Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Salim mengatakan Di DAK reguler ada Rp10 Miliar, ia menanyakan apa salahnya diarahkan ke Biro Perencanaan andaikan ada reguler kalau memang tidak menyalahi aturan ke dapil Nanggroe Aceh Darussalam agar nampak kerjasama antara Komisi 4 DPR-RI dan mitra itu lebih baik. Selanjutnya, untuk Dirjen Tangkap, apa yang kita ungkapkan itu yang kita laksanakan jangan kita baik selama ini nanti ujung-ujungnya akhirnya kurang baik.
RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Restorasi Gambut, dan Mangrove, Perum Perhutani, PT Inhutani 1, dan PT Inhutani V
Salim mengatakan bahwa saya malu dari 5 triliun anggaran KLHK menjadi 7 triliun, setiap tahun banyak aset di taman nasional yang tidak ada anggaran KLHK, ini yang terakhir untuk tidak ada lagi PHP. Kita harus selamatkan hutan karena paru-paru dunia namun faktanya tidak ada perhatian sama sekali. Ada satu perusahaan dari segi pidana sudah menjalani hukuman namun secara perdata ada utang sekian miliar, untuk menghasilkan negara harusnya diperlancar untuk pemasukan negara sekalipun membayar utang negara dengan mencicil karena denda yang tinggi. Kita harus gegap gempita menyoal permasalahan ini.
Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Salim mengatakan bahwa terkait bibit/benih ikan kecil, tahun ini harus ada perubahan secara signifikan. Di Aceh, bibit ikan memang dibeli karena Balai Perikanan Budidaya Air Tawar tidak ada di Sumatera Utara dan Aceh, yang ada di Jambi. Dari Jambi ke tempat kami memakan waktu tiga hari sampai empat hari, maka betul ketika ikan yang dibawa satu juta ekor sementara yang tinggal 20.000, ini bukan disengaja cuma memang kondisi jalan yang jauh. Selain itu, alangkah baiknya indukan disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal. Beberapa kali sudah kami sampaikan supaya membentuk Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan nampaknya ini hampir wajib karena Sumatera Utara pun tidak ada.
Pembahasan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri
Salim menegaskan RUU tentang bantuan timbal balik masalah pidana antara Indonesia dan Vietnam perlu didukung.
Rancangan Undang Undang (RUU) Pengesahan Referendum RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
Salim menjelaskan ia mendapat informasi Vietnam kerja sama dengan India. India dengan Vietnam sama halnya dengan Tiongkok, Bagaimana posisi Vietnam secara spesifik di Asia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)
Salim mengatakan banyak jalan dan tanggul yang terkena akibat bencana banjir yang sangat dahsyat. Pelebaran jalan ini ia rasa perlu ada tindak lanjutnya. Ia berasal dari Aceh Tenggara tetapi tidak ada satupun yang dimasukkan. Ia mengatakan sudah dijanjikan rangka baja unguk menghubungkan jalan dan sudah dipanggilkan untuk menyelesaikannya. Ia menyampaikan Tuhanpun mengatakan selamatkan dulu hambamu, baru tetanggamu. Ia menanyakan mengenai rangka baja yang dihibahkan.
Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Salim berharap ke depan KPI dapat adil dan bebas dari intervensi. Sejak awal keterpilihan KPI karena ada intervensi, jadinya seperti ini. Salim juga mengatakan bahwa pemilik media lebih perkasa dibandingkan dengan KPI. Terkait hal ini, Salim menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal ini.
Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS
Salim meminta untuk dipertajam di RDP. Ia mengatakan Komisi 5 sudah sering kunker dan hasilnya diberikan kepada Kementerian. Ia meminta Menhub dan Men PUPR merespon hasil kunker Komisi 5. Ia juga meminta dalam RDP nanti, Kementerian harus mengingatkan eselon 1 untuk yang di daerah bisa mendapatkan prioritas. Ia galau dengan UU No. 17 mengenai MD3 dimana anggota bisa memperjuangkan daerahnya. Ia heran melihat Kemendes. Ia membahas usulannya yang tidak dimasukkan dalam program Kemendes. Ia mengingatkan untuk merekrut pendamping desa.
Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Salim sekedar mengingatkan banyak bandit mungkin di bawah, Menteri Indonesia bukan Menteri satu golongan. Ia masih ingatkan ke depan bahwasannya, Komisi 5 DPR RI sebagai mitra ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Terakhir, ia memberi saran dan peringatan agar penjelasan Mendes yang baik tadi mampu direalisasikan dengan baik.
Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI
Salim menyayangkan jika kota kelahirannya tidak masuk dalam program prioritas Kemenhub RI. Ia ingin Dirjen Perhubungan Udara dapat memprioritaskan wilayah Aceh Tenggara.
Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Salim F. mengatkan melalui Dirjen, Komisi 5 DPR RI ingatkan kepada Kepala Badan khususnya Aceh, jembatan di sana sudah rusak.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Salim mengatakan bahwa ia mungkin periode ini putra Aceh yang masuk ke Komisi 4 DPR-RI dan hal ini baru pertama. Salim juga menceritakan bahwa di Aceh ada Taman Nasional Gunung Leuser dan harapannya adalah supaya perhatian terhadap taman nasional untuk ditingkatkan. Salim juga berharap kedepannya terhadap kawasan zona inti, masyarakat sudah sepakat bahwa hutan diselamatkan, tetapi masyarakat jangan disengsarakan.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Salim berterima kasih atas bantuan kapal dari KKP kepada masyarakat di Aceh, tapi Salim berpendapat jika kapalnya berbahan fiber lebih baik tidak perlu diberikan.
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG
Salim mengatakan bahwa Perum BULOG perlu menjalin kerjasama dengan Komisi 4 DPR RI dan untuk melakukan semuanya. Salim mengapresiasi keberanian Dirut Perum BULOG untuk menolak impor beras.
Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Salim mengatakan setahun yang lalu pernah dijanjikan pembangunan Taman Nasional, tetapi belum ada perhatian. Ia meminta kebijakan Menteri terkait dengan masalah batas hutan antara Aceh dan Sumatera Utara karena kepentingan perusahaan rakyat dikorbankan dan program pemberdayaan wisata alam belum optimal. Menurutnya, untuk meningkatkan hal tersebut setahun lalu dirjen memberikan janji membangun wisata murah. Ia meminta Menteri mengalokasikan dana DAK ke Aceh Utara dan menurutnya sebaiknya program bansos KBR untuk 2019 bisa dilakukan pada bulan Februari, paling lambat Maret. Ia juga menyampaikan mengenai masalah tapal batas dan mengingatkan jangan sampai kepentingan perusahaan merugikan rakyat. Ia mengatakan bahwa 80% wilayah Aceh Tenggara adalah tambang yang perlu mendapat perhatian Menteri untuk mengalokasikan DAK khususnya wilayah Aceh Tenggara.
Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Salim menanyakan kesungguhan dan dampak dari anggaran 812 Miliar rupiah yang dikatakan untuk program penurunan emisi karbon. Salim juga menuntut adanya konservasi dan penelitian sehingga kualitas perhutanan dan pertanian tetap terjaga serta mengurangi emisi karbon.
Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Salim mengatakan bahwa mengenai gemar ikan sebagai satu stimulun, bahwa pada saat Rapat Dengar Pendaoat di bulan April Salim berharap agar BUMN yang ditugaskan di Ambon untuk bisa menjalankan dan membuat suatu program agar potensi ikan di sana bisa dikelola dengan baik, namun Salim melihat bahwa BUMN belum melakukan apa-apa. Ini akan berdampak kerugian, bahwa Komisi 4 DPR RI siap membantu agar potensi ikan bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku. Karena yang terpenting adalah bahwa BUMN disana bisa diperhatikan dan untuk diberikan modal.
Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah
Salim meminta pemerintah tidak melanggar UU MD3 karena UU bersifat wajib untuk dilaksanakan.
RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V
M. Salim bertanya terkait bagaimana kelanjutan pembangunan PLTN di Aceh, Ia yang merupakan perwakilan dari dapil Aceh tidak menginginkan pembangunan itu karena bisa merusak lingkungan dengan itu ia menolak pembangunan PLTN di Aceh.
Penyelesaian Tata Ruang dan Pembahasan Kawasan Hutan - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK
Salim sepakat dengan Pak Hasanuddin, terkait pelecehan ini kita harus bagaimana agar gubernur bisa hadir, dan ia sedikit menyimpang dari pembahasan tapi walau kecil khusus untuk dirjen Gakkum, beberapa pertemuan lalu di Rapat Kerja kalau tidak salah ia tanyakan khusus daerah kelahirannya, sampai sekarang belum ada jawaban dari pak dirjen. Salim menanyakan apakah PLTN di Aceh Tenggara melakukan indikasinya, perambahan hutan, penyerobotan hutan di masyarakat Aceh Tenggara zona inti dari Taman Nasional. Jadi bagamana hasilnya Pak Dirjen, jika memang mereka tidak salah dan tidak terbukti katakan saja agar saat reses kita kembali ke dapil dan tidak ada dusta diantara kita, katakan lah yang sejujurnya, yang ia inginkan apa salahnya jika memang ada kunjungan dan peninjauan bawalah kita kesana untuk masalah tiket biarlah masing-masing kita tanggung, jadi ia menyarankan katakanlah yang sejujurnya disana.
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
Salim menegaskan bahwasanya Fraksi Golkar menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang P2APBN TA 2018 untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang. F-Golkar meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi Kementerian dan Lembaga mendapatkan disclaimer mengenai laporan anggaran. Salim mengingatkan dalam mengelola keuangan negara, ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu: prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan implikasinya terhadap rakyat. APBN harus disusun berdasarkan standar akutansi pemerintah sesuai dengan amanat PP No.71 th 2010. Adapun keterbukaan pengelolaan saja tidak cukup, APBN harus mampu memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat. F-Golkar mengapresiasi perolehan opini WTP dari BPK atas LKPP 2018. F-Golkar juga mengapresiasi pengurangan angaka kemiskinan yg terjadi, dan kami berharap Pemerintah dapat terus menuntaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Terakhir, Salim mengatakan secara umum, F-Golkar menyetujui agar RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN ini bisa dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
Salim mewakili Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi kementerian dan lembaga mendapatkan disclaimer mengenai laporan anggaran. Dalam mengelola keuangan negara, terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, yaitu: prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan implikasinya terhadap rakyat. APBN harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun keterbukaan pengelolaan saja tidak cukup, APBN harus mampu memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi perolehan opini WTP dari BPK atas LKPP 2018. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi pengurangan angka kemiskinan yang terjadi, dan kami berharap Pemerintah dapat terus menuntaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Secara umum, Fraksi Partai Golkar menyetujui agar RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 (P2 APBN TA 2018) ini bisa dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah
Salim menyampaikan harapannya untuk masalah reboisasi di Taman Nasional agar dapat terus terjaga. Ia juga mengatakan mobil kendaraan dinas di Polresta Aceh Tenggara paling tidak stabil dan tidak layak.
Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Salim menanyakan tindakan dari Kementerian Pertanian RI dalam rangka pemberian bibit yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2019 – Rapat Kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Salim menanyakan cara Pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Kementerian LHK RI bila dari konsep perencanaan.
Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Salim Fakhry mengatakan bahwa jika ada bantuan berbagai kapal untuk nelayan jangan pakai kapal fiber, jikapun kapal fiber maka disesuaikan per wilayahnya. Di daerah pemilihan Aceh sendiri, kapal fiber tidak cocok karena ombaknya besar, bagaimana jika kapal kearifan lokal saja yang kita pakai.
Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Salim menanyakan terkait penenggelaman kapal, Ia mengapresiasi terkait penenggelaman kapal sebagai shock terapy tetapi jangan hanya untuk itu karena terkait kapal sitaan itu bisa dipakai untuk kepentingan nelayan. Salim menyarankan jangan hanya untuk rumah sakit terapung saja.
Rencana Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI
Salim mengatakan tahun lalu jajaran Kementan sangat hebat namun pembohong, kadang-kadang aspirasi yang diterima tidak sesuai dengan aktualisasinya, Ini mengecewakan ketika Kementan berhasil maka Komisi 4 dijadikan back-up.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Temuan Hasil Kunjungan Reses, dan lain-lain – Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Salim berharap kepada Bu Menteri agar di dapil Salim ada program untuk menanam pohon-pohon yang keras ataupun yang lainnya karena disitu ada kawasan wisata nasional.
Latar Belakang
M. Salim Fakhry terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 63.267 suara melalui Partai Golkar. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Salim bertugas di Komisi 4 yang meliputi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan.
Pendidikan
S1, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan (1992)
S2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta (2003)
Perjalanan Politik
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR
27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Salim meminta Kementerian PU-PR untuk mengalokasikan dan tanggap darurat atas bencana banjir bandang di Aceh. Salim menyatakan bahwa rumah-rumah habis dimakan banjir dan jembatan-jembatan dan jalan yang ada di Aceh banyak yang harus diperbaiki. [sumber]
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016
10 Juni 2015 - Salim minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai sinkronisasi antara Kepala Balai dan Kepala Daerah untuk pembangunan jalan di Acceh. Menurut Salim sinkronisasi antara mereka masih bermasalah. Salim menilai sinkronisasi ini sangat dibutuhkan. Dibutuhkan Kepala Balai khusus untuk jalan dan jembatan di Aceh. [sumber]
Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016
9 Juni 2015 - Salim mendengar kabar bahwa pendamping desa harus dari Nahdlatul Ulama (NU) atau dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salim harap kabar ini tidak benar.
Salim minta perhatian khusus dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) mengenai kabupaten yang tertinggal di Aceh Singkil yang banyak terdapat warga transmigran dari Jawa. Menurut Salim kabupaten tersebut butuh jalan pedesaan. [sumber]
Tol Laut
20 Mei 2015 - Salim menyoroti bahwa jalur kereta api di Aceh dalam 11 tahun terakhir baru selesai dibangun 11 Km saja. Salim minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) apakah pembangunan rel kereta ini akan dilanjutkan atau tidak. [sumber]
Kinerja PSSI
Pada 15 Januari 2015 - Salim Fakhry menanyakan apakah Tim 9 yang dibentuk Menpora merugikan PSSI atau tidak. Salim juga menanyakan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai 1-2 pelatih per kecamatan. [sumber]