Golkar - Sumatera Barat I

Sikap Terhadap RUU

Memperoleh Masukan Terkait Pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)

Betti Shadiq Pasadigoe mengatakan bahwa sesuai dengan visi Badan POM untuk obat dan makanan yang aman dan disampaikan masalah serta tantangan dari BPOM sendiri, apakah BPOM ini sudah mengidentifikasikan tumpang tindih wewenang untuk pencapaian tersebut, misalkan keamanan pangan, bagaimana irisannya dengan Kementrian Pertanian. Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan ekspor-impor dan kaitannya dengan BPOM terhadap izin ekspor-impor obat. Di sana apakah ada tumpang tindih dan ada irisan dalam hal wewenang karena akan menjadi suatu masalah. Kami ingin penjelasan dari BPOM apakah sudah mengidentifikasikan masalah dan tugas sehingga dalam pembahasannya tidak mengalami benturan dengan kelembagaan dan kementerian lainnya.

Tanggapan

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Betti bertanya terkait informasi tambahan tentang program apa saja yang ditunda, dan apakah ada kegiatan dari program Kementerian Perdagangan yang mengalami penambahan anggaran dan alasannya apa.

RKA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Betty menginginkan penjelasan terkait program-program yang mengalami penurunan anggaran, serta alasan perubahan program tersebut.

Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN

Betti mengatakan dari pemaparan PT RNI, PNM memang dibutuhkan untuk perbaikan struktur permodalan, namun Komisi 6 DPR-RI tidak melihat proyeksi laporan keuangan dari PT RNI dari segi neraca, aset atau rugi laba dan sebagainya. Betti juga bertanya kepada PT Perikanan Nusantara, mengapa untuk peningkatan laba hanya sedikit meski dengan atau tanpa PNM.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Betti bertanya terkait indikator kinerja dari KPPU. Ia juga bertanya output-nya dari KPPU dalam bentuk laporan atau berita acara. Betti ingin tahu bentuk kajian terhadap program yang dijalankan KPPU. Terakhir, Betti meminta output selama tahun 2015.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Betti selaku perwakilan dari Komisi 6 DPR-RI merasa sangat sedih dengan Kementerian Perindustrian terkait penyerapan anggaran yang hanya sebesar 26%. Ia mempertanyakan persoalan tentang revitalisasi pabrik gula yang sebesar Rp153 Miliar. Ia meminta penjelasan ke Kementerian Perindustrian terkait koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian BUMN sebelum PMN diberikan. Betti juga menanyakan permasalahan mengenai hambatan-hambatan yang sering muncul dalam kawasan industri. Ia beranggapan bahwa  hambatan tersebut muncul karena kurang matangnya perencanaan.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Betti mengatakan perlu adanya koordinasi antara KemenBUMN dan Kemenhub agar angkatan umum bisa digalakkan.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Betti mengatakan bahwa harus ada evaluasi dari kondisi penjaminan yang diberikan dan juga evaluasi atas masalah investasi yang ada. Menurutnya, tidak ada akselerasi dari kegiatan penjaminan ini.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Betti mengatakan salah satu sasaran kepesertaan BPJS adalah di pekerja informal. Kebijakan dari Kemendag untuk pasar tradisional mengarah menjadi pasar modern. Ia menanyakan mengenai cara agar peserta informal ini merasa tidak terbebani dengan pembayaran iuran. Ia melihat benhil yang awalnya pasar tradisional menjadi pasar modern. Asosiasi pasar benhil pun sudah berpindah. Ia khawatir pedagang dan pemilik kios lama tidak mampu membeli kios baru. Hal ini menyebabkan pedagang lama hanya akan menempati tepi jalan dan pedagang baru yang akan masuk. Ia mengatakan sesungguhnya pedangan baru ini adalah perpanjangan investor dan akan menggusur pasar tradisional. Ia menyampaikan BPJS perlu kerjasama dengan asosiasi pedagang pasar.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Betti mengatakan Telkomsel itu penyumbang terbesar keuntungan Telkom, apalagi untuk go internasional. Menurutnya, Telkom harus menjadi dominan di TBIG. Ia membahas bahwa dari Telkomsel dan Mitratel, Telkom mendapatkan telur emas, tetapi sekarang malah mau dijual. Ia juga membahas keuntungan Mitratel yang mencapai Rp3.6 Triliun. Ia menanyakan hal yang akan didapatkan Telkom jika menjual Mitratel.

Bidan Pegawai Tidak Tetap, Perawat Honorer, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Betti mengatakan Kemenkes perlu memberikan kriteria yang lebih lengkap kepada petugas pembimbing jamaah haji di daerah. Pennetuan petugas haji juga harus lebih cepat agar tidak terlambat.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN

Betti mengatakan tidak adanya data yang rinci dalam salah satu jawaban PGN dalam 5 tahun terakhir. Ia menanyakan wilayah alokasi PK dan BL dari PGN. Ia mengatakan Pertamina cukup informatif mengenai data alokasi dan anggaran yang jelas.

Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Spedi dengan PT DI — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan SKDI dan Spedi

Betti Shadiq Pasadigoe menjelaskan bahwa PT DI sepakat harus melepaskan skorsing dan memperkerjakan kembali, maka ia setuju dibuatkan surat lagi.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Betti mengatakan banyak kebijakan di daerah untuk mendapatkan obat. JKN dan BPJS juga sudah membuat agar masyarakat tidak menjadi korban. Menurutnya, dengan BPJS dan JKN menjadi sistem satu paket, harga obat dapat ditekan. Namun masyarakat menjadi korban dari sistem paket ini. Ia mengimbau jangan sampai mengobati seseorang dengan sistem poin dimana kalau sudah habis harus keluarganya yang mengisi poin. Ia meminta dibuat dengan jelas agar BPJS tidak ke kiri dan ke kanan dan bisa menjadi lebih baik untuk masyarakat.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Betti mengatakan ada 2 kasus dari kab berbeda yaitu Pesangan Barat dan Solok pada 9 Januari lalu dengan suspect 37 dan 5 positif. Ia menyampaikan bahwa saat ini ADS kosong dan dinas kesehatan mengajukan foto-foto untuk bisa dilakukan evaluasi untuk provinsi Sumbar dapat dikirim. Ia juga mengatakan di Sumbar ada penyakit rabies dan serum anti rabies tidak ada. Daerah juga tidak bisa melakukan pembelian dan harus dari pusat.

Langkah-Langkah Pengendalian Defisit Keuangan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Betti mengatakan apa upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk menagih piutang ke peserta non PBI, berapa jumlah piutang non PBI, karena kinerja BPJS tergantung kesanggupan penagihan piutang. Betti juga bertanya jika seandainya piutang non PBI ditagih lalu dikurangi biaya jaminan kesehatan, apakah masih terjadi defisit, jika masih defisit maka berapa efesiensi biaya operasional, kemudian bisa dilakukan kenaikan iuran dan penyesuaian manfaat. Betti mengatakan DJSN susah mendapatkan data pembiayaan penyelenggaraan BPJS Kesehatan, apakah harmonisasi DJSN dan BPJS Kes kurang, apakah tidak ada laporan rutin BPJS Kes ke DJSN. Betti mengatakan dengan persentasi 65% berarti ada Rp13 T yang belum dicollecting tahun 2018, Betti mengusulkan pekerja informal yang mampu harus dicollecting dengan memberi pemahaman bahwa menunaikan kewajiban untuk mendapatkan hak.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Dalam roadmap target revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Betti sudah melihat perkembangan BLK yang semakin membaik, hal ini tentunya sangat menggembirakan, akan tetapi, pada saat Komisi 9 melakukan kunker, Komisi 9 melihat bahwa rata-rata sarpras BLK di daerah ini sangat ketinggalan zaman dan tidak memadai. Betti juga menyampaikan bahwa masyarakat di daerah mengeluhkan peralatan dan bangunan yang sudah usang. Betti menanyakan bagaimana kriteria untuk kategori BLK baik, sedang dan buruk tersebut, karena kita harus meninjau definisi ‘baik’ ini dari semua sisi, termasuk dari aspek fasilitas dan bangunan yang memadai. Betti menyarankan bahwa masalah bahasa ini juga harus diperhatikan, agar para pekerja kita mampu mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di luar negeri tanpa keterbatasan bahasa. Betti menyampaikan bahwa ia mendengar Jepang sudah besar-besaran menerima Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk dari Indonesia. Hal ini harus dipersiapkan oleh Kemenaker agar para pekerja kita bisa mengisi lowongan tersebut. Betti menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu Komisi 9 sempat mengunjungi BLK di Bali, dan menilai BLK tersebut cukup bagus, karena banyak BLK-BLK terkait perhotelan dan pariwisata, tetapi masyarakat Bali juga meminta agar adanya BLK yang menyediakan spa, maka Betti merasa untuk menyediakan hal tersebut kita tidak perlu membentuk BLK baru, kita hanya perlu menambahkan hal-hal tersebut di BLK yang lama.

Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll

Betti mengajak semuanya untuk melihat dari permasalahan BPJS dan UU No. 24 tahun 2011 dimana disitu dikatakan yang intinya iuran peserta PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah adalah bagi mereka (masyarakat) yang tidak mampu (miskin). Menurutnya, perlu dipikirkan definisi miskin agar jangan sampai timbul perbedaan definisi miskin yang mengakibatkan meniadakan hak-hak masyarakat.

Latar Belakang

Betti Shadiq Pasadigoe,SE.AK.,MM. terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sumatera Barat I (Tanah Datar, Solok, Mentawai, Sijujung, Dharmasraya, Kota Padang) setelah memperoleh 77,663 suara.  Betti adalah seorang profesional dan lama berkarir di PT. Semen Padang.  Di perusahaan bumn tersebut Betti menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan (1988-2005) dan Direktur Dana Pensiun (2010-2013).

Betti adalah istri dari Bupati Tanah Datar, Muhammad Shadiq Pasadigoe (2010 - sekarang) dan juga petinggi Golkar di Sumatera Barat.  Betti duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Tanah Datar.

Di masa kerja 2014-2019 Betti bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, industri, bumn dan koperasi.  Pada Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IX DPR-RI.

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Andalas, Padang (1987)

S2, Magister Manajemen, Universitas Andalas, Padang (2007)

Perjalanan Politik

Mendampingi suaminya yang menjabat sebagai Bupati Tanah Datar di 2005, Betti bergabung menjadi kader Golkar dan turut aktif mengelola organisasi-organisasi kewanitaan di Tanah Datar.  Betti adalah Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013) dan juga Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Datar (2006-2013).

Betti adalah anggota Dewan Pertimbangan Golkar di Kabupaten Tanah Datar sejak 2005.  Di Pileg 2014, Betti mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 Betti menjelaskan bahwa permasalahan dengan BUMN karena kurang jelasnya definisi kementerian. Definisi yang ada mengacu kepada UU sebelumnya dan Kementerian BUMN baru ada setelah undang-undang lama keluar. Sebelum ada Kementerian BUMN definisi untuk kementerian jelas seperti contohnya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Betti minta kepada Setjen DPR agar diberikan kronologi dalam pembuatan UU BUMN sebelumnya. Menurut Betti permasalahan utama BUMN adalah menurut UU sebelumnya BUMN harus mencari keuntungan. Tidak dibedakan BUMN mana yang untuk kepentingan umum dan mana yang mencari keuntungan. Permasalahan lainnya, menurut Betti, adalah privatisasi terutama setelah Kementerian BUMN didirikan. Kemudian, menurut Betti permasalahan lain dari BUMN adalah kontrol terhadap anak perusahaan BUMN di UU No.17 Tahun 2003 belum diatur dengan jelas.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Betti menuturkan terdapat 33 Rumah Sakit Vertikal dibawah Dirken Pelayanan Kesehatan yang  penyebarannya tidak merata. Kebanyakan di pulau Jawa, sementara pelayanan kesehatan dibutuhkan dari Sabang sampai Merauke.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Betti menanyakan ke Direktur Utama PT. Pelindo 1 bagaimana kondisi saat ini ketika sudah habisnya perjanjian antara PT.Pelindo 1 & SUPS dan bagaimana respon SUPS terkait asetnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Sehubungan dengan kerjasama Pertamina dengan PT.PPA (Persero), Betti minta klarifikasi kepada Pertamina mengenai status terakhir dari kerjasama tersebut.  [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Betti bertanya soal penggunaan TKA yang banyak kelonggaran dibandingkan UU 72 tahun  2014, mengacu UU Keimigrasian, yang dibebaskan yakni tenaga kerja diplomatik dan konseler. Betti mempertanyakan kenapa harus ada kelonggaraan TKA, sementara kita akan meningkatkan perekonomian nasional dengan investasi yang masuk. Betti merasa risau melihat banyak anak muda pengangguran di usia produktif dan mengandalkan android di trotoar sebagai driver Gojek/Grab. Betti sempat ajak mereka kerja di daerah dan kelola daerah sendiri sebab sudah banyak daerah yang dipegang oleh negara asing. Betti memohon Perpres ini dikaji ulang dengan benar, dan dari partai Golkar sendiri yang berkoalisi dengan pemerintah bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah. [sumber]