Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sumatera Barat I
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Batusangkar
Tanggal Lahir
22/04/1961
Alamat Rumah
JL. Hamka no 29. Desa Parak Juar. Kecamatan Lima Kaum. Kab.Tanah Datar. Sumatera Barat.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Betti Shadiq Pasadigoe,SE.AK.,MM. terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sumatera Barat I (Tanah Datar, Solok, Mentawai, Sijujung, Dharmasraya, Kota Padang) setelah memperoleh 77,663 suara.  Betti adalah seorang profesional dan lama berkarir di PT. Semen Padang.  Di perusahaan bumn tersebut Betti menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan (1988-2005) dan Direktur Dana Pensiun (2010-2013).

Betti adalah istri dari Bupati Tanah Datar, Muhammad Shadiq Pasadigoe (2010 - sekarang) dan juga petinggi Golkar di Sumatera Barat.  Betti duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Tanah Datar.

Di masa kerja 2014-2019 Betti bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, bumn dan koperasi.  Pada Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IX DPR-RI.

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Andalas, Padang (1987)

S2, Magister Manajemen, Universitas Andalas, Padang (2007)

Perjalanan Politik

Mendampingi suaminya yang menjabat sebagai Bupati Tanah Datar di 2005, Betti bergabung menjadi kader Golkar dan turut aktif mengelola organisasi-organisasi kewanitaan di Tanah Datar.  Betti adalah Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013) dan juga Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Datar (2006-2013).

Betti adalah anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Kabupaten Tanah Datar sejak 2005.  Di Pileg 2014, Betti mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 Betti menjelaskan bahwa permasalahan dengan BUMN karena kurang jelasnya definisi kementerian. Definisi yang ada mengacu kepada UU sebelumnya dan Kementerian BUMN baru ada setelah undang-undang lama keluar. Sebelum ada Kementerian BUMN definisi untuk kementerian jelas seperti contohnya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Betti minta kepada Setjen DPR agar diberikan kronologi dalam pembuatan UU BUMN sebelumnya. Menurut Betti permasalahan utama BUMN adalah menurut UU sebelumnya BUMN harus mencari keuntungan. Tidak dibedakan BUMN mana yang untuk kepentingan umum dan mana yang mencari keuntungan. Permasalahan lainnya, menurut Betti, adalah privatisasi terutama setelah Kementerian BUMN didirikan. Kemudian, menurut Betti permasalahan lain dari BUMN adalah kontrol terhadap anak perusahaan BUMN di UU No.17 Tahun 2003 belum diatur dengan jelas.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Betti menuturkan terdapat 33 Rumah Sakit Vertikal dibawah Dirken Pelayanan Kesehatan yang  penyebarannya tidak merata. Kebanyakan di pulau Jawa, sementara pelayanan kesehatan dibutuhkan dari Sabang sampai Merauke.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Betti menanyakan ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 bagaimana kondisi saat ini ketika sudah habisnya perjanjian antara PT.Pelindo 1 & SUPS dan bagaimana respon SUPS terkait asetnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Sehubungan dengan kerjasama Pertamina dengan PT.PPA (Persero), Betti minta klarifikasi kepada Pertamina mengenai status terakhir dari kerjasama tersebut.  [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Betti bertanya soal penggunaan TKA yang banyak kelonggaran dibandingkan UU 72 tahun  2014, mengacu UU Keimigrasian, yang dibebaskan yakni tenaga kerja diplomatik dan konseler. Betti mempertanyakan kenapa harus ada kelonggaraan TKA, sementara kita akan meningkatkan perekonomian nasional dengan investasi yang masuk. Betti merasa risau melihat banyak anak muda pengangguran di usia produktif dan mengandalkan android di trotoar sebagai driver Gojek/Grab. Betti sempat ajak mereka kerja di daerah dan kelola daerah sendiri sebab sudah banyak daerah yang dipegang oleh negara asing. Betti memohon Perpres ini dikaji ulang dengan benar, dan dari partai Golkar sendiri yang berkoalisi dengan pemerintah bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Batusangkar
Tanggal Lahir
22/04/1961
Alamat Rumah
JL. Hamka no 29. Desa Parak Juar. Kecamatan Lima Kaum. Kab.Tanah Datar. Sumatera Barat.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan