Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Kahar Muzakir

Golkar - Sumatera Selatan I

Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Kahar Muzakir seorang sarjana muda pendidikan teknik mesin IKIP Yogyakarta yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil adalah sarjana pendidikan teknik mesin IKIP  Yogjakarta pada tahun 1970.

    Karir Politik dimulai ketika dia bergabung HMI Cabang Yogyakarta (1967 - 1974) , kemudian dia bergabung di DPD AMPI Sumsel (1984-1989), beliau juga mantan wakil  Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Kemudian dia terpilih menjadi anggota DPRD komisi X wilayah Sumatera selatan II yang menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan.

    Putra dari Kahar, Wahyu Sanjaya, adalah juga Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat dan duduk di Komisi VI.

    Pada November 2015 menjelang sidang kasus etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, Kahar ditunjuk oleh Fraksi Golkar untuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Januari 2016, Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Kahar menempati kursi anggota Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan sejak 29 Mei 2017 setelah sebelumnya bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan.

    Pendidikan

    Sarjana Muda Pend. Teknik Mesin IKIP Yogyakarta (1970)
    Sarjana Pendidikan Teknik Mesin IKIP Yogyakarta (1974)

    Perjalanan Politik

    Belum Ada 

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

    9 Desember 2016 - (JAWA POS) - Fraksi Partai Golkar di DPR ogah merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjelang masa reses yang tinggal seminggu ke depan.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menyebutkan tidak ada urgensinya merevisi UU MD3, yang tujuannya menambah satu lagi pimpinan dewan yakni PDI Perjuangan.

    "Sebelum masa reses nggak bisa. Kan tidak ada gunanya juga mengangkat pimpinan waktu reses," kata Kahar saat ditemui di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (9/12).

    Secara prinsip, lanjut Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu, fraksinya tidak keberatan dengan revisi UU MD3. Namun prosesnya tidak perlu terburu-buru.

    "Kalau sudah ada persetujuan di baleg (badan legislasi) dan bamus, ya lihat saja nanti. Kan dibuat draftnya, pasal berapa (yang mau direvisi), masuk bamus. Kalau cuma satu pasal, sehari bisa selesai rapatnya," jelas Kahar.

    Karena itu, dia berharap Baleg DPR segera menyiapkan draft revisinya. Terutama Fraksi PDI Perjuangan yang menginginkan dilakukan perubahan.

    "Prosesnya disiapkan di baleg lah. Kan di baleg ada orang PDIP. PDIP yang punya keinginan. Masa kita (yang siapkan draft)," pungkas Kahar.  [sumber]

    RUU KPK 2015

    Pada 6 Oktober 2015 - Kahar Muzakir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

    RUU Pengampunan Nasional

    Pada 6 Oktober 2015 - Kahar Muzakir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

    Tanggapan

    Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

    24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Kahar menyatakan bahwa kewenangan banggar hanyalah untuk mensinkronisasi anggaran.[sumber]

    Penyempurnaan Anggaran t.a 2019 - KomnasHAM, Komisi Yudisial dan LPSK

    4 Juli 2018 - Dalam RDP dengan KomnasHAM, Komisi Yudisial, dan LPSK, Kahar mangatakan bahwa topik yang dibahas adalah mengenai angggaran pada ketiga mitra yang hadir, Kahar menyampaikan bahwa sebetulnya rapat tersebut sudah memenuhi kuorum, dan yang harusnya memimpin bukan dirinya, mamun karena pimpinan lainnya sedang ada keperluan terkait Pilkada kemarin, maka ia terpaksa harus hadir. Kahar meminta mitra untuk menyampaikan penegasan angggaran, termasuk jika ada permintaan tambahan anggaranberhubung ini baru indikatif, menurut Kahar agar masuk pagu sementara sehingga nantinya dibahas lagi hingga menjadi pagu tetap.Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial. [sumber]

    Rencana Anggaran 2019

    6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Kahar meminta kejelasan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai anggaran itu digunakan untuk apa saja supaya jelas, karena Kahar merasa harus menjumlahkannya sendiri dan juga Kahar meminta kepada mitra lainnya yang hadir rapat untuk mengirimkan surat resmi mengenai tambahan anggaran yang diminta. [sumber]

    Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

    21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Kahar menjelaskan bahwa yang namanya program harus ada sasaran kemudian Ia menanyakan apa saja yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Sehingga Ia berharap nanti didapatkan data orang, uang dan peralatan, sehingga dapat terukur. Kahar menyarankan kepada KY bisa minta bantuan kepada Komisi 3, karena kalau Komisi Yudisial salah, DPR juga ikut salah, karena yang memilih Komisi Yudisial adalah DPR. Kahar menambahkan bahwa setelah menetapkan sasaran, lalu diketahui apa saja yang dibutuhkan dan dalam waktu berapa lama dengan resiko sekecilnya, program itu biasanya terukur, kalau tidak terukur tidak bisa jadi anggaran. [sumber]

    RAPBN 2017 - Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, LMAN, BPJS-K

    22 September 2016 - Pada Banggar rapat dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BPJS Kesehatan, dan Panja Pemerintah, Kahar mengatakan bawa ada sistem di BPJS yang tidak benar. Kahar mengimbau agar BPJS mengkaji ulang dan mengubahnya agar tidak terus menerus menggerus uang rakyat melalui APBN. Kahar menyarankan agar LMAN masuk ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) bukan pembiayaan supaya uang yang dicadangkan tidak terlalu banyak.  [sumber]

    Bukti Rekaman 'Papa Minta Saham' Hanya Tipuan

    11 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) gagal mengambil alat bukti rekaman HP Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ke Kejaksaan Agung.

    Hal ini lantaran Maroef tak bersedia menyerahkan alat bukti rekaman suara berisi percakapan antara dirinya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

    "Ya, asal muasalnya kan bukti rekaman dan rekamannya enggak mau dikasih ke kita (MKD), kan ini mau mengadu domba namanya. Sesama anak bangsa oleh perusahaan asing," kata Wakil MKD Kahar Muzakir di Komplek Parlemen, Senayan, Jum'at (11/12/2015).

    Politisi Golkar ini mengatakan dalam persidangan MKD yang menghadirkan Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin telah membuka iri rekaman ke publik, menurutnya hal ini sudah membuat geger pada masyarakat .

    "Kita disini sudah geger dunia, ternyta rekaman yang jadi bukti itu. Kan disembunyikan. Tepa tepu saja biar kita gontok-gontokan, sementara Freeport tetap berjaya," tandasnya. (sumber)

    Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

    1 Desember 2015 - Kahar Muzakir mengambil suara untuk tidak melanjutkan  sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

    Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

    15 September 2015 - Kahar menyinggung isi UUD 45, bahwa kewajiban negara adalah memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia agar bisa diterima menjadi mahasiswa. Kahar juga menyinggung laporan yang diberikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Menurut Kahar yang benar adalah Anggaran Pendidikan, bukan Anggaran Fungsi Pendidikan. Oleh karena itu, akses pendidikan harus diperluas.  [sumber]

    Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

    29-30 Juni 2015 - Menurut Kahar masalah listrik tidak akan selesai karena tidak sesuai dengan undang-undang (UU). Indonesia seharusnya melaksanakan desentralisasi tapi yang lain tidak mau mengikuti. Kahar menilai kebijakan subsidi PLN sekarang ini salah. Seharusnya listrik dilakukan desentralisasi antara PLN dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai UU. Kahar menilai kita ditipu karena pemberian subsidi ke perusahaan publik. Menurut Kahar banyak Pemda yang mampu memberikan subsidi di daerahnya dan tidak perlu membuat pemerintah pusat yang menanggung.  [sumber]

    Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

    Pada 16 April 2015 - Kahar minta ke Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk buat program kerja berikut anggarannya.  [sumber]

    Indonesian Super League 2015

    Pada 26 Maret 2015 - menurut Kahar persoalan di forum ini masih tidak jelas. Kahar minta klarifikasi apakah BOPI di gaji atau tidak. Kahar heran mengapa BOPI dapat mengatur badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) padahal menurut Kahar BOPI itu menjabat hanya dengan Surat Keputusan (SK) Menteri. Kahar menilai seharusnya SK Menteri tidak berhak mengatur norma. Norma hanya diatur di undang-undang. Menurut Kahar BOPI dibubarkan saja.  Kahar juga ingin verifikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak kapan BOPI dikasih wewenang mengurus pajak. Menurut Kahar biasanya bikin badan itu ingin kuasa. Kahar saran kepada PT.Liga Indonesia untuk laksanakan saja kick-off tanggal 4 April 2015 ini. Kahar akan ikut tanggung jawab.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.