Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Anthon mengatakan Seharusnya Anggito jadi pimpinan BPK dan ia ingin ini terjadi.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Anthon mengatakan bahwa dwelling time di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan waiting time. Hal tersebut perlu direspon dengan dibangunnya SBNP yang merupakan sarana bantuan navigasi pelayaran. Ia menekankan untuk dibenahinya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Anthon menyampaikan bahwa service boat Indonesia menjadi yang terburuk se-Asia Tenggara. Pernah juga ditemukan kapal asing yang tersangkut sampah di perairan Indonesia. Hal tersebut perlu dibenahi, karena sudah mulai tercium adanya indikasi monopoli oleh pemegang regulator. Terakhir, Anthon mendorong Pemerintah agar kapal yang datang dari Jepang yang melalui selat Lombok dapat membayar kepada negara.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, BMKG, BPLS, dan BPWS

Untuk BMKG, Anthon membandingkan Indonesia dengan Jepang, dimana Jepang memiliki 63% angin taifun (kontribusi angin terbesar di dunia). Di Jepang, warganya pada berani melaut, karena informasi perkiraan cuaca di sana cepat. Sementara, di Indonesia yang merupakan negara dengan cuaca teraman, namun informasi yang masuk butuh 5-6 jam. Untuk itu, ia menanyakan upaya yang dapat dilakukan agar hasil penelitian BMKG dapat sampai secara cepat kepada masyarakat.

Evaluasi Angkutan Lebaran 2015 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Korlantas Polri

Anthon berpendapat bahwa perlu adanya Kartu Indonesia Mudik dan penertiban polisi-polisi nakal. Anthon mengemukakan bahwa di seluruh Indonesia kecelakaan disebabkan karena masalah disiplin.

Panja Konektivitas — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar

Anthon bertanya bagaimana pelaksanaan asas cabotage.

Menurut Anthon, pakar konektivitas jangan hanya dosen tetapi juga harus ada kapten kapal, dan direktur utama Pelni.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Anthon mengatakan ia menyoroti secara menyeluruh bahwa belakangan ini jembatan banyak rusak tiba-tiba. Untuk Dirjen, ia hanya meminta dari Rp41 Triliun lebih anggaran, wajar saya ia dapat aspirasi. Ia menuntut, di Siantar itu setiap minggu sudah macet, hanya minta jalan lingkar Siantar karena tidak makan biaya banyak. Apapun caranya ia meminta dari Rp41 Triliun itu harus disisihkan untuk danau Toba, dll diperbaiki tetapi lintas Siantar belum. Ia mengatakan kalau bisa dua-duanya, jangan salah satu.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Anthon mengatakan perlunya ring road di Siantar. Ia menyampaikan tidak mungkin ada gelombang setinggi 6 (enam) meter pada Desember, karena Indonesia tidak ada Taifun. Anthon menyarankan agar Sumber Daya Manusia (SDM) darat, laut, dan udara perlu ditingkatkan. Kedepannya untuk menunjang tol, laut, dan maritim, harus ada pendidikan S2. Untuk PT. Kereta Api Indonesia sudah baik, ia meminta untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan. Khusus untuk maskapai Lion Air perlu ditingkatkan lagi. Terakhir, Anthon menyampaikan bahwa Taruna Sekolah Tinggi Penerbangan (STP) ada yang dipecat karena ketahuan memukul. Oleh karena itu, kinerja dari BPSDM perlu dievaluasi.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS

Anthon mengatakan lambat sekali negara ini menyelesaikan BPLS. Anthon juga meminta agar Basarnas memprioritaskan permasalahan di pelabuhan-pelabuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Anthon mengatakan jembatan di dapilnya di Sumut sudah sangat jelek dan mungkin terjelek di seluruh Indonesia. Ia meminta haknya dari kunjungan. Kalau memang tidak bisa, untuk apa bermitra. Kalau ditunda lagi kan nanti reses dan kegiatannya akan banyak. Ia meminta dijaga marwahnya sebagai anggota DPR. Ia tidak mau menyerahkan proposal-proposal. Di dapilnya ia mengajukan cuma masalah di 10 kabupaten, tidak susah, itu saja. Ia mengatakan wajar jika ia meminta kebutuhan yang ada di dapilnya. Dapilnya belum tersentuh selama ia 2 tahun di sini.

Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Kakorlantas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Basarnas

Anthon mengatakan semua stakeholder di sini harus berkordinasi dengan baik. Tiap tahun kecelakaan sudah berkurang terus, serta kenyamanan harus selalu ditingkatkan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Anton mengatakan Komisi 5 DPR RI perlu mengkaji tugas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar tupoksinya jelas. Anthon menyampaikan bahwa program kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tidak jelas. Anthon berpendapat anggaran program penelitian boleh dipotong, sementara program yang berkaitan dengan rakyat jangan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Anthon mengusulkan agar anggaran BPSDM kereta api dialihkan ke kampus-kampus tertentu. Ia juga mengusulkan agar biaya latihan mental dan perawatan pesawat terbang 51 dikurangi. Ia juga menyinggung pembelian simulator yang tidak terpakai.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Anthon mengatakan bahwa dahulu Sumatera Utara merupakan penghasil padi terbanyak nomor 5 di Indonesia. Namun, saat ini merosot menjadi nomor 8. Hal tersebut terjadi karena adanya masalah irigasi. Anthon meminta perhatian yang lebih untuk sungai di Sumatera Utara. Ia menanyakan rencana program lingkar danau Toba. Ia mengatakan bahwa Presiden sudah 5 kali datang ke Sumatera Utara. Namun, anggaran Sumatera Utara masih menjadi yang terendah dari semua provinsi yang ada di Indonesia, yaitu sebesar Rp1,9 Triliun.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Anthon mengatakan negara Indonesia adalah negara maritim, jadi BMKG jangan segan-segan untuk me-update alat perubahan cuaca.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anthon mengatakan pelebaran jalan lingkar pariwisata Danau Toba, apakah meliputi Parapat sampai Samosir. Athon meminta program Ditjen Bina Marga di Sumatera Utara dikaji kembali.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Anthon menyarankan agar Ditjen Perhubungan Udara dapat memberikan penguatan infrastruktur di Bandara Ambon, contohnya dibangun PLTS Hybrid. Ia juga mengkritik terkait ketidakpedulian terhadap hilangnya pelaut. Anthon merasa miris karena sebanyak 200 agensi yang ada di Indonesia semuanya agensi asing. 

Pengawasan dan Perlindungan Terhadap Pelaut - Audiensi Komisi 5 dengan Kesatuan Pelaut Indonesia

Anthon menyampaikan bahwa dirinya pernah berlayar dan di tengah laut tidak pernah kapal itu diperiksa, dan hal ini sangat ironis. Anthon akan menyampaikan hasil audiensi ini ketika Raker dengan menteri, dan mengajak beberapa anggota Kesatuan Pelaut Indonesia untuk ikut di rapat tersebut. Anthon juga merasa sedih ketika pelaut ini seakan-akan disisihkan, seolah-olah pelaut tidak menunjang poros maritim.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Anthon S. menegaskan persoalan pembangunan jalan di Sumut selalu terabaikan. Kemudian, Anthon S. meminta pada seluruh Kepala Balai kalau dihubungi mohon bisa untuk menerima.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Anthon S. menanyakan berapa biaya tiap tahun di Universitas. Dimana para mahasiswa harus mencari praktik. Selanjutnya, ia menegaskan terkait KNKT harus Sekjen sendiri yang mengurusnya, tidak perlu sampai ke Irjen.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Anthon menyampaikan terimakasih kepada Basarnas dengan adanya orang yang tenggelam di Toba, dan dapat ditemukan namun jasadnya membeku.

Kasus kematian di Indonesia bukan karena narkoba tetapi di jalan, di laut, atau dimana-mana. Anthon mengatakan bahwa sangat menyakitkan rasanya jika Taruna STIP ini dibilang brutal.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Anthon meminta tolong kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah No 152 Tahun 2016, karena kini banyak BUMN yang akan tutup.

Terkait monitoring struktur jembatan dan terowongan kereta api secara real time dapat segera dilakukan.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Anthon mengatakan pelayanan taksi konvensional selama ini adalah mahal tetapi pelayanan belum memadai, jadi taksi konvensional akan tertinggal. Anthon berpendapat tarif bawah taksi online jangan dihapus dari Permen 32/2016, agar bisa bersaing dan terlihat mana yang layak pakai.

Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Anton mewakili Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuannya atas perubahan anggaran pada mitra kerja Komisi 5 DPR-RI.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Anthon menyampaikan pendapatnya mengenai nawacita Presiden yang tercipta di Kemenhub tetapi memang oknum-oknumnya sangat pintar. Ia meminta kontraktor-kontraktor yang sudah tua harus diganti dan pekerja yang sudah puluhan tahun untuk digaji karena banyak yang gigit jari. Ia mengatakan di sektor kelautan Indonesia selalu tertinggal. Ia membahas dari Korea ada kapal yang diberikan secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan. Ia mengatakan ia pendukung Presiden dan ia yakin Presiden menang 1 putaran, jadi ia meminta nawacita Presiden yang merupakan hal baik ini dilaksanakan dengan baik. Ia menyebutkan pendidikan untuk perhubungan darat, udara, dan laut perlu ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa pendidikan kemaritiman harus disadari sangat tertinggal padahal Indonesia negara maritim. Ia meminta BPSDM untuk memilih setiap tahunnya dan mengirim taruna-taruna yang baik. Ia mengatakan bahwa hal yang diberikan oleh Kemenhub ke dapilnya harus ada laporannya. Menurutnya, yang harus menjadi Dirjen adalah orang yang tulus dan ingin memajukan bangsa dan harus memiliki rasa nasionalisme. Ia mengetahui bahwa apapun yang diberikan kepada dapilnya pasti nanti dipotong anggarannya ketika sampai ke bawah. Ia mengatakan perwira Indonesia harus pintar supaya bisa diakui. Ia harap Menhub ke depannya menjadi the right man in the right place. Ia membahas mengenai pembangunan pelabuhan Tanjung Pinang yang menghabiskan dana Rp3 Miliar. Ia menyarankan pengkaderan yang lebih baik untuk mendapatkan Dirjen.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Anthon mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah yang menetapkan asumsi itu harus tepat, seperti Komisi 7 untuk menetapkan asumsi lifting, Komisi 11 menetapkan inflasi dan peredaran jumlah uang, sedangkan Komisi 5 tidak menetapkan konsumsi dikarenakan sebagai pengguna. Sudah 2 periode APBN mitra Komisi 5 selalu dikurangi, sehingga kita harus membahas secara detail per Eselon 1. Antohn menyatakan bahwa Fraksi Golkar mendukung pemotongan anggaran, dikarenakan tidak ada jalan lain untuk hal itu. Di tahun 3 terakhir, hutang pemerintah RI sangat luar biasa, sekitar Rp300 Triliun.

Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program dari Unit Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Anthon mengatakan bahwa Basarnas perlu membangun sistem pusat informasi mandiri yang up-to-date. Anthon menanyakan keberadaan kantor Basarnas di Kualanamu. Anthon juga menambahkan bahwa Basarnas belum ada kantornya di Silangit yang pada bulan November akan diresmikan menjadi bandara internasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Cuti Petahana Presiden, Masa pra Kampanye, dan Alat Peraga Kampanye — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Anthon mengatakan mengapa sosialisasi dibatasi. Anthon mengatakan Komisi 9 memberikan uang kepada TKI ketika berkunjung ke luar negeri. Anthon mengatakan internal parpol bertemu sebelum masa kampanye harus melapor KPU adalah mempersulit. KPU jangan menjadikan partai politik seperti tidak berada di tengah masyarakat, kegiatan dilakukan agar didukung oleh masyarakat, jangan dianggap sekedar perahu politik. Tugas parpol untuk melakukan pendidikan politik, termasuk bagi pemerintah. Anthon berpendapat mengada-ngada jika urusan internal parpol harus melapor kepada KPU, kalau begitu dimana letak pilar demokrasi.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anthon mengatakan saat RDP dengan Dirjen Perkeretaapian, Anthon sudah mengusulkan agar mencari konsultan Indonesia yang sudah bekerja sama dengan negara lain. Anthon mengatakan selalu teriak agar Komisi 5 mengundang BUMN, seperti Pelindo, Angkasa Pura, dll. Jangan sampai Presiden Jokowi berjuang sendiri tetapi Kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan menyampaikan kesuksesan pemerintah tidak maksimal kepada masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Anthon mengatakan kecelakaan kapal mulai Januari-Juli 2018 tercatat sebanyak 24, kecelakaan di sungai tidak diberitakan di koran. Anthon berpendapat pemerintah pusat memiliki tanggung jawab tidak hanya teknis tetapi juga pembinaan. Anthon meminta rambu-rambu di Danau Toba dicatat, karena akan banyak orang dari luar negeri yang datang ke Danau Toba. Anthon mengatakan perhubungan darat dan laut harus berkoordinasi untuk keselamatan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Anthon mengatakan bahwa BMKG pada tahun 2018 sebesar 1,9 Triliun dan pada tahun 2019 2,9 Triliun. Untuk itu, kenaikannya lumayan besar. Anthon mengatakan bahwa DPR-RI akan mengawasi dana tersebut.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Anthon mengatakan bahwa dari 5 balai menjadi 25 balai dan jembatan pusat yang dikembalikan dan diurus pemerintah pusat, namun anggarannya tetap 4,1 Triliun. Oleh karena itu, Anthon mengaku sangat miris sekali.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Anthon meminta adanya MCK di sekitar Danau Toba.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Anthon mengatakan bahwa ia penasaran dengan jumlah anggaran Kesekjenan karena Komisi 5 sebagai mitra tugasnya mengawasi. Ia juga menanyakan kepada Irjen mengenai pengawasan di Lampung dan Bengkulu. Ia mengatakan kepada Dirjen Perkeretaapian bahwa harus diawasi juga di daerah-daerah dan kalau gagal uangnya harus kembali ke negara. Ia menyampaikan bahwa litbang sulit berkembang dan ia berharap agar jangan seperti itu karena banyak yang tidak bisa tidur akibat bekerja di laut. Ia membahas mengenai kamuflase tol laut dan menanyakan mengenai kebutuhan kapal di seluruh Indonesia. Ia juga menanyakan mengenai perkeretaapian di Medan dan meminta untuk berkoordinasi. Ia berharap Kemenhub tetap menjadi Kementerian yang dicintai dan disayangi masyarakat.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Anthon mengatakan anggaran 6 Miliar rupiah untuk Lingkar Santar terlalu sedikit sehingga menurutnya angkanya dapat dinaikkan hingga 20 Miliar rupiah sehingga bisa dilihat keseriusan Pemerintah. Ia juga meminta peningkatan jalan provinsi ke nasional seperti jalan Sigotong-gotong dan Garuga. Ia juga menanyakan soal kemungkinan hutan lindung dan kawasan konservasi dijadikan jalan dan jembatan gantung demi kepentingan rakyat.

Penyampaian Petisi Suara Perwira Pelayaran Niaga — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI)

Anthon menegaskan bahwa memang itulah kendala yang ada di Indonesia. Anthon mengatakan bahwa dirinya akan bantu menyebarkan ke seluruh Anggota Komisi 5 DPR-RI terkait usulan yang disampaikan.

Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Anthon menyarankan untuk mensosialisasikan terkait cuaca dan peralatan-peralatan yang canggih untuk masyarakat di daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Anthon menanyakan peran lembaga soal keamanan transportasi di jalur laut dan meminta peningkatan fasilitas penyelamatan Basarnas. Soal harga tiket pesawat, menurut Anthon, ada kartel di dalamnya, sehingga harus diselesaikan lintas kementerian dan komisi. Ia juga memberi catatan pada BMKG dimana ada beberapa kantornya yang belum beroperasi secara optimal. Akhir kata, ia berharap setiap tahun semakin baik dalam penanganan arus mudik Lebaran.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Anthon memberikan masukan soal Samosir agar tak dibuatkan jalan lingkar kembali. Anthon juga mengkritik soal digabungnya kehutanan dan lingkungan hidup sebab akan ada kepentingan pribadi di dalamnya. Ia mengatakan uang negara dapat digunakan sebaik mungkin demi pembangunan infrastruktur di daerah yang membutuhkan seperti rawan bencana.

Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Anthon mengatakan perlu ada pembicaraan bersama soal harga dan jumlah tiket. Lalu ia juga meminta fokus infrastruktur jalan tol tidak hanya di Jawa, tetapi juga Kalimantan dimana apabila mengendarai mobil dari Jawa-Sumatra, memakan waktu hingga tiga hari.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Anthon menyampaikan, rapat Komisi 5 di kemenPUPR adalah menyatukan PUPR dan BPWS. Anthon mengatakan, tidak ada dasar benci atau tidak suka tapi harus kita jaga dengan daerah-daerah lain. Anthon  mengatakan APBD Madura sudah besar. Anthon bertanya mengapa BPWS tidak gabung saja dengan kemenPUPR  supaya tidak tumpang tindih. Anthon mengatakan kepada BMKG, kalau Anthon pernah telfonan untuk koordinasi dengan Menkomaritim untuk menambah anggaran. Anthon mengatakan, negara malu jika alat tidak ada dan pemberitahuan dini tidak berfungsi. Untuk Basarnas, Anthon mengusulkan supaya dibuat daftar alat-alat yang tersedia dan bagaimana pemeliharaannya. Anthon meminta Komisi 5 supaya memberi peluang berapapun anggran yang diperlukan Basarnas dan mendukung Basarnas membeli peralatan dari luar negeri. Anthon menambahkan jika Komisi 5 akan mendukung Basarnas karena badan ini sangat penting dalam bencana dan jika perlu membeli alat dari luar negeri pun di dukung juga.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Atas Nama Slamet (Fraksi PKS), Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Laporan BURT DPR-RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR-RI Tahun 2019, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Minerba dan RUU tentang Sumber Daya Air menjadi Usul Inisiatif DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI

Anthon Sihombing mewakili Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI membacakan Laporan BURT DPR-RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR-RI Tahun 2019.

Sesuai Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa: DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan telah dimulainya penyusunan RAPBN Tahun 2019, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari Alat Kelengkapan DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI serta Badan Keahlian. Usulan RKA tersebut telah dikompilasi menjadi rancangan kebutuhan anggaran DPR-RI Tahun Anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR-RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Tata Tertib bahwa BURT melaporkan rencana kerja dan anggaran DPR-RI dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan, maka pada kesempatan Rapat Paripurna hari ini perkenankan kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR-RI Tahun 2019 sesuai usulan dari seluruh Alat Kelengkapan DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI serta Badan Keahlian Dewan (BKD) adalah sebesar Rp7.721.175.861.000 (tujuh triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Satker Dewan sebesar Rp4.864.569.519.000,- (empat triliun delapan ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:
   1. Program Pelaksanaan Fungsi DPR-RI sebesar Rp926.701.869.000,- (sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
   2. Program Penguatan Kelembagaan DPR-RI sebesar Rp3.937.867.650.000,- (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Satker Setjen sebesar Rp2.856.606.342.000,- (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam juta rupiah tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:
   1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar Rp2.788.220.591.000,- (dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
   2. Program Dukungan keahlian Fungsi Dewan sebesar Rp68.385.751.000,- (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu rupiah) 
      

Demikianlah laporan BURT tentang kebutuhan Anggaran DPR-RI Tahun 2019, dengan harapan agar rancangan Anggaran DPR-RI ini dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI hari ini dan segera disampaikan kepada Pemerintah. Besar harapan kami agar Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR-RI Tahun 2019. Selanjutnya, kita semua juga berharap agar kinerja lembaga DPR-RI dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Anthon mengatakan sudah 4 tahun bertatap muka, banyak rintangan dan banyak yang harus diselesaikan. Anthon menyampaikan pepatah yang berbunyi “Bearkit-rakit ke hulu, berenang- renang kemudian” dari Abraham L yang dulunya adalah miskin tetapi berhasil menajdi presiden. Anthon mengatakan belum membuat semaksimal mungkin dalam mengangkat fasilitas DPR, berharap pengganti bisa bekerja lebih baik. Anthon mengatakan jangan sakit hati dalam hidup ini karena hanya akan membuang energi. Anthon meminta yang muda - muda mengingat pepatah dari Abraham dan berharap semuanya bisa menajdi guru bangsa. Anthon mengatakan selamat dan selamat untuk semua. Anthon meminta dibangun rest house di tol yang ada di Sumatera Utara karena butuh waktu 7 jam dari kota bahkan bisa menghabiskan waktu seharian kalau weekend.

Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.

Anthon mengatakan masyarakat Indonesia terutama yang di Pulau Jawa sudah tersosialiasi kereta api sanhat tinggi, sehingga pemerintah harus mengadakan sosialiasi dalam pembatasannya kendaraan pribadi.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Anthon mengatakan, seharusnya yang memberikan informasi terkait pesawat jatuh adalah dirjen di Kementerian Perhubungan bukan Basarnas. Tadi dikatakan untuk fungsi pengawasan sebesar Rp130 Miliar, lalu Anthon menanyakan aliran anggaran tersebut. Anthon mengatakan, selalu ada rotasi anggaran dan katakan yang benar
mengenai anggaran. Anthon menuturkan, penerbangan paling baik adalah Garuda baru dibawahnya Citilink.Terkait Lion Air, untuk semua jajaran, langkah semuanya bisa terlihat dan dapat ditindaklanjuti melalui UU dan apa gunanya DPR membuat UU 1/2009 kalau semua masalah yang mengatur pihak lain. Anthon menanyakan SOP terkait kecelakaan Lion Air sebab dikatakan sebelumnya bahwa di Bali sudah ada masalah tetapi tetap dibiarkan terbang. Kemudian, Anthon menanyakan penindaklanjutan pesawat yang masih 20%. Anthon menanyakan, pihak yang menentukan pesawat terbang layak terbang

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Anthon meminta agar program pembangunan irigasi di Sumatera Utara harus diperhatikan dengan melakukan perencanaan pembangunan yang mematang.

Evaluasi Kinerja dan Peran KNKT dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan Transportasi - RDP Komisi 5 dengan KNKT

Anthon mengatakan kecelakaan-kecelakaan itu harus di release ke publik berdasarkan Perpres. Anthon merasa tidak pernah ada release ke publik. Investigasi berjalan terus, tetapi rekomendasi tidak jalan, jadi Anthon mempertanyakan ketua KNKT ini bagaimana. Anthon menegaskan bahwa nanti setiap ada pemlihan Ketua KNKT harus ada Fit and Proper Test dari Komisi 5, soalnya ini tidak ada perubahan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2014 dan No. 104 Tahun 2017 – RDPU Komisi 5 dengan DPP GAPASDAP

Anton menyarankan agar dermaga ditambah untuk menambah proyek dan setelah masa reses ia mengtakan akan mengundang Kementerian dalam pembahasan tersebut. Anton mempertanyakan perihal masalah subsidi apakah gaji nahkoda di klaim sebagai subsidi dan apa saja klaim yang di subsidi.

Latar Belakang

Dr Anthon Sihombing adalah anggota komisi IV DPR RI. Anthon lahir di Tapanuli Utara, 28 Februari 1952. Dia merupakan alumni Akademi Ilmu Pelayaran dan S-3 Universitas Satyagama. Anthon pernah menjadi Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968) dan Ketua Pengurus Pelaut Indonesia di Eropa yang berkedudukan di Hamburg. Di Golkar ia menjadi koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008). Kemudian, Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008) serta Wakil Sekjen Depinas SOKSI.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, dia aktif berkiprah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pada Juni 2015 di Fraksi Golkar terjadi banyak mutasi internal. Anthon dimutasi dari Komisi IV ke Komisi V yang membidangi perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, pekerjaan umum dan transportasi. Ia juga merupakan anggota Badan Musyawarah dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI.

(sumber)

Pendidikan

1965-1969, SMA PEMATANG SIANTAR, PEMATANG SIANTAR
2006-2008, S3, UNIVERSITAS SATYAGAMA, JAKARTA
2002-2005, S2, UNIVERSITAS SUROPATI GELAR MM. JAKARTA
1970-1982, S1, AKADEMI ILMU PELAYARAN(MPB III,II,I) JAKARTA

Perjalanan Politik

Anggota Komisi III DPR RI/MPR RI (2002-2004)
Anggota KOmisi IV DPR RI (2009-2014)
(sumber)
Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968)
Partai Golkar :
Koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008).
Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008)
Wakil Sekjen Depinas SOKSI
(sumber) 

Pada 2 April 2018, Anthon tidak lagi bertugas di Komisi 5 DPR-RI dan mulai aktif menduduki kursi di Komisi 2 DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria. Selain itu, Anthon juga mulai memegang amanah sebagai ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI.

Visi & Misi

Menyejahterakan rakyat.

Selain masalah kehutanan, masalah perkebunan juga dia jadikan akan menjadi prioritas saat rapat kerja dengan menteri pertanian. Lagi-lagi, keprihatinan dia selalu berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan rakyat di tingkat bawah. Para petani di daerah Sumut, katanya, hidupnya miskin. Hasil pertanian yang melimpah, hanya membuat para pedagang kaya raya.

Program Kerja

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berkomitmen turun ke bawah, terutama di daerah pemilihan (dapil)-nya untuk menyapa, bercengkerama, menampung aspirasi dan memperjuangkannya di parlemen.

Sedia mendesak Kapolri atau aparat hukum yang lain untuk menindak tegas pelaku kejahatan kehutanan yang bermain di wilayah Sumut. Biasanya, desakan disampaikan lewat Menhut saat rapat dengar pendapat. Di forum tim terpadu pemberantasan kejahatan kehutanan yang berada di bawah naungan Menko Polhukam, Menhut bisa membahas masukan dari Komisi IV untuk melakukan penindakan.

Sikap Politik

RUU APBN-P 2015

Pada 12 Februari 2015 - Sehubungan dengan dana Otsus untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Anthon menyampaikan, terkait tahun anggaran 2020, Anthon mengira Binjai itu biar direvitalisasi, karena ini merupakan janjinya Pak Jokowi. Jadi, kalau Sumut itu kereta api berbeda dengan yang di Jawa, di Jawa mayoritas untuk angkutan orang tapi di Sumut mayoritas KA untuk angkutan barang, jadi Anthon akan kampanyekan untuk menarik perhatian masyarakat. Mudah-mudahan direvitalisasi dan pembangunan jalur Trans Sumatera. Apakah lewat Kualanamu atau tidak. Angkutan manusia dikembangkan untuk turis. Anthon mengapresiasi langkah pemerintah sekarang, dan Anthon menyatakan bahwa Komisi 5 akan ikut untuk meresmikan. Anthon mengapresiasi pekerjaan Dirjen Perkeretaapian. [sumber] 

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019 

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Anton meminta kepada Irjen untuk melakukan pengkajian terhadap proyek mangkrak serta pemborongnya. APBN yang dilontarkan untuk pembuatan dermaga di Danau Toba belum dibahas dan masih menjadi tanggungjawab pusat, tapi sudah ditemukan kapal tidak bertuan yang menyandar disana. Untuk Balitbang, Anton mengusulkan untuk pengadaan water bus dengan anggaran sebesar Rp10M yang sudah diberikan. Anthon berpendapat, latar belakang sudah bagus dan bisa dikoordinasikan dengan eselon lain perihal kapal di sungai dan di danau ada berapa. Jika client 260.000 dan pada 2019 mencapai 2juta, maka untuk mengantri saja kapal tidak bisa. Anton juga bersaksi bahwa di Perhubungan tidak ada perubahan. Anton mengusulkan untuk mendatangkan Menteri Perhubungan, Basarnasdan BMKG.  [sumber] 

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Anthon menganggap mengenai Kakorlantas, angkutan natal dan tahun baru tidak semeriah angkutan lebaran. Anthon mengkritisi BMKG yang dinilai masih banyak error dari apa yang dilaporkan dengan apa yang terjadi. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Anthon mengatakan berarti satu hari 55 juta apa yang ditunjang di sekretariat. Ia menilai bahwa kinerja BPSDM sudah bagus dengan pembangunan di mana-mana dan kemudian meminta tolong agar sekolah-sekolah swasta diberdayakan seperti di Medan. Anthon meminta agar ditinjau kembali berapa persen dari masing-masing NTT dan Papua yang kerja di kapal. Anthon meminta penjelasan Irjen bagaimana impor kereta api pada tahun 2006 dan apakah hanya formalitas yang dibuka dalam forum dan meminta agar berjalan transparan. Sebagai penutup, Anthon menyampaikan rasa kecewanya karena suratnya kepada Kementerian Perhubungan tidak kunjung mendapat jawaban padahal dirinya merasa dekat dengan mitra tersebut. [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Menurut Anthon masalah utama di Indonesia ada pada kedisiplinan para pengguna jalan yang menyebabkan berbagai kasus kemacetan ataupun kecelakaan lalu-lintas. Menanggapi program mudik gratis, Anthon mengusulkan adanya Kartu Indonesia Mudik bagi para pemudik dan juga penertiban untuk polisi-polisi nakal.  [sumber]

Pegawai Fiktif Perusahaan Umum Air Navigation

Pada 12 Agustus 2015 - (OkeZone.com) - Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pegawai fiktif di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Air Navigation (Perum Airnav).

"Kinerjanya (Perum Airnav) masih kurang efektif. Penegak hukum tidak boleh tinggal diam, tangkap saja yang terlibat," ujar Anton di Jakarta, Rabu (12/8/2015) malam.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Perum Airnav seharusnya mampu mengelola perusahaan secara profesional. Namun yang terjadi malah sebaliknya, muncul banyak masalah. Diantaranya, Direktorat Personalia yang langsung berurusan dengan pegawaiout sourcing.

"Kok di zaman sekarang masih ada pegawai fiktif. Kenapa tidak muncul dalam audit, apakah audit cuma formalitas?" tanya dia.

Anton berharap, penegak hukum akan menemukan berbagai kejanggalan lainnya di Perum itu. "Kalau ada penyimpangan anggaran maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti. Itu tak boleh dibiarkan karena menyangkut uang rakyat dan keselamatan penerbangan," katanya.

Dia berjanji, setelah reses, Komisi V DPR akan rapat kerja dengan Perum Airnav. "Kita akan menanyakan berbagai masalah di perusahaan itu," tukasnya. (sumber)

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Anthon jalan-jalan yang dibuat Belanda dulu kualitasnya jauh lebih baik. Namun Anthon menyayangkan kita tak bisa melakukan pemeliharaan.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pada 27 Mei 2015 - Menurut Anthon permasalahan hutan pelik karena di negara ini penyalahgunaan sertifikat hutan tidak dihukum. Anthon minta penjelasan ke Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) kelanjutan dari kasus sertifikat lahan di Dompak.  [sumber]

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2015)

12 Februari 2015 - Sehubungan dengan dana Otorita Khusus (Otsus) untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber] 

Kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan

Pada 5 Februari 2015 - Captain Anthon menilai pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa kerugian negara akibat illegal fishing mencapai Rp.300 triliun tidak berbasis kepada data dan tidak akurat.  Menurut Anthon total kerugian dari illegal fishing di seluruh dunia saja hanya Rp.230 triliun. Anthon menilai pemaparan Menteri Susi Pudjiastuti hanya untuk membuat Presiden Joko Widodo bahagia saja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pada 2 Februari 2015 - Anthon menilai angka deforestasi di Indonesia masih terlalu tinggi (840,000 Ha) bahkan tertinggi di dunia. Menurut Anthon masih banyak kasus-kasus dimana masyarakat yang dimodali oleh pengusaha untuk menguasai hutan dan ditanami kelapa sawit.  [sumber]