Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sumatera Barat II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
06/06/1959
Alamat Rumah
Jl. Pinguin IV Blok-CG No.4, Sektor 3. Bintaro Jaya. Kel. Pondok Betung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

John Kenedy Azis terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019.  John adalah politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mewakili Dapil Sumatera Barat II.  John adalah seorang pengacara senior dan pernah membela Tommy Soeharto ketika di tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung

Pada masa kerja 2014-2019 John bertugas di Komisi III dan Badan Legislasi.

Namun pada masa sidang ke-3 tahun 2015-2016 (Januari 2016), John Kenedy Azis pindah ke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan dan Badan Anggaran DPR-RI.

Pendidikan

  • 1977-1980, SMA Negeri Padang, Padang 
  • 1980-1986, Sarjana Hukum Univ. Parahiyangan 

Perjalanan Politik

Bergabung dengan Partai Golkar sejak tahun 2004. 

Pada pertengahan Juni 2017 John resmi bertugas di Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan setelah sebelumnya bertugas di Komisi IX DPR-RI.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  John mengucapkan terima kasih karena Pemerintah telah memasukkan Sumatra Barat dalam catatan laporan Panja Dana Desa. Sejak dana desa digulirkan, Sumatra Barat mendapat ketidakadilan sebesar Rp3,3 Triliun karena perbedaan tafsir Pemerintah.

Selanjutnya, John membacakan pandangan mini Fraksi Golkar terhadap RUU RAPBN 2017. Fraksi Golkar berpandangan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% agar dapat dipahami kredibilitasnya. Keberhasilan program tax amnesty dapat meningkatkan kepercayaan publik. Fraksi Golkar sepakat dengan nilai tukar sebesar Rp13.300,00 dan setuju dengan inflasi 4% karena jika inflasi terkendali dapat mendorong stabilitas Nasional. Fraksi Golkar sepakat untuk meningkatkan postur pendapatan Negara dari Rp1.750 Triliun menjadi Rp2.080 Triliun. Penerimaan perpajakan Rp1.489 Triliun telah disepakati Banggar dan Pemerintah. Pagu Kementerian / Lembaga lebih rendah dari pada pagu anggaran transfer daerah dan dana desa. Namun, Fraksi Golkar mendorong agar anggaran K/L untuk mendorong pengurangan kemiskinan. Fraksi Golkar mengapresiasi peningkatan anggaran dana desa menjadi Rp60 triliun. Fraksi Golkar melihat rasio hutang dari PDB masih dalam kategori aman. Fraksi Golkar mengapresiasi pengurangan kemiskinan dan berharap anggaran subsidi bisa didistribusikan tepat sasaran. Fraksi Golkar dengan mengucapkan Bismillah menyetujui RUU RAPBN 2017 untuk disahkan menjadi UU. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, John beranggapan jika semua Fraksi ditanyakan setuju atau tidak akan memakan banyak waktu, mungkin akan lebih baik jika ditanya yang tidak setuju saja. John membacakan konvensi yang isinya bertujuan untuk memberikan perlindungan pada awak kapal pemerintah membentuk UU Kemaritiman 2006. Terkait dengan konvensi tersebut, dalam hal sektor industri pelayaran, John mengatakan bahwa DPR menyadari sektor itu penting dan menyadari kompleksitas masalahnya sehingga RUU MLC sangat penting. Konvensi tersebut penting untuk menjamin hak-hak tenaga kerja maupun perlindungan bagi pelayar, sambung John. Menurutnya, Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. DPR memandang pengesahan RUU itu mendapat keuntungan bagi penjamin hukum para tenaga kerja.

Mewakili Fraksi Golkar, John menyetujui RUU ketenagakerjaan maritim agar segera disahkan menjadi UU. Fraksi Golkar mendesak peratifikasian RUU ini demi kesejahteraan dan kepastian hukum para tenaga kerja, tutupnya. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016Sehubungan dengan pemaparan Menteri Kesehatan (Menkes), John K mengapresiasi program 6000 Puskesmas. Menurutnya, hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat yang mendambakan adanya pelayanan kesehatan yang baik. Fokus menkes kepada daerah terpencil juga dinilai positif karena jika ada Puskesmas yang baik dan lengkap di perbatasan, maka pasien dapat tertolong tanpa dirujuk. Di sisi lain, John K juga mengkritik tidak adanya koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan. Terkait BPJS, John K menemukan di beberapa rumah sakit terdapat pelayanan yang berbeda dengan yang membayar secara tunai. Kemudian, di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung, John K juga menemukan masih terdapat antrean panjang pasien BPJS Kesehatan, bahkan sejak pukul 4 pagi. Mengenai pembahasan Perppu Kebiri, menurut John K sudah dibahas dengan baik oleh Menkes.

Dalam kesempatan rapat ini, John K memberikan proposal hasil reses di Sumbar kepada Menkes. Berdasarkan hasil pantauannya selama reses, Ketut melihat ada beberapa rumah sakit yang perlu menjadi perhatian Menkes. Pertama, di RS M. Djamil Padang. John K menggambarkan bahwa orang yang tidak sakit saja akan menjadi sakit bila masuk rumah sakit tersebut, terlebih lagi orang yang sakit. Kedua, RSUD Adnan Payakumbuh yang terbengkalai. Ketiga, RSUD Sungai Dareh yang mobilisasinya memakan waktu 4 jam. Oleh karena itu, John K mengimbau Pemerintah untuk melakukan pembangunan dan perbaikan di ketiga rumah sakit tersebut agar tidak berakibat buruk pada pasien. Ketut juga menuturkan data Dirjen Pelayanan Kesehatan di Sumbar, bahwa di Sumbar terdapat 2 rumah sakit vertikal. John K menyarankan agar bagian RS M. Jamil dapat dipindahkan ke wilayah lain.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - John K Azis mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Fraksi Golkar memandang peraturan ini sebagai terobosan program pembangunan. Fraksi Golkar menyatakan setuju rancangan Program Dana Aspirasi ini dibahas di tingkat selanjutnya.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Fraksi Golkar setuju dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini tapi dengan perubahan judul menjadi RUU PENGATURAN Minuman Beralkohol.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP

8 September 2015 - Menurut John KUHP kurang terbuka. John memprediksi bila Indonesia masih tetap seperti ini maka Indonesi akan tertinggal. Kemudian Ia meminta pendapat pada semua orang yang hadir daam rapat mengenai pasal presiden apakah untulk direvisi atau dihapuskan. [sumber}

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. John menyatakan bahwa Komisi 3 sudah menyampaikan dan memperjuangkan anggaran untuk para mitranya di banggar. John berpendapat bahwa anggaran yang diberikan untuk mitra-mitra Komisi 3 sudah cukup, hanya KPK saja yang membutuhkan tambahan anggaran. Jhon mengharapkan agar tidak ada dana mitra yang tercecer, para mitra harus dapat mengelola anggarannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.Mengenai anggaran Menkumham, John menyatakan bahwa akan melakukan penambahan anggaran jika hal itu sangat diperlukan, dan untuk anggaran Jaksa Agung, Jhon menanyakan apakah permintaan penambahan anggaran sebesar Rp700.000.000.000 untuk peningkatan sarana prasarana sudah termasuk untuk melakukan pembangunan kantor Kejaksaan yang hancur akibat gempa.[sumber]

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, John menyatakan bahwa usulan penambahan anggaran yang diajukan PPATK realistis dan bisa dikabulkan, sementara untuk BNN, John menyatakan bahwa jika ingin menambahkan anggaran harus dibuat rencana kegiatan lain yang mendorong suksesnya pemberantasan narkoba. John juga menyatakan bahwa daerah-daerah lain masih banyak yang perlu diberikan sosialisasi, tidak hanya Jakarta saja. [sumber

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. John menanyakan, menurut pemerintah apakah target pajak di akhir tahun 2018 akan tercapai serta tax amnestyapakah akan lebih dari 1x serta ada rencana dilakukan kembali. Kawan - kawan yang merasa ragu – ragu atau ada uang di luar bertanya apakah ada rencana pemerintah terapkan lagi tax amnesty. Kurang lebih 5 atau 6 bulan lalu Banggar ke kedatangan tamu perhimpunan pengusaha rokok Indonesia ysng keberatan atas kenaikan cukai karena sekarang industri rokok berkurang 20-30%. John memohon perhatian PNBP dari jasa seperti SIM dan sertifikat jangan kenaikannya mencekik masyarakat. John ingin tahu mengapa pertamax bisa naik dan turun harganya,fluktuasi harganya luar biasa apakah tidak ada kontrol pemerintah. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. John menceritakan mengenai pengalamannya mengikuti kunjungan kerja ke daerah kepulauan, banyak hakim-hakim yang mengeluh, jangan sampai mereka berfikir dengan ditempatkan di daerah yang terpencil, berarti mereka dibuang ke sana. John juga sependapat dengan Pak Kahar mengenai kejelasan penambahan anggaran dari masing-masing lembaga. [sumber]

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Dari beberapa rapat yang sudah dilakukan dengan Jaksa Agung, John Kenedy mengaku baru pada rapat hari itu melihat wajah muram dari Jaksa Agung, ia pun menyampaikan keprihatinannya atas besararan anggaran yang diterima. John sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencoba mendalami adanya pengurangan pada Kejaksaan Agung sebesar Rp240Miliar dari anggaran tahun 2018, yang mana dari permintaan Rp9,7Triliun, disetujui hanya Rp6,1Triliun atau sekitar sepertiganya. John juga menanyakan dari usul kenaikan anggaran sebesar Rp3,6Triliun diperlukan untuk apa saja, John mengaku belum melihat urgensinya karena pemaparan hanya secara global. John meminta agar Kejaksaan Agung menyampaikan lebih rinci terkait program yang akan dilakukan. Menurut John perlu didukung oleh Komisi 3 itu adalah penambahan atase di luar negeri, terlebih untuk negara yang banyak TKI. John sependapat bagi jaksa yang berada di kedalaman atau kepulauan perlu tunjangan lebih daripada yang ada di kota besar, karena kasihan mereka perlu menempuh jarak jauh untuk sampai ke tempat yang dituju, pungkas anggota Fraksi Golkar tersebut.[sumber]

BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD - Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, menurut John keberhasilan BNN dalam menekan atau memberantas narkotika tidak terlepas dari sosialisasi, menurutnya ada beberapa tahapan oleh BNN terkait sosialisasi. Berdasarkan pengalaman John di beberapa komisi, ada beberapa kementrian dan lembaga yang dalam melakukan sosialisasi programnya bekerja sama dengan anggota DPR, menurut John ini sangat ampuh sebab anggota DPR-RI memiliki massa dan konstituen yanakan membuat BNN mudah masuk ke dalamnya sehingga John menyarankan hal baik tersebut. John menyontohkan di Komisi 9 ada sosialisasi pemakaian produk, menurutnya itu sangat ampuh karena anggota DPR-RI bisa menghadirkan hingga 300 orang dalam sekali sosialisasi. Kita nanti bisa berhitung berapa biayanya. [sumber]

Isu Papua dan Pelabuhan Pasaman Barat

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.. John menanggapi terkait isu Papua. 2 bulan lalu ia mengunjungi New Zealand karena dapat paparan kekhawatiran dubes tentang isu Papua yang didengungkan beberapa kelompok negara Pasifik. Upaya - upaya apa yang akan dilakukan untuk diplomasi 4 negara yang masih dukung kemerdekaan Papua. Apakah akan lakukan diplomasi kacang mede lagi. Di dapilnya di Pasaman Barat penghasil sawit. Di sana ada pelabuhan yang mungkin bisa dikembangkan menjadi penampung agar truk - truk tidak melawati jalan. Beliau juga memohon dukungan pembangunan pelabuhan di Pasaman Barat. [sumber]

LGBT Dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Penyelenggara Umroh Bermasalah

3 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel John Kennedy merasa sepemahaman dengan Arteria soal travel umroh, terlebih pembahasan telah berlangsung 1 tahun. John Kennedy dan Arteria sebelumnya sama-sama bertugas di Komisi 8. John menyampaikan bahwa ICMI ingin agar hasil seminar LGBT bisa diakomidir, sementara korban First Travel ingin dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), maka John mengaku mendukung hal tersebut. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  John mengatakan bahwa kami mendapatkan informasi ada harta kekayaan Nazarudin di Jalan Jatibaru, Pancoran. Ia menanyakan apakah hal itu benar. [sumber]

Tantangan Industri Hasil Tembakau

11 September 2017 - Dalam rapat audiensi Banggar dengan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) tJohn mengatakan masalah rokok dan industri rokok adalah permasalahan yang dilematis. Ada pihak-pihak yang menganjurkan jangan merokok, ujarnya. Dari sisi tingkat populasi manusia John memperkirakan industri rokok tidak akan merokok. Ia menceritakan dirinya sejak kelas 6 SD merokok tapi 10 tahun kemarin sudah tidak merokok. John menanyakan turunnya produksi rokok apakah karena tingginya cukai, rokok ilegal, atau banyaknya orang tidak merokok. Ia mengakui istrinya juga merokok jadi agak sulit bagi John untuk berhenti tapi kata dokter harus berhenti. Menurutnya setiap orang kalau sudah kecanduan apapun dibeli bahkan tidak makan tidak apa-apa yang penting merokok. [sumber]

Pansus KPK - Muchtar Effendi dan Miko/Niko Panji Tirtayasa Sebagai Saksi

25 Juli 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Hak Angket KPK dengan Muchtar Effendi (terpidana pemberi keterangan palsu dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah-red) dan Miko Panji Tirtayasa (keponakan Muchtar Effendi-red), John menanyakan jika Muchtar sudah dieksekusi berarti Muchtar sudah lepas dari KPK namun Muchtar masih diintimidasi oleh KPK.Berdasarkan keterangan Muchtar Effendi bahwa ada utusan dari Johan Budi kepada Muchtar terkait penyelesaian penyitaan oleh KPK, John mempertanyakan siapa saja utusan tersebut dan apa maksud mereka (utusan-ututsan Johan Budi). Kejadian penyitaan pada tahun 2016 apakah masih ada harta tersebut hingga kini dan seorang Ibu yang disebut-sebut siapakah namanya. John meminta keterangan dari Muchtar terkait perubahan identitas dari Niko menjadi Niko siapakah yang menginginkan hal tersebut, di mana kejadiannya (perubahan identitas), dokumen apa yang diserahkan dan siapa yang menyerahkan.Selanjutnya John menanyakan apakah benar Miko diinapkan di Kelapa Gading, siapa pemilik rumah tersebut dan siapa yang meminta Miko untuk tinggal di situ. Kemudian John bertanya lagi apakah Miko masih ingat alamat rumah di Kelapa Gading dan Pancoran Mas karena menurut John, Pansus butuh untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait keterangan saksi. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, John Kenedy mengucapkan selamat karena mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan mengucapkan terima kasih setiap kunjungan kerja selalu didampingi BPJS ketenagakerjaan. John menanyakan bahwa dari naskah yang diberikan, ada 96,4 juta potensi peserta BPJS TK, ada berapa banyak peserta dari jumlah tersebut karena dari pemerintah daerah sangat sedikit yang mengikuti BPJS TK, kalau pun ikut itu dianggap sebagai kewajiban saja bukan kebutuhan. John menanyakan upaya apa yang dilakukan BPJS TK terkait dengan hal yang tadi dipaparkan. John menanyakan program apa yang digunakan untuk menarik pekerja non formal di level bawah, mengingat potensi BPJS TK sangat banyak. John membandingkan bahwa TASPEN lebih baik daripada BJPS TK. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), John mengatakan bahwa MIAP tentu sudah bekerja banyak untuk permasalahan vaksin atau obat palsu karena telah berdiri sejak tahun 2003. John meminta MIAP memberikan rekomendasi untuk anggota Panja. Ia berkomentar bahwa pembicaraan MIAP harus objektif jangan berat sebelah pada satu merek. John juga meminta penjelasan terkait jalur distribusi obat. John menangkap bahwa masalah utamanya adalah bahan baku dan poteker serta masalah limbah rumah sakit. John menyampaikan bahwa pengawasan obat dilakukan BPOM, sedangkan kinerja BPOM belum baik. Di luar negeri, BPOM sangat ketat dan intens serta ditakuti masyarakat. John memberitahukan bahwa Panja dibentuk karena kekecewaan pada BPOM. John meminta masukan yang sangat konkret dan tidak mengambang karena permasalahn yang ada sangat complicated. Ia meminta mitra membantu Panja seperti menyampaikan keluhan masyarakat. Ia meminta pendapat YLKI terkait apakah apotek rakyat dapat dipertahankan atau tidak. Ia meminta rekomendasi YLKI terkait banyaknya temuan obat palsu.  [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

31 Mei 2016 - Azis mengatakan bahwa dari inti yang didapat bahwa masukan dan hasil akan jadi bahan, dengan menambahkan bahwa pemerintah sudah kebobolan dan antar instansi untuk tidak saling melemparkan tanggung jawab. Hal ini dilihat dari keprihatinan dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan diminta untuk dibuat Panitia Kerja (Panja). Menurut Azis di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) investasi Cina 98 persen merupakan TKA, dan hanya 2 persen yang bukan TKA. Harus diwaspadai 98 persen ini, dikarenakan konon mereka adalah tahanan didalamnya dan tolong untuk ditelusuri. Untuk BKPM yang mengeluarkan izin tentang investasi, menurutnya penggunaan TKA baiknya untuk ahli saja agar tidak merampas hak pekerja Indonesia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - John berterimakasih atas Rumah Sakit M.Jamil menjadi Rumah Sakit Vertikal. John menyampaikan himbauan dari masyarakat bila melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk tidak memberitahukan sebelumnya oleh petugas rumah sakit.  [sumber]

Pengupahan

18 April 2016 - Jhon mengapresiasi apa yang dipaparkan oleh beberapa pakar yang telah hadir pada RDPU kali ini. Jhon pernah kunjungan kerja ke Maluku dan PP Nomor 78 Tahun 2015 belum disosialisasikan. Jhon menanyakan tentang sosialisasi PP Nomor  78 Tahun 2015 ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan menjawab tidak tahu.

Jhon prihatin karena upah pekerja di Maluku Utara ditentukan oleh pengusaha. Jhon sependapat dengan Fahmi Idris bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Jhon, PP Nomor 78 Tahun 2015 lahir agar para pengusaha tidak mengalihkan investasinya. Jhon memberikan contoh yaitu ada buruh yang baru bekerja selama tiga bulan tetapi bisa mengerjakan buruh yang sudah bekerja lima tahun dan jarang pekerja yang diatas satu tahun penentuan upahnya melalui perundingan bipatrit karena posisi buruh yang lemah.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18 April 2016 - John menilai bahwa kurangnya sosialisasi menjadi masalah mendasar dalam menjalankan dan menerapkan kebijakan. John merasa pesimis dan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia pasti kalah saing dengan tenaga kerja asing terkait MEA, contohnya Bursa Efek Indonesia (BEI) yang banyak tenaga kerja asingnya dan memakan tenaga kerja Indonesia. John setuju dengan pendapat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk berkolaborasi dengan Kemendikbud terkait kurangnya kemampuan masyarakat dalam berbahasa Inggris. Menurut Aziz, Kemendikbud juga harus dapat mengoptimalkan kemampuan masyarakat, jangan hanya sekadar mencetak sarjana.  [sumber]

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 - Terkait dengan peningkatan anggaran yang diminta oleh Komnas HAM, John Azis mempertanyakan indikator yang bisa digunakan untuk dapat mengatakan bahwa Komnas HAM berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, Juga mempertanyakan hal yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait dengan kasus kekerasan perempuan yang ada di luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

30 Juni 2015 - John apresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) karena menurut John sudah banyak tindak pidana korupsi yang diproses oleh Kejagung. John yakin Kejagung dapat menangani kasus korupsi lebih baik kalau seandainya diberi wewenang yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). John menilai publikasi eksekusi mati sedikit lebay dan saran ke Jaksa Agung sebaiknya bisa sedikit 'di rem'. 

Sehubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), menurut John pengguna narkoba akan 'naik pangkat' menjadi pengedar jika dimasukkan ke penjara. Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin pengguna narkoba di di rehab, bukan dipenjara. John menegaskan bahwa sekarang 60%-70% penghuni Lapas adalah pengguna narkoba. John saran ke Jaksa Agung bahwa Lapas sudah tidak dapat menampung pengguna-pengguna narkoba .

John minta perhatian khusus Kejagung atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut John hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPU menunjukkan indikasi pelanggaran masif, seperti pemahalan harga (mark-up). John menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas KPU ke Kejagung dan minta Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 - John meminta tanggapan dari BNPT mengenai kasus hilangnya WNI di Turki atas dalih umrah dan tentang jihad di Suriah agar tidak terulang kembali.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - John menyatakan bahwa Fraksi Golkar tak beri pertanyaan. Fraksi Golkar sudah setuju Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.  [sumber]

15 Januari 2015 - John memohon perhatian khusus dari Budi Gunawan (BG) mengenai penyebaran personil di wilayah timur Indonesia karena masih ada 5 wilayah kabupaten yang cuma mempunyai 1 Kapolres.  Sehubungan dengan rekam jejak BG, John minta rincian dari tuduhan-tuduhan gratifikasi yang diduga diterima BG di 2004-2006 karena kabarnya angkanya besar sekali.  [sumber]

14 Januari 2015, saat fit & proper test Budi Gunawan sebagai calon Kapolri - John Kenedy menanyakan tentang tuduhan Budi Gunawan menerima gratifikasi bernilai amat mahal. Ia meminta BG untuk menjelaskan tentang hal ini. Azis juga ingin mengetahui pendapat BG tentang pembagian personil di wilayah Timur Indonesia yang masih sangat kurang.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Menurut John dalam Pasal 33 jika penyelesaian perselisihan tidak selesai maka harus melalui Pengadilan Negeri. John menilai dari jumlah saja keputusan dari Mahkamah Partai sudah aneh, karena harusnya ada catatan perintah tapi di amarnya hanya ada pendapat.  [sumber] 

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - John dorong Plt.Kapolri untuk disegerakan menambah kantor Polres di Papua dan Papua Barat. John apresiasi kepada Plt.Kapolri karena sudah mengirim polisi ke Lantai 12 (Kantor Fraksi Golkar di Gedung DPR-RI) untuk keamanan. John dalam kesempatan ini membacakan surat yang melaporkan Partai Golkar (kubu Agung Laksono) terkait pemalsuan surat keanggotaan.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - John Kenedy minta klarifikasi ke BNPT mengapa prosedur penanggulangan teroris mengharuskan tersangka harus dibunuh.  John Kenedy juga minta klarifikasi mengapa Kementerian Keuangan tidak mengucurkan anggaran kepada BNPT tepat waktu walaupun sudah dianggarkan.  [sumber]

Peraturan Kode Etik & Tata Tertib DPR

27 Januari 2015 - Atas nama Fraksi Golkar meminta Kode Etik & Tata Tertib tidak disahkan dan meminta waktu tambahan untuk mempelajari.  [sumber]

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
06/06/1959
Alamat Rumah
Jl. Pinguin IV Blok-CG No.4, Sektor 3. Bintaro Jaya. Kel. Pondok Betung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan