ini hanya berpegang pada APBD.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 7 DPR RI dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) an. Dicky Edwin Hindarto

Tony menyatakan pembangunan energi fosil yang ada saat ini perlu ditambahkan. Lalu ia menanyakan soal program dan sistem energi di masa mendatang. Ia juga menanyakan pendapat calon DEN tentang energi terbarukan khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan program jangka pendek untuk revisi UU Energi. Tony menanyakan istimewa dari PLT panas buang (waste heat recovery).

Latar Belakang

Tony Wardoyo adalah politisi senior dan terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Papua. Pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, Tony adalah Anggota DPR-RI tetapi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tony pernah bertugas di tiga komisi berbeda, Komisi I, Komisi II dan Komisi III. 

Pendidikan

1. Studiengemeinscharft Darmstadt, Jerman (1984)
2. Johannes Gutenberg University, Mainz, Jerman
3. STM Penerbangan Gutama, Jakarta (1977)

Riwayat Pekerjaan

1. Anggota DPR RI FPKB (2009)
2. Supervisor Ruffer GMBH, Berlin, Jerman (1985)
3. Anggota Komisi I DPR RI (2009)
4. Anggota Komisi II DPR RI (2007)
5. Anggota Komisi III DPR RI (2008)
6. Dirut PT Leo Kencana Utama, Jakarta (2004)
7. Direktur PT Adira (Astra Group), Jakarta (1992)
8. Marketing Manager PT Dinahety Motor Industri, Jakarta (1989)

Perjalanan Politik

Tony Wardoyo lahir di Jakarta pada 13 November 1958. Dalam dokumen daftar Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2014 ditulis, Tony Wardoyo beragama Kristen Protestan. Tetapi, pada dokumen daftar Caleg DPR RI Partai PKB 2008 silam ditulis,  Tony Wardoyo beragama Islam.

Ia telah menikah dengan Herlyna, seorang ibu Guru Bahasa Inggris LIA Jakarta. Dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak. 

Ia bersama keluarga telah tinggal menetap di jalan Janur Elok III No. 2 KGP Jakarta. Ia bisa dihubungi melalui telepon rumah dan fax 7989476, 45840356, (HP) 0818 807200.

Mulai dari lahir, pendidikan Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi di Jakarta dan di luar negeri. Tony  Wardoyo menyelesaikan Sekolah Dasar Merdeka di Jakarta tahun 1971 dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama PSK DKI Jakarta, tamat tahun 1974. Selanjutnya masuk STM Penerbangan Gutama Jakarta dan selesai tahun 1977. 

Kemudian, ia melanjutkan Studi Gemenishaft  Darmntadt dan selesai 1984. Kemudian, ia pernah belajar di Johanes Gutenbert Universitas Maniz Jerman, Studien Gemeinschaft Darmstadt Jerman, tamat 1984. 

Tony  Wardoyo pernah kursus mengenai Quality Manajemen in The Manifacturing Industry tahun 1994; Business Reenginering tahun 1995; dan Business Reenginering tahun 1996. 

Tony memiliki sejumlah pengalaman organisasi antara lain, Ketua III Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman tahun 1990-1994; Sekretaris I Forum Alumni Luar Negeri Indonesia tahun 1990-1994; Ketua SC Seminar Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Rakyat tahun 1998; Ketua SC Seminar Keluar dari Kemelut Krisis Ekonomi tahun 1999; Anggota Dewan Pakar Ekonomi Perhimpunan Alumni Jerman2002-2007; dan terakhir menjadi Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2002-2005. 

Sejumlah pengalaman kerja ia miliki antara lain, Supervisor RufferGembH Berlin Jerman1984-1985; Direktur PT Adira tahun 1989-1992; Direktur Utama PT Leo Kencana Utama Jakarta 1993-2004; Anggota DPR RI Fraksi PKB Tahun 2004-2009; dan terakhir menjadi Anggota Komisi I DPR RI tahun 2008-2009.

Dalam sebuah dokumen yang telah dipublikasi disebutkan, Tony Wardoyo, selain gaji sebagai Anggota Legislatif, ia juga memperoleh gaji dari  PT. Leo Kencana Utama Rp.10.000.000/bulan dan Managing Partner TSS & Associates, Rp.25.000.000/bulan.

Pada tahun 2008, menjelang Pemilu 2009, Tony Wardoyo pernah menulis sebuah artikel keras di bisnis.com. Artikel itu menyoroti soal "perang angka" terkait data pertumbuhan dan kemiskinan antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di satu pihak dan partai lain di luar koalisi yang sedang berkuasa saat itu. 

Pada bagian akhir artikelnya, Tony Wardoyo menekankan secara tegas, klaim angka ekonomi Presiden SBY hanya berhasil menyakinkan kelompok terbatas terutama kalangan penghasilannya ikut naik selaras dengan harga seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, klaim ekonomi tak akan berhasil mempengaruhi kalangan petani, nelayan, kalangan pengangguran, dan sektor lain di luar negara yang merasakan semakin sengsaranya kehidupan ekonomi mereka akibat kenaikan harga.

Satu tahun berikutnya (2009), ia mencalonkan diri menjadi salah satu Calon DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2009-2014. Isu yang ditawarkan ketika itu adalah Pemerataan Pendidikan di Tingkat Daerah Khususnya di wilayah Indonesia Timur (Papua) dan perluasan Lapangan Kerja. Juga, soal Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ia lolos menjadi salah satu anggota DPR RI Dapil Papua dari PKB Periode 2009-2014. 

Lima tahun berlalu, pada tahun 2014, Tony Wardoyo pindah partai. Ia menjadi salah satu Caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Papua Nomor Urut 7. Ia memperoleh 136.642 suara dan menjadi orang ke 20 dari Top 50 caleg DPR RI suara terbanyak. 
Selanjutnya, Tony ditetapkan KPU sebagai anggota DPR RI nomor 108 dari 109 anggota DPR RI dari Partai Demokrat seluruh Indonesia.  

Sebelum dan sesudah lolos menjadi anggota DPR RI Periode 20014-2019, kritikan, kecaman dan tudingan untuk Tony Wardoyo datang dari berbagai pihak di Papua.
 
Direktur Eksekutif  LP3BH  Manokwari. Yan Christian Warinussy misalnya menyoroti sejumlah orang non-Papua yang mencalonkan diri Dapil Papua untuk DPR RI Periode 2014-2019. 

"Saudara-saudara yang bukan orang asli Papua malu bahwa mereka sebenarnya sudah berperan dan coba melakukan upaya untuk merebut apa yang seharusnya menjadi hak kesulungan orang asli Papua sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat," tegasnya dikutipbintangpapua.com. 

Aktivis pendidikan di Nabire mempertayakan, janji Tony Wardoyo saat menjadi salah satu Calon DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2009 silam.

"Dia kan waktu itu mau perjuangkan pemerataan Pendidikan di Tingkat Daerah Khususnya di wilayah Indonesia Timur (Papua) dan perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tapi, selama 5 tahun lalu saya belum pernah lihat apa-apa, sekedar bicara di media pun saya belum sempat baca. Mungkin, saya yang tidak ikuti. Mudah-mudahan saya salah. Lalu, orang yang sama maju lagi atas nama rakyat Papua. Apakah kita orang asli Papua sudah tidak ada," tuturnya. 

Sementara itu, calon anggota legislatif anak asal Papua dari Partai Demokrat Diaz Gwijangge secara terang-terangan menuding, Tony Wardoyo telah mengambil suaranya. 

Ia menuding Tony Wardoyo kerja sama dengan sejumlah pejabat dan melakukan kecurangan. 

"Berdasarkan penghitungan, saya meraih sekitar 210.000 suara. Ternyata, saat penghitungan di kabupaten dan provinsi, suara saya beralih ke caleg dari PDIP. Ini aneh," ujar Diaz dikutip Suara Pembaruan di Jakarta, Rabu (21/051).

Suara yang diperoleh Diaz, beralih ke Tony Wardoyo yang akhirnya lolos ke Senayan dengan perolehan 139.000 suara. Di salah satu kabupaten yakni di Jaywijaya, Diaz kehilangan 80.000 suara.

Diaz yang juga putra asli Papua ini terkejut. Sebab, tiba-tiba muncul caleg yang tidak dikenal masyarakat lokal, tetapi berhasil tembus ke Senayan. Diaz berupaya protes, ternyata, secara tiba-tiba hasil perhitungan suara itu langsung dibawa ke KPU Pusat. Penetapan calon pun dilakukan dini hari untuk menghindari protes. 

Diaz menyesalkan adanya upaya-upaya untuk menjegal wakil dari politisi lokal. "Lalu apa gunanya otonomi khusus Papua?" kata dia.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Penunjukkan Presdir PT. Freeport

13 Desember 2016 - Dalam Audiensi Komisi 7 dengan Komunitas Papua, Tony menyatakan menerima laporan tertulis dan akan disampaikan ke Kementerian ESDM. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - ony menyetujui usulan untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jabar dalam Raker selanjutnya membahas reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Tony minta penjelasan ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) strategi apa yang disiapkan untuk mengatasi tumpahan minyak di Cilacap.  [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015, saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Tony Wardoyo tidak mendukung dibangunnya smelter di Gresik. Ia bersikeras bahwa smelter Freeport harus dibangun di Papua. Tony pun menjanjikan dia akan membantu untuk menyambungkan Freeport dengan Pemda, Gubernur, dan Bupati yang berkaitan di Papua.  [sumber]