Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Rambe Kamarul Zaman

Golkar - Sumatera Utara II

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Rambe Kamarul Zaman terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sumatera Utara 2 setelah memperoleh 59,978 suara. Rambe adalah politisi senior di Golkar dan sejak 1998 Rambe adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (1998-2004).  Dikenal sebagai seorang organisator yang handal karena pengalaman dia berbagai organisasi sayap Partai Golkar, Rambe dipercaya menjadi Ketua DPP Bidang Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan periode 2009-2015.

    Di 2014, Rambe dipilih menjadi Ketua Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi, kepemiliuan dan reforma agraria. Sejak 30 November 2016, posisi Rambe sebagai Ketua Komisi II DPR-RI digantikan oleh Zainudin Amali.

    Pendidikan

    S1, Manajemen Industri, STMI, Jakarta (1983)
    S2, Manajemen, STIE Kusuma Negara, Jakarta (2012) 

    Perjalanan Politik

    DPP PARTAI GOLKAR, KETUA, JAKARTA
    2009-2015, DPP PARTAI GOLKAR BID. KERJASAMA DENGAN ORMAS KETUA, JAKARTA
    PENDIRI YAYASAN, UNIV KOSGORO, JAKARTA
    2001-2001, PENDIRI AMPG, JAKARTA
    Ketua Tim Kerja II Sosialisasi Putusan MPR tahun 2005-2009.
    Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) 2002-2004
    Ketua HMI cabang Jakarta (1978-1979)
    Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Kosgoro (1981-1984) Sekjen DPP AMPI (1989-1994)

    (sumber)

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

    24 Mei 2017 - Rambe mengatakan bahwa pembahasan ini bukan terkait ditolak/diterimanya calon tunggal, konsep dari Pemerintah, KPU dapat mengembalikan kepada partai politik (parpol), misalnya diberikan penundaan selama 1-3 minggu. Rambe juga mengatakan memang harus ada alat pengatur jika hanya ada 1 (satu) calon dan harus ada alat ukur yang jelas jika ada calon tunggal nantinya, karena jika memang hanya ada 1 (satu) calon nantinya, maka pemilu harus tetap diselenggarakan, jika tidak maka hal tersebut menentang undang-undang. Menurut Rambe, Fraksi Golkar terdapat pasal pamungkas dalam RUU Pemilu, yaitu Pasal 203 yang mengatur mengenai calon tunggal. Rambe menekankan bahwa hak dan kewajiban parpol harus dibatasi, yang di mana Pasal 203 Ayat (6) merupakan sebuah jalan keluar dan Ayat 5 undang-undang tersebut jangan dihapuskan, namun Ayat 6 nya ditambahkan.

    Terkait dengan pendanaan saksi yang dibiayai oleh Pemerintah, Rambe mengaitkan dengan harapan untuk pemerintah dapat memberikan anggaran dana yang ideal untuk dana bantuan politik (banpol), karena beberapa partai kesulitan dalam membiayai pendanaan saksi.   [sumber]

    RUU Pilkada

    12 Juni 2016 - (OkeZone.com) - Pasca-disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada, polemik mengenai mekanisme baru verifikasi faktual bagi calon independen muncul. Dalam Pasal 48 UU Pilkada diatur bahwa, jika pendukung tak bisa ditemui dalam verifikasi faktual di rumahnya, maka ia diwajibkan melapor pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu maksimal tiga hari, jika tidak, maka dukungan dibatalkan.

    Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengatakan bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk menjegal calon independen. Melainkan untuk memastikan dukungan kepada calon independen tidak fiktif dan bisa dipertanggungjawabkan.

    “Tiga hari itu udah lama, itu untuk memastikan benar enggak itu kamu mendukung si anu,” kata Rambe kepada Okezone, Minggu (12/6/2016).

    Rambe pun menyerahkan mekanisme verifikasi faktual ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengakomodasi kepentingan calon independen.

    “Tinggal pengaturannya, PPS bisa mengatur misal malam hari atau sebelum berangkat ke kantor (untuk melaporkan dukungan),” lanjut dia.

    “Enggak ada sulitnya. Makanya jangan hanya dikumpulkan KTP, harus diverifikasi juga,” tukas Rambe.

    Sementara itu, diberitakan sebelumnya, sejumlah pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 48 UU Pilkada ini. Hal yang sama juga akan dilakukan KPU, menggugat Pasal 9A yang mewajibkan adanya konsultasi dengan Pemerintah dan DPR dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Pilkada.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

    29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rambe mengatakan kalau 560 metodenya tidak jelas, tidak ada rumusnya juga. Rambe mengatakan bahwa menetapkan dulu adalah pemerintah dan Kemendagri. Rambe berpendapat  jangan mencari rumus-rumus, tidak ada rumusnya. Rambe meminta yang ada sekarang jangan diganggu dan jangan dikurangi. Rambe meminta Pemerintah jangan terlalu pelit mengenai ide penambahan. Untuk hal-hal yang patut menambah maka dipatutkan sedangkan dana untuk kampanye partai politik yang dikeluarkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) adalah tidak patut. Rambe mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara dan Lampung perlu ditambah, maka Rambe menyatakan dirinya sepakat menambah 19. Rambe juga berpendapat bahwa calon akan ditambah sesuai kebutuhan yang sudah lama menunggu keputusan dan Rambe sepakat menambah 19 anggota. [sumber]

    RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

    19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Rambe menyebutkan bahwa DIM yang disampaikan ke pemerintah adalah sikap partai menyangkut RUU Pemilu. Untuk itu, Golkar setuju dengan judul ‘UU tentang Penyelenggaraan Pemilu’. Rambe menyatakan, bagi Golkar, kodifikasi regulasi pemilu sangat dibutuhkan untuk kesinambungan aturan karena pada 2019 sangat dibutuhkan aturan Pemilu, sistem manajemen, dan penegakkan hukum yang setara. Golkar menurut Rambe sejak awal telah konsisten dan menyarankan agar jangan sampai ada fraksi yang tidak hadir dalam pembahasan RUU Pemilu karena dalam penyusunannya tidak ada pilihan yang mudah dan harus ada pencapaian tujuan lain yang harus dikorbankan. Ia juga menyampaikan bahwa upaya rekonstruksi ditujukan untuk menata bukan membongkar dan Golkar bersandar pada kebutuhan-kebutuhan objektif masalah yang dihadapi politik kekinian. UU harus menjangkau ke depan tidak hanya 5 tahun saja untuk meningkatkan integritas pemilu yang dalam hal ini terkait dengan KPU dan Bawaslu yang tidak bisa seperti Kuasa Penuh Nasional (Kupenas). Pemilu menentukan 2 hal; efektifnya pemerintahan dan penyelanggaraannya serta representativeness masyarakat serta peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pemilu juga harus aman dan mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta kepastian hukum. Pemilu bukan hanya seremoni 5 tahunan, jangan sekedar menjadi syarat tapi harus paham kedaulatan rakyat. Selain itu, Rambe juga menyebutkan bahwa Golkar melihat ada 26 isu penting dan 75 DIM yang harus diperhatikan mulai dari azas pelaksanaan, penyelenggara pemilu, metode perhitungan kursi, penetapan calon pemilih hingga peran pemerintah daerah. Kemudian Rambe juga mengemukakan bahwa Golkar menyarankan perbincangan mengenai besaran jumlah anggota DPR dimana Golkar mengajukan District Magnitude yang berbeda dari pemerintah yakni3-6 kursi per dapil. Rambe menyarankan agar hal ini jangan diserahkan kepada KPU karena nanti KPU akan menjadi Kupenas. Golkar juga menyarankan sistem proporsional tertutup tidak perlu terbuka terbatas karena sistem ini memperkuat partai politik dan kualitas calon legislatif. Rambe juga menyatakan bahwa Golkar bersikukuh perhitungan konversi suara pada jumlah kursi yang sebenarnya. Untuk presidential threshold, Golkar sepakat dengan pemerintah 20-25 persen akumulasi suara. Untuk parliamentary threshold, Golkar menyarankan melalui Rambe 10 persen dan pemerintah tetap 3,5 persen. Sedangkan mengenai kampanye, Golkar menyarankan kampanye bertahap dan berbeda karena serentak, ujar Rambe mewakili fraksinya.[sumber]

    RUU PILKADA

    8 April 2016 - Rambe menuturkan bahwa menjadi pimpinan daerah harus dapat memajukan daerah menjadi daerah otonom. Rambe berharap calon kepala daerah tidak hanya sekadar menyampaikan visi dan misi secara teoritik, tetapi juga praktik. Rambe juga menambahkan bahwa Komisi 2 akan membuat detailing undang-undang yang ada di Peraturan KPU (PKPU). Terakhir, Rambe menyampaikan bahwa pada Kamis, 14 April 2016, Komisi 2 akan berdialog dengan MK.  [sumber]

    Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

    26 Februari 2016 - Rambe menyampaikan kepada Pemerintah, apabila membutuhkan anggaran dalam melakukan pemekaran, segera diberitahukan kepada Komisi 2 agar dimasukkan ke dalam APBN. Rambe berharap, kedua RPP itu tidak melanggar Undang-undang.  [sumber]

    Tanggapan

    Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada 

    21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Rambe mengatakan, RDP ini sifatnya mengikat dan tidak harus ada yang disalahkan mengenai data. Rambe berpendapat, masalah dalam internal harus diselesaikan baru berbicara di depan media. Rambe menanyakan tentang hak suara yang dimiliki masyarakat bila tidak memiliki KTP-elektronik dan meminta adanya aturan agar masyarakat yang tidak memiliki KTP-elektronik mendapatkan hak suaranya. Rambe mengatakan masalah ini semakin menyusut dan menurutnya rapat ini tidak perlu dilakukan namun fokus pada memperjuangkan hak konstitusi masyarakat. Rambe menuturkan, untuk tidak bermain-main dengan Pemilu sebab rakyat akan ikutan bermain-main. Rambe berpendapat, hak masyarakat harus diperjuangkan termasuk juga pengguna BPJS dan KIS. [sumber

    Verifikasi Partai Politik dalam Keputusan MK No 53/PUU-XV/2017

    16 Januari 2018 - Pada rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP,  Rambe menyatakan bahwa tidak ada perubahan sedikitpun mengenai verifikasi di Undang-Undang yang lama. Kemudian Ia menjelaskan Adapun yang dimaksud pada ayat (2) yakni tidak adanya verifikasi ulang, sehingga peserta partai politik yang telah lulus verifikasi tidak perlu diverifikasi lagi. Rambe mengutarakan, bagi Fraksi Golkar, yang menjadi persoalan justru ada pada ayat berikutnya, pasal mana dalam PKPU yang harus diubah. Rambe mewakili fraksinya juga menyatakan bahwa  syarat-syarat yang ada dalam PKPU ini jangan sampai menabrak Undang-Undang  yang sudah disahkan. Beliau berpandangan bahwa intinya  PKPU harus menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada dan tidak perlu sampai dilakukan konsultasi ke MK agar peraturan PKPU ini bisa segera dilanjutkan. Peraturan dan tahapan-tahapan yang sudah ada tidak perlu diubah-ubah lagi melainkan harus segera dijalankan, tambahnya. [sumber]

    PKPU dan Perbawaslu - Kampanye dan Alat Peraga

    9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rambe berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk tidak perlu mempersulit anggota dewan. Rambe pun menghimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk menegaskan mengenai pengecualian mobil branding. Rambe berpendapat bahwa pengawasan oleh Panitia Pengawas tidak perlu sampai memeriksa apakah ada mayat palsu atau asli di dalam mobil karena menurut Rambe, yang perlu diawasi adalah ada atau tidaknya pemberian hadiah berupa uang pada hari tenang kampanye. Rambe menjelaskan bahwa batas pemberian uang hanya sejumlah Rp60 ribu untuk seragam, kerudung, dan sebagainya. Rambe menanyakan pengertian kampanye serentak dan Rambe berpendapat bahwa kampanye serentak itu jangan sampai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). [sumber]

    PKPU dan Perbawaslu - Verifiksi Parpol, PKPU Nomor 7 dan Nomor 11/2017

    9 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Rambe mengingatkan bahwa rekan-rekan media juga sudah menunggu keputusan apa yang disepakati. Ia kemudian menanyakan kepada mitra kapan KPU akan mengumpulkan liaison officer (LO) parpol. Rambe dan fraksinya berharap perubahan PKPU Nomor 7 dan 11 Tahun 2017 adalah atas dasar kesepakatan bersama untuk melaksanakan putusan MK, serta berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Rambe juga menanyakan bagaimana usaha KPU dalam mengupayakan agar PKPU ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Fraksi Golkar menyetejui PKPU yang ada asalkan beberapa syarat yang diungkapkan bisa terpenuhi. Terkait sikap Rufinus yang menyatakan walkout dari persidangan, Rambe menyatakan bahwa di Komisi 2 tidak ada perpecahan apapun, Rufinus tidak membicarakan hal tersebut sebelumnya, kalau ada pembicaraan sebelumnya maka Fraksi Golkar  akan mengikuti langkah Rufinus juga. [sumber]

    PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

    23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Rambe memaparkan rapat kita adalah RDP yaitu mendengar pendapat, kalau hanya bincang-bincang saja ya tidak mengikat. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang (UU) itulah peraturan harus berada. Daripada membahas ini lebih baik kita pergi ke Dapil kita untuk mengecek secara langsun seperti kata Pak Rufinus tadi karena semakin mendesak pemilihan ini. Ia kembali menyatakan jika rapat seperti ini kita tidak tahu ujungnya sampai mana. Oleh karena itu menurutnya, rapat harus difokuskan, karena Bawaslu mulai mengerjakan yang tidak anggota dewan ketahui. Rambe menyatakan bahwa DPR menginginkan Bawaslu diperkuat maka dari itu proses recruitment harus disampaikan ke DPR sesuai UU. Rambe memperbincangkan landasannya tetapi tidak ada landasannya, sehingga Ia tidak tahu bagaimana akan dibahas. Rambe mengatakan harus perbincangkan dulu landasannya. Rambe menanyakan apakah harus kita atur soal uang sumbangan istri atau suami. Rambe mengatakan bahwa PKPU kemarin tidak ikut rapatnya. rambe menanyakan apa yang disetujui ketua. Rambe menanyakan bagaimana membuat aturan yang lebih terang. Sebagai contoh SK (surat keterangan) terakhir Kemenkumham Ia menanyakan apakah ukurannya. Rambe mengatakan bahwa terkait pencalonan bakal calon ditandatangani oleh ketua umum sehingga pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 harus ada kerja sama antara nomor 1 dan 2 sedangkan sekarang baru 6 bulan nomor 1 dan 2 (contoh Gubernur dan Wakil Gubernur) beda jalan. [sumber]

    PKPU dan Perbawaslu - Pilkada Serentak

    16 Maret 2016 - Rambe menegaskan kepada KPU bahwa jangan sampai ada persepsi calon perseorangan lebih mudah daripada mengajukan lewat jalur partai politik. Rambe mengingatkan KPU untuk tidak beropini tentang UU Pilkada, terutama mengenai syarat pencalonan perseorangan. Rambe juga meinta KPU untuk memverifikasi dukungan calon perseorangan.

    Rambe menanyakan kepada KPU kenapa memilih tanggal 15 Februari sebagai pelaksanaan Pilkada dan bukan 14 Februari. Rambe berharap Pilkada yang akan datang akan lebih baik.  [sumber]

    Pada 9 April 2015 - Rambe meminta penjelasan mekanisme dana hibah yang disampaikan oleh Kemendagri ke 269 daerah yang akan ikut Pilkada Serentak pada Pilkada 2015. Rambe menyampaikan agar kiranya ada payung hukum untuk dana Pilkada ini agar jelas. Komisi 2 akan memastikan sebelum reses kita selesai konsultasikan 7 draft PKPU yang tersisa, mulai 20 April 2015. Pelaksanaan konsinyering dihotel.  [sumber]

    Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Rambe menilai tahapan jadwal pilkada serentak belum tertata rapih oleh KPU.  Rambe ingin tahapan jadwal pilkada dibahas tuntas dahulu sebelum disetujui dan oleh karena itu akan membentuk Panitia Kerja (Panja) PKPU pada 1 April 2015. Rambe menggaris bawahi bahwa semua fraksi meminta KPU untuk merubah jadwal pendaftaran calon karena terlalu berdekatan dengan hari raya Idul Fitri. Rambe beranggapan bahwa Komisi 2, melalui proses yang panjang, sudah setuju atas batasan syarat pencalonan kepala daerah untuk keluarga petahana hanya untuk posisi yang sama di provinsi yang sama dan itu tertuang di UU Pilkada 2015.  Rambe menilai KPU memperluas batasan tersebut dan meminta KPU untuk draft PKPU kembali merujuk kepada yang sudah disetujui oleh Komisi 2 apabila tidak diskusi persetujuan PKPU bisa berlarut-larut.  [sumber]

    Kesiapan Pemilu Elektronik

    11 Januari 2017 - Rambe menyimpulkan paparan dari Rektor ITB bahwa kita jangan latah dengan perkembangan tapi kita harus gunakan persiapan teknologi, sehingga tidak ada lagi kejadian kita pusing menghadapi hoax. Menurut Rambe, saat ini judul RUU saja masih kita pertimbangkan, agar esensi pemilu dapat dipahami rakyat. Terkait soal e-KTP yang masih bergulir, Rambe mendorong agar menggunakan teknologi, namun perencanaan juga harus bertahap, mengingat terdapat lebih dari 12 ribu desa yang belum ada pasokan listrik. Rambe memberikan masukan untuk mendapatkan cara bagaimana agar narasumber nantinya menyampaikan hal-hal terkait esensi pemilu yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat. [sumber]

    Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

    23 November 2016 - Rambe menanyakan jika ada penduduk yang belum terekam e-KTP bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Rambe juga menginformasikan bahwa pada bulan Desember awal akan diadakan evaluasi pengamanan, pelaksanaan Pilkada, dan pengawasan dana hibah. Kerugian e-KTP tentang hutang US$ 90 juta  itu bukanlah urusan Komisi 2.  [sumber]

    RAPBN 2017

    3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, Rambe meminta MenATR/BPN untuk mengkaji Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Undang-Undang (UU) Pertanahan untuk kemajuan pangan. [sumber]

    Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

    3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Rambe meminta agar pemberian bantuan pada Parpol harus ada sistemnya dan pemerintah belum menyebutkan besaran yang tepat untuk bantuan parpol. Rambe menanyakan, apakah Rp108 itu dikalikan dengan 10 menjadi Rp1.080 per suara sah atau bagaimana, perlu pula dilihat komitmen dari Pemerintah. Terkait Desertada dan pemekaran daerah, Rambe meminta harus adanya evaluasi data dari sekitar 200 desa. Rambe berharap dengan dibukanya self blocking akan memperlancar pembuatan e-KTP. Rambe mengatakan anggaran untuk e-KTP sudah ada dan tidak perlu masuk dalam notulensi. Rambe menyampaikan Komisi 2 memiliki badan usaha terkait dengan pelatihan aparatur desa. Menurutnya, PP akan menyesuaikan Undang-Undang (UU), jadi jangan sampai terkekang oleh PP dan dana untuk kelurahan sampai saat ini belum jelas. Jika Pemerintah memiliki usulan dipersilahkan untuk dibicarakan agar dapat ditindaklanjuti. [sumber]

    RKA K/L TA 2017, Pemanfaatan Dana Desa, dan Usulan Penambahan Anggaran

    20 Juli 2016 - Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kantor Staf Presiden, Rambe mengatakan perlu memastikan mengenai penghematan walaupun tugasnya dilaksanakan oleh Presiden RI. Rambe menuturkan, masalah terbesar saat ini adalah dana desa yang diturunkan dalam jumlah besar dan kita harus memberikan dorongan untuk tugas negara. Rambe menanyakan pemanfaatan dana desa sekitar 246 Triliun. Menurut Rambe, penggunaan dana desa harus disesuaikan dan ditentukan. Rambe meminta kepada staf KSP untuk menyampaikan persoalan di dana desa yaitu narkoba sebab narkoba banyak diseludupkan di barang-barang tani. Rambe juga menuturkan bahwa harus ada pemanfaatan aspirasi partisipasi. [sumber]

    RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

    15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rambe menyampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) diharapkan dapat menetapkan program prioritas berdasarkan hal-hal yang sudah dikerjakan pada tahun 2016. [sumber]

    Status Uang Sumbangan Rp.1 Milyar untuk Setiap Calon Ketua Umum Partai Golongan Karya

    5 Mei 2016 - (Merdeka.com)Ketua Komite Pemilihan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman bersikeras membantah upaya gotong royong pengumpulan dana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bakal mempengaruhi hasil suara pemilihan calon Ketum Golkar.

    "Dikira dana gotong royong sumbangan akan mempengaruhi pemilih hak suara. Kalau akan mempengaruhi hak suara, itu memang gratifikasi," kata Rambe di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (5/5).

    "Misalnya berikan sesuatu kepada yang miliki hak suara kita berikan itu dia terpengaruh apalagi dia pejabat negara itu gratifikasi," timpalnya.

    Rambe pun menolak mentah-mentah hasil konsultasi Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar, Lawrence Siburian dengan KPK yang menyebut uang mahar sebesar Rp 1 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketua umum masuk dalam kategori politik uang.

    "Opini aja, Pak Lawrence juga tidak harus mengatakan itu secara pribadi. Ini kan keputusan rapat pleno DPP, menurut saya beliau menjelaskan salah," kata dia.

    Rambe menilai seharusnya uang Rp 1 miliar tidak pantas dipersoalkan. Sebabnya, Munaslub benar-benar ada, tidak fiktif.

    "Kalau kegiatannya tidak ada, pantas lah wajar lah dipertanyakan. Ini kegiatannya ada silakan dimonitor," pungkas Rambe.  [sumber

    Fenomena Calon Perseorangan Sebagai Pelemahan Partai Politik

    3 April 2016 - (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman mengatakan ambang batas pencalonan yang tinggi untuk calon kepala daerah perseorangan dapat melahirkan calon ideal.

    "Ambang batas yang tinggi ini bukan untuk mempersulit, tetapi agar calon-calon yang muncul ideal dan berkualitas. Kalau ambang batasnya rendah semua orang bisa masuk jadi calon walaupun tidak memiliki kapasitas," kata Rambe saat diskusi di Jakarta, Minggu.

    Saat ini UU 8/2015 mengatur untuk calon perseorangan yang dapat maju ke panggung Pilkada jika memiliki dukungan 6,5 sampai 10 persen dari total daftar pemilih tetap di daerahnya.

    Rambe mengatakan idealnya angka itu dinaikan menjadi 10 sampai 15 persen dari total daftar pemilih tetap.

    "Jadi disetarakan dengan Partai Politik, syarat dukungan partai politik sebesar 20 persen dari jumlah kursi di parlemen, saran kami untuk perseorangan 10 sampai 15 persen dari daftar pemilih tetap," kata Rambe.

    Sementra itu, Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafiz mengatakan harusnya ambang batas pencalonan perseorangan haruslah diturunkan, agar menjaring pemain-pemain baru pada Pilkada.

    "Daripada dinaikkan lebih baik diturunkan, untuk mendorong pasangan calon yang baru dan terjadinya regenarasi dalam dunia politik," kata dia.

    Dia mengatakan saat ini jumlah calon perseorangan semakin menurun misalnya saja di Tanggerang Selatan, pada Pilkada 2015 Tanggerang Selatan tidak memiliki calon perseorangan padahal pada pilkada sebelumnya ada.

    "Rata-rata daerah pada Pilkada 2015 hanya memilki dua atau tiga calon, hanya beberapa daerah yang calonnya sampai enam orang," kata dia.

    Menurut penelitian yang dibuat JPPR, jalur perseorangan digunakan partai sebagai "pintu keluar darurat" bagai partai politik bermasalah masuk ke perseorangan dan menang.

    Dari studinya pada Pilkada 2015 memiliki 84 pasang calon perseorangan, dan yang berhasil menang ada 12 pasangan calon.

    "Sebanyak dua orang adalah birokrat, dua pasangan dari PPP, dan delapan pasang lainnya dari Golkar. Jadi metode perseorangan ini juga menguntungkan partai," kata dia.  [sumber]

    10 Maret 2016 - (JawaPos) - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman menilai fenomena calon perseorangan yang saat ini digulirkan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah mengarah kepada semangat pelemahan partai politik.

    "Menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, isu calon perseorangan sudah mengarah kepada deparpolisasi," kata Rambe, dalam diskusi di Lobi Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (10/3).

    Menurut politikus Partai Golkar ini, majunya bakal calon independen dalam pilkada DKI Jakarta tidak harus diikuti oleh pernyataan pelemahan partai politik. "Sikap deparpolisasi bertentangan dengan undang-undang, lho," tegasnya.

    Fenomena calon independen dalam keseluruhan pilkada menurut Rambe, mestinya disikapi secara baik sebagai proses pendidikan politik dan internal partai politik harus pula mengevaluasi diri. 

    "Kalau internal partai politik membaik, DPR dengan sendirinya juga akan lebih baik," tegasnya.

    Dalam kenyataanya lanjut Rambe, di luar partai politik dan DPR dikembangkan isu deparpolisasi bahkan direcoki. 

    "Makanya saya berharap partai politik jangan direcoki. Dorong dia berkembang serta hentikan membangun opini parpol tidak benar karena itu bertentangan UU," ujarnya.

    Terakhir dia katakan, kalau diusut figur calon perseorangan di pilkada tetap saja dasarnya dari partai politik. Ketika calon perseorangan ini menang, partai politik juga tidak ribut. 

    "Banyak kader Golkar yang maju di Pilkada lewat jalur perseorangan dan menang. Yang penting jangan tabrak mekanisme partai politik," pungkasnya.  [sumber]

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

    22 Februari 2016 - Rambe mengajak KemenPAN-RB, Komisi 2, dan pihak terkait segera membuat payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan honorer K2, yaitu dengan revisi UU ASN.  [sumber]

    8 April 2015 - Rambe ingin garis bawahi adanya prioritas usia dan wajib seleksi. Yang tidak penuhi syarat administrasi diberhentikan jadi tenaga honorer.  [sumber]

    Fit & Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia

    26 Januari 2016 - Rambe mengutarakan bahwa jika profesor tidak terpilih jadi ketua, hanya jadi anggota biasa ya konsekuensi profesor mundur dari PUSRI dan dari dekan. Kamis sore sampai malam Komisi 2 akan melakukan pemilihan 9 orang dan memilih 9 itu jadi ketua dan wakil. Komisi 9 komitmen bicarakan hal ini karena Ombudsman adalah lembaga negara yang ditentukan oleh UU. Tidak ada bedanya KPU duduk di depan, Ombudsman juga sejajar.  [sumber]

    Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

    23 November 2015 - Rambe meminta Sekretaris Jenderl Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) untuk terlebih dahulu menyelesaikan urusan keuangannya karena sudah berjalan satu tahun. Rambe meminta klarifikasi tentang kabar mutasi yang dilakukan oleh Pejabat. Rambe khawatir Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak ada yang berjalan karena sudah 6 bulan tidak ada tunjangan KASN. Rambe masih menemukan ada honorer sukarela yang tidak pernah diberikan apapun. Setelah terbit payung hukum penyelesaian Honorer K2, baru dianggarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut Rambe, jika kita memiliki dana, dalam waktu dua hari kita bisa mengangkat semua K2.

    Rambe menyampaikan bahwa pada 5-10 Desember 2015, Komisi 2 akan turun ke dapil untuk memantau Pilkada Serentak. Rambe bersama Komisi 2 menemukan adanya mobilisasi perpindahan penduduk dalam Pilkada Serentak. Jika ada E-KTP, maka proses pilkada akan lebih tertib sehingga tidak ada pemilih tambahan atau tambahan khusus.  [sumber]

    Penjelasan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pencalonan Kepala Daerah dalam Proses Pilkada Serentak 2015

    1 September 2015 - (Inilah.com) - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan Komisi II DPR RI kecewa dengan penjelasan Komisi Pemilihan Umum terkait tahapan pencalonan kepala daerah, dalam proses Pilkada serentak 2015.

    "Iya dong (kecewa) karena banyak data yang belum dilengkapi (KPU)," katanya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9).

    Hal itu dikatakan Rambe usai Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pemaparan KPU terkait tahapan pencalonan kepala daerah, banyak yang tidak lengkap sehingga patut dipertanyakan kembali.

    Rambe mencontohkan KPU hanya memaparkan data soal pengunduran diri anggota DPR RI yang maju dalam Pilkada tanpa memasukkan dari profesi lain.

    "Soal pengunduran diri calon-calon, ada dari PNS, TNI, dan Polri namun mengapa hanya dipaparkan dari DPR saja. Itu pun datanya salah," ujarnya.

    Rambe mengatakan KPU tidak boleh sekedar mengatakan siap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015 namun harus menunjukkan semuanya benar-benar siap.

    Dia mencontohkan audit BPK yang belum diselesaikan KPU sehingga harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak.

    "Pemeriksaan BPK soal audit pilkada serentak, tadi KPU mengatakan akan menyelesaikan secepat mungkin, lalu mana secepat itu," katanya.

    Rambe mengatakan RDP itu akan dilanjutkan kembali pada Senin (7/9) untuk mendengarkan penjelasan KPU terkait berbagai proses tahapan Pilkada.

    Dalam RDP itu, komisioner KPU Juri Ardiantoro menjelaskan dalam proses pencalonan kepala daerah, pasangan calon yang lolos untuk gubernur dan wakil gubernur ada 19 paslon sedangkan yang tidak lolos ada satu pasangan calon.

    Dia menjelaskan untuk bupati dan wakil bupati, ada 557 pasangan calon yang lolos dan 19 paslon tidak lolos, sementara itu untuk walikota dan wakil walikota ada 62 paslon yang lolos dan empat paslon tidak lolos.

    Juri sempat menjelaskan bahwa dalam proses pencalonan ada 10 anggota DPR RI yang disahkan sebagai calon kepala daerah. Namun sebelum selesai menjelaskannya, beberapa anggota Komisi II DPR RI melakukan interupsi.

    Protes diawali oleh anggota Fraksi dari PDIP, Arteria Dahlan karena KPU hanya menyebut 10 bakal calon kepala daerah yang merupakan anggota DPR periode 2014-2019 yang tidak lolos sedangkan yang lain tidak disebut.

    "Ini kenapa disebut cuma anggota DPR. Tolong jelasin lah. Kan ada yang dari PNS, DPRD, kenapa cuma disebut dari DPR? Apa maksudnya? Saya serius, kalau buat polemik, kami akan polemik. Sudah masuk barang ini. KPU harus serius," kata Arteria.

    Selanjutnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Agung Widyantoro, juga melakukan protes. Dia menilai laporan KPU masih belum rapih dan mesti dilengkapi dan dirinya sempat meminta rapat dengan KPU serta Bawaslu ini ditunda sampai data KPU bisa diperbaiki.

    RDP itu tetap berlanjut dengan mendengarkan keterangan KPU dan Bawaslu serta pendapat beberapa anggota Komisi II DPR RI.

    Rambe akhirnya menutup rapat dengan KPU dan Bawaslu, dan meminta KPU memperbaiki semua laporan. (sumber)

    Pembahasan Program dan Anggaran

    20 Oktober 2015 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, Rambe mengatakan bahwa jika KPU tadinya meminta masukan jika ini lebih kepada meminta dukungan. Rambe menyampaikan sesuai kesimpulan yang lalu bahwa Komisi 2 meminta penjelasan pagu anggaran dan penyesuaian terhadap target. Rambe menjelaskan penundaan lalu sebesar Rp197M. Rambe juga menjelaskan bahwa ada ketentuan penundaan anggaran,supaya yang menjadi prioritas tidak ditunda. Rambe memaparkan pagu alokasi anggaran tahun 2016 termasuk ada Rp42M untuk perencanaan tata ruang, dantarget fisik sudah dijelaskan. [sumber

    Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

    Pada 24 Agustus 2015 - Rambe paham keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota-anggota Komisi 2 merupakan beban berat bagi Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab). Rambe minta klarifikasi ke Mensekneg terkait dari status BLU Kemayoran menimbang Kemayoran adalah salah satu aset negara.  [sumber]

    Peran Mahkamah Agung sebagai Peradilan bagi Para Penyelenggara Negara yang Terjerat Kasus Hukum

    22 Agustus 2015 - (ANTARA News) - Penguatan lembaga Mahkamah Agung (MA) untuk mengadakan forum priviligeatum atau peradilan bagi para penyelenggara negara yang terjerat kasus hukum masih perlu dikaji, kata Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Rambe Kamaruzzaman.

    "Sebenarnya isu ini sudah berkembang di masyarakat bahwa pejabat negara yang tersangkut kasus hukum diproses melalui forum priviligeatum di Mahkamah Agung. Namun, hal ini masih perlu dikaji," ujarnya usai Seminar Nasional tentang Penataan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memperkuat Pelaksanaan Kekuasaan, Kehakiman dan Prinsip Negara Hukum di Medan, Sabtu.

    Rambe menilai, pengkajian akan terus dilakukan karena adanya berbagai perbedaan pendapat di masyarakat terkait forum priviligeatum.

    Beberapa perbedaan pendapat itu, menurut dia, seperti terkait apakah perlu ada unsur kegagalan pemerintah (government failure) di dalamnya.

    Setelah itu, ia mengemukakan, apakah nantinya peradilan untuk penyelenggara negara akan diadakan dalam satu kesatuan, artinya tidak perlu ada banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

    Selain itu, menurut dia, wacana juga mengemuka tentang tujuan perlunya peradilan khusus untuk pejabat negara. Pihak yanh setuju mengenai hal ini beralasan bahwa UUD 1945 sudah menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

    Menurut MPR, perdebatan-perdebatan semacam ini diperlukan agar nantinya bisa mencapai kesimpulan yang dapat dijadikan untuk acuan perubahan fungsi MA ke depan.

    "Ini akan terus dilakukan sampai kami bisa menemukan celah yang dapat diperbaiki," kata Rambe.

    Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, terkait hal ini, tidak perlu diadakan amandemen UUD 1945 kelima. 

    "Tidak perlu ada amandemen kelima untuk masalah ini karena ini terkait lembaga peradilan," tutur politisi Partai Golkar ini.

    Pengkajian forum priviligeatum ini juga didukung oleh Mirza Nasution, dosen hukum dari Universitas Sumatera Utara. Ia mengatakan persoalan itu harus dibicarakan secara matang. 

    "Dari sudut substansi peradilan, persoalan ini harus dibicarakan secara matang antara aspek2 kemanfaatan, kepastian dan keadilan," kata Mirza. 

    Sementara itu, Berlian Napitupulu selaku hakim dari Pengadilan Negeri Medan menuturkan, sebelum menyentuh masalah itu, harua dipertimbangkan bahwa seluruh rakyat sama kedudukannya di hadapan hukum.

    "Kita menganut pasal 27 UUD 1945 bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan," ujar Berlian. (sumber)

    Syarat Minimal Sarjana S-1 untuk Kepala Daerah

    31 Juli 2015 - (DetikNews) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menilai syarat pendidikan bagi kepala daerah harusnya minimal sarjana atau S-1. Menanggapi keinginan tersebut, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman tak setuju.

    "Ya, enggak bisa lah. Aturannya harus diubah. Dulu semangat kita seperti itu, kalau calon Gubernur S-1, calon bupati D-3, tapi belum bisa," kata Rambe saat dihubungi melalui telepon, Jumat (31/7/2015).

    Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Pilkada sudah tercantum peraturan syarat calon kepala daerah itu minimal SLTA atau sederajat. Jika ingin diubah maka mesti kembali direvisi yang memerlukan waktu.

    "Mungkin itu pendapat beliau. Tapi, saya tak setuju karena ini memakan waktu. Dulu saja sampai debat panjang. Ya akhirnya kita simpulin lagi balik ke peraturan lama, SLTA," sebutnya.

    Sebelumnya, Menteri Nasir berpendapat syarat pendidikan sarjana merupakan kompetensi dasar bagi seseorang untuk mengelola keuangan Negara dengan baik. Dia menilai kepala daerah berlatar belakang sarjana bisa membaca ketentuan perundangan dan mampu mengimplementasikan secara analisis.

    Namun, dia menyerahkan urusan ini kembali kepada undang-undang.

    "Terserah undang-undang. Tapi, saya pribadi, makin tinggi minimal sarjana, akan lebih baik. Dia berpikir akan lebih rasional, berpikir analitiknya lebih baik," tutur Nasir di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol. Menteng, Jakarta, kemarin. (sumber)

    Laporan Penyusunan RUU di Komisi II

    28 Mei 2015 - Menurut Rambe sampai dengan Masa Sidang IV tahun 2014-2015, Komisi 2 sudah mensahkan 2 Undang-Undang yaitu UU No.1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 (RUU Pemda) tentang Pemerintahan Daerah.

    Berdasarkan Prolegnas 2015 Komisi 2 akan menyusun RUU Pertanahan dan RUU Daerah Otonomi Baru. Namun karena belum selesainya draft Naskah Akademik, Komisi 2 tidak bisa mengajukan harmonisasi untuk kedua RUU tersebut. Rambe juga menambahkan bahwa tahun ini Komisi 2 tidak perlu merevisi UU Partai Politik.  [sumber]

    Pemekaran Wilayah Garut Selatan dan Papua

    Pada 30 Maret 2015 - Rambe menyatakan bahwa pemekaran wilayah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Komisi 2 akan membicarakan pemekaran wilayah Garut Selatan dan Papua dengan Pemerintah.  [sumber]

    Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

    Pada 26 Maret 2015 - Menurut Rambe UU Pilkada dan UU Otsus keduanya harus bisa berjalan.  [sumber]

    Perppu Pilkada & Uji Coba Publik oleh KPU

    Pada tanggal 21 Januari 2015, Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menjadi UU. Namun, fraksi-fraksi tidak setuju dengan uji coba publik oleh KPU untuk calon kada sesuai dengan yang dipaparkan di Perppu No. 1 tahun 2014. Alasannya, seperti dijelaskan oleh Rambe Zaman selaku Ketua Komisi II: 

    "Alasannya, uji publik harusnya dilakukan oleh partai politik pengusung calon kepala daerah.

    Rambe mengatakan, DPR melalui rapat paripurna Selasa (20/1) sudah menerima dan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang. “Substansinya adalah pilkada secara langsung," katanya di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (21/1)." - baca di sini

     




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.