Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sumatera Selatan II
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
25/02/1974
Alamat Rumah
Jl. Hang Lekiu I/2, RT.006/RW.004, Gunung. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Bobby Adhityo Rizaldi merupakan seorang politisi muda kelahiran Jakarta, 25 Februari 1974. Ia sekarang ini menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR-RI yang menangani masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Politisi yang juga merupakan anggota Fraksi DPP Golongan Karya (Golkar) ini terpilih dari beberapa kandidat perwakilan partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2.

Menurut Bobby Adhityo Rizal, kenaikan BBM memang seharusnya tidak terjadi. Pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM tersebut disetujui oleh seluruh anggota Fraksi DPP Golkar. Keputusan tersebut sekaligus menyetujui ayat baru dalam pasal 7, yaitu ayat 6a, tidak melanggar konstitusi.

Di periode 2014-2019 ini, Bobby bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika. Ia juga merupakan anggota Badan Legislasi dan Badan Musyawarah DPR-RI. 

Pendidikan

2011: Program Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Trisakti
1998 : Master of Business Administration Cleveland State University, Cleveland, Ohio – USA
1996 : Sarjana Ekonomi Akuntansi (Setara dengan Bachelor  of Science dalam Accounting)  Universitas Trisakti

Perjalanan Politik

Bobby Rizaldi merupakan seorang akuntan dengan sarjana Ekonomi sekaligus pemegang gelar MBA, yang diraihnya dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat dalam bidang Administrasi Bisnis. Politisi yang hobi fotografi ini beberapa kali terlibat dalam kebijakan-kebijakan penting yang akan dilakukan oleh negara. Salah satu contohnya adalah ketika isu kenaikan harga BBM mencuat dan mendapatkan bermacam-macam reaksi dari masyarakat, yang sebagian besar menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Bobby Adhityo Rizal, kenaikan BBM memang seharusnya tidak terjadi. Pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM tersebut disetujui oleh seluruh anggota Fraksi DPP Golkar. Keputusan tersebut sekaligus menyetujui ayat baru dalam pasal 7, yaitu ayat 6a, tidak melanggar konstitusi.

Penambahan ayat 6a pada pasal 7 itu dinilai tidak melanggar konstitusi, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu masih berlaku. Oleh karena itulah, Bobby Rizaldi selaku perwakilan dari Fraksi Golkar menganggap tidak dinaikkannya subsidi BBM adalah keputusan yang benar karena hal tersebut tidak sesuai dengan UU dan juga mengembalikan alur harga sesuai penetapan harga sebelumnya yang sesuai dengan perundang-undangan.

Bobby pernah bekerja pada BPMIGAS yang berlokasi di Jakarta pada Juli 2004 hingga Oktober 2008. Selain itu, ia juga pernah menempati posisi sebagai penganalisa keuangan pada Conoco Phillips Indonesia tahun 2002 hingga 2004.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Menurut Bobby terorisme merupakan kejahatan peradaban dan ancaman serius kedaulatan negara, karena tidak sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 dalam menciptakan perdamaian dunia dan segenap warga negara Indonesia dari segala ancaman. Seiring perkembangan zaman, menurutnya Undang-undang tersebut sudah tidak seusai dengan kondisi. Bobby menganggap bahwa pemidanaan perbuatan makar perlu diatur di Undang-undang khusus, mengingat itu preventif dengan semakin berkembang aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, hak dan kompensasi korban terorisme perlu diperhatikan secara seksama karena perlindungan merupakan tanggung jawab semua pihak. Fraksi Golkar meyakini dengan dibuat peraturan presiden akan meningkatkan sinergitas penanggulangan antar instansi. Menurut Bobby penting ada definisi karena akan digunakan oleh peraturan pelaksana, namun tidak ingin ada hal yang dianggap publik sebagai penggunaan pasal karet, dan rumusan tidak boleh mengurangi akuntabilitas penegak hukum. Golkar sepakat dengan definisi alternatif kedua. Golkar menerima dan menyetujui RUU Terorisme menjadi Undang-undang untuk disahkan. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), dari rumusan definisi yang diberikan pemerintah, Bobby menanyakan apakah Panglima TNI, Menhan, Menkopolhukam, dll. sudah tahu usulan dari tim pemerintah? Menurut Bobby, terlihat seolah sudah setuju semua. Bobby juga menanyakan apakah definisi tersebut bisa dilaksanakan dangan cukup, karena ia tidak ingin di-judicial review karena melanggar konstitusi akibat pasal saling berkonflik. Secara teknis legal drafting, Bobby menyampaikan bahwa definisi terorisme di Rusia itu ada frasa tersebut, tapi pendekatan berbeda dengan Indonesia, mereka security act. Dari referensi yang dipelajari, Bobby menanyakan apakah pemerintah sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Menhan, dll. sehingga mengakomodir definisi mereka. Dari definisi tersebut, Bobby menanyakan siapa yang menentukan motif ideologi, ia mengaku ingin memastikan itu. Kalau ada motif ideologi dan politik, di pasal mana dijelaskan, tambah Bobby. Fraksi Golkar mengaku sepakat dengan yang disampaikan pemerintah, karena menurutnya itu sudah mengakomodir semua, terkait masalah pelibatan TNI, dll. Itu murni teknis pelaksanaan di lapangan, asal jangan jadi pasal karet. Golkar menyerahkan kepada pemerintah, alternatif 1 oke, alternatif 2 oke, sepanjang tidak menabrak pasal. Golkar memilih yang pemerintah pilih. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Bobby mengatakan antara ratifikasi UU dengan kontrak bukan satu hal terikat tapi dua hal yang berbeda sedangkan kontrak bersifat perdata. Kami ingin tahu efek keuangan dari alut sista kita dengan Korea Selatan secara keseluruhan. Kami mengusulkan kiranya bisa dilampirkan dampak kerja sama dengan kontrak keuangan pesawat tempur KFX/IFX. Ia ingin memastikan ada konsekuensi keuangan yang ingin di pastikan, jangan sampai nanti ada hal yang berkaitan pada APBN.

Bobby bertanya dan akan mencatat nama perwakilan dari Kemenhan untuk 5 tahun atau beberapa tahun lagi jika ada masalah dalam perjanjian ini.[sumber]

Tanggapan

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Bobby menanyakan terkait metode pencatatan neraca belanja apakah dengan aktual atau case bases, dan terkait masalah metode pencatatan karena ada Rp10T yang tidak sesuai pembayaran. Bobby bertanya apakah ini ada carry over. Setelah itu Bobby menyampaikan apresiasinya terhadap Polri setelah melewati lebaran dan Pilkada mungkin karena anggarannya naik. Bobby juga menyatakan setuju jika anggaran 2019 dinaikan, postur mef hingga 2019 tidak akan tercapai kalau anggaran Kemhan hanya naik 14,6%, Bobby mengusulkan sektor pertahanan kenaikan anggaran harus lebih besar dari 14,6% agar postur minum (mef) bisa berhasil. [sumber

Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan 

3 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Bobby menyampaikan  mengenai sektor migas di hilir terdapat pertalite. Bobby mempertanyakan mengapa subsidinya tidak diperluas dan belum ada tren peralihan dari premium ke pertalite jadi signifikan. Bobby menyampaikan bahwa anggota DPR sudah apresiasi kebijakan pemerintah yang berani cabut subsidi, tetapi dana subsidi lebih bertambah dan hal apa yang harus disampaikanke masyarakat. [sumber]

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Bobby menanyakan bagaimana asumsi makro terkait belanja dan PNBP jangan sampai ada istilah lazy balance sheet. Bobbyberharaptidak ada perubahan metode pencatatan keuangan pemerintah. Bobby juga menanyakan apakah ada revaluasi aset di tahun 2018 atau 2019. Apa dasar penggunaan year on year masih digunakan.Permasalahan PNBP contoh di migas harusnya o melihat dari sisi uang atau produksi. Bobby tidak ingin ada lazy police sehingga duduk diam saja tidak melakukan apa - apa pertumbuhan sudah naik. Kalau PNBP migas dititikberatkan dari kinerja volume produksi, di sektor hulunya bagaimana karena pertamina itu kecil hanya 15% dan sudah dijamin setiap tahunnya turun produksinya dan apakah pemerintah hanya melihat keselamatan uangnya saja. Kalau pendapatan fiskal naik karena intensifikasi. Bobby mengusulkan untuk pembeli rumah 500 juta ke bawah untuk pembeli muda dihapuskan BPHTB minimal 1 tahun. [sumber]

Rencana Anggaran 2019

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Bobby mengapresiasi koordinasi Kemenkopolhukam bisa cepat menyelesaikan ruu terorisme. BSSN tidak memiliki roadmap sehingga anggaran dan tupoksi tidak maksimal. Beliau juga mengusulkan mata anggaran untuk mengkaji roadmap tupoksi BAKAMLA. Namanya Badan Keamanan tapi beli senjata tidak bisa. Selain itu, menurut beliau program - program Menko Maritim itu merupakan program wajah nawa cita. Banyak program yang berkembang & jadi isu - isu kontraproduktif. Beliau mengusulkan di Menko Maritim ada anggaran kontra naratif media. [sumber]

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Bobby ingin memastikan apakah kasus Cambridge Analityca ini sudah atau belum terjadi di Indonesia. Bobby berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan Bobby menginginkan Facebook menjawab secara simple. Bobby menjelaskan platform Facebook terhubung juga dengan media sosial lainnya, lalu Bobby menanyakan apakah Facebook menjamin tidak adanya transfer data dan mengenai progres komersialiasi di Indonesia. Bobby menegaskan jangan sampai ada hal-hal yang khususnya sudah melampaui batas-batas dan kedaulatan Indonesia seperti pajak, data pribadi, dan lain-lain. Bobby menanyakan hal yang sudah dilakukan oleh Facebook di pusat untuk operasional di Indonesia untuk mencegahnya. [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan operator telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren, Bobby menanyakan apakah surat edaran sudah disepakati bersama dan apakah penetapan pada 1 September bertentangan dengan UU. Menurut Bobby, pertanyaan harus diberikan kepada masing-masing operator, jika ada yang tidak setuju berarti melanggar PP. Menurut Bobby, bagian yang menarik adalah jika menurunkan tarif maka akan merugikan Negara dan terkait infrastruktur, masih dapat dinegosiasikan. Jika ada yang merasa dibatasi, Bobby memperkirakan tarif interkoneksi akan jadi polemik. Kemudian, Bobby juga menanyakan apakah benar Telkomsel mempersulit akses di luar Jawa, karena istilah recovery, Telkomsel sebagai significant market power. Kominfo menghitung dengan konsultan. Ia juga menanyakan hasil operator apakah sudah dikonfimasi. Penetapan tarif harus disetujui para operator. [sumber]

24 Agustus 2016 - Bobby meyakini di berbagai tempat di belahan dunia akan bersuka cita. Ia kemudian meminta gambaran koordinasi antara kementerian, operator, dan stakeholders. Bobby merasa heran ketika harga turun namun tetap saja merugi. Selanjutnya Ia mengapresiasi infrastruktur yang sudah bagus sehingga tidak perlu membawa powerbank ke mana pun.Boby menyarankan perlunya masukan publik karena banyak anggapan tentang proses yang tidak transparan beredar. Bobby juga menanyakan komando PP dari Kominfo atau Menkeu serta apa yang dimaksudkan dengan ketok harga dengan tarif sharing infrastruktur. Mengenai stelit, Boby mengatakan tidak adanya satelit sebab tidak adanya di Kemhanelban. Boby mengaku tidak pernah mendengar tarif retail mengalami penurun dan Ia ingin tahu berapa tarif retail serta marginnya. Boby menerangkan bahwa masyarakat di beberapa desa belum mendapatkan informasi mengenai interkoneksi dan wilayah Indonesia Timur bukan terbantu bukan melalui Kemenkominfo.[sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Bobby menanyakan apa keuntungan Indonesia dalam mengikuti Penyelenggaran Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)?

Pulau Natuna Diklaim oleh Tiongkok

15 November 2015 - (HarianTerbit) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Bobby Adhityo Rizaldi menambahkan, secara formal pemerintah harus mengklarifikasi hal tersebut, karena jangan sampai ada kesalahpahaman antara Indonesia dengan Tiongkok. Apalagi, diberitakan masalah ini sudah masuk dalam wilayah paspor mereka. "Hal ini perlu menjadi perhatian TNI AL dan pemerintah pusat pada khususnya. Karena, nelayan Tiongkok bila memasuki kawasan ini juga dijaga kapal perangnya. Sehingga pasukan keamanan RI yang bertugas disana tidak berdaya," kata Bobby. 

Menurutnya, Natuna yang merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1  harus ditingkatkan keamanannya. "Sudah pasti TNI tidak boleh beli senjata dari Tiongkok untuk keamanan laut kita, malah harus beli kapal selam Kilo class juga kapal sekelas Ahmad Yani Class atau Diponegoro class disana sbg daya gentar, bukan kapal kecil-kecil," ujarnya.
 
Selain itu, katanya, keamanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu disupport oleh TNI AL. "Kami di Komisi I dalam APBNP 2015 sudah merelokasi anggaran untuk perbaikan landasan kapal terbang di Natuna dan menambah fighter pesawat disana. Ini yang akan kami diskusikan kembali setelah pemerintah mendapatkan klarifikasi lengkap dan formal dari pemerintah Tiongkok," tegasnya.  
 
Bekukan Kerjasama
 
Bobby juga mengatakan, rakyat Indonesia harus siap secara fisik membela kedaulatan RI ke kepulauan Natura dengan melakukan aksi diplomatik dan gerakan sosial seperti hentikan semua importasi dari Tiongkok. "Bisa juga kita bekukan kerjasama dengan Tiongkok seperti high speed railway atau pinjaman-pinjaman BUMN misalnya. Ini adalah bahasa-bahasa soft diplomacy. Bila mereka melakukan agresi militer, selain mobilisasi kekuatan militer TNI disana, kita juga konsolidasikan militer ASEAN," kata Bobby.
 
Menurutnya, banyak tahapan gestur-gestur yang bisa dilakukan RI. "Yang kita tunggu bagaimana Pemerintah via Kemenlu mampu mengekspresikan gestur komunikasi polugri nya. Kami harap bukan `Diam saja`," tegasnya.
 
Secara militer, jelasnya, Indonesia siap berperang dengan Tiongkok. Sebab, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Tiongkok Non-NATO system. Sedangkan, Indonesia alutsistanya sudah NATO system seperti ‎kapal-kapal laut terbaru dari Eropa, pesawat F-16 block 52, torpedo2 SUT yang mampu menjaga kedaulatan RI di Kepulauan Natuna. Hanya perlu inisiatif politik untuk memobilisasinya. "Oleh karenanya anggaran Alutsista kita mahal dan dari berbagai negara. Beda dengan Singapore/Australia yang full NATO system," tuturnya.
 
"Ke depan, kita akan beli kapal selam kilo class untuk MEF tahap dua yang fokus pada kedaulatan maritim khususnya ancaman laut china selatan. Dan TNI AL sudah anggarkan untuk beli torpedo Blackshark yang saat ini tercanggih dan paling mematikan di dunia," pungkasnya. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 September 2015 - Bobby minta klarifikasi ke Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) apakah untuk pembangunan broadband untuk pengembangan desa berbasis teknologi menggunakan dana dari USO atau tidak.

Bobby juga minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) status penyelesaian masalah anggaran terutama terkait KPID Sumatera Utara. Sehubungan dengan permohonan tambahan anggaran untuk kebutuhan survei, Bobby minta klarifikasi ke Ketua KPI dampak apa yang diharapkan dalam 1 tahun mendatang dengan melakukan survei tersebut. Apakah himbauan atau penegakan kriteria? Bobby menggaris-bawahi bahwa di luar negeri selama tidak ada keluhan dari masyarakat, program siaran televisi itu dianggap bagus. Di Indonesia selama tidak ada unsur SARA dan tidak senonoh, program siaran televisi dianggap baik.  [sumber]

10 Juni 2015 - Bobby minta klarifikasi ke Dewan Pers apakah dengan anggaran yang diminta Dewan Pers bisa melakukan investigasi keluhan atau tidak. Bobby juga minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia apakah call-center-nya sudah bebas pulsa atau belum.

Sehubungan dengan Kantor Berita ANTARA (KBA), Bobby minta klarifikasi ke Direktur Utama KBA peraturan yang sudah diterapkan untuk memastikan independensi dalam pemberitaan mengenai Teluk Benoa dan memonitor jurnalis-jurnalisnya pada umumnya. Bobby juga minta penjelasan ke Dirut KBA mengenai status kesiapan digitalisasi dari KBA. Bobby minta ke Dirut KBA untuk memasukkan Dapilnya sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.  [sumber]

Konflik Timur Tengah

2 September 2015 - Boby menanyakan permasalahan ISIS adalah internal atau dogma sektarian Sunni dengan Syiah. Selain itu Ia menanyakan bagaimana penanganan Komisi independen HAM OKI pada 12 Februari terhadap Islam Syiah dan apakah ada arahan khusus dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mengenai biaya pulang untuk WNI atau pemerintah di sana Bobby menanyakan dari mana dana tersebut berada. Boby menerangkan bahwa Yordan bukan negara independen karena hampir 70% subsidinya disubsidi oleh Amerika namun Yordan ingin mempunyai TKI dan TKW hanya untuk menaikkan gengsi dengan cara patungan. Untuk itu Boby memberi masukan untuk tidak mengirim TKW TKI ke Yordan. Ia juga menambahkan bahwa Yordan merupakan perpanjangan tangan Amerika sedangkan peran kita proaktif. [sumber]

Ratifikasi Protokol Perdagangan

31 Agustus 2015 - Terkait landasan yuridis formal, Bobby juga menyetujui pendapat Evita Nursanty. Bobby menambahkan bahwa 0% yang diminta Australia tetap mematikan Indonesia. Bobby juga mengingatkan harus ada jaminan koordinasi yang berjalan ketika perjanjian tersebut ditandatangani supaya tidak mematikan Indonesia di kemudian hari. Tidak jauh berbeda dengan Evita, Bobby juga memberi beberapa masukan sebagai berikut:

  1. Kurangnya koordinasi membuat wakil rakyat mendapat cemooh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan masyarakat.
  2. Perihal tarif non-tarif dalam perjanjian harus lebih diperjelas.
  3. Adanya dwelling time membuat masalah baru maka antara statistik dan koordinasi juga harus diperjelas lagi.
  4. Manufakturing Indonesia kalah dengan China. Terbukti dengan 700 bahan manufaktur hilang hanya karena Indonesia telah ‘kecemplung’ dengan China.
  5. Bobby menyarankan untuk melakukan recheck anti-dumping.

Terakhir Bobby memaparkan bahwa ini bukan sekedar masalah ekspor impor. Ini adalah masalah politik luar negeri yang menuntut Indonesia harus memegang hak cipta terkait batik. Hal itu dilakukan agar ketika Australia impor batik, namanya adalah Indonesia, bukan Malaysia.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
25/02/1974
Alamat Rumah
Jl. Hang Lekiu I/2, RT.006/RW.004, Gunung. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika