PDI Perjuangan - Papua Barat

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PBNU, PP Muhammadiyah, dan LPOI

Jimmy menanyakan bagaimana pandangan mitra kerja yang hadir terkait konteks penegakan hak berserikat terhadap OPM, RMS, dan GAM dengan HTI. Jimmy berpandangan bahwa Perppu Ormas ini tidak hanya ditujukan untuk HTI. Di Indonesia adanya bukan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan Hak Agama Suku (Hamas). Jimmy berharap agar masyarakat tidak selalu negative thinking terhadap Pemerintah.

Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi — Rapat Paripurna DPR-RI

Jimmy mengatakan bahwa jangan membuat logika yang menyesatkan karena bencana ini sudah kehendak dan takdir dari Tuhan YME, yang tidak dapat dihindarkan lagi dan tidak benar kita bikin logika menyesatkan karena anggaran BMKG diturunkan maka bencana terjadi karena itu kehendak alam.

Jimmy juga membahas terkait CPNS 2018 dan mendukung sistem online #CPNS2018 tetapi untuk Papua & Papua Barat diberi waktu 3-6 bulan untuk pembekalan karena tidak semua orang Papua mengerti IT.

Jimmy menyampaikan apresiasinya kepada laporan BPK sebab ada peningkatan dalam WTP namun DPR ingin mengetahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana ke Papua dibarengi dengan peningkatan WTP namun yang terjadi malah tidak ada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Jimmy meminta agar diperiksa benar-benar dan seperti tidak ada manfaatnya untuk Papua karena triliunan rupiah dikucurkan ke tanah Papua tetapi masyarakat Papua masih belum sejahtera, sehingga Jimmy memohon untuk tahun berikutnya BPK tolong lebih diawasi lagi.

Jimmy juga bertanya mengenai BBM pertamina, di papua praktik-praktik SPBN yang sudah ditutup tetapi masih mendapat kuota minyak seperti di sorong, Papua Barat. BBM subsidi dibuat menjadi non-subsidi maka pertanyaannya apakah BPK memeriksa hal tersebut atau tidak.

Pandangan Fraksi terhadap RUU Usulan Baleg tentang RUU Penyusunan Perubahan atas UU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 - Paripurna DPR-RI Rapat Pandangan Fraksi-Fraksi

Jimmy mengusulkan untuk dapat membuat RDP dengan dua gubernur Papua atau tokoh Papua agar pihak lain untuk tidak ikut campur dalam masalah di Papua.

Tanggapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Jimmy mengatakan sejauh mana kelanjutan SPAM Regional Sorong, karena Sorong berkontribusi dalam menghasilkan minyak bagi negara tapi air bersih tidak ada.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Jimmy mengatakan menyesal melihat FB tidak memiliki kepedulian, jangan hanya karena kepentingan bisnis maka kepentingan negara dirugikan. Jummy meminta Dr Kogan dipidanakan, jika tidak kasus ini dianggap permainan bersama untuk menjual data.

Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR

Jimmy meminta penjelasan mengenai kelanjutan rencana SPAM Regional Sorong, karena tahun lalu
ada anggaran tetapi belum berjalan. Sorong sangat membutuhkn air bersih., Sorong sudah berkontribusi untuk menghasilkn minyak bagi negara, tetapi air
bersih tidak ada.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, dan Penetapan BPKH menjadi Mitra Komisi 8 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke-110

Jimmy menyampaikan bahwa daerah yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh adalah Papua. Sebab, luas daerah Papua 3,5 kali dari Pulau Jawa. Oleh karena itu, Jimmy meminta kepada Pemerintah dan DPR-RI untuk dapat mempertimbangkan 3 (tiga) usul provinsi baru di Papua.

Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

Jimmy merasa perlu adanya koordinasi antara Menteri ATR/BPN dengan Perhutani. Soal sertifikasi tanah, menurut Jimmy, sosialisasi harus diperkuat karena masih banyak masyarakat belum paham.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Jimmy mengatakan, dirinya menyesal bila Facebook tidak memiliki kepedulian. Menurut Jimmy, jangan hanya karena kepentingan bisnis maka kepentingan negara dirugikan. Secara pribadi, Jimmy mengatakan dirinya termasuk korban dari facebook sendiri, Jimmy dari Papua Barat mengatakan, agar Dr. Kogan dipidanakan dan bila tidak, maka dirinya menganggap ini adalah permainan bersama untuk menjual data.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Jimmy berharap agar produk-produk Papua bisa ditingkatkan dan tidak akan ada lagi diskriminasi bahwa produk melanesia tidak diterima di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa orang Amerika itu sangat tertarik untuk berpergian ke luar negeri untuk berkunjung ke tempat-tempat sejarah bukan untuk ke wisata alam. Ia meminta diadakan Festival Sausapor agar mendatangkan banyak wisatawan dan Sausapor lebih dikenal banyak orang. Ia menginginkan ada festival Sausapor dan dihidupkan sebagai kota pariwisata serta ekonomi kreatif masyarakatnya dikembangkan. Selain itu, ia mengatakan Papua Barat merupakan provinsi namun seperti tidak ada perhatian dari Pemerintah.

Laporan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Beberapa RUU, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Paripurna DPR-RI Masa Persidangan II Tahun 2018-2019

Jimmy mengatakan bahwa RUU otsus Papua harus segera direvisi, terutama pendorongan keuangan otsus karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur.

Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK, Pengambilan Keputusan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Perkoperasian - Rapat Paripurna DPR RI ke-171

Jimmy mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda, karena yang paling penting dibahas adalah RUU Wawasan Nusantara untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah seperti kerusuhan di Papua.

RKA K/L 2020 dan Susulan Program yang Didanai DAK dan Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Jimmy mengatakan gelisah saat banyak tragedi di Papua kemarin dan saat ini ada kurikulum mengenai pembebasan Irian Barat. Ia meminta rekam jejak ini ditulis agar generasi muda Papua membaca sejarah itu semua. Ia juga menanyakan apakah selama ini Kemendikbud melihat ada program khusus dalam pembuatan museum kebudayaan di Papua dan menanyakan anggaran TIK untuk Papua pada periode lalu. Ia juga mengatakan tidak paham dengan BPK yang telah memberikan opini WTP kepada kepala daerah Papua karena gubernur di Papua saja merayakan natal malah di Manado dan tidak mau merayakan bersama masyarakat papua.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jimmy menyampaikan terima kasih karena seharusnya saya diutus menyammpaikan materi di Washington ada pertemuan soal Papua. Lalu Jimmy pun menyampaikan bahwa jalan cor itu bagusnya di aspal, mungkin Pak Menteri sekali-kali bisa berkunjung melihat jalanan yang dibangun. Dibangun dengan biaya mahal tetapi hancur. Cor itu mahal, dan ini perlu perbaikan. Jimmy pun bertanya apa yang bisa Pak Menteri lakukan dengan melahirkan orang Papua untuk menyelesaikan program Kementerian PUPR.

Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Jimmy mengusulkan ada pelabuhan yang layak melayani kebutuhan pasifik, Sorong lebih dekat dengan Pasifik. Jimmy mengatakan Papua Barat membutuhkan pelabuhan ekspor, sampai saat ini Papua rugi karena komoditi dibawa ke Makassar padahal Papua adalah penghasilnya.

Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri

Jimmy berharap harga tiket pesawat ini bisa diperhatikan, ia juga menanyakan soal harga tiket Papua-Sumatera bisa mencapai 20 juta. Ini lebih mahal dari tiket ke Amerika, apa Papua ini negara lain. Terakhir, Jimmy juga meminta tolong bisa segera diatas agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada saat Idul Fitri.

Latar Belakang

Jimmy Demianus Ijie terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 66.555 mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Papua Barat.

Pendidikan

SD YPK Pison Fategomi, Kabupaten Maybrat Papua Barat (1980)
SMP Negeri I Nabarua Papua (1985)
SMA YPPK St. Agustinus Sorong Papua Barat (1988)
Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS (1988-1993)
Fakultas Hukum Universitas Jakarta (2009)

Perjalanan Politik

• Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat 2010-2015
• Ketua Dewan Pimpinan Provinsi HKTI Papua Barat 2007-sekarang
• Ketua DPRD Provinsi Irian Jaya Barat Periode 2004-2009
• Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat periode 2009-2004
• Pernah menghadiri pembentukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jakarta pada 1998. AMP adalah sebuah organisasi mahasiswa Papua di Jawa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Papua.
• Terlibat di Irian Jaya Crisis Center (IJCC) (2003)
• Sekjen Komnas Reaktivisasi Provinsi Irian Jaya Barat (2002)

Sikap Politik

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Indonesia Sebagai Calon Anggota Tidak Tetap DK PBB dan Pengawasan Orang Asing

31 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Jimmy menceritakan bahwa masyarakat Papua kini sedang optimis akan merdeka. Hingga ketika berlangsung sebuah acara TV mereka bilang, "terima kasih Pak Jimmy kalau Papua merdeka tolong pindah ke Jawa". Jimmy mengemukakan Ia tidak tahu fenomena apakah ini, Ia mengaku tidak tahu gereja apa di Papua yang beribadah sambil mengibarkan bendera Israel. Kemudian Ia menyatakan memang pemerintah sudah melakukan diplomasi dan beberapa negara sudah mendekati mereka mendukung kita, tetapi Jimmy menanyakan apakah politik bisa diprediksi, sebab Australia saja di hatinya Papua harus merdeka, begitu juga Selandia Baru juga begitu. Jimmy melihat pemerintah optimis akan tetap mempertahankan Papua, tapi apakah hanya dengan bicara saja. Dalam pandangan Jimmy mereka ini menganggap sedang dijajah oleh kita. Jimmy yang mengaku dibesarkan oleh partai yang punya ideologi jelas berpendapat perlu ada orang khusus menangani soal Palestina, kenapa tidak juga dengan Papua. Kami terus melawan mereka, Jimmy mengatakan kalau Papua merdeka tidak akan sejahtera, tetapi mereka sangat optimis. Jimmy menyampaikan bahwa di Gereja mereka optimis "Tuhan, nyatakan cepat, nyatakan cepat", Jimmy siap pasang badan, mati pun tidak apa-apa. [sumber]

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Jimmy mengungkapkan dirinya menyesal bila Facebooktidak memiliki kepedulian. Jimmy menegaskan jangan hanya karena kepentingan bisnis maka kepentingan negara dirugikan. Secara pribadi, Jimmy mengungkapkan dirinya termasuk korban dari Facebook sendiri. Jimmy menegaskan agar Dr. Kogan dipidanakan dan bila tidak, maka Jimmy menganggap ini adalah permainan bersama untuk menjual data. [sumber]