Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat I
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
30/12/1938
Alamat Rumah
Jl. Cipaganti No. 128, RT.010/RW.004, Cipaganti. Coblong. Kota Bandung. Jawa Barat
No Telp
0811 216 243 / 021-5755278 / 021-5755279

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat I
Komisi

Latar Belakang

Sebelumnya, lulusan UPI Bandung ini pernah berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru Bahasa Inggris. Popong, walaupun sudah tidak muda lagi, dikenal vokal dan bersuara lantang dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya.

Popong terpilih menjadi anggota DPR lewat Pemilu tahun tahun 2009 mewakili Dapil Jawa Barat I dengan perolehan suara sebanyak 25.260. Sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Popong memiliki kepekaan terhadap fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah masalah UN (Ujian Nasional). Menurut Popong, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan UN menjadi satu-satunya standar kelulusan bagi siswa. Di samping melanggar putusan MA, pemaksaan UN juga akan berakibat buruk bagi kualitas pendidikan nasional.

Ia menegaskan bahwa UN bukanlah sesuatu yang buruk sepanjang dilaksanakan dalam situasi yang tepat, dimana standar pendidikan sudah baik. Standar yang dimaksud terkait kualitas guru, sarana-prasarana pendidikan di semua daerah telah setara. Pemikiran seperti Popong ini agaknya sudah mulai menjadi pertimbangan pemerintah mengingat bahwa saat ini kelulusan siswa juga dipengaruhi oleh prestasi sekolah dengan bobot 40%.

Di samping masalah UN, ibu empat anak ini tahun lalu menyoroti penggunaan istilah asing oleh para menteri dan pejabat. Menurutnya, alangkah baiknya jika pejabat eselon satu menggunakan istilah bahasa negeri sendiri ketimbang bahasa Inggris. Ketika ia ditanya mengapa harus memperhatikan hal-hal kecil semacam itu, Popong beralasan bahwa Komisi X adalah Komisi Budaya dan Peradaban sehingga sudah selayaknya orang-orang yang berada di komisi tersebut kritis terhadap hal-hal semacam itu.

Pada tahun 2010 yang lalu, Popong termasuk dalam Panja (Panitia Kerja) yang merumuskan RUU Pramuka. Panja tersebut melakukan lawatan ke beberapa negara seperti Jepang, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Bersama Venna Melinda dari Fraksi Demokrat, Primus Yustisio dari Fraksi PAN, dan banyak anggota lainnya, Popong melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab atas masalah pendidikan dan kebudayaan. Lawatan ini menjadi satu dari sekian banyak program kerja komisi-komisi di DPR RI yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara.

Pendidikan

SMAN 5 Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia 1982

Perjalanan Politik

 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pilkada (2014)

Mendukung UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

UU MD3 (2014)

Mendukung revisi UU MD3

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menjadi pimpinan sementara DPR 2014-2019 untuk hari perdana dilantik/bertugas

Menjadi pimpinan sidang penentuan pengambilan suara paket pimpinan DPR 2014-2019

Ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua Setya Novanto).

Tanggapan terhadap RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Ceu Popong mengatakan baru RUU ini yang merupakan RUU inisiatif DPD yang di respons langsung oleh DPR ini merupakan sejarah, sebab masyarakat sudah menunggu lama UU ini. Ekraf  merupakan tulang punggung negara, jadi terima kasih atas respon yang hebat dan kami siap membantu. [sumber]

RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM

21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Popong beranggapan harusnya apa yang dibicarakan saat ini sudah dibicarakan pada 50 tahun yang lalu, yang penting sekarang adalah membuat dan membentuk dalam UU ini satu badan yang sangat dibutuhkan. Ia berpendapat bahwa memang ada badan yang sudah disebutkan tadi, tetapi kinerjanya kurang sehingga memang harus ada efektifitas di dalam badan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dulu Balai Pustaka memiliki tugas seperti apa yang dari tadi sudah diperdebatkan, sebetulnya fungsi yang sudah dipegang oleh Balai Pustaka harusnya bisa lebih dari sekarang. DPR dan Pemerintah perlu membuat satu badan yang bisa berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa. Panja DPR sudah sepakat untuk membuat satu badan yang bisa berwenang untuk kepentingan tersebut, tetapi harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang sangat baik. Popong juga mengatakan bahwa ada juga rencana dari DPR agar pembentukan badan ini harus melalui Fit And Profer Test (FPT) sehingga badan ini berfungsi dengan baik, Popong menekankan tidak ada pilihan lain kecuali dengan membuat satu badan. [sumber]

Tanggapan

Penyampaian Aspirasi terkait SMP Swasta

3 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan MKKS Surabaya, Popong mengatakan memang ruangan ini adalah tempat curhat (curahan hati), ruangan ini tugasnya mendengar keluhan, aspirasi jadi sudah menjadi kewajiban dan tugas Komisi 10 untuk menyampaikan apa-apa, baik yang tertulis maupun lisan dengan catatan kami juga memperhatikan aturan-aturan yang ada.Setelah Popong membaca 6 butir usulan ini, memang menurut Popong wajar,tetapi ada yang bukan kewenangan kami, seperti DPR diminta untuk memberikan perlindungan kepada SMP swasta. [sumber

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Popong setuju dengan apa yang dikatakan Noor bahwa ini terlalu jomplang. Popong mengatakan untuk meminta tambahan tersebut pasti akan didukung dan setuju asal jangan terlalu jomplang. Popong berharap realisasi harus lebih besar dari tahun lalu. Popong berpendapat, kalau realisasi tidak meningkat, susah tentunya untuk mengajukan usulan tambahan anggaran. Pada waktu Hambalang sedang dibuat, ada masalah menurut ahli-ahli geologi bahwa daerah itu tidak cocok untuk dijadikan atau membuat bangunan-bangungan. Popong ingin tanyakan apa rencana yang akan dilakukan untuk Hambalang dan bagaimana kelanjutan dari Hambalang karena sudah mangkrak atau yang lain. Popong juga mengatakan pembangunan awal Olimpic center dan penyusunan Detail Engineering Desain (DED). Ada aturan semua bangunan. popong juga mempertanyakan soal berita kalau membuat gedung diarahkan ke KemenPUPR. Popong juga mengatakan pembinaan terhadap pemuda tolong lebih diutamakan daripada olahraga. Popong berpendapat, bukan berarti olahraga tidak penting termasuk menjadi pengusaha adalah hal yang penting juga. [sumber

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas, Popong mengatakan presentase peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadi koleksi nasional 60%,dan apakah target ini bisa lebih atau justru sebaliknya. Popong menjelaskan bahwa pengembangan pustakawan sangat sedikit, sehingga Popong berpendapat seharusnya 1 perpustakaan itu 1 pustakawan,tetapi justru 20 perpustakaan itu 1 pustakawan,  dan Popong menanyakan seharusnya ini bagaimana. [sumber

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud.  Popong menyatakan apresiasi kepada Kemendikbud yang telah responsif terhadap korban gemba Lombok. Popong menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik. Mengenai pembangunan sekolah, Popong menanyakan sumber anggaran pembangunan tersebut dan juga menanyakan jangka waktu untuk pembangunan sekolah. Popong mengharapkan agar waktu satu tahun itu cukup untuk menuntaskan semua pembangunan sekolah. Selain itu, Popong juga ingin mendapatkan klarifikasi terkait jumlah seragam sekolah dan paket untuk sekolah.[sumber]

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB, Popong mengapresisasi mahasiswa ITB yang telah hadir di Komisi 10 dan ini menggambarkan bahwa anak muda zaman sekarang turut memikirkan mengenai pendidikan. Popong melanjutkan, bahwa anak muda harus memiliki nilai positif termasuk kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi. Popong menuturkan bahwa setiap tujuan yakni baik adanya, namun mungkin langkah-langkah yang ditempuh menjadikan hasilnya kurang baik. Popong menjelaskan, memang sebelum sistem zonasi diberlakukan, semua akreditasi sekolah harus disamakan sehingga tidak perlu lagi ada sekolah-sekolah favorit, dimana yang favorit semakin meningkat sementara sekolah tidak favorit terasa dilupakan. Popong mengatakan dirinya bukan tidak setuju dengan sistem zonasi namun bila dilaksanakan, memang yang terjadi akan seperti ini.  Popong berpendapat, mahasiswa zaman sekarang lebih beruntung sebab dapat belajar untuk bisa menjadi presiden, ketua menteri dan ketua DPR-RI dan harus lebih baik dari dirinya.  Popong menuturkan, mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pemerintah memiliki niat baik untuk membantu warga miskin dan memenuhi amanah untuk mencerdaskan bangsa, namun sayangnya apa yang terjadi memang banyak orang yang menyalahgunakannya. Popong berpendapat, kekacauan yang terjadi sumbernya dari masyarakat bukan pemerintah. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Popong menyatakan bahwa akan mendukung asalkan uang rakyat benar-benar digunakan untuk hal yang tepat. Popong juga mendukung supaya Bekraf mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Popong berpendapat bahwa serapan 81,14% sudah bagus, apalagi Bekraf merupakan lembaga baru.  Menurut Popong, pertumbuhan pendapatan daerah bruto (PDB) luar biasa, apalagi sebagai lembaga baru. Popong berpendapat, hal ini mengartikan adanya kemungkinan PDB Ekraf melewati PDB Nasional. Popong mempertanyakan apa yang seharusnya dikatakan ketika program-program tidak tercapai. Popong menegaskan kita harus siap untuk kegagalan itu. Popong menyarankan harus ada koordinasi dengan daerah dan lembaga terkait. Ketika dalam suatu acara di mana terdapat warga asing, menurut Popong tidak seharusnya kita membungkuk-bungkuk pada WNA namun bukan berarti juga kita tidak menghormati tamu. Popong menegaskan bahwa kita harus memperlihatkan kepribadian kita sendiri ketika dalam suatu forum internasional.[sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Uumum dengan Kepala Perpusnas RI Popong membahas mengenai APBN 2017 dan yang akan dihadapi di tahun 2018 dan selanjutnya. Popong menganggap realisasi sangat bagus karena sudah tercapai sebesar 95,65% dan mendekati 100%, namun permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Popong berpendapat, beberapa langkah awal yang sudah bagus seperti persiapan pelaksanaan lima langkah awal semacam mutasi dan lainnya. Popong menjelaskan terkait perguruan tinggi di Indonesia ada 3.320 dan perpustakaan di perguruan tinggi ada 2.428 dan diharapkan universitas negeri untuk koordinasi dengan bapak menteri dan universitas swasta di koordinasi dengan kopertis. Popong setuju untuk mendorong peningkatan anggaran asal benar-benar tambahan ini kinerjanya mampu dibuktikan. [sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

10 Juli 2018- Pada rapat dengan eselon1 Kemenristekdikti. Popong menanggapi masalah pajak dan menanyakan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kaitan dengan perpajakan. Popong berpendapat bahwa koordinasi di Indonesia merupakan sesuatu yang mahal, dan masalah perpajakan merupakan salah satu yang akhirnya akan menghambat. Popong menanyakan langkah-langkah yang konkret untuk berkontak dengan pemerintah khusus pajak. Popong juga menanggapi masalah pembelajaran dosen dan mahasiswa yang terdapat di hasil Panja Komisi 10, khusus yang menyoroti dosen, yang memiliki banyak kendala. Popong berpendapat bahwa di pendidikan tinggi, ruhnya merupakan dosen, dandosen yang menentukan apakah bisa menjadi seorang sarjana atau durjana. Popong mengingatkan bahwa baik dosen atau guru terdapat kaitannya dengan pabrik guru, dan Popong menegaskan pabrik guru harus menghasilkan guru yang baik. Popong berpendapat bahwa perhatian ke guru dan dosen masih rendah, dan gaji masih kompleks. Popong menginfokan hanya 50% guru yang bersertifikat yang seharusnya semua guru harus memiliki sertifikat. Popong menanyakan mengenai sumber daya Iptek atau dosen yang memiliki kuasa. Popong juga membahas mengenai kualitas publikasi pertumbuhan yang masih rendah dan kurang bernilai ekonomi. Popong berpendapat bahwa anggaran riset Indonesia masih kecil, sedangkan riset membutuhkan biaya yang besar. Popong juga beranggapan bahwa riset kebanyakan harus multi years namun dikarenakan APBN yang berganti setiap tahun menyebabkan penelitian berhenti. Popong mengapresiasi langkah ke depan, hasil research Indonesia tidak ditindaklanjuti karena kendala biaya. Popong berusaha untuk mendorong 5 langkah prioritas. [sumber]

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10  dengan dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan,  Popong menganalogikan pendidikan itu seperti badan, ada badan, ada kaki, ada kepala, kaki itu kan sekolah dasar, badan itu sekolah menengah dan kepala itu sekolah tinggi, ujung-ujungnya kepala dipotong. Akibat hal tersebut, Popong pun menanyakan solusi tersebut. Popong juga setuju dengan Garut sudah mengambil langkah dengan mengantisipasi radikalisme di Garut. [sumber

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Popong menyatakan bahwa hal yang dibahas pada rapat kali ini sangat penting sebab menurutnya persepsi harus disamakan untuk mencerdaskan bangsa dan mengenai elemen mahasiswa. Popong menyatakan apabila persepsi sudah sama, maka langkah yang diambil pun juga akan sama. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menghargai LAM-PTKes yang merupakan lembaga mandiri, namun dirinya juga menanyakan mengenai kejelasan anggaran Kemenristekditi sebab ini merupakan hal yang penting. Popong mengapresiasii sikap perguruan tinggi yang berada di atas 90% dan menurutnya ini menandakan mereka menyambut baik sistem yang dibuat. Popong juga menanyakan mengenai garis komando dari BAN-PT. [sumber]

RKA K/L APBNP 2017

13 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Popong mengatakan, kondisi keuangan sedang “engap-engapan” dan membuat dilema DPR-RI sebab bila tidak diberikan maka DPR-RI dikatakan tidak ada usaha. Terkait usulan Perbasi untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, Popong mengatakan hal tersebut kurang rasional untuk dipikirkan sekarang karena tidak ada uang untuk saat ini.Popong berpendapat, mengenai basket dunia akan dipikirkan kembali mengingat dana yang dibutuhkan sebesar Rp54M. [sumber

Pengajuan Laksamana Malahayati Sebagai Pahlawan Nasional

6 Juni 2017 - dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Popong setuju dengan pemaparan dan harapan KOWANI yang meminta dukungan dari Komisi 10. Popong menmbahkan bahwa Laksamana Malahayati-lah yang telah berjasa membunuh Cornelis De Houtman. Namun, Popong mempertannyakan nama yang akan diajukan ke Presiden nantinya yaitu Laksamana Malahayati atau Laksamana Kemalahayati. [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Popong menanyakan terkait dengan apa yang dimaksud revolusi karakter bangsa sebagaimana yang di-nawacitakan Presiden RI. Popong menanyakan juga apakah sudah diperhitungkan untuk bisa dilaksanakan revolusi karakter bangsa. Popong menanyakan bagaimana dengan yang terjadi sebelumnya yakni untuk dapat WTP mesti bayar. Popong hal-hal yang telah terjadi cukup menjadi pelajaran jangan sampai terulang.   [sumber]

Perkembangan Kepariwisataan

11 April 2017 - Popong menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Popong meminta masukan terhadap UU tentang Kepariwisataan. Lalu Popong menanyakan di beberapa tempat dinas kepariwisataan apakah disatukan dengan dinas kebudayaan dengan pusat. Popong menyampaikan Pemda tidak memiliki hak mengenai retribusi di Tangkuban Perahu karena hal tersebut merupakan hak KemenLHK. Ini dikarenakan aturan yang tidak sama.   [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Popong memberi dukungan pada kebijakan yang diambil Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) meskipun terdapat istilah sinis “ganti menteri ganti kebijakan” karena artinya menteri mengerti ruh pendidikan. Popong menegaskan sejak pertama kali Ujian Nasional (UN) diselenggarakan, UN boleh diadakan asal sarana dan prasarana di wilayah Papua sudah sama dengan Jakarta. Penghapusan UN menggambarkan kebijakan menteri yang kembali pada UU bahwa penilaian merupakan hak guru dan ini tercantum pada Pasal 58 jadi, Popong meyakinkan kebijakan ini harus didukung. Sejak 2008 saat Mahkamah Agung (MA) menolak putusan kasasi, UN seharusnya sudah diberhentikan. Wajib belajar yang sebelumnya 9 tahun kini naik menjadi 12 tahun sehingga menurut Popong, UN tidak perlu diadakan. Langkah untuk memoratorium UN sudah tepat dan semestinya sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun Popong mengingatkan bahwa anggaran yang teralihkan sebesar Rp. 500 Milyar dari UN yang ditiadakan ini harus tepat.  [sumber]

Persiapan Asian Games 2018 - Rekomendasi Panja

10 Oktober 2016  - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Popong menekankan bahwa pengadaan panja ini penting dikarenakan ini adalah uang rakyat, Popong meminta kesalahan yang sudah dibuat tidak diulangi kembali. Popong berpendapat bahwa Asian Games XVIII ini terkait dengan nama baik Indonesia terhadap negara-negara lain dikarenakan ini berbeda dengan PONSEA Games dan ini menyangkut martabat Indonesia dengan negara-negara lain. Popong meminta rekomendasi yang telah disampaikan oleh pimpinan mohon dilaksanakan. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan,  Popong mengatakan, tujuan kita adalah menyiapkan pimpinan di masa depan. Popong berharap agar anggaran ini tepat sasaran dikarenakan APBN sedang kacau. Popong menanyakan beberapa poin, diantaranya: tugas dan wewenang dewan penyantun, diperlukankah dewan penyantun, dewan penyantun yg dimaksud dari universitas, siapa saja dewan penyantun itu, apakah dewan penyantun itu dari pendidikan/keuangan, ada pemberian honor kah, dari mana honor tersebut apakah dari LPDP, apakah ada dewan penyantun di LPDP, untuk dana pendidikan, disini ada dana pendaftaran, pendaftaran apa ini, mengenai dana bantuan seminar internasional, siapa yang diberikan bantuan, apa yang dimaksud dana pendaftaran, apakah maksud dari dana seminar internasional, mengenai biaya pendukung untuk tunjangan keluarga, apakah untuk mahasiswa yang berkeluarga, seperti apa bentuknya, dan Popong sangat menyarankan agar tidak ada nepotisme dalam penerimaan beasiswa. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Popong meminta Kemenpora membuat regulasi mengenai budget. [sumber]

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Popong menanyakan lebih lanjut apa tujuan Bapak dan Ibu DPRD Aceh datang ke Komisi 10.  Popong menegaskan Komisi 10 akan siap membantu asalkan tujuannya itu jelas. Popong mengatakan Komisi 10 akan mempelajari dan membantu sesuai dengan posisi Komisi 10.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Popong berharap walaupun ada penurunan dana yang diberikan tidak menjadi kendala untuk meningkatkan kinerja. Usulan penambahan pagu disetujui dengan syarat terjaminnya program yang tercapai dan secara logika benar-benar masuk akal nominalnya sesuai dengan kebutuhan. Popong mengatakan bahwa kemajuan dibidang bahasa terutama dalam hal kosakata sangat bagus, tetapi kaitannya dengan bahasa Internasional perlu diperjelas. Terkait masalah beasiswa, tetap dipertahankan jangan sampai ada yang dikurangkan.  [sumber]

Program Indonesia Pintar

2 Juni 2016 - Popong menemukan adanya kesulitan dalam menerapkan SOP tentang pencegahan kekerasan terhadap peserta didik di tingkat eksternal, dan banyaknya orang tua yang bertanya tentang rencana pembentukan biro orang tua. Popong menanyakan mengenai keterkaitan pembentukan biro orang tua dengan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang sedang marak saat itu. Popong menyatakan langkah tersebut tepat, dikarenakan penanganan dini dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terletak pada peran orang tua. Popong juga menyinggung hal-hal mengenai tentang kebiasaan Kaisar dan warga negara Jepang yang selalu mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah.  [sumber]

26 Mei 2016 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah memaparkan mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP, SMA, SMK, atau sederajat. Popong Otje menyetujui pelaksanaan UN jika RUH nya telah sesuai dengan yang dijalankan. Menurut Popong Otje, UN tak perlu untuk kelulusan, hanya klarifikasi daerah. Ia meminta internal menindak lanjuti dengan sungguh-sungguh supaya bisa diatasi tahun depan. Popong menanyakan mengenai tindak lanjut pemerintah daerah yaitu internal soal serapan yang sangat rendah terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Popong menilai  kejahatan seksual pada anak sangat besar kaitannya dengan pendidikan. Walaupun sudah ada hukum yang mengatur, Popong menilai dunia pendidikan harus ada wacana untuk 15 tahun mendatang.  [sumber]

27 Mei 2015 - Ceu Popong menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang, siswa yang mendapatkan beasiswa adalah yang berprestasi dan orang-tuanya tidak mampu. Ceu Popong menilai orang-tua yang mampu biasanya juga ingin anaknya mendapatkan beasiswa, jadi harus ada perhatian khusus untuk ini. Ceu Popong juga minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) mengenai apakah ada siswa-siswa yang ada di lembaga kursus yang berhak menerima Program Indonesia Pintar.  (sumber)

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Popong berterimakasih atas keberanian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk mencabut SK pembekuan PSSI. Terkait hal itu, Popong sudah menyampaikan langkah apa yang harus diambil PSSI ke depannya. Popong merasa kasihan sekarang ini Menpora mendapat warisan masalah, seperti kasus kekerasan seksual dan pemuda yang tidak hafal Pancasila. Popong mempertanyakan apakah tepat gerakan Pramuka ditempatkan dibawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Popong meminta Kemenpora untuk menyelesaikan masalah internal dan tidak mengulanginya lagi. Popong berterimakasih kepada Kemenpora karena telah menganggarkan PON sebesar Rp.160 Miliar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Popong merasa aneh melihat pemaparan anggaran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang sejak beberapa tahun terakhir tidak pernah berubah. Popong juga berargumen bahwa tidak hanya PNRI yang mengalami pengurangan APBN, tetapi seluruh kementerian/lembaga sehingga berapa pun nominalnya, hal itu relatif dan harus diterima. Popong berpesan kepada PNRI bahwa jangan sampai pengurangan anggaran malah mengurangi kinerja.

Popong menanyakan langkah-langkah yang diambil oleh PNRI apakah sama dengan yang sebelumnya atau ada terobosan baru dalam memperbarui langkah-langkah sebelumnya yang praktis kurang efektif. Popong menyarankan bahwa alangkah baiknya bila PNRI mulai mencoba memikirkan terobosan-terobosan barudalam pelaksanaan langkah-langkah yang akan diambil. Popong berharap ada terobosan yang lebih 'cess pleng' karena menurut Popong, urusan teknis PNRI lebih pintar dan cerdas daripada Komisi 10 sehingga dalam menentukan langkah haruslah tepat. Popong juga menanyakan tentang perkembangan mengenai pembangunan gedung baru PNRI.  [sumber]

14 April 2016 - Popong mengatakan kalau Gemar Membaca telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, gemar membaca masyarakat Indonesia menurutnya masih rendah. Popong menilai, hal itu disebabkan oleh metode yang keliru. Di Pendidikan TK/PAUD, murid dipaksa untuk membaca/menulis. Menurutnya, jika dipaksa, murid akan trauma melihat buku, dan juga pemaksaan itu belum tepat pada waktunya.

Popong menyarankan agar Perpusnas dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, seperti Kemendikbud, untuk mendukung Program Gemar Membaca. Popong menilai anggarannya lumayan besar. Ia berharap agar anggaran yang besar dapat diimbangi dengan kinerja yang lebih baik. Terakhir, Popong menanyakan tentang tujuan duta baca, langkah konkritnya, dan adakah kompensasinya.  [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Sanksi Pembekuan oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Popong mengatakan bahwa pada saat pembekuan PSSI terjadi, Komisi 10 sudah mengundang Menpora, tetapi tidak pernah datang dan itu membuktikan kurangnya peran Pemerintah dalam hal ini. Selain itu, Popong mempertanyakan mengenai kompensasi anggaran PSSI setahun lebih ini. Menurut Popong, Menpora harus bertanggung jawab dengan cara memberikan anggaran kepada PSSI dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Ujian Nasional Tingkat SMP

26 April 2016 - Popong mengaku mendapat wacana tentang ujian akhir di tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak dilakukan dan hal ini menurutnya perlu dimasukkan dalam kesimpulan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Popong membahas mengenai perkembangan optimis target tercapai pada bulan Desember. Popong juga menanyakan mengenai penangkapan bocoran soal UN. Popong berpendapat bahwa penghematan sudah dilakukan dengan baik. Popong menjelaskan sama seperti militer, guru walaupun nilainya bagus namun harus bisa memotivasi. Popong mengenalogikan di militer ketika seseorang tidak memiliki leadership maka tidak bisa menjadi komandan. Popong menyarankan untuk melakukan psikotest terhadap guru. Popong mengatakan di daerah-daerah terpencil tanpa pengawasan, yang mengajar PAUD adalah anak SMA yang sudah DO. Popong menuturkan Anak TK dan SD dipaksakan untuk belajar membaca dan kepala sekolah mensyaratkan untuk masuk SD harus bisa membaca, danhal ini yang membuat anak-anak menjadi trauma. [sumber

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Popong memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang telah berusaha menaikkan jumlah wisman yang datang ke Indonesia dan penghargaan yang berhasil diraih. Selanjutnya, Popong menanyakan apakah Menteri Pariwisata (Menpar) sudah melaksanakan target reformasi dan birokrasi, serta apakah sudah ada evaluasinya.

Popong meminta Menpar untuk menjelaskan kenapa Banyuwangi tidak masuk kedalam daftar daerah destination branding. Popong memprotes bahan materi Kemenpar karena ditulis dalam bahasa Inggris. Menurutnya, materi lebih baik menggunakan bahasa Indonesia karena menunjukkan karakter bangsa. Popong menambahkan, bahwa investasi bahan baku tidak bakal habis sampai kiamat, kelemahannya hanya pada manajemennya.  [sumber]

Evaluasi UU Perfilman - Panja Perfilman

26 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Lanjutan Komisi 10 dengan Mendikbud, Popong mengatakan bahwa ada UU yang tidak disebut namanya, kemudian muncul ini namanya RUU Perfilman. Peraturan Pemerintah (PP) menurutnya merupakan progeratif Pemerintah karena ada hal yang mendesak, maka anggota Komisi 10 DPR-RI juga ikut terlibat di dalamnya.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, mengenai hal destination branding Popong menanyakan pemekaran apa yang ditonjolkan untuk kota Bandung. Popong menyayangkan dan meminta klarifikasi mengenai kartu dengan gambar Jakarta banjir dan angkot dengan kata “ohh Jakarta” di bandara Soekarno Hatta. Popong juga merasa Water Treatment Plant (WTP) di Jakarta sudah bagus. [sumber]

Evaluasi UU Perfilman - Panja Perfilman

3 Maret 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 dengan PARFI, Popong mengatakan, Undang-undang hanya sekadar aturan tertulis tanpa peraturan Pemerintah yang kuat. Popong meminta, Panitia Kerja (Panja) Perfilman harus bisa meminimalisasi masalah yang ada.  [sumber]

Evaluasi UU Perfilman - Implementasi

15 Februari 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Popong menanyakan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), bagaimana pandangan tentang rencana pemerintah mengenai DNI dan berikan penjelasan sekilas tentang pentingnya pendidikan formal tentang film.

Popong memberitahukan pada saat UU dibuat dan UU tersebut jadi, PP itu menjadi domain pemerintah. Menurut Popong, kalau ingin curhat dipersilakan, tetapi maksud Komisi 10 DPR-RI adalah membantu pesan APROFI bisa tersampaikan kepada Pemerintah.  [sumber]

Evaluasi UU Perfilman - Pembukaan Daftar Negatif Investasi (DNI)

27 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Ceu Popong menegaskan bahwa yang disampaikan oleh Pimpinan Badan Perfilman Nasional (BPI) adalah situasi yang lumrah terjadi dimana Undang-Undang (UU) dibuat, tetapi pegangan untuk melangkah teknis, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) baru keluar beberapa tahun kemudian. Bahkan menurut Ceu Popong ada guyonan lucu yaitu “UU dibuat untuk dilanggar”. Ceu Popong menilai nasib dari BPI sama seperti badan-badan lain dan mendorong BPI agar tidak kecil hati dan tidak putus asa. Popong berharap setelah adanya Panitia Kerja (Panja) Perfilman artinya terjemahan dari UU Perfilman akan ada perubahan yang lebih baik. Popong minta klarifikasi ke Kepala BPI apa yang dimaksud dengan Lembaga Sensor Film (LSF) itu sudah salah langkah.  [sumber]

Pariwisata Religi Aceh

19 November 2015 - Sebelumnya, Popong meminta maaf kepada DPRD Aceh Utara atas keterlambatannya dengan alasan jarak Bandung–Jakarta jauh. Popong berjanji akan memperhatikan apapun yang diinginkan DPRD Aceh Utara, tetapi tetap disesuaikan dengan sistem dan aturan yang berlaku.

Sedikit bercerita, Popong mengaku mempunyai keterikatan psikologis dengan Aceh karena salah satu pahlawan asal Aceh, Cut Nyak Dien pernah tinggal berdekatan dengan leluhurnya di Sumedang yang merupakan dapil Popong, dan Makam Cut Nyak Dien pun berada di Sumedang. Popong juga bercerita tentang perlawanan Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan pahlawan Aceh lainnya terhadap Belanda.

Saat berkunjung ke Aceh, Popong mengaku diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Namun mereka juga sangat teguh terhadap prinsipnya, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Popong berjanji akan membantu merealisasikan hal yang disampaikan DPRD Aceh Utara, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sistem dan aturan yang berlaku.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Ceu Popong menyinggung kasus kampus palsu yang belakangan terjadi. Popong menilai agar anggota DPR tidak menyalahkan Pemerintah karena pengawasan yang kurang. Menurut Popong tidak ada ijazah palsu, yang ada hanyalah sarjana palsu karena ijazah lulusan tersebut tidak ada cap asli.  [sumber]

15 September 2015 - Popong menilai bahwa serapan dana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun lalu belum memuaskan. Menurut Popong, lulusan perguruan tinggi masih menjadi pencari kerja, padahal idealnya mereka pembuat pekerjaan. Popong merasa ada baiknya masalah ini diselesaikan satu persatu. Untuk menambah jumlah wirausahawan muda, Popong menyarankan agar siswa Tionghoa yang jago berwirausaha dikumpulkan untuk berbagi trick dan tips wirausaha.  [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Ceu Popong menyatakan bahwa kegaduhan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab pembuat undang-undang, termasuk dirinya sendiri. Menurut Ceu Popong, UU bukan kitab suci sehingga boleh diubah. Adanya UU  Pendidikan Dokter (Dikdok) merupakan 'penebusan dosa' Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) atas perizinan Fakultas Kedokteran (FK) yang terlalu mudah, tetapi pengawasannya kurang.  [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Menurut Ceu Popong di dalam undang-undang, Pramuka umur anggotanya 7-25 tahun dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) umum anggotanya 16-30 tahun. Jadi Ceu Popong menilai harusnya Pramuka dibawah Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Terkait UU Gerakan Pramuka, Ceu Popong menilai mestinya organisasi Pramuka tidak hanya berada di sekolah-sekolah, tapi juga harus dilaksanakan di komunitas-komunitas. Karena menurut Ceu Popong banyak orang yang pakai baju Pramuka tapi tidak mengerti Pramuka. Ceu Popong mendorong agar kepala-kepala daerah beserta istrinya harus diberikan orientasi tentang Pramuka agar ada penjiwaan tentang Pramuka. Ceu Popong menilai ini harus dilakukan kedepannya.  [sumber]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 - Menurut Ceu Popong, KONI dan KOI mustinya harus tahu Pagu Anggaran untuk SEA GAMES ke-28 berapa. Dan jika selama ini tidak tahu anggarannya, maka ini adalah salah satu prioritas yang untuk dibenahi. Ceu Popong desak KONI dan KOI agar prestasi kita di SEA GAMES kali ini tidak turun dari peringkat ke-4 di SEA GAMES yang lalu.  (sumber)

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 menurut Ceu Popong, seluruh aspirasi dari Himpaudi tersebut sebetulnya sudah disampaikan kepada Kemendikbud pada rapat kerja sebelumnya.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sports For All Games di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 menurut Ceu Popong, posisi FORMI sangat strategis karena memiliki 8 mitra. Ceu Popong juga mengatakan akan membahas TAFISA dengan Kemenpora.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 20 April 2015 Popong mengingatkan bahwa menurut UU Ormas dan Parpol intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak benar sehingga biaya yang harus ditanggung akibat pembekuan PSSI yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus melalui persetujuan DPR.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Tolong ketika program Menristek Dikti nanti dibawa pada Presiden, bilang suruh membaca terlebih dahulu. Ceu Popong juga mengingatkan bahwa hasil kesimpulan rapat komisi sekarang bersifat mengikat terhadap pemerintah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri seperti dahulu.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Ceu Popong menanyakan peningkatan fasilitas yang terdapat dalam Renstra Kemenpora dalam bidang apa saja? Ceu Popong merasa target laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Renstra akan sulit tercapai bila kinerja Irjen tidak maksimal. Sekarang gerakan radikal Islam semakin meluas hingga ke Indonesia, Popong menanyakan langkah yang dilakukan Kemenpora untuk mencegah gerakan Islam radikal masuk ke kalangan pemuda.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 6 April 2015 - Ceu Popong meminta agar materi rapat tidak diberikan pada hari-H namun diberikan satu atau dua hari sebelumnya agar dapat dipelajari terlebih dahulu.  [sumber]

27 Januari 2015, saat rapat kerja dengan Anies Baswedan, Menterian Pendidikan - Popong mendukung Mendikbudasmen Anies Baswedan untuk merevisi Kurikulum 2013, karena kurikulum tersebut dinilai masih membutuhkan banyak intervensi dan sebenarnya tidak bisa dilakukan di tahun itu juga (2013, red).  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Mengenai otonomi daerah, Popong sudah berkali-kali sampaikan hasil riset kepada Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi hasil penelitian yang sudah banyak nyaris tidak digubris. Istilah Popong Litbang = suLit berkemBang.  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - menurut Ceu Popong apa yang ILP PTNB utarakan salah alamat. Isu yang ILP PTNB utarakan adalah ranah Komisi 2 bukan Komisi 10. Walaupun bukan ranah Komisi 10, Ceu Popong akan membantu fasilitasi agar bisa diperjuangkan. Ceu Popong saran ILP PTNB untuk mengadakan forum yang sama dengan Komisi 2.  [sumber]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 - Ceu Popong menyampaikan bahwa pada saat UU Hak Cipta diundangkan ia terharu karena mendengar lagu ‘Sajadah Panjang’ dikumandangkan. Menurut Ceu Popong semua ini terjadi karena kemauan politik Pemerintah nol untuk menegakkan hukum dan ini tidak terjadi di negara lain. Menurut Ceu Popong kewajiban DPR adalah untuk menyampaikan aspirasi ini kepada yang berkepentingan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Popong menilai banyak provinsi yang tidak taat kepada UU Kepemudaan. Popong saran agar Kemenpora mendukung provinsi yang taat dan diberikan insentif dana dekonsentrasi (seperti provinsi Kalimantan Utara) dan jangan hanya mendukung provinsi yang kaya-kaya saja. Popong apresiasi Kemenpora atas pengajuan anggaran senilai Rp.651 milyar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 - Popong mendukung penuh program Safari Gemar Membaca yang diajukan oleh PNRI karena adalah pemicu awal dari perlunya pergi ke perpustakaan. Popong saran untuk PNRI mengajukan penambahan anggaran supaya program Safari Gemar Membaca bisa terlaksana.  [sumber]

Kode Etik & Tata Tertib DPR

Pada Paripurna ke-17 tanggal 27 Januari 2015, Popong interupsi sidang.  Popong meminta klarifikasi kepada pimpinan Rapat apa saja yang dimaksud dengan 'benda berbahaya lainnya' yang Anggota dilarang bawa ke lingkungan DPR.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
30/12/1938
Alamat Rumah
Jl. Cipaganti No. 128, RT.010/RW.004, Cipaganti. Coblong. Kota Bandung. Jawa Barat
No Telp
0811 216 243 / 021-5755278 / 021-5755279

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat I
Komisi