Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Riau I
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bagansiapiapi
Tanggal Lahir
12/06/1955
Alamat Rumah
Jl. Sumatra No.81. Bagansiapiapi. Bagan Kota. Bangko. Rokan Hilir. Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Riau I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Tabrani Maamun adalah caleg dari Partai Golkar yang terpilih untuk mewakili Riau I di DPR-RI periode 2014-2019. Ia adalah adik kandung Gubernur Riau, Annas Maamun.

Pendidikan

1961-1967, SD, SDN BANGKO KANAN, BANGKO KANAN 1968-1971, SLTP, SMP BUDAYA JAKARTA, JAKARTA
1972-1974, SLTA, SMA BUDAYA JAKARTA, JAKARTA
1978-1984, S1, UNIV. KRISNADWIPAYANA, JAKARTA

Perjalanan Politik

Tabrani memiliki latar belakang karyawan swasta, dan belum ditemukan daftar pengalamannya di bidang politik. 

Visi & Misi

Meminta pemerintah memperhatikan kondisi kelangkaan listrik di kabupaten Rokan Hilir, Riau.

"Kami minta bantuan anggota komisi VII DPR RI dari pemilihan Riau agar mendesak pemerintah untuk membantu persoalan listrik di Rohil mengingat banyak keluhan dari masyarakat Rohil saat kami reses ke Rohil, " ujar Thabranie, di Jakarta.

Adik dari Bupati Rohil itu mengungkapkan beberapa kecematan yang mengeluhkan persoalan listrik diantaranya kecamatan Bagansinembah, Bentayan dan Bangko Pusako. Dampak minimnya listrik mayoritas desa di kecamatan tersebut mengakibatkan anak-anak kesulitan dalam belajar karena minimnya penerangan.

"Efek lebih jauh, yang mengkhawatirkan adalah kalau minyak tanah hilang, apakah ada penggantinya? Apa gas bisa diberdayakan untuk penerangan," ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

(sumber)

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan

14 September 2017 - Dalam Rapat Koordinasi Baleg dengan Anggota Komite 2 DPD-RI (Pengelolaan SDA dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya) Djasarmen Purba, Anggota DPD-RI dapil Provinsi Kepulauan Riau dan Sudirman Umar Anggota DPD-RI dapil Provinsi Aceh selaku Tim Kerja RUU Perkelapasawitan, Tabrani merasa miris sekali karena hasil devisa dari kelapa sawit tidak mengalir ke daerah, untuk membuat harga kelapa sawit stabil kita harus mendekati petani jika tambah jauh itu biasanya tambah rendah harganya bisa sampai 500 rupiah, dan di pasar 1.500 rupiah apalagi jika ditambah jalanan yang rusak, itu malah bisa 300 rupiah. [sumber]

RUU Masyarakat Adat

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Prof Maria Sumardjono. Tabrani mengatakan saat ini Komisi 2 DPR-RI sedang membahas UU Pertanahan. Dan sekarang ada juga tentang masyarakat hukum adat. Tabrani mengusulkan kedua UU tersebut agar dipadupadankan. Tabrani berpendapat, keluhan yang muncul dari daerah yakni terkait tanah masyarakat yang sudah ada dari dahulu, namun sekarang menjadi wilayah hutan. [sumber]

23 Agustus 2017 - Tabrani mengatakan RUU Masyarakat Adat melanggar UU Nomor 23 Tentang Penetapan Tata Ruang Wilayah yang merupakan kewenangan DPR-RI. Ia berpendapat jika ingin membentuk masyarakat adat maka memerlukan biaya yang sangat besar. Tabrani pun memberi contoh gambaran pembentukan masyarakat adat di dapilnya, Riau yang sampai menghabiskan dana sebesar Rp10 Miliar. [sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Tabrani menyatakan bahwa Riau merupakan penghasil sawit terbesar dan kami khawatir jika tidak ada UU ini, kelapa sawit kebanyakan dikuasai oleh pelaku usaha besar dan lapangan pekerjaannya pun cuma diisi sama orang luar Riau. Tabrani juga menambahkan bahwa kami perlu UU untuk membela masyarakat kecil, kami perlu kepastian dalam UU ini. [sumber]

RUU Larangan Praktik Monopoli

10 Oktober 2016 - Terkait persekongkolan, Tabrani menginformasikan adanya perusahaan yang membeli barang dan dimainkan oleh asosiasi-asosiasi. Tabrani menilai bahwa UU ini peru diperjelas agar tidak terjadi persekongkolan-persekongkolan. Selain itu Ia menambahkan bahwa ada beberapa perusahaan yang dibuat oleh daerah dan tidak diterima pengelolaannya oleh PLN. [sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Tabrani menanyakan apa alasannya lembaga yang diamanatkan belum terbentuk. Ia melanjutkan, apa sudah ada bayangan tentang tupoksi lembaga baru yang nantinya tidak overlap dengan Bulog?  [sumber]

RUU Pertanahan

Pada 25 Maret 2015 - Di Riau banyak perkebunan. Menurut Tabrani justru pengusaha perkebunan amat rakus. Hak Tanam Industri (HTI) sering jadi alasan industri untuk menggusur rakyat. Tabrani minta usulan dari pakar pertanahan bagaimana mengatur HTI di RUU Pertanahan.  [sumber]

Tanggapan

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Tabrani menyampaikaan saat ia berkunjung ke Bagan Siapiapi, di pinggiran Sumatera tidak ada ikan namun di tengah banyak dan ia melihat program tol laut yang diprogramkan KKP jauh sekali. Ia makan ikan di Malaysia lebih murah harganya daripada makan di Bagan Siapiapi.[sumber]

Sengketa Pertanahan

16 Maret 2016 - Tabrani berpendapat bahwa ada mafia dalam tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tabrani menilai, dalam BPN pernah terdapat mafia yang sekarang masih berkeliaran. Tabrani mengusulkan untuk memblokir sertifikat yang menjadi permasalahan warga Cilandak Timur dan meminta BPN memblokir kasusnya juga. Menurutnya, masyarakat kecil tersebut tidak memiliki pegangan lain selain Komisi 2.

Tabrani melanjutkan, untuk itu jangan sampai ketidakpintaran masyarakat dijadikan objek hukum yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kemudian, Tabrani menyatakan akan mendesak Kementerian Perhutanan untuk mempertegas jalur inclub untuk pemenuhan hak rakyat sehingga jangan sampai masyarakat mendapatkan "uang abu” yang akan merugikan. Diakhir sesi pendalaman, Tabrani meminta kepada seluruh mitra untuk melawan mereka yang telah melakukan sengketa tanah.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Tabrani meminta penjelasan ke Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) terkait jumlah biaya yang digunakan untuk perawatan pesawat Presiden yang mana tidak diberikan lampiran.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bagansiapiapi
Tanggal Lahir
12/06/1955
Alamat Rumah
Jl. Sumatra No.81. Bagansiapiapi. Bagan Kota. Bangko. Rokan Hilir. Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Riau I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria