Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sumatera Utara I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
03/05/1978
Alamat Rumah
Jl. Lebak Bulus II No. 21A, RT.007/RW.004, Cilandak Barat. Cilandak. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Utara I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Meutya Viada Hafid lahir di Bandung, 3 Mei 1978. Meutya sebetulnya gagal ke DPR karena hanya berada di urutan ketiga di partainya dalam perolehan suara di daerah pemilihan Sumatera Utara I. Meski demikian,karena populer, dirinya menjadi kader yang diorbitkan Golkar untuk menjadi calon Wakil Walikota Binjai (bersama calon walikota Dhani Setiawan Isma). Namun akhirnya Meutya Hafid kembali gagal (pilwalkot 2010-2015, berlangsung Maret 2010).

Meninggalnya Burhanudin Napitupulu membuat Meutya menggantikan posisi almarhum melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Pada Agustus 2010, Meutya dilantik sebagai anggota DPR dan untuk awalnya ditugaskan di komisi XI (Keuangan, moneter, fiskal). Sementara untuk Badan Kelengkapan, Meutya sejak 2009 hingga saat ini selalu berada di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Pada akhir 2011, dirinya dipindah oleh Fraksi Golkar ke komisi I. Pada pileg 2014, dirinya terpilih kembali menjadi anggota DPR dari dapil yang sama, dengan perolehan 45.232 suara.

Pendidikan

S1, Engineering, University of New South Wales, Australia

Perjalanan Politik

Meutya saat berada di Komisi XI mengkritisi proses IPO (Initial Public Offering) PT Krakatu Steel karena dianggap membingungkan dan ada berbagai hal yang ditutupi. Serta mengkritisi mengapa terjadi semacam insider trading (atas beberapa awak media yang dicurigai mendapat info rahasia dari Krakatau Steel sebelum IPO dilakukan) yang melibatkan dua media terbesar di Indonesia, dimana Meutya mengkritisi hal tersebut karena dirinya juga punya latar belakang jurnalis.

Meutya juga termasuk anggota DPR yang sejak awal mempertanyakan kurang profesionalnya jajaran direksi Merpati (PT Merpati Nusantara Airlines) yang terbelit berbagai hutang dan problem pengadaan pesawat. Termasuk saat jajaran direksi Merpati rapat dengan komisi XI (2010). Hingga kini, tidak jelas nasib Merpati pasca tutup operasional.

Saat masih berada di komisi XI, sebagai amanah diirnya berada di BKSAP, dirinya menjadi salah satu anggota delegasi parlemen Indonesia ke sidang Inter-Parliamentary Union di Bern (12-21 Oktober 2011).

Saat Meutya berada di komisi I, Meutya jauh lebih aktif menyikapi berbagai gugus kerja Komisi I. Dirinya aktif mengawal RUU Veteran sehingga RUU ini telah menjadi UU (12 Oktober 2002), termasuk RUU yang cepat dibahas dan menjadi UU. Meutya juga aktif mempersoalkan penyadapan Australia terhadap Indonesia. Meutya juga aktif menghadiri rapat Komisi I dengan Komisi Penyiaran Indonesia, utamanya saat proses pemilihan komisioner KPI 2013-2016. Sempat menjadi perwakilan DPR untuk kunjungan kerja ke Teheran (Iran), Meutya mempertanyakan kesiapan pemerintah (dalam hal ini Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa) untuk lebih aktif merespon segala rencana kerjasama bilateral kedua negara utamanya yang diinisasi Iran yang belum kunjung direspon pemerintah Indonesia. Saat pertemuan tahunan Parlemen ASEAN (April 2012), Meutya mengkritisi delegasi parlemen Malaysia yang tidak kunjung meratifikasi berbagai konvensi internasional yang memberikan kewajiban negara ratifikatornya untuk lebih peduli terhadap nasib buruh migran, dan mendesak parlemen Malaysia untuk lebih aktif menekan pemerintah Malaysia untuk memperlakukan TKI yang bekerja di Malaysia dengan lebih manusiawi.

Dalam 5 tahun berada di DPR, Meutya tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Golkar karena Meutya selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Meutya dilantik pada Oktober 2014 dan resmi menjadi anggota legislatif 2014-2019. Ia ditempatkan di Komisi I dan juga mencadi Wakil Pimpinan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen). Namun, karena kisruh Golkar kubu Agung Laksono-Ical, ia dipindahkan ke Komisi VI dan dicopot dari posisi sebagai Wakil Pimpinan BKSAP.

Pada Januari 2016, Meutya Hafid kembali ke posisinya sebagai anggota Komisi I dan menggantikan Tantowi Yahya sebagai Wakil Ketua Komisi tersebut. Rotasi pimpinan komisi yang terjadi paska pergantian ketua DPR-RI juga mempengaruhi posisi Wakil Ketua Komisi I yang akhirnya menggantikan Meutya dengan Satya Widya Yudha.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Meutya menjelaskan bahwa tidak ada MoU karena pihak ketiga tidak menandatangani, sehingga tidak ada perlindungan kepada pengguna Facebook. Meutya mengaku dirinya tidak mengetahui negara yang memperbolehkan persetujuan elektronik di bawa ke ranah hukum sebab di sini juga tidak ada klausul jika terjadi pelanggaran. Meutya menganggap ini tidak ada klausanya dan dapat disimpulkan hari ini bahwa Facebook tidak dapat melindungi data penggunanya dengan baik. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware, BSSN, dan Hoax

28 Agustus 2017 - Meutya menanyakan kepada Menkominfo  kapan BSSN dapat mulai bekerja. Kemudian Meutya meminta berita update terakhir mengenai Saracen. Ia juga menjelaskan bahwa negara mendapatkan pajak dari platform social media. Terkait Saracen, Meutya berpandangan sangatlah perlu untuk melakukan percepatan kinerja BSSN. Selain itu Ia mengusulkan agar Komisi 1 mengundang operator agar menjabarkan bagaimana operator-operator tersebut melaksanakan kinerjanya. [sumber]

31 Mei 2017 - Menurut Meutya kalau untuk menjaga keutuhan NKRI maka Komisi 1 akan mendukung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).   [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Sensor Film (LSF)

30 Mei 2017 - Meutya menyoroti tentang seperti adanya pembiaran bagi anak-anak untuk bisa menonton film dewasa di beberapa operator film serta meminta LSF untuk membuat aturan yang lebih ketat untuk anak dibawah umur.   [sumber]

Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker 2017 LSF

16 Januari 2017 - Meutya mengatakan bahwa pengkategorisasian umur di lapangan tidak terlaksana dengan baik, bioskop dirasa lebih berhasil melakukan sosialisasi tidak membawa makanan ke dalam gedung bioskop daripada sosialisasi anak dibawah umur yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam film sesuai standar umurnya. Meutya ingin mengetahui uang sensor disalurkan ke mana oleh pihak LSF. Meutya meminta kepada LSF untuk mengirimkan hasil kesepakatan dengan KPI. Meutya juga meminta laporan berapa film yang disensor, yang lulus, dan berapa film yang ditolak untuk film nasional. [sumber]

Biaya Interkoneksi

24 Agustus 2016 - Menurut Meutya, masyarakat harus mengetahui seluruh informasi mengenai biaya interkoneksi. [sumber]

Potret Media di Indonesia

14 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Dewan Pers,  Meutya menanggapi bahwa pendataan harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Meutya mengatakan seharusnya Dewan Pers tegas terhadap masalah yang ditimbulkan oleh media abal-abal. [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Meutya mengungkapkan bahwa Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) harus menjadi kebanggaan karena Indonesia menjadi tuan rumah ABU 2016. Meutya merasa belum jelas tentang tema ABU yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-26 Oktober 2016.  [sumber]

Komisi Penyiaran Indonesia untuk Mengawasi Iklan Partai-Partai Politik

7 Maret 2016 - (ANTARA News) - Komisi I DPR meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi penayangan iklan partai- partai politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Komisi I DPR mendesak anggota Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) untuk mematuhi peraturan tentang tayangan partai politik sesuai undang-undang," kata Wakil Komisi I DPR Meutya Hafid saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan Jakarta, Senin.

Komisi I melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia, LPP TVRI serta Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI).

"Komisi I juga meminta KPI untuk melakukan pengawasan terkait hal itu," kata Muetya.

Sebelumnya dalam RDP, anggota Komisi I Elnino mempertanyakan banyaknya iklan parpol yang tidak berimbang di televisi.

"Stasiun TV tidak boleh ada iklan parpol sampai ada aturan dari KPU. Atau sampai ada UU penyiaran yang baru," usul Elnino.

Menurut Elnino, harusnya media televisi harus bisa bersikap adil, namun pada kenyataannya tidak terjadi.

Perdebatan soal larangan TV menayangkan iklan parpol panjang.

Dalam kesimpulan lainnya Komisi I menegaskan bahwa stasiun TV harus memuat setidaknya 10 persen konten lokal.

Dalam RDP tersebut anggota komisi I menyoroti soal tayangan infotainment yang marak saat ini. Persoalan pribadi (kawin cerai) bisa dihilangkan dalam tayangan infotaiment.

Menurut Ketua KPI Judhariksawan, sejauh ini dari waktu ke waktu tayangan TV sudah makin baik. Teguran KPI tambahnya terbukti efektif diikuti oleh stasiun TV penyiaran.

"Soal infotaimen, kita ancam jika masih tayangkan persoalan konflik-konflik keluarga atau orang dewasa maka harus tayang di atas jam 22.00 WIB. Dan ternyata efektif, jadi berubah," kata Judhariksawan.  [sumber]

Industri Perfilman Nasional

Pada 14 April 2015 - Meutya berharap dengan banyaknya asosiasi, perfilman Indonesia bisa lebih teorganisir, mempersatukan berbagai insan perfilman dan memajukan peran ekonomi dari perfilman Indonesia itu sendiri. Tidak hanya mengurusi permasalahan bagaimana memperbanyak produksi film, tapi juga mengurusi perbaikan pendistribusian film, terutama perbanyak layar bioskop.  Meutya mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo mencanangkan inisiatif 10,000 layar bioskop baru. Meutya berharap semua insan perfilman membantu inisiatif Presiden Joko Widodo tersebut.  [sumber]

Bambang Widjojanto Sebagai Tersangka oleh Bareskrim

Anggota DPR RI komisi I dari fraksi Golkar, Meutya Hafid, secara aktif terus me-retweet kicauan tentang #SaveKPK, terutama dari pers yang juga menyuarakan dukungannya terhadap KPK seperti Tempo dan KOMPAS. Secara pribadi Meutya Hafid menyatakan tidak ingin mempermasalahkan partai-partai yang diduga terkait dalam kasus penangkapan komisioner KPK, namun Meutya menyatakan dirinya akan lebih memilih untuk terus menagih kepada Presiden Joko Widodo, karena menurutnya presiden merupakan kunci utama agar kasus ini dapat selesai... (baca selengkapnya di sini)

Liputan Media Seputar AirAsia QZ-8501

Saat ditemukannya jenazah kecelakaan pesawat AirAsia QZ-8501, beberapa media merilis foto dan gambar yang dianggap tidak menghormati pengalaman traumatik keluarga dan kerabat korban. 

Berikut ini tanggapan Meutya Hafid di twitternya: 

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
03/05/1978
Alamat Rumah
Jl. Lebak Bulus II No. 21A, RT.007/RW.004, Cilandak Barat. Cilandak. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Utara I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika