Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sumatera Utara III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tapanuli
Tanggal Lahir
28/02/2014
Alamat Rumah
Jl. Pramuka Raya VI No.14B, RT.001/RW.001, Utan Kayu Utara. Matraman. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Dr Anthon Sihombing adalah anggota komisi IV DPR RI. Anthon lahir di Tapanuli Utara, 28 Februari 1952. Dia merupakan alumni Akademi Ilmu Pelayaran dan S-3 Universitas Satyagama. Anthon pernah menjadi Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968) dan Ketua Pengurus Pelaut Indonesia di Eropa yang berkedudukan di Hamburg. Di Golkar ia menjadi koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008). Kemudian, Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008) serta Wakil Sekjen Depinas SOKSI.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, dia aktif berkiprah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pada Juni 2015 di Fraksi Golkar terjadi banyak mutasi internal. Anthon dimutasi dari Komisi IV ke Komisi V yang membidangi perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, pekerjaan umum dan transportasi. Ia juga merupakan anggota Badan Musyawarah dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI.

(sumber)

Pendidikan

1965-1969, SMA PEMATANG SIANTAR, PEMATANG SIANTAR
2006-2008, S3, UNIVERSITAS SATYAGAMA, JAKARTA
2002-2005, S2, UNIVERSITAS SUROPATI GELAR MM. JAKARTA
1970-1982, S1, AKADEMI ILMU PELAYARAN(MPB III,II,I) JAKARTA

Perjalanan Politik

Anggota Komisi III DPR RI/MPR RI (2002-2004)
Anggota KOmisi IV DPR RI (2009-2014)
(sumber)
Ketua KAPPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar (1967-1968)
Partai Golkar :
Koordinator lapangan (1971) dan jurkam (1998-2008).
Wakil Ketum dan Ketum Depipus Baladhika Karya (1998-2000 dan 2002-2008)
Wakil Sekjen Depinas SOKSI
(sumber)
 

 

Pada 2 April 2018, Anthon tidak lagi bertugas di Komisi 5 DPR-RI dan mulai aktif menduduki kursi di Komisi 2 DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria. Selain itu, Anthon juga mulai memegang amanah sebagai ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI.

Visi & Misi

Menyejahterakan rakyat.

Selain masalah kehutanan, masalah perkebunan juga dia jadikan akan menjadi prioritas saat rapat kerja dengan menteri pertanian. Lagi-lagi, keprihatinan dia selalu berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan rakyat di tingkat bawah. Para petani di daerah Sumut, katanya, hidupnya miskin. Hasil pertanian yang melimpah, hanya membuat para pedagang kaya raya.

Program Kerja

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berkomitmen turun ke bawah, terutama di daerah pemilihan (dapil)-nya untuk menyapa, bercengkerama, menampung aspirasi dan memperjuangkannya di parlemen.

Sedia mendesak Kapolri atau aparat hukum yang lain untuk menindak tegas pelaku kejahatan kehutanan yang bermain di wilayah Sumut. Biasanya, desakan disampaikan lewat Menhut saat rapat dengar pendapat. Di forum tim terpadu pemberantasan kejahatan kehutanan yang berada di bawah naungan Menko Polhukam, Menhut bisa membahas masukan dari Komisi IV untuk melakukan penindakan.

Sikap Politik

RUU APBN-P 2015

Pada 12 Februari 2015 - Sehubungan dengan dana Otsus untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Anthon menyampaikan, terkait tahun anggaran 2020, Anthon mengira Binjai itu biar direvitalisasi, karena ini merupakan janjinya Pak Jokowi. Jadi, kalau Sumut itu kereta api berbeda dengan yang di Jawa, di Jawa mayoritas untuk angkutan orang tapi di Sumut mayoritas KA untuk angkutan barang, jadi Anthon akan kampanyekan untuk menarik perhatian masyarakat. Mudah-mudahan direvitalisasi dan pembangunan jalur Trans Sumatera. Apakah lewat Kualanamu atau tidak. Angkutan manusia dikembangkan untuk turis. Anthon mengapresiasi langkah pemerintah sekarang, dan Anthon menyatakan bahwa Komisi 5 akan ikut untuk meresmikan. Anthon mengapresiasi pekerjaan Dirjen Perkeretaapian. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019 

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Anton meminta kepada Irjen untuk melakukan pengkajian terhadap proyek mangkrak serta pemborongnya. APBN yang dilontarkan untuk pembuatan dermaga di Danau Toba belum dibahas dan masih menjadi tanggungjawab pusat, tapi sudah ditemukan kapal tidak bertuan yang menyandar disana. Untuk Balitbang, Anton mengusulkan untuk pengadaan water bus dengan anggaran sebesar Rp10M yang sudah diberikan. Anthon berpendapat, latar belakang sudah bagus dan bisa dikoordinasikan dengan eselon lain perihal kapal di sungai dan di danau ada berapa. Jika client 260.000 dan pada 2019 mencapai 2juta, maka untuk mengantri saja kapal tidak bisa. Anton juga bersaksi bahwa di Perhubungan tidak ada perubahan. Anton mengusulkan untuk mendatangkan Menteri Perhubungan, Basarnasdan BMKG.  [sumber

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Anthon menganggap mengenai Kakorlantas, angkutan natal dan tahun baru tidak semeriah angkutan lebaran. Anthon mengkritisi BMKG yang dinilai masih banyak error dari apa yang dilaporkan dengan apa yang terjadi. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Anthon mengatakan berarti satu hari 55 juta apa yang ditunjang di sekretariat. Ia menilai bahwa kinerja BPSDM sudah bagus dengan pembangunan di mana-mana dan kemudian meminta tolong agar sekolah-sekolah swasta diberdayakan seperti di Medan. Anthon meminta agar ditinjau kembali berapa persen dari masing-masing NTT dan Papua yang kerja di kapal. Anthon meminta penjelasan Irjen bagaimana impor kereta api pada tahun 2006 dan apakah hanya formalitas yang dibuka dalam forum dan meminta agar berjalan transparan. Sebagai penutup, Anthon menyampaikan rasa kecewanya karena suratnya kepada Kementerian Perhubungan tidak kunjung mendapat jawaban padahal dirinya merasa dekat dengan mitra tersebut. [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Menurut Anthon masalah utama di Indonesia ada pada kedisiplinan para pengguna jalan yang menyebabkan berbagai kasus kemacetan ataupun kecelakaan lalu-lintas. Menanggapi program mudik gratis, Anthon mengusulkan adanya Kartu Indonesia Mudik bagi para pemudik dan juga penertiban untuk polisi-polisi nakal.  [sumber]

Pegawai Fiktif Perusahaan Umum Air Navigation

Pada 12 Agustus 2015 - (OkeZone.com) - Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pegawai fiktif di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Air Navigation (Perum Airnav).

"Kinerjanya (Perum Airnav) masih kurang efektif. Penegak hukum tidak boleh tinggal diam, tangkap saja yang terlibat," ujar Anton di Jakarta, Rabu (12/8/2015) malam.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Perum Airnav seharusnya mampu mengelola perusahaan secara profesional. Namun yang terjadi malah sebaliknya, muncul banyak masalah. Diantaranya, Direktorat Personalia yang langsung berurusan dengan pegawaiout sourcing.

"Kok di zaman sekarang masih ada pegawai fiktif. Kenapa tidak muncul dalam audit, apakah audit cuma formalitas?" tanya dia.

Anton berharap, penegak hukum akan menemukan berbagai kejanggalan lainnya di Perum itu. "Kalau ada penyimpangan anggaran maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti. Itu tak boleh dibiarkan karena menyangkut uang rakyat dan keselamatan penerbangan," katanya.

Dia berjanji, setelah reses, Komisi V DPR akan rapat kerja dengan Perum Airnav. "Kita akan menanyakan berbagai masalah di perusahaan itu," tukasnya. (sumber)

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Anthon jalan-jalan yang dibuat Belanda dulu kualitasnya jauh lebih baik. Namun Anthon menyayangkan kita tak bisa melakukan pemeliharaan.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pada 27 Mei 2015 - Menurut Anthon permasalahan hutan pelik karena di negara ini penyalahgunaan sertifikat hutan tidak dihukum. Anthon minta penjelasan ke Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) kelanjutan dari kasus sertifikat lahan di Dompak.  [sumber]

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2015)

12 Februari 2015 - Sehubungan dengan dana Otorita Khusus (Otsus) untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.  [sumber

Kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan

Pada 5 Februari 2015 - Captain Anthon menilai pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa kerugian negara akibat illegal fishing mencapai Rp.300 triliun tidak berbasis kepada data dan tidak akurat.  Menurut Anthon total kerugian dari illegal fishing di seluruh dunia saja hanya Rp.230 triliun. Anthon menilai pemaparan Menteri Susi Pudjiastuti hanya untuk membuat Presiden Joko Widodo bahagia saja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pada 2 Februari 2015 - Anthon menilai angka deforestasi di Indonesia masih terlalu tinggi (840,000 Ha) bahkan tertinggi di dunia. Menurut Anthon masih banyak kasus-kasus dimana masyarakat yang dimodali oleh pengusaha untuk menguasai hutan dan ditanami kelapa sawit.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tapanuli
Tanggal Lahir
28/02/2014
Alamat Rumah
Jl. Pramuka Raya VI No.14B, RT.001/RW.001, Utan Kayu Utara. Matraman. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria