Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Dodi Reza Alex Noerdin

Golkar - Sumatera Selatan I

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Dodi Reza Alex Noerdin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 203.246 suara. Dodi adalah putra dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

    Sejak masih muda, putra Alex Noerdin, ini telah menunjukkan banyak prestasi. Saat SMA, ia berhasil mendapat beasiswa dari Depdikbud RI untuk mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antarnegara ke Kanada. Ia meraih Sarjana Ekonomi di Belgia dengan predikat Grande Distinction atau High Honor, dan skripsinya juga meraih Banque Bruxelles Lambert Prize Award sebagai karya skripsi terbaik se-Belgia. Pada jenjang S2, ia kembali mengukir prestasi saat lulus dengan predikat magna cum laude. Tidak mengejutkan ketika kemudian ia mendapat beasiswa fellowship di Institute of Technology (MIT) pada tahun 2010.

    Pada tahun 2010 dan 2011, ia menjadi delegasi Indonesia dalam WTO Third Country Training Programme di Singapura. Dodi Reza juga pernah berpartisipasi dalam Forum 100 Kepemimpinan Asia di Filipina tahun 2008. Ayah dari putri kembar bernama Aletta dan Atalie ini pernah pula menduduki pos jabatan Ketua Umum Pengprov PERBASI, Ketua Umum Perbasasi (Softball), Wakil Ketua Umum dan Anggota Majelis Sabuk Hitam INKAI, Pembina Skyland Motor Sport Sumsel, Presiden Sriwijaya Football Club (SFC), dan komisioner Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mewakili klub sepakbola se-Indonesia.

    Dodi Reza juga adalah Ketua Komite Tetap Kerja Sama Ekonomi Regional KADIN Pusat yang juga merupakan Presiden Sriwijaya FC Palembang pada tahun 2011.

    Pada periode 2014-2019 Dodi Reza menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

    Pada akhir 2016 Dodi mengundurkan diri dari DPR-RI karena mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Banyuasin pada Pilkada Serentak 2017.  Dodi digantikan oleh Wasista Budi Utoyo yang dilantik pada 10 Januari 2017.

    Pendidikan

    1977-1983 SD NEGERI INDONESIA AND CANADA
    1983-1986 SMP INDONESIA AND CANADA
    1986-1990 SMA INDONESIA AND CANADA
    S-1 University of Leuven
    S-2 Libre De Brussel Belgia (1997)
    S-3 SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, CAMBRIDGE,MA (USA) (2010)

    Perjalanan Politik

    Anggota DPR RI FPGolkar Komisi 6 (2009-sekarang)
    2009-2015 DPP PARTAI GOLKAR, WASEKJEN
    2010-2011, BMK KOSGORO, BENDAHARA UMUM

    Visi & Misi

    1. Mengutamakan pembinaan generasi muda melalui bidang agama, sosial dan kewirausahaan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan UMKM.
    2. Memantau dan mengawal Program Berobat Gratis, Sekolah Gratis, dan segera terwujudnya Kuliah Gratis pada 2015 untuk warga SUMSEL, dan mendorong untuk bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia (dari SUMSEL untuk Indonesia).
    3. Mendorong pembangunan infrastruktur di bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, kelautan, perhubungan, dan pertambangan, tanpa melupakan aspek pelestarian lingkungan hidup dan sosial. 
    4. Mendorong pihak asing untuk berinvestasi di SUMSEL, dalam hal produksi dan pengolahan hasil bumi, pertambangan, perkebunan, serta pendanaan pembangunan infrastruktur.
    5. Membangun pembangunan sarana keagamaan, kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas.
    6. Mendorong terwujudnya kebijakan dalam penyediaan bibit yang berkualitas dan penyebaran bantuan pupuk secara merata , untuk para petani.
    7. Mendorong segera terwujudnya: Kebun Raya SUMSEL, Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api, rel ganda kereta api, Jalan Tol Lintas Sumatera, Jalur Kereta Api Trans Sumatera, serta Jembatan Musi IV.
    8. Menjadi wakil rakyat SUMSEL yang mampu memperjuangkan kepentingan dan keinginan masyarakat, serta selalu berkomunikasi dengan masyarakat.
    9. Berkontribusi bagi kemakmuran NKRI secara luas.

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    RUU KPK 2015

    Pada 6 Oktober 2015, Dodi Noerdin mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

    RUU Pengampunan Nasional

    Pada 6 Oktober 2015, Dodi Reza Noerdin mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

    Tanggapan

    Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    7 Juni 2016 - Alex mengatakan bahwa anggota Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan agar tidak terjadi adanya pemotongan bahkan akan lebih bagus jika ada penambahan. Menurutnya, khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mereka punya penerimaan negara bukan pajak dan masuk ke kas negara. Alex memohon untuk anggota Badan Anggaran, khusus KPPU harus ada pemasukan sendiri. Menurutnya, ketua KPPU bisa secara rinci yang sudah masuk berapa dan yang unrelease berapa.Dodi mengatakan, amunisi bagi teman-teman yang ada di Banggar, dalam Rapat Banggar khusus untuk KPPU mereka punya penerimaan negara sendiri dan tolong rincikan dirincikan anggaran yang sudah masuk jadi wajar agar diberikan dispensasi.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

    18 April 2016 - Dodi menganggap Kementerian Koperasi (Kemenkop) sangat concern terhadap KUR. Bentuk concern tersebut merupakan hal yang bagus tetapi Dodi juga mendapatkan informasi bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami kendala. Satu di antaranya adalah masalah suku bunga. Dodi menyadari, memang permasalahan suku bunga tersebut agak sulit.

    Dodi melanjutkan dengan persoalan BI Rate yang diganti dengan Seven Days Repo Rate. Tendensi dari segi moneter, sudah sangat bagus jika dimasukkan ke program KUR. Dodi berpendapat, apabila inflasi terjaga, tidak ada otoritas untuk BI menaikan suku bunga. Selain itu, ia juga mendukung Dekopin terkait pendirian rumah koperasi Indonesia dan aturan berubah dalam segi bisnis. Tak hanya itu, Dodi setuju dengan pentingnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dijadikan salah satu pintu masuk untuk pengembangan ekonomi.  [sumber]

    Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

    29 Februari 2016 - Dody sepakat untuk menyerahkan masalah BOT PT HIN dengan PT CKBI kepada Kejaksaan Agung dan Komisi 6 tidak akan ikut campur. Menurut Dody, dari segi bisnis lahan milik negara yang telantar wajar bila di-BOT-kan selama negara mendapat pendapatan dan investasi dan selama tidak melanggar UU. Jika dalam kontrak terdapat rugi, maka perlu ditinjau ulang. Selain itu, bila kontrak kerjasama diperpanjang, maka menurut Dody harus di-exercise dengan mempertimbangkan ongkos fee. Dody juga berpesan agar negara menjaga asetnya agar tidak lepas.  [sumber]

    Kajian Kebijaksanaan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

    29 September 2015 - Menurut Dodi, saat ini tidak ada keselarasan antara runway dan kapasitas pesawat. Runway tidak sanggup untuk menampung pesawat baru untuk rute jarak jauh karena bobotnya yang berat. Dengan kondisi runway seperti itu, Dodi menanyakan apakah ada pengurangan load factor saat terbang atau melakukan sesuatu dengan kondisi runway yang ada, yang akan berdampak pada profitabilitas Garuda Indonesia. Dodi menyarankan untuk men-sinergikan antara Pertamina selaku penyedia avtur dengan Garuda Indonesia sehingga harga avtur yang diberikan bisa lebih ekonomis.  [sumber]

    Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Standarisasi Nasional - Tahun 2014

    20 Agustus 2015 -  Dodi menyayangkan adanya pos yang realisasi anggarannya hanya 19% dari target. Dodi menegaskan bahwa Komisi 6 siap mendukung program BSN untuk menjadi langkah awal Indonesia menerima produk yang bersertifikasi.  [sumber]

    Kesiapan Indonesia Menyonsong MEA 2016

    6 April 2015 - Dodi menilai pengamanan pasar dalam negeri masih lemah. Menurut Dodi kalau EU bisa melakukan proteksi untuk pasar mereka kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama.  [sumber]

    Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

    1 April 2015 - Dodi fokus kepada Antam. Dodi menggaris bawahi bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) itu dalam Rupiah dan seluruh pembayaran Antam dalam Dollar. Dodi mengacu kepada pemaparan dari Direktur Utama Antam bahwa dari 8 izin ekspor untuk raw material Pemerintah Antam tidak mendapat satupun. Dodi minta klarifikasi kepada Antam apakah pengajuan persetujuan ijin sudah dilakukan dan apabila sudah dimana ‘kemacetan’ atas persetujuan ijin tersebut.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.