Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penyertaan Modal Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Bulog

Dwie bertanya bagaimana proses BUMN yang mendapatkan PMN, dan apa pertimbangannya.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Dwie Aroem menegaskan yakin bahwa PT PPI tidak bisa Berdikari dan hanya bergantung penugasan Pemerintah serta PMN. Ia belum mendapat penjelasan PT PPI tidak mampu mendapatkan modal kerja.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dwie menyatakan bahwa dirinya tidak anti
asing, tetapi kita tidak boleh ketergantungan terus pada investasi asing. Dwie meminta penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh BKPM dalam pengembangan usaha penanaman modal daerah dan mengenai pemetaan daerah yang akan mendapatkan
investasi.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM

Dwi mengatakan penggunaan teknologi menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II

Dwie Aroem menanyakan tahun 2015-2016, jalan tol solo Ngawi-Kertosono ada tidak sinergi BUMN dalam BUMN.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Dwie mengatakan revitalisasi pasar merupakan program prioritas, Dwie bertanya bagaimana manajemen 2016 agar revitalisasi tidak terlambat seperti yang terjadi di tahun 2015. Dwie mengatakan bagaimana dukungan dan sinergi dari pemerintah untuk Sistem Resi Gudang (SRG) yang fisiknya sudah ada tapi belum dijalankan secara maksimal. Dengan ketidakpastian nilai tukar Rupiah, apa yang bisa dilakukan Kemendag untuk mendukung inflasi dibawah 5%. Dwie meminta penjelasan terkait barrier untuk mencegah banjirnya
produk asing.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Dwie belum dapat gambaran, urgensi yang jelas, dan konkret terkait utang US$ 3Miliar. Banyak BUMN mengajukan PMN, Dwie bertanya apa jumlah tersebut tidak memenuhi pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hutang tanpa jaminan bukan berarti tanpa resiko.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Dirut PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan Dirut Perum Perumnas

Dwi Aroem mengaku tidak mendapatkan keterangan yang jelas dari PT. PPI untuk menstabilkan harga gula. Ia juga meminta Perumnas untuk menjelaskan persebaran program sejuta rumah berikut sumber dana untuk menjalankan program tersebut.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Dwie mengatakan bagaimana perkembangan ekspansi DAMRI ke Timur Leste. Dwie meminta laporan keuangan lengkap dari tahun 2013 sampai 2015 untuk mengetahui persen dividen yang disetor ke negara.

Permohonan Modal Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri BUMN

Dwie mengatakan bahwa PMN untuk PT. PLN sebesar Rp10 Triliun meningkat dari yang sebelumnya yaitu Rp6 Triliun, dan bebannya diturunkan padahal dari 10000 MW menjadi 5000 MW, mengapa bisa ada tambahan PMN yang begitu besar.

Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Dwie menanyakan mengenai pertimbangan UU No. 18 Tahun 2003 untuk melebarkan sayap ke pengembangan optimal karena tadi PT PPI ada project revitalisasi.

Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Dwie mengatakan dirinya tidak melihat Bea Materai, dan ia bertanya beberapa pertanyaan yaitu dasar hukum apa yang digunakan untuk menghitung Bea Materai, bagaimana posisi politik Indonesia di dalam facility agreement ini, tercatat dalam pasal 20 kepada siapa lembaga Indonesia itu merujuk, lalu apakah sudah ada proyeksi bila ada perubahan kendali serta bila perjanjian dibatalkan.

Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana

Dwi Aroem mengatakan ada data yang perlu disampaikan, sebagai TNI ada hak-hak yang diberikan dari APBN. Ia menanyakan sejauh mana proses perkembangan selama ini. Ia mengatakan usulan dari Bu Risma kepada Menhub adalah untuk membeli kereta lokal dari Cina/Jepang, mereka tidak mau memberi dari inka. Ia mendukung penataan jalur kereta api yang menempel dengan pemukiman. Mengenai tiker, ia mengatakan sangat bermanfaat bila ada pendampingan untuk keamanan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Dwie Aroem menanyakan bagaimana pendapat Prof Satya dan Prof Ine terhadap klausul yang ada tersebut.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar)

Dwie menanyakan implikasi pencantuman klausul secara langsung di dalam revisi Undang-Undang tentang BUMN. Dalam hal ingin dibangun kerangka pengawasan, Dwie juga menanyakan format dari peraturan itu dibuat.

Evaluasi Kinerja PLN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PLN

Dwie menanyakan adakah kemungkinan PLN membeli listrik dari swasta dan apakah PLN memiliki rencana untuk mendirikan anak usaha di bidang energi terbarukan.

Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja Container Terminal

Dwi menanyakan apakah kerjasama dengan menejemen akan terus berlangsung dan apakah sebagai direksi ada teknikal lokal. Menurut Dwi, perseroan berhak membatalkan asal disetujui oleh pemegang saham secara bulat. Dwi juga menanyakan cara pembatalan langkah JICT. Dwi menjelaskan bahwa dalam perjanjian harus melalui poin yang rumit.

Pengembangan Kota Batam — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam

Dwie menhelaskan bahwa ia mendengar ada empat hal yang direkomendasikan Pansus Kepulauan Riau tolong disampaikan ke kita secara tertulis dan invetaris masalahnya juga bisa disampaikan. Bagaimana regulasi yang baik tentang tumpang tindih BP Batam.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN

Dwie mengatakan pada RDP April 2015, disampaikan mengenai blok Mahakam, ia meminta penjelasan progres terakhir dari pengelolaan tunggakan blok Mahakam. Ia menanyakan yang didapatkan dari akuisisi rekin oleh PGN dan menanyakan mengenai sinergi antara Pertamina dan PGN dalam ketahanan energi saat ini. Ia menyebutkan bahwa Indonesia defisit gas bumi pada 2019. Ia menanyakan antisipasi PGN dalam mencegah impor dan penemuan energi baru.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Dwie meminta penjelasan strategi PT. Semen Indonesia kedepan seperti cara pengembangan TLLC karena masih jauh dengan PT. Semen Padang dan Gresik.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Dwie mengatakan setahunya ada pembangunan smelter alumina dan hanya ada di 2 tempat.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Global Bond, dan Pembangunan Terminal Kalibaru — Panitia Khusus Pelabuhan Indonesia (Pansus Pelindo) II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut Pelindo II dan Direksi JICT

Dwie menanyakan pihak dan kontraktor yang terlibat pada proyek serta kanal dan roadmapnya.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Dwie mengatakan terkait dengan maslah ekspor impor bahwa ini berkaitan dengan angka, selain kita membutuhkan 6 draft perjanjian dan juga apa yang menjadi alasan kenapa pasar hilang jika tidak diratifikasi, sehingga kita perlu adnaya RDP gabungan dengan pihak terkait. Hampir disetiap kerugian, bahwa pasar-pasar Indonesia terancam akan diambil Negara lain, ini yang membuat kita jadi terpukul. Dwie mengatakan jangan mengecilkan potensi pasar sendiri, karena perlu data yang komprehensif. Dwie menyampaikan bahwa MEA itu tidak ada jika tidak ada Indonesia. Komisi 6 DPR-RI perlu mengkaji lebih detail mengenai ratifikasi agar tidak kecolongan lagi.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Aroem meminta penjelasan terkait dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan data realisasinya dari masing-masing mitra kerja.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan

Dwie menanyakan upaya dari calon apabila BPKH diintervensi pihak lain. Ia mengatakan harus ada persetujuan dari jamaah apabila akan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

Realisasi Anggaran Tahun 2016— Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang

Dwie mengatakan potensi Sabang besar tapi stakeholder-nya masih kurang. Aturan dari Kemenkeu belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh BPKS Sabang, hanya pemanfaatan aset. Dwie berpendapat program BPKS Sabang belum inovatif, semuanya masih standar, padahal status BPKS Sabang adalah pelabuhan bebas dan kelautan yang bagus. Selain itu, status Aceh yang istimewa juga dapat digunakan. Dwie mengatakan kedepan BPKS Sabang harus menunjukkan profesionalitasnya dengan program yang inovatif. Dwie mengatakan BPKS Sabang harus bisa menjadi orang nomor 1 untuk kepentingan politik di Aceh.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Aroem menanyakan apa sanksi yang diberikan kepada pedagang yang terbukti menjual barang di luar referensi harga pangan.

Proses Ratifikasi Protokol 6 dan Perjanjian ASEAN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Aroem lebih menitik beratkan bagaimana pemerintah menyiapkan diri untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin akan dihadapi dari dampak 6 FTA.

Laporan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI

Dwie mengatakan agar setoran dapat tercapai, maka cost efficiency dapat lebih efektif dibanding swasta. Menurutnya, seluruh pihak harus sepakat dan mendorong BUMN bisa lebih baik dan berkontribusi untuk negara.

Latar Belakang

Dwie Aroem Hadiatie terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Lampung I setelah memperoleh 32,808 suara. Aroem adalah kader muda Partai Golkar dan putri dari tokoh Lampung, Alzier Dianis Thabrani, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar provinsi Lampung.  

Aroem pernah menjabat sebagai Sekretaris Koordinasi Pemenangan Pemilu Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2013. Koordinator Koordinasi Daerah Pemilihan Lampung I & Sekretaris DIVISI PENGGALANGAN PEREMPUAN BKPP Pusat.

Aroem adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Komisaris dari PT Tri Wangsa Karya (pertambangan & energi).

Pada masa kerja 2014-2019 Aroem duduk di Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, koperasi, perdagangan dan BUMN.

Pendidikan

S1, Ilmu Komunikasi, London School of Public Relation, Jakarta (2010)

Perjalanan Politik

Dwie Aroem Hadiatie memulai perjalanan politiknya sejak muda dan aktif di organisasi sayap muda Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesian (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Al-Hidayah dan Poros Muda Golkar.

Pada Munas AMPI tahun 2010, Aroem merupakan kandidat Calon Ketua Umum AMPI, yang saat itu telah menjadi pengurus DPP Partai GOLKAR (2009), sebagai anggota Departemen Pendidikan.

Pada revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar (2012), Aroem di pindahkan ke Departemen Pemberdayaan Perempuan yang di nahkodai oleh Ibu Hj. Atut Chosiyah.

Arum pernah menjabat sebagai Sekretaris Koordinasi Pemenangan Pemilu Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2013. Koordinator Koordinasi Daerah Pemilihan Lampung I & Sekretaris Divisi Penggalangan Perempuan BKPP Pusat.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arum menanyakan ratifikasi mana yang akan berimplikasi luas dan mendasar dalam kehidupan Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini penting ditanyakan karena akan berpengaruh pada nomenklatur yang akan digunakan. Ia menyebutkan bahwa dalam perdagangan internasional ada asas equality right. Arum bertanya apakah Indonesia menduduki hal yang sama dalam ratifikasi ini.  [sumber]

Tanggapan

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Dwie membahas mengenai tanggapan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait SSRU Lampung yang berpotensi merugikan negara dari tahun 2014 – 2018 namun tidak pernah disampaikan klarifikasi dari PGN. Dwie juga menanyakan mengenai akuisisi yang diberikan PGN ke Pertamina, kondisi keuangan PGN dan Pertagas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. [sumber] 

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Dwie membahas mengenai penyampaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang bersangkutan dengan pembangunan infrastruktur dan sertifikasi. Dwie juga menanyakan program yang dilakukan terkait pembangunan promodel usaha mikro kecil. Dwie juga menanyakan kemajuan dan rincian Sabang WHS. [sumber] 

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) menyorot apa yang diatakan Darmadi menyinggung terkait kinerja marketing PT Semen Indonesia. Ia menanyakan seperti yang disinggung Lili, karena kompetitor utama PT Semen Indoensia bukanlah perusahaan semen lokal melainkan semen-semen yang diproduksi oleh kompetitor regional seperti dari  Tiongkok, Thailand dlsb.  Menurutnya perlu strategi-strategi pemasaran yang memang khusus diperuntukan mengatasi kompetitor-kompetitor asing tsbt, maka Dwi menanyakan apa yang perlu dilakukan PT Semen Indonesia kedepannya sehingga Komisi 6 dapat melakukan pengawasan yang terukur dan terarah maka bukan hanya butuh informasi based on data melainkan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian-pencapaian PT Semen Indonesia kedepan. Kemudian kepada PT Semen Baturaja berdasarkan materi yang disampaikan, Dwi menanyakan pada tahun 2018 mereka menargetkan pertumbuhan volume penjualan sebesar 56% karena pabrik PT Semen Baturaja 2 telah beroperasi secara penuh. Lalu bagaimana untuk mencapai hal tersebut karena dalam materi hanya ada angka namun tak ada gambaran strategis apa yang akan dilakukan PT Semen Baturaja dalam mencapai hal tersebut. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Dwie meminta penjelasan tentang berapa nilai proyek pembangunan LRT (Light Rail Transit). [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Dwi berpendapat data yang disampaikan oleh KemenBUMN kurang begitu lengkap. Dwi menanyakan seputar rumusan atau formula agar BUMN tidak merugi. Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp222 Triliun. Menurut Dwi terlalu besar dan tidak begitu berimbas pada pengentasan kemiskinan. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Hutama Karya

21 Juni 2016 - Dwi mengatakan bahwa pengalihan konstruksi ini ada campur tangannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Dwi bertanya bagaimana dengan masalah ini.  [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Dwi meminta penjelasan komprehensif mengenai output program pengendalian investasi modal.  [sumber]

Kontrak Kerja Sama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Dwie Aroem mengungkapkan bahwa dalam kontrak kerjasama BOT PT HIN dengan PT CKBI, PT HIN tidak memiliki wewenang atas kontrak tersebut. Dwie Aroem merasa Komisi 6 perlu memanggil konsultan yang terlibat dalam kontrak karena Grand Indonesia menguasai dengan leluasa aset PT HIN. Dwi Aroem juga meminta data analisis hukum, ekonomi, dan keuangan dari PT HIN pada masa itu.  [sumber]

Kajian Kebijaksanaan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Dwie Aroem ingin mengetahui analisis keuntungan dan perhitungan dari rute yang ditawarkan pesawat baru nantinya. Aroem ingin memastikan keterlibatan China Aviation atas pesawat yang dibeli Garuda dengan adanya komponen pesawat dari China. Dalam proses leasing A-350 dan B-787 yang menjadi incaran Garuda Indonesia, Dwie Aroem mempertanyakan niat dari kegiatan pembelian pesawat itu sebagai proses sewa semata ataukah ditujukan sebagai bentuk aset Garuda dengan membelinya, karena menurutnya lebih baik apabila dilakukan opsi untuk membeli tanpa melakukan proses sewa pesawat. Selain itu, Dwie Aroem juga ingin mengetahui nasib 22 pesawat wide-body yang akan habis masa leasing-nya dalam 5-10 tahun mendatang dan nasib pesawat-pesawat Garuda yang umurnya lebih dari 12 tahun.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Dwie Aroem masalah impor adalah masalah yang tidak kunjung selesai. Dwie Aroem menilai, dan sudah bukan rahasia lagi bahwa, Indonesia masih bergantung pada impor (daging sapi, beras, jagung, kedelai, dll) untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Menurut Dwie Aroem belum ada kerangka yang jelas dari Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi kran impor yang terbuka. Dwie Aroem juga menggaris bawahi strategi Mendag sebelumnya yaitu revitalisasi 5.000 pasar atau untuk periode ini 1.000 pasar per tahun. Dwie Aroem minta penjelasan dari Mendag strategi yang disiapkan untuk realisasi target tersebut.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 -  Dwie minta klarifikasi ke Menteri BUMN (MenBUMN) penataan BUMN karena menurut Dwie banyak BUMN yang tidak bergerak pada core business-nya.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Dwie menanyakan bagaimana kesiapan Bio Farma meminimalkan impor bahan baku di tengah melemahnya nilai tukar rupiah bagi industri farmasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Kepada Direktur Utama Pertamina, Dwie tanya apa yang dibutuhkan Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Sehubungan dengan PGN, Dwie minta klarifikasi kepada Direktur Utama PGN sejauh mana PGN bisa bersinergi dengan Pertamina agar penyaluran gas membaik. Dwie berharap PGN tidak menjual gas dengan harga mahal ke industri.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - menurut Dwie pihak Kementerian tidak sesuai dengan kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor gula. Dwie menilai harus ada efisiensi produksi gula yang terkait kesiapan petani gula menghadapi MEA. Menurut Dwie harus ada road map yang jelas terkait rencana swasembada gula.  [sumber]