Golkar - Jawa Barat II

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian

Lili A. mengharapkan Pemerintah bisa membawa data Kepmen/BP/UU yang berkaitan dengan minol untuk membandingkan UU yang DPR RI buat.

RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pakar

Lili menanyakan kemungkinan peradilan dihilangkan apabila KPPU menjadi wasit. Selanjutnya, ia mengatakan akan terjadi kerancuan apabila KPPU sebagai lembaga independen tetapi bertanggung jawab pada Presiden.

Tanggapan

Pembahasan Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero)

Lili A. mengatakan ada 6 bandara yang untung, ada 7 bandara yang rugi dari Angkasa Pura II. Jadi yang 7 membebani yang 6.

Aset-Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan Kementerian BUMN

Lili merasa prihatin karena banyak aset yang dijual tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN

Lili mengatakan janji-janji yang disampaikan oleh direktur BUMN dalam makalah ini menjadi pegangan Komisi 6 DPR-RI, jika tidak terlaksana maka para direksi dapat dipecat. Lili yakin PT Perikanan Nusantara dapat menjadi BUMN yang menguntungkan di bidang perikanan.

Realisasi Aanggaran, Kendala Penyerapan dan Program Prioritas Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Lili mempertanyakan apa yang menjadi kendala BP Batam, sehingga tahun anggaran 2014 masih tersisa anggarannya sebesar Rp195 Miliar.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Lili menilai realisasi anggaran Kemendag RI belum maksimal dan ia ingin tahu tentang lokasi pembangunan 1.000 pasar tradisional yang telah dipaparkan oleh Mendag RI. Lili melihat adanya ketidakcocokan data yang ia punya dengan data Kemendag RI terkait realisasi anggaran. Data realisasi anggaran versi Kemendag RI sebesar 23,74%, sedangkan data yang ia punya sebesar 37,75%.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Lili mengatakan bahwa Raker ini menjadi kesempatan bagi Menteri BUMN untuk memecat Lino, karena dengan pemecatan Lino, maka Bareskrim dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lili mengatakan jika nanti sudah dibentuk Pansus, maka akan banyak yang dipanggil dan hasilnya bisa tidak jelas seperti kasus Century. Menurutnya, Pansus yang saat ini tidak ada yang berhasil, sehingga Lili mengusulkan agar Lino diberhentikan agar semua masalah akan selesai, karena lebih baik to the point.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Lili mempertanyakan untuk BP Batam terkait
dengan Rumah Sakit yang sudah dianggarkan sebelumnya, tetapi kenapa adanya anggaran kembali. lili mengingatkan KPPU bahwa pada rapat sebelumnya Komisi 6 DPR-RI meminta agar ada laporan ke Komisi 6 DPR-RI setiap 3 bulan sekali. Terkait dengan birokrasi, Lili meminta untuk dipermudah karena jika birokrasi mudah maka mereka tidak mungkin lari ke bank. Sehingga Lili menekan untuk adanya permudahan karena LPDB itu tujuannya untuk mempermudah dan jangan sampai mempersulit.

Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1

Lili mengatakan bahwa banyak hal yang
semeraut di sini, proses menentukan siapa Direksi itu. Deputi pasti memberikan rekomendasi yang sesuai dengan alur dan keahlian orang tersebut. lili mengatakan bahwa kelemahan kita tidak bisa menyampaikan sesuai dengan apa adanya. Lili meminta penjelasan mengenai proses pergantian, alasan dan prosesnya, karena yang Lili lihat ini sangat semerawut.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Lili mengataan khawatir yang diinginkan PT PPI sama seperti memberikan garam ke laut.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lili khawatir dengan investasi banyak tetapi listrik tidak ada , sehingga ini perlu diperhitungkan kembali. didalam pelasanaan PTSP dengan satu pintu Lili berpendapat maka akan sulit. Lili menyatakan setuju agar anggaran dapat diteliti kembali, karena yang sangat penting adalah daya saing.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Lili menanggapi bahwa data di tahun 2012, jumlah UKM sebanyak 53 juta dan di tahun 2015 naik menjadi 57 juta. Ia mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp1,4 Triliun jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan jumlah UKM saat ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dengan Dekopin.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili merasa heran terkait dengan adanya penurunan anggaran bagi BKPM. Ia mempertanyakan skala prioritas dari BKPM. Menurutnya, beberapa departemen ada yang tidak proporsional. Lili meminta agar Kepala BKPM mampu meyakinkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait usulan penambahan anggaran untuk tahun 2016.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lili mengapresiasi KPPU atas penyerapan anggaran di atas rata-rata K/L lainnya. Menurutnya, jika program KPPU realistis, maka ia akan mendukung usulan penambahan anggaran. Lili berpendapat bahwa KPPU banyak disorot, karena kasus kartel dan naiknya kebutuhan pokok. Ia juga berpendapat bahwa peran KPPU sangat penting dalam menyelesaikan kasus kartel dan kenaikan harga. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Lili ingin tahu jumlah investasi per kilometer jalan tol. Ia mendukung pembangunan kereta api cepat. Lili menekankan kepada pemikiran yang sehat agar BUMN konstruksi tidak saling bersaing. Ia mengimbau agar ketiga BUMN ini fokus pada industri yang dikuasainya saja.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Lili menyarankan agar terdapat sinergi antara PT. Angkasa Pura dengan pihak Kereta Api Indonesia (KAI) agar terdapat akses yang lebih terjangkau jika ingin menuju bandara. Ia menekankan bahwa sinergi dengan pihak lain sangatl diperlukan. Lili juga mengungkapkan bahwa sudah sewajarnya dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan secara pribadi ia merasakan bahwa tol Jakarta-Cikampek memang sudah penuh, bahkan overload dan karenanya, Lili sangat mendukung pembangunan tol Jakarta-Cikampek 2 yang diusulkan oleh Dirut PT. Jasa Marga. Ia melihat bahwa pembangunan tol sudah sewajarnya dilakukan untuk mendukung program Pemerintah. Namun, terdapat berbagai aspek penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kualitas jalan yang dibangun. Argumen ini didasarkan kepada banyaknya kecelakaan yang terjadi pada tol Jagorawi dan tol Jakarta-Cikampek seperti perumpamaan bahwa bukan hanya rambut yang keriting namun jalan juga dapat menjadi keriting dan pada akhirnya, di setiap tikungan atau jalan yang keriting, terdapat kecelakaan di hampir setiap minggu atau bahkan hari. Namun, Lili tetap menyatakan persetujuannya agar PT. Jasa Marga dan PT. Angkasa Pura II untuk diberikan PMN.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Lili setuju untuk untuk bisa anggarannya ditambah karena anggarannya saat ini sangat kecil.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II

Lili A. menanyakan kelanjutan KA Bandara dari Sudirman ke Soetta bagaimana programnya.

Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara

Lili mengatakan iklim perikanan bagus, jadi PMN tidak akan menjadi masalah. Lili mengatakan PTPN I memiliki manajemen yang bagus, PMN non-tunai di PTN VIII tidak masalah, jadi pemutihan via PMN dapat dilakukan secara tepat agar semua berjalan dengan baik. Lili bertanya dari 12 anak perusahaan PT RNI, perusahaan mana yang paling menguntungkan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT)

Lili mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI akan berada di belakang Serikat Pekerja JICT, sehingga tidak perlu takut. Lili juga mengatakan akan membantu mengembalikan karyawan yang di PHK agar dapat bekerja dan beraktivitas kembali di Pelindo II.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Menurut Lili, penerimaan pajak di Kementerian Keuangan baru sebesar 37% dari total Rp550,2 Triliun, sedangkan penyerapan Kementerian Perindustrian dibawah rata-rata, yaitu hanya sebesar 26%. Lili juga menambahkan bawah hibah boleh saja diterima, karena dapat mempercepat realisasi.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Lili menginformasikan bahwa akumulasi utang luar negeri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 50%, sehingga total utang Indonesia yaitu US$ 303Miliar, dengan ada pinjaman ini hutang Indonesia akan semakin besar dan sudah lampu kuning.

Jika ini gagal bayar hutang, pasti nanti negara yang tanggung, maka dalam berhutang haruslah rasional.

Menurut Lili, Indonesia terlalu asyik dengan pembangunan infrastruktur, padahal seharusnya Indonesia juga menggalakkan ekspor industri.

Lili bertanya apakah ini trik dari Cina, ketika dikasih pinjaman, lalu jika Indonesia gagal bayar, maka imbasnya nanti beberapa proyek di Indonesia diambil alih oleh Cina.

Penambahan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BUMN, Inka, Barata, dan Krakatau Steel

Lili menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Perindustrian mengatur bagaimana membangun perindustrian. Krakatau steel di tahun 2009 mengalami impor sebesar 25%. Menurut Lili koordinasi antar departemen sangat penting, dan terlebih lagi tulang punggung industri negara Indonesia ada di industri baja. Lili berharap PT Inka dan Barata juga dapat menjadi tulang punggung industri dalam negeri.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Lili mengatakan akan memberikan catatan agar produktivitas BUMN Indonesia meningkat. Fraksi Partai Golkar setuju dengan Menteri BUMN dengan catatan deviden akan datang naik.

Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 6 dengan Ketua KPPU

Lili menyampaikan bahwa jangan sampai ada surat kaleng, jadi jika pun harus selesai seolah-olah itu hanya fitnah. Lili menyampaikan bahwa pada waktu kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Komisi 6 DPR-RI bisa tinjau masalah kartel sampah. Lili berpendapat bahwa anggaran KPPU jangan diperkecil, tetapi justru harus diperbesar.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Lili menjelaskan yang diulang adalah yang enak dan ini adalah hal yang tidak mengenakan maka kami tidak akan mengulanginya.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Lili mengatakan Transjakarta lebih dikemukakan, sementara DAMRI hanya dijadikan pelengkap. Lili mengatakan harusnya DAMRI dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik supaya menghasilkan sistem transportasi yang baik.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)

Lili mengatakan bahwa produksi baja  sedang tinggi, sementara demand sedang rendah. Ia melihat Krakatau Steel dalam posisi yang sulit. Lili menanyakan jumlah kalkulasi harga pokok baja. Menurutnya, insentif baja China dari Pemerintah lebih tinggi dari kita. Ia menyarankan agar BUMN meminta keringanan pajak dan bea masuk barang impor. Jangan sampai Krakatau Steel mati sekalipun mendapatkan PMN senilai Rp1,5 Triliun. Lili berpendapat bea masuk harus dikurangi untuk perubahan regulasi fiskal. Ia meminta Krakatau Steel tidak kalah dengan swasta, karena  komponen harga listrik, bunga, UMR dan lainnya Krakatau Steel masih bisa bersaing dengan China.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Lili menjelaskan intrepretasi anggaran propinsi tidak dibolehkan sedangkan anggaran APBN dibolehkan, mengapa edaran mengarahkan UU itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Adanya penafsiran berbeda-beda karena penafsiran berbeda ini sehingga menurutnya perlu diselesaikan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Lili A mengatakan seharusnya disetujui oleh Menteri, tetapi Menteri tidak datang malam ini. Jadi, Komisi 6 harus berhati-hati. Ia menyampaikan besok akan ada paripurna dan jika diperbolehkan sebelum paripurna bisa dilaksanakan. Namun tidak boleh memaksakan prosedur. Jadi, Komisi 6 harus berjaga-jaga. Ia menanyakan mengenai kehadiran Menteri sampai jam 12. Ia menanyakan penilaian orang lain jika DPR rapat sampai jam 4 subuh. Ia mengatakan besok dihadirkan sudah diketok karena keputusan raker ini mengikat dalam MD3. Ia setuju bahwa yang penting prosedur sudah dilakukan. Ia menanyakan kapalnya sewa atau beli. Ia mengatakan selama 30 tahun di DPR baru ada rapat dibuka jam segini. Ia mengatakan konsen Komisi 6 adalah listrik yang merupakan hajat hidup orang banyak. Kalau dilihat disebutkan membutuhkan perubahan. Ia takut ada tumpang tindih kewenangan dan lebih bahaya bisa diperiksa oleh KPK.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar)

Lili mengatakan bahwa pada saat itu BUMN masih di Kementerian Keuangan RI. Lili mengonfirmasi perkataan Ichsanuddin bahwa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Menteri adalah individu yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah atas kepemilikan saham Persero dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Lili menyarankan untuk membentuk mega holic agar tidak ketergantungan kuasa pemegang saham. Ia juga memberikan masukan jika sebaiknya Menteri tidak hanya menjadi wakil pemegang saham, namun menjadi pemilik saham. Aria juga menanyakan kemungkinan jika seluruh holding digabung menjadi mega holding. Mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, maksudnya adalah dipisahkan dari anggaran negara. Kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk jadi penyertaan modal BUMN. Jadi, nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memeriksa hasil auditnya.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Lili meminta penjelasan mengenai PT DI yang masih memiliki hutang, berapa jumlah hutangnya dan denda costumer, hutang vendor, anggunan dan lain-lain. lili mengatakan bahwa TNI AU tidak membeli
dari PT DI, karena melihat manajemen PT DI tida bagus. Pada kinerja 2010 sampai 2015 bahwa opini auditor semuanya WTP bahwa ini sangat bagus, tetapi pada 2010 sampai 2012 tingkat kesehatan perusahaan nilainya B yang diberikan oleh PMN. Tahun 2013 dan 2014 mendapatkan nilai A, tetapi ditahun selanjutnya mendapat nilai B. sehingga perusahaan ini tidak sehat, sehingga Lili mempertanyakan bagaimana cara menyelamatkan PT DI ini. Lili mengatakan bahwa Direksi susah tidak layak, karena pada tahun 2012 Komisaris dan Keuangannya ingin mengundurkan diri, tetapi setelah adanya suntikan oleh PMN tidak jadi mengundurkan diri. Hutang PT DI kurang lebih sebesar Rp1 Triliun, jika ingin ditambah dari PMN maka ini tidak mungkin karena keuangan negara sulit. Lili
menyatakan bahwa dirinya masih memiliki kebanggan pada PT DI yaitu pabrik pembuat pesawat terbang.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina

Lili menjelaskan bahwa sebulan lalu ia ke China di sana bus pakai listrik ada perang BMM dari fosil dan yang sintesis sekarang bagaimana trennya harus hati-hati juga kita main borong saja.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Lili A mengatakan Komisi 6 meminta audit investigasi ke BPK supaya clear yang salah dan benar untuk kasus Telkom ini.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN

Lili meminta kejelasan ketidak realisasian dari program daerah tertinggal dari BUMN peduli. Ia menanyakan mengenai BUMN peduli ini satu badan atau terorganisir di Kementerian. Ia membahas BUMN peduli pada saat Dahlan Iskan dimana menterinya dijadikan tersangka saat ini.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom

Lili A mengatakan dalam penjualan harus sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat g yang dikuatkan oleh MK. Selain itu, perlu mendapatkan izin dari DPR.

Rancangan Undang-Undang Praktik Monopoli — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Lili mengatakan bahwa disebutkan Januari 2016 MEA sudah diberlakukan. Terkait perbedaan hukum di masing-masing negara ASEAN, Lili menanyakan apa yang harus dimasukan di RUU Praktik Monopoli karena perbedaan undang-umdamh di ASEAN dan juga di Eropa.

Rancangan Undang-Undang Praktik Monopoli — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Lili mengatakan bahwa disebutkan Januari 2016 MEA sudah diberlakukan. Terkait perbedaan hukum di masing-masing negara ASEAN, Lili menanyakan apa yang harus dimasukan di RUU Praktik Monopoli karena perbedaan undang-umdamh di ASEAN dan juga di Eropa.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Lili mengatakan perlu kehati-hatian terhadap gejolak harga daging yang dapat lebih besar lagi.

Permasalahan Pembayaran Gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Karyawan PT. Kertas Leces

Lili menanyakan berapa orang yang terkena PHK dan berapa nilai gaji yang belum dibayarkan. Menurut Lili, perusahaan swasta bagus, namun BUMN dan koperasi lemah.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional

Lili mengatakan bahwa pajak itu seperti berburu di kebun binatang. Padahal dari Rp1.200.000 wajib pajak berbentuk badan dan yang bayar hanya Rp550.000. Ia memberi contoh sertifikasi keahlian tukang cukur se-Indonesia di Garut. Jadi, kalau di Senayan, tukang cukur dari Garut bisa dibayar Rp100.000, di Bandung Rp25.000. Jadi, masih tergantung lokasi. Terkait SNI untuk melindungi masyarakat, ia fokus pada KemenPU soal pembangunan jalan. Ia menanyakan SNInya di bagian mana untuk membangun jalan karena kalau jalan cepat rusak, itu tidak melindungi masyarakat. Ia menanyakan mengenai kemungkinan pemalsuan surat terjadi untuk klaim sertifikasi. Ia menyampaikan karena MEA, jadi banyak barang-barang yang masuk dan ia khawatir banyak barang palsu.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Masing-Masing Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili mengatakan dari 5 Kementerian, ia mengatakan total jumlah anggaran sebesar Rp8,33 Triliun. Selanjutnya, Lili menegaskan jadi Komisi 6 DPR RI sarankan pada anggaran yang akan datang ditambahkan sehingga dapat berjalan dengan baik. Terakhir, ia mengatakan semoga tax amnestynya juga sukses.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Lili mengatakan bahwa pelatihan yang diadakan oleh Ditjen ada yang diserahkan ke pihak ke-3, sehingga peserta pelatihan merasa kecewa. Peserta juga mengeluh karena tidak difasilitasi peralatan oleh Kemenperin RI.

Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Lili A. menanyakan soal Pabrik Gula yang ditutup, tapi justru impor meningkat bagaimana perkara ini.

Laporan Evaluasi Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili menegaskan realisasi anggaran ternyata peningkatan daya saing penanaman modal adalah terendah. Ia juga menanyakan sisa anggaran terbesar deputi pengendalian penanaman modal serta terdapat hambatannya.

Pertimbangan Standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI

Lili bertanya apabila anggota BPKN terpilih dari unsur pemerintah apakah perlu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya atau tidak, dan bagaimana peran BPKN agar dapat dikenal oleh masyarakat, menurut Lili hal ini penting karena BPKN dibentuk oleh udang-undang.

Menurut Lili, sosialisasi BPKN masih kurang.

Penjelasan Singkat RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Lili mengatakan terkait dengan perubahan hasil kesimpulan tanggal 31 Agustus 2016 dan mendapatkan tambahan sebesar Rp175 Miliar, sehingga Lili mempertanyakan program prioritas apa saja dari tambahan anggaran tersebut. mengenai pasar tengah Lili menyatakan bahwa dirinya yang menangani kejadian tersebut, sehingga Lili meminta bantuan kepada Kemendag karena Pak Presiden sudah berkunjung dan memberikan bantuan.

Penyempurnaan RKA K/L 2017 Sesuai Hasil Pembahasan dari Banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Lili mengatakan bahwa mitra Komisi 6 DPR-RI anggarannya hanya Rp98 Triliun, karena UKM itu ada di Komisi 6
DPR-RI. Lili meminta untuk kedepannya kita harus meninjau bersama-sama terkait anggaran ini, karena 57 unit usaha ada di mitra kerja Komisi 6 DPR-RI.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Lili A mengatakan kalau hari ini ada pengangguran 7-10 juta orang. Kalau UKM diberdayakan, persoalan pengangguran selesai. Ia sedih anggaran mitra Komisi 6 tidak lebih dari Rp10 Triliun. Ia mengajak bersama-sama memperjuangkan dari Bappenas. Ia mengatakan kalau infrastruktur investasi Ro10 Triliun hasilnya 2-3 tahun dirasakan, kalau di UKM investasi bisa dirasakan 1-2 tahun. Ia mengusulkan untuk mengumpulkan wirausaha yang pernah dibina sehingga terlihat macam-macam usahanya. Ia menyampaikan di lapangan banyak usaha-usaha kecil yang belum berstandar, maka harus disetarakan standarnya. Ia mengatakan pelatihan khusus UKM tidak ketahan dan jumlahnya cukup besar.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Lili mengatakan jika terlambatnya masukan dari DPR-RI, maka dengan otomatis dapat mengambil keputusan sendir. Jangan sampai keterlambatan dari kita yang akan mendapatkan kerugian kita juga.

Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)

Lili mengatakan untuk beberapa peralatan listrik harus diimpor, sebetulnya kita sudah bisa memproduksi kebutuhan untuk PLN. Disini Kemenperin terlihat membuka untuk ekspor, tetapi ini semua tergatung investor apakah mereka teratrik dengan produksi dalam negeri. investor yang membangun pabrik di kita semestinya harus ada syaratnya yaitu untuk menggunakan produksi dalam
negeri. jika kita impor biayanya paling tinggi 5%, sehingga Lili mempertanyakan apakah kita mampu bersaing dengan Negara lain. lili tertarik dengan AGI terkait dengan pemilihan model yang di Thailand, jika dilihat dari luas area lahan Lili berpendapat bahwa lahan kita lebih luas dari Thailand. Thailand modelnya bagus dan bisa untuk diterapkan, Thailand berbasis tebu bukan seperti Negara lain
yang berbasis raw sugar. Lili mengatakan bahwa pemerintah tidak jelas dan lebih senang impor daripada memikirkan perkebunan. Sedangkan terkait dengan konsumsi dari WHO 25gram per hari, jika kita mengacu kepada WHO berapa kebutuhan kita. Karena kita tidak perlu impor dan kita harus mengundang Menkes dalam membahas kebutuhan gula. Lili menyampaikan bahwa adanya isu di daerah perbatasan yang konsumsi gulanya lebih. Lili mengatakan bahwa PLN sudah sinkron, tetapi yang belum itu dari BUMN. Lili meminta untuk mengecek Angkasa Pura 2, karena semua impor meskipun produk kita itu murah. Pada tahun 2012 sampai tahun 2016 kebakaran yang terjadi itu diakibatkan oleh kompor, listrik dan rokok, kebakaran yang paling sering terjadi karena listrik apakah peralatan listrik itu kurang bagus.

Ratifikasi Perjanjian Internasional – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dirut GP Farmasi

Lili mengatakan terkait dengan jumlah pelaku jasa konstruksi, bahwa asing ada 227 dan untuk yang tutup Lili tidak mengetahui apakah itu berasal dari orang kita atau asing. Pelaksanaan tender di BUMN untuk kedepannya akan mengedepankan pekerja kit, sehingga Lili mempertanyakan bagaimana jika pelaku jasa konstruksi dikuasai oleh kita sendiri. Lili meminta penjelasan mengenai pelaku jasa konstruksi asing yang tutup dan untuk kelanjutannya seperti apa. 94% BBO kita itu diimpor dan ini menandakan bahwa harga obat kita mahal, dan untuk obat palsu banyak beredar kemungkinan dikarenakan bahan bakunya yang sulit didapat sehingga Lili mempertanyakan bagaimana standardisasi obat. Terkait dengan investasi bahan baku kurang, kemungkinan mereka mebohongi karena bahan baku mereka yang lebih murah. Lili menyampaikan bahwa dirinya akan berfikir dua kali untuk membeli obat di took obat. Terkait dengan adanya macam kelas obat seperti obat generik dan kelas obat yang baik, sehingga Lili meminta penjelasan mengenai obat ini karena sangat penting menyangkut kesehatan dan hajat hidup orang banyak.

Panja Gula – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili meminta untuk adanya koordinasi antar Kementerian untuk dijalankan agar tidak ada lagi yang saling menyalahkan, dan Lili meminta penjelasan dari Perindustrian terkait dengan hasil audit untuk tebu yang kosong. Lili meminta penjelasan terkait dengan impor rafinasi untuk kebutuhan Indofood, coca-cola dan nestle. Jika tidak memberikan rekomendasi sehingga yang mereka dapatkan apa dan apakah itu penyeludupan, karena jika memang harus adanya rekomendasi dari Kemenperin dan Kemendag sehingga kita harus mengetahui berapa supply dan demandnya, karena pihak industry harus melakukan pengawasan. Lili mempertanyakan bagaimana jika bapak merekomendasika n impor bahan baku.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Lili menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Kementerian, negara menyebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap menjadi 2 jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya dapat diganti apabila menteri yang bersangkutan sudah meninggal.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Menurut Lili, tidak seharusnya Menteri Keuangan mengubah anggaran yang sudah tercantum di APBN, dan apabila mau maka ubahlah di APBNP.

Selain itu, Lili juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan atas serapan anggaran sebesar 96%. Lili mengira ini menjadi contoh bahwa perdagangan di sektor usaha kecil menengah dan koperasi terdapat kendala yaitu di bidang perdagangan.

Lalu Lili memberikan saran kalau dahulu terdapat instruksi presiden yang berkaitan dengan pasar, maka Lili mengusulkan untuk Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di beri porsi 10% untuk beroperasi.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Lili mengatakan bahwa PLN menaikkan listrik yang 900 & kenaikan disusul bahan bakar minyak naik, dan juga gas.

Hal tersebut membuat masyarakat tambah berat, contohnya di tahun 2017 masyarakat kecil frustrasi, namun di lain pihak PLN melakukan penghematan subsidi namun logikanya PLN menghemat subsidi, dan seharusnya tarif tidak naik.

Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

Lili A mengatakan kalau mengimpor gula biaya masuknya kosong, kalau dihitung pasti biayanya rendah. Menurutnya untuk Rp12.500 itu sudah besar, tapi rakyat harus membayar mahal. Ia meminta biaya produksi karena ia punya industri jadi ia tahu biaya pokoknya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Lili mengatakan bahwa jika ada usaha kecil dan emperan bisa diberikan anggaran 10% untuk meningkatkan usahanya. Fungsinya untuk penyerapan tenaga kerja dan penyetaraan. Endang juga menanyakan mengapa di Jawab Barat ada 2 koperasi, tetapi Jawa Tengah dan Timur ada 7 koperasi.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Lili mengingatkan masalah delay di Bandara seperti masalah di Lion Air dapat menimbulkan kekacauan untuk di laut, tentang muatan barang yang berlebihan dan kapal-kapal yang sudah tua tolong diperhatikan untuk darat, tol Jakarta-Cikampek seringkali mengalami macet yang berlebihan. Kemudian, ia mengatakan lebih lanjut terkait kapasitas rest area untuk di Bandara, kepadatan parkir yg berlebihan khususnya di Bandara Soetta tolong lebih diperhatikan.

Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga

Lili ingin PT Jasa Marga memfokuskan pada penghindaran korupsi terkait pengadaan sistem Electronic Toll Collection (ETC). Lili menyarankan agar tetap disediakan Gerbang Tol Otomatis (GTO) untuk yang tunai, karena belum tentu semua masyarakat khususnya yang berada di luar Jakarta memiliki kartu e-toll.

APBN-P Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS

Lili mengatakan belum ada proses tender 28,4% sehingga khawatir dengan realisasi bisa tercapai atau tidak. Anggaran BPKS sangat kecil dan LIli sudah menyampaikan kepada Kepala BPKs Sabang untuk membangun pelabuhan dan komplek ini sangat strategis, yang semestinya pemerintah harus membesarkan anggaran. Sehingga pendekatan ke pemerintah pusat sangat penting dikarenakan pelabuhan ini sangat strategis, dan adanya instruksi dari Presiden tentang efisiensi apakah BPKS Sabang ini kena, karena anggaran akan dipotong.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Lili mengatakan bahwa anggaran yang disini tidak dirasakan karena hampir setiap tahun ada pemotongan, Sehingga kita akan berusaha dan untuk sering bertemu di ruang garuda.

Penyesuaian Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kementerian/Lembaga — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lili megaku prihatin dengan keterbatasan pemerintah mengenai keuangan, jadi usulan-usulan tambahan anggaran belum bisa berhasil direalisasikan. Padahal 4 badan ini sangat penting. Lili mengapresiasi meskipun dalam keadaan yang sulit dapat anggaran yang kecil.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Menurut Lili, laporan Menteri Perdagangan sangat singkat. Akhirnya laporan anggaran 3,5 Triliun hanya selembar saja padahal anggaran 3,5 Triliun.

Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua KPPU, Kepala BSN, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang

Lili menegaskan kepada Kepala BSN walaupun anggarannya kecil tapi dampaknya besar. Apalagi anggaran BSN ini dibawah Rp10 Triliun.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Lili mengatakan pemerintah kekurangan uang, target pajak sebesar Rp1.823 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp700 triliun. Lili mengatakan tidak setuju jika BUMN dikeruk semua, apalagi BUMN yang rugi juga diminta keuntungannya. Dalam konsinyering, harus ada yang namanya modal cadangan. Lili berpendapat kurang setuju dividen Kementerian BUMN sebesar Rp44,6 triliun, karena penerimaan negara tidak sesuai. Lili mengatakan khawatir pada tax amnesty yang realisasinya sebesar Rp164 triliun, tapi sasaran BUMN malah ke UMKM.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)

Lili mengatakan 4P perlu berkoordinasi dengan Menteri LHK dan Menteri BUMN.

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang Akan Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Kriteria Teknik dan Komisi — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Lili mengatakan alangkah baiknya jika Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebar sesuai potensi daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Lili mengatakan pembangunan yang berkualitas ada di Kementerian Koperasi dan UKM, karena misi dari koperasi adalah pertumbuhan, jadi sewajarnya Kementerian Koperasi dan UKM mendapat anggaran yang lebih besar. Jika anggarannya turun, maka ketimpangan kaya dan miskin akan semakin meluas.

Pembahasan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik

Lili bertanya sekarang ini tidak sesuai target karena industri kurang yang katanya berhubungan dengan dividen atau bukan. Lalu terkait kebijakan dividen payout ratio, antara 20%-45% ini menurutnya sudah fleksibel.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Lili mengatakan bantuan yang diberikan kepada BUMN harus jelas, jika BUMN diberikan bantuan terus tapi tidak ada indikasi akan sehat maka percuma.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Lili mengatakan, dalam UU MD3, kesimpulan rapat adalah mengikat dengan pemerintah dan seharusnya taat asas dan tidak keluar dari kesepakatan. Lili meminta penjelasan mengenai Freeport yang berubah menjadi BUMN agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lili mengatakan di daerah pemilihannya, harga LPG 3 kg awalnya mahal namun sekarang sudah menurun. Menurutnya, pendistribusiannya tidak merata dan kemungkinan terdapat masalah di penyalurnya sehingga harganya tidak stabil. Lili meminta agar jumlah penyalur ditambahkan jumlahnya dan diperketat pengawasannya agar penyalur tidak mengendalikan harga. Lili juga menanyakan cara memotong perusahaan asing yang membuat harga gas melambung tinggi serta masalah mengenai pembangunan power plan yang menggunakan batu bara. Untuk pihak PT. ANTAM, Lili menanyakan cara penyelesaian terkait pertambangan gelap dan tanpa izin. Untuk pihak PT. INALUM, Lili mengapresiasi karena selama 2 tahun terakhir, PT. INALUM memperoleh keuntungan. Lili juga meminta untuk memperketat pengawasan agar berjalan sesuai dengan rencana. Mengenai timah, Lili mengaku heran terhadap jumlah penambang yang menghasilkan laba penjualan dan cenderung meningkat. Lili juga berharap agar PT. BUKIT ASAM tetap melakukan pengawasan agar atasan dan bawahan sama-sama dalam keadaan baik. Lili A meminta rincian biaya karena dirinya yakin ada tambahan beban biaya. Lili mengatakan jangan sampai PT. INKA dibebani, seharusnya kalau ekspor diberi insentif.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Lili mengatakan bila beban terlalu berat maka program cenderung tidak berjalan seperti adanya 18 komoditi di Amerika yang diakuisisi China. Lili mengatakan, keuntungan holding PTPN hebat, namun ada pula yang hampir bangkrut seperti halnya PTPN 7 & 8. Lili ingin mengetahui PTPN yang merugi dan alasannya sebab orang dari PTPN ingin karirnya diperhatikan. Untuk Perhutani, Lili menanyakan dari LMDH, pihak mana yang untungnya paling besar. Lili mengatakan hal seperti ini, perlu diperhatikan sebab di daerahnya banyak proyek Perhutani yang terbengkalai. Untuk BULOG, Lili menyatakan ada impor beras 500rb ton dan menurutnya BULOG harus dikembalikan seperti jamannya Pak Harto.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Lili menanyakan soal izin keberadaan Pertamini dan meminta segera diinventarisasi.

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Lili bertanya alokasinya dimana, dan Idris memperingatkan untuk jangan sampai belum ada surat dan perlu alokasi yang jelas.

Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lili mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI mempunyai catatan, artinya meragukan sebuah independensi seleksi terhadap penunjukan presiden pada kelima tim seleksi karena kelimanya berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lili juga mengatakan bahwa ada keheranan DPR-RI terkait orang-orang yang sudah terseleksi karena ada suami-istri yang lolos seleksi.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Lili mengatakan akan menitikberatkan pada kelembagaan. Ia menyampaikan yang ia perhatikan di berbagai negara ada pemisahan antara UU yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha dengan lembaga KPPUnya. Ia menanyakan kesungguhan semangat KPPU sebagai lembaga yang superbody dan mempunyai kewenangan yang independen, seperti menangkap dan sebagainya. Menurutnya, perhatian RUU juga seharusnya mengarah ke sana.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Lili mengatakan bahwa secara teori cukup bagus, tetapi terdapat pepatah yang mengatakan “the man behind the gun”, “sehebat-hebatnya senjata tergantung pada orang di belakangnya”. Ia juga mengatakan Asian Free Trade merupakan suatu perjanjian yang menurutnya tidak seimbang tapi ditandatangani Pemerintah. Ia menyampaikan bahwa artinya daya saing negara lemah sehingga adanya barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Di Jerman, hal tersebut diatur dalam UU jika ada persaingan yang tidak sehat. Ia membahas perkataan calon ketua KPPU atas nama Ukay bahwa Pemerintah kadang-kadang menciptakan persaingan tidak sehat, contoh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan usaha-usaha dimana nelayan kecil diberhentikan kemudian nelayan besar malah lebih makmur. Ia mengatakan yakin paper dari para calon ketua cukup bagus tapi ia menginginkan contoh pengaplikasinya. Ia menyampaikan agar dicari BUMN konstruksi kecil karena tadi dikatakan ada 57 juta orang yang bisa terserap tapi masih ada persaingan yang tidak sehat tadi. Ia mengatakan perlu kajian di KPPU mengenai penentuan agar menguntungkan petani. Bisa dicoba dengan satu pihak mengimpor jagung dan pihak lain di NTB mengekspor.

Kebijakan Harga dan Distribusi BBM dan LPG — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Lili mengatakan harga LPG Singapura dan Malaysia lebih tinggi dari Indonesia, Pertamina tidak memiliki saluran distribusi sendiri sehingga di daerah mengalami kelangkaan, misalkan kebutuhan di tingkat Kab 60 ribu dan Pertamina hanya menyalurkan 30 ribu, maka seharusnya penyalur tidak perlu distribusi besar, distribusi kecil saja agar merata kepada perusahaan menengah.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Lili mengatakan seolah DPR gagal karena ia melihat KPPU yang sekarang hanya 1 Komisioner yang lolos. Ia menyebutkan seolah DPR ada kolusi antara panitia seleksi (pansel) dengan orang tertentu yang punya kepentingan. Ia mengatakan komisaris yang menjadi pansel sudah bermasalah dengan KPPU. Menurutnya, itu hal yang lucu dan ia meminta penjelasan. Ia mengatakan jika diuraikan, hampir semua yang bermasalah menjadi pansel dan yang menentukan. Ia juga mengatakan bahwa ia dan Pak Adang dan yang lain yang mengajukan revisi UU PPU. Ia menyampaikan bahwa ke depan akan kerja berat dan UU yang lalu mungkin banyak kurang punya kekuatan, akan direvisi supaya UU kuat. Tapi menurutnya UU kuat jika orang-orangnya bisa diatur akan sama saja.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Lili mengatakan pengalaman yang lalu, mudik sampai 12 jam dari Jakarta sampai Bandung, apalagi hari ini, disampaikan oleh mitra, bahwa Jakarta-Cikampek perbaikan bukan main, tadi Jakarta - Bandung 6 jam ini normal dan perbaikan disingkirkan agar lancar. Penjaga tol ini harusnya 5 jalur lalu 2 jalur mati karena petugasnya tidak ada, itu hari biasa bukan hari-hari yang meningkatkan seperti musim mudik, ini yang harus diperhatikan. Pengawasan dan security, bukan menjelang kemarin ada teror, sampai orang sembarang simpen tas tidak tenang, bukan takut hilang, tetapi takut bom.

Selanjutnya, Lili mengatakan data yang ia punya itu jumlah kendaraan, bayangkan jumlah kendaraan kita mobil, bus, sepeda motor hampir 200 jutaan, yang paling banyak sepeda motor dan bukan main, kalau ibu atau bapak-bapak naik mobil kita yang takut motor, karena produksi motor setiap tahun Rp68.000. Lili menanyakan kalau ini diatur jalan-jalan tol lebih banyak, atau gratisan. Ia usul jalan mudik dibuatkan pos untuk istirahat motor atau minum, bayangkan saja naik motor 7 jam ada istri dan anak.

Kemudian, Lili memohon barangkali bukan main, ia dapat dari Polri 278.000, jangan sampai orang membicarakan ada Satgas dan lainnya ini jadi masalah nanti. Garuda, biar sehat dulu jangan terbebani terus dan sekarang Dirut sedang beres-beres dan promo lain sebagainya, kita DPR harus pakai Garuda. Mengenai security, ia tidak khawatir biasanya gambaran tadi ada pencurian, kemalingan dan lain-lain. Mau bawa sesuatu kemudian hilang, kasian. Terakhir, Lili menegaskan terkait pengawasan, security ini diperhatikan apabila berdesak. Terkait jumlah kendaraan hampir 380 juta, paling banyak motor. Usul ia dibuatkan pos untuk peristirahatan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Lili bertanya kepada para kandidat bahwa telah dilihat bahwa perjanjian Asian Free Trade ini merupakan salah satu bentuk mengurangi harga pokok, dan menurut ketiga kandidat ini bagaimana, apakah perjanjian ini melanggar atau tidak karena dalam undang-undang diperbolehkan impor dari mana saja kecuali dalam keadaan genting.

Lalu Lili menyampaikan pada pasal 51, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Katakan saja gula, garam, beras, cabai, bawang merah dan putih kalau umpamanya demikian usaha-usaha kita bakalan bangkrut.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Untuk Kurnia, Lili meminta pandangan soal pidana atas kejahatan monopoli dan persaingan usaha lainnya.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili menanyakan alasan Kemenkop UKM mendapat status WTP sementara ada dana bergulir. Ia juga meminta penjelasan soal dirut BKPM masuk ‘pesantren’ serta pengembangan usaha bagi wirausaha baru. Selanjutnya, Lili meminta penjelasan anggaran wirausaha kecil menengah dan koperasi sejumlah Rp58 juta padahal sebelumnya hanya Rp57 juta. Lili juga menyarankan agar usaha garmen diberikan pada perusahaan dan usaha kecil. Ia meminta agar fungsi penanaman modal dikembalikan kepada BKPM bukan Kemenko Perekonomian.

Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lili mengatakan adanya pertemuan dengan perusahaan kecil menengah dan koperasi, bahwa ada beberapa usaha kecil terutama dari sektor makanan bahwa sebagian besar tidak bisa ekspor. Karena adanya pertanyaan mengenai standarisasi usaha yang akan mereka tanyankan seperti Negara Hongkong dan Malaysia. Lili mengusulkan kepada Kepala BSN untuk mensosialisasikan kepada usaha kecil, seperti masalah pupuk bekas kotoran sapi yang bisa untuk digunakan,

Proses Ratifikasi Protokol 6 dan Perjanjian ASEAN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Lili mengatakan bahwa ia mendengarkan apa yang disampaikan mitra. Menurut Lili, memang industri Indonesia kurang lebih 26% bahan baku adalah impor. Tentunya dampaknya bagaimanapun bahwa bidang jasa ini sangat penting.

Utang BUMN dan Laporan Penyelenggaraan Mudik Lebaran – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Sesmen BUMN, Deputi BUMN, dan Dirjen Transportasi

Lili mengatakan dikarenakan Menteri tidak boleh dirangkap jabatan ini sudah berjalan 3 tahun, dan ini bukan Plt lagi. Sehingga Pimpinan juga harus mengajukan kepada pimpinan DPR RI. Karena akan aneh jika Ibu Menteri menghadiri ke instansi lain tetapi ke DPR RI tidak. Karena dalam UU, Menteri tidak boleh rangkap jabatan. Lili mempertanyakan apakah muatan ini pasti teregisrasi, karena jika dilihat pada saat pergi yang akan dikhawatirkan adalah kecelakaan melebihi muatan seperti yang terjadi di Danau Toba, dan bagaimana kelanjutan dari pencarian korban dan bagaimana asuransi yang diberikan. Lili menyarankan untuk frekuensi angkutan kereta api ditambah sehingga daya angkut lebih besar karena angkutan massa lebih mudah. Lili mengatakan bahwa utan dari Pemerintah sangat mengkhawatirkan, dari perhitungan pada tahun ini kita kan bayar cicilan sebesar Rp647 triliun sedangkan BUMN cukup besar dan bagaimanapun ini BUMN terpengaruh karena Pemerintah pinjam uang 80% dari SDM. Yang dimana Ibu Menteri menjual asset yang dimana itu artinya sudah tidak tertahan dan program-program Pemerintah yang di cover APBN harus dicover perusahaan dan harus didiskusikan mengenai kenapa bisa menjual asset.

RUU (Rancangan Undang-Undang) Koperasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM)

Lili mengatakan barangkali Komisi 6 akan menghadapi UU KPPU (Undang-Undang Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan UU BUMN (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara) yang cukup berat sehingga ia mengusulkan agar diperbanyak lobi-lobi sebelum dibahas supaya pembahasan DIM cepat selesai.

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Lili mengatakan penetapan kebijakan dividen harus hati-hati, jika keadaan normal memang ekonomi secara umum bisa stabil, namun saat ini ekonomi mendekati krisis. Lili menagatakan apakah penentuan besaran dividen sudah adil, berharap BUMN memberikan kontribusi besar. BUMN didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan bukan hanya sekedar memberikan dividen saja, jangan sampai pengamat mengatakan ekonomi bangsa Indonesia collapse. Lili berpendapat bank-bank harus dijaga dengan maksimal agar bisa memberikan kontribusi besar dan jangan sampai perbankan menjadi pemerasan, pemerintah juga harus hati-hati dalam mendeteksi bank-bank negara.   

RKA dan RKP K/L Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Lili mengatakan bahwa ia turut berbahagia karena anggaran dari pada koperasi ini yang tahun 2018 sebesar Rp 900 Miliar kini diajukan Rp 1.2 Triliun. Lili menganggap bahwa ini suatu kemajuan karena bagaimana pun sebetulnya kita mengusulkan lebih besar mungkin hampir 58 juta UNKMnya, jadi berkembang terus hanya barangkali Lili ingin bertanya terkait realisasi 2018 sudah berapa persen, agar lebih jelas nanti ke arah mana dikembangkan.

Dalam anggaran koperasi UNKM 2019, dimana rencananya wirausaha pemulanya, sebetulnya di industrian ini wirausaha baru. Lili juga mengatakan bahwa perlu bagi wirausaha pemula setelah pendidikan dan pelatihan ternyata usulan-usulan usaha pemula ini sekaligus, dahulu kalau tidak salah 2 tahun lalu ada bantuan permodalan dan kalau bisa sesuai permintaan wirausaha sangat berkembang. Lili bertanya terkait perbedaan wirausaha pemula dengan pelatihan SDM UMKM.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Lili meminta penjelasan terkait penelitian untuk UKM yang membutuhkan dana. Lili juga meminta penjelasan terkait jenis-jenis pelatihan yang akan didapatkan oleh UKM.

Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Lili mengatakan tadi terkait menyampaikan mengenai BUMN-BUMN yang cukup menguntungkan ia pada waktu rapat lalu perlukan mau diminta jangan keuntungan saja apakah utang BUMN ini bagaimana pun harus dikasih tau. Alangkah baiknya nanti disandingkan hutang-hutang yang ada di BUMN. Selanjutnya, Lili menginformasikan bahwasannya hutang BUMN ini mencapai Rp4.400 Triliun lebih.

Jadwal Kunjungan Kerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kepala Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat, dan Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku

Lili menyampaikan jadwal atau rundown pada saat kunjungan kerja, ia mengatakan bahwa keberangkatan hari senin pukul 5:35, lalu tiba di bandara pukul 13:00, dan peninjauan langsung dermaga PT. Peti Kemas dan Reklamasi Sorong ditemani PT. Pelindo 4, Wijaya Karya, jajaran Kabupaten Sorong, selanjutnya pada pukul 15:00-16:00 peninjauan Terminal TBM Pertamina Sorong sekaligus ditemani jajaran pertamina, selanjutnya pada pukul 16:00 hingga 16:45 meninjau UMKM binaan perbankan BRI (aksesoris khas Papua), dan malamnya merupakan pertemuan Pertamina, PLN, Pelindo 4, WIKA, Himbara dan dilanjutkn ke bandara Sorong. Lalu pada hari selasa pulang ke Jakarta. Lili juga menyampaikan rundown saat kunjungan kerja ke Maluku, ia mengatakan bahwa keberangkatan pada hari senin pukul 8:15 dan tiba disana pukul 13:55, selanjutnya pukul 15:30 melakukan pertemuan dengan gubernur Maluku dan dinas terkait, Direksi Semen Tonasa, Bulog, dan pada hari selasa pukul 9:00 hingga 11:00 kunjungan lapangan UMKM Binaan PNM, dan pukul 11:00 hingga 13:00 kunjungan lapangan depot pertamina dilanjutkan pertemuan dengan Direksi Pertamina dan PLN, selanjutnya pukul 13:00 kunjungan ke gudang Bulog, dan pukul 15:00 kunjungan ke lap Yos Sudarso, dan pada hari rabu meninggalkan Maluku pada pukul 8:25:00. Selanjutnya Lily menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran ibu dan bapak (mitra) untuk mempermudah kunjungan kerja di lapangan.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili berpendapat bahwa dalam perang dagang China dan Amerika membuat Indonesia hanya sebagai tempat transit saja yang tentunya merugikan. Sebab semua barang ke Amerika tidak bisa masuk dan produk China tanpa label sebelum dikirim ke Australia, hanya transit saja di Indonesia. Menurut Lili, SKA akan berbahaya bagi pedagang. Mengenai dampak ratifikasi terhadap ekspor, Lili menanyakan maksud dan contoh barangnya. Selanjutnya, Lili mengatakan jasa dari India untuk sektor teknologi meningkat, tetapi perdagangan Indonesia masih surplus. Ia meminta agar Indonesia tidak tergantung pada India dari jasa sektor teknologi. Terakhir, ia meminta perhatian khusus soal Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia hingga menyebabkan anak bangsa tak memiliki kesempatan bekerja.

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Lili mengatakan bahwa struktur utang BUMN dan Pemerintah hampir sama di kisaran Rp4.000 Triliun dan menurutnya berbahaya karena utang tersebut adalah utang luar negeri yang kursnya naik turun. Ia juga mengatakan bahwa perkembangan silpa anggaran Rp325,9 Triliun dan defisitnya untuk bayar cicilan dan bunga. Ia menanyakan sebab dari BUMN yang rugi. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah selalu mengatakan jika utang luar negeri Indonesia masih aman. Ia juga mengatakan bahwa masalahnya da di ekspor yang mengalami penurunan. Menurutnya hal tersebut harus segera dikendalikan dan jangan sampai keterusan. Ia menanyakan mengenai tanggungan Pemerintah terhadap utang luar negeri BUMN. Ia juga menanyakan risiko jika BUMN tidak bisa membayar utangnya kemudian bangkrut dan dilelang. Menurutnya, perlu ada batasan-batasan untuk BUMN.

Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Lili melihat anggaran realisasi kecil. Kalau realisasi baru 25% apakah mungkin tercapai bahkan ada yang baru 1,7%. Ini mohon dipacu agar tidak ada sisa anggaran.

Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS

Lili mengatakan dalam situasi dollar 15 ribu, itu sungguh mengerikan dan ini bahaya. Jadi harusnya nanti bagaimana meningkatkan pertumbuhan. Realisasinya sudah cukup baik. Selanjunya, Lili mengatakan untuk BP Batam, mohon penjelasan dalam program realisasi dukungan manajemen pengelolaan kawasan, kemudian mengenai PLN. Ia merasa tidak jelas, tadi dijelaskan ada tabungan, lalu tabungannya dimana dan bisakah digunakan bila defisit. Terakhir, Lili menegaskan harusnya kita dukung anggarannya BPKS Sabang ditambah agar seimbang dengan negara lain.

Skala Prioritas Kegiatan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Lili mengatakan standardisasi sangat penting, bahkan di negara lain dijadikan barrier agar suatu usaha tidak tersaingi. Lili juga mengatakan bahwa pelaku usaha tidak tahu KPPU, tahunya KPU. Lili mengusulkan agar UMKM dilibatkan dalam sosialisasi standardisasi untuk menambah pengetahuan. Lili mengatakan saat mengunjungi kereta api cepat, menemukan banyak tenaga kerja asing bahkan tukang cangkul dari asing, diharapkan tenaga asing tidak seenaknya masuk.

Kinerja dan Permasalahan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Lili mengatakan saat kunjungan ke Banten, dikatakan bahwa Pertamina dan Pertamini tidak punya hubungan, ini artinya Pertamini adalah illegal. Lili mengatakan terkait kabel PLN yang katanya sudah SNI, tetapi pada tahun 2012-2015 terdapat kebakaran sebanyak 2500 di Jakarta yang terjadi di pasar, RS dan industri.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Lili mengatakan Kementerian Koperasi dulu kita ingat mendorong anggarannya lebih besar. Bagaimanapun, UKM dan Koperasi ini memiliki pemerataan, penyerapan tenaga kerja, dan keadilan. Tapi, gerakannya tidak selincah yang diharapkan yang harusnya program cukup besar. Selanjutnya, Lili menegaskan bahwasannya realisasi daripada anggaran dari kebutuhan Kementerian Koperasi dan UKM ini bisa cepat. Anggota Komisi 6 memohon agar keluhan UMKM menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan LPDB. Kalau secara gamblang itu mudah namun kenyataannya rakyat pada mengeluh.

Lili menegaskan di Makasar ada kegiatan sosialisasi dengan anggaran 50 juta. Kalau ada 5 orang yang kesana, habis anggarannya. Sedangkan dalam situasi ekonomi begini, ini adalah hal yang sangat penting. Apalagi terkait usulan penguatan fungsi dari KPPU. Terakhir, Lili menginformasikan banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang dikejar-kejar oleh Satpol PP. Mereka kasihan kalau Menteri Koperasi yang memberikan gerobak, Alhamdulillah. Ia memohon perhatiannya supaya usaha kecil yan dijanjikan pada waktu pidato Presiden Jokowi menjadi happy.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lili memohon perhatiannya untuk Kementerian BUMN, bagaimanapun keberhasilan yaitu anggaran, yaitu sebelas kali berturut-turut memperoleh WTP.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Lili menegaskan untuk BKPM, ia berharap ada penyeleksi ketat dari luar khususnya dari China. Bahwa kegiatan prioritas yang dilakukan BKPM cukup prihatin karena adanya anggaran yang tidak disetujui.

Pagu Indikatif RAPBN 2020 - Raker Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Lili melihat dan juga merasa prihatin. Jadi kalau tadi trend pagu bukan naik. Tapi turun terus. Padahal kita ini dalam perkembangan perekonomian kita, kita membutuhkan KPPU karena mereka punya kekuatan. Kita pernah mengusulkan perubahan UU KPPU. Dari tahun 2015 turun 2016 turun 2017 naik 2018 naik 2019 anggaran KPPU. Program-program prioritas justru terabaikan. Usulannya itu penting supaya program-program prioritas ini naik. Lili memohon untuk usulan dari KPPU mengenai penambahan anggaran harus kita dukung bersama.

Kemudian, Lilimenegaskan ingin agar peran KPPU ini kuat. Contoh tiket pesawat. Anggota Komisi 6 sudah diminta opininya soal tiket tersebut. Maka ini barangkali kita usulkan saja tambahan anggaran itu karena wajar-wajar saja. Lili menegaskan untuk Menkop, naiknya 10 M. Itu semua karena adanya. Dulu ia mengatakan harusnya minimal 2 kali yang sekarang. Karena bagaimanapun koperasi ini sangat penting. Sebab yang mengelola usaha kecil adalah koperasi.

Lili menegaskan usaha kecil ini misinya adalah untuk adanya sebuah pemerataan kemudian rasa keadilan, penyerapan tenaga kerja dan hal hal besar lainnya 97 persen tenaga kerja itu dihasilkan oleh usaha kecil menengah dan koperasi. Selanjutnya, Lili merasa perang dagang ini, yang bisa besar itu udah sempoyongan. Jadi setiap tahun itu supaya jumlah dananya bisa bertambah agar ekonomi kita bisa kuat. Lili juga mengusulkan supaya anggaran dari Kemenkop ini ada penambahan, biar ekonomi kita ini kuat. Ia merasa sedih kalau anggaran hanya segitu. Tapi yah usul tetap usul. Program prioritasnya ini penting. Jadi program yang akan diusung oleh Kementerian itu bukan salah kita. Tapi kita usahain.


Selanjutnya, Lili engatakan sekarang pengangguran cukup banyak. Kini giliran ikut program usaha baru di dapil saya ada sampai 120. Paling banyak aja 200. ia sekali lagi jangan kecil hati atau KPPU pokoknya jalan terus. Apalagi KPPU ini cuman 41 persentasenya. Untuk KPPU dan Kemenkop harus jalan terus jangan kecil hati. Kalau kemarin 131 sekarang dananya cuman jadi 130. Semoga ini bisa diperjuangkan. KPPU ini sebenarnya kuat. Persaingan usaha sekarang bukan main. Perusahaan perusahaan besar ini oke tapi yang kecil juga sebenarnya paling berat. Lili mengatakan bayangin saja tiket pesawat terbang dengan 2 perusahaan saja sudah repot. Dengar dengar di berita ada 24 perusahaan penerbangan asing ingin masuk lagi ke kita. Tambah mati kita. Terakhir, Lili berharap kalau di daerah, supaya bagaimana pun lebih banyak yang menangani dan berkiprah supaya bisa membuat industri kecil ini bisa berkembang

Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Lili meminta Dirut PT. Garuda Indonesia untuk mendalami proporsi cost yang meliputi bahan bakar dan leasing mengingat hanya 13 dari 130 pesawat yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia. Lili juga mengapresiasikan kinerja PT. Garuda Indonesia dimana sebuah perusahaan bisa mengalami kenaikan sebesar 2580% dari tahun sebelumnya dan meminta Dirut PT. Garuda Indonesia untuk membagikan strategi untuk mencapai ini. Terakhir, Lili juga menyarankan agar PT. Garuda Indonesia bisa memanfaatkan penerbangan rute Mekah karena banyaknya tuntutan pasar.

Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Spiritus dan Etil Alkohol Indonesia (Asendo)

Lili mengatakan secara pribadi tidak setuju jika biaya masuk impor 0%. Ia mengatakan setuju harus 60% jika bisa karena Pakistan saja 90%.

Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Lili mengatakan RUU Desain Industri dirasa perlu guna bersaing di lingkup perdagangan internasional dan nasional, sehingga harus ada iklim bisnis yang mampu mendorong kreativitas di desain industri, dengan tujuan mewujudkan sistem perekonomian dengan beradaptasi terhadap kepentingan nasional dan menghormati ketentuan internasional. Lili menyampaikan RUU Desain Industri harus mengatur hal-hal prinsip yang mencakup sistem perlindungan dan pencatatan Hak Desain Industri terhadap pemakai terdahulu serta menyangkut kepentingan serta keamanan negara. Berdasarkan hal tersebut, Lili mengutarakan fraksi Golkar setuju agar RUU Desain Industri dapat dibahas di tingkat selanjutnya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Indra Utama

Lili menanyakan tanggapan Indra jika terdapat audit dari BPK lalu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Lili mengatakan jika dilihat dari program pembinaan BUMN sangat kecil, hanya 2% dan jangan sampai pembinaan BUMN dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Lili menambahkan terkait PMN dirinya agak miris karena Kementerian BUMN memberikan bantuan pada Jakarta Lloyd. Lili
mengingatkan jangan sampai sudah memeberikan bantuan namun tidak ada hasilnya. Lili mengatakan bahwa saat rapat dengan Kementerian-kementerian dalam mitra Komisi 6 hanya mendapatkan kurang dari Rp10 triliun. Lili mengingatkan mitra di Komisi 6 agar pada bidang ekonomi ini anggaran sangat kecil karena situasi ekonomi yang sekarang tidak bisa membuat tenang dari gali lubang tutup lubang.

Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Lili menanyakan bila dilihat dari tahap hapus buku, ada beberapa kriteria yang dilaksanakan dan di BRI tahap hapus buku ini mengalami kesulitan karena pembayaran pokok dan memenuhi kewajiban serta tunggakan konversi menjadi modal. Lili menuturkan bila tidak sesuai ketentuan maka akan ada langkah yang lain dan ia menanyakan jumlah sitaan sebab ini termasuk dalam kerugian. Lili menanyakan keringanan hapus buku bagi pihak yang memiliki usaha kecil dan melakukan peminjaman namun belum bisa membayar kewajiban. Lili mengatakan bahwa Bank Mandiri, BNI, dan BTN belum memberikan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Lili mengatakan terkait dengan Pakistan, bila tidak salah ada 1-7 aturan yang disampaikan Presiden dan pada waktu presiden mengajukan ke DPR, Lili menuturkan dirinya hadir dan menanyakan penyebab impor etanol sebab etanol merupakan bahan baku minuman keras apalagi untuk negara muslim seperti Pakistan. Lili menuturkan bahwa dirinya tidak setuju dengan etanol ini sebab menurutnya ini lebih berbahaya dari narkoba dan 41 warga di kecamatannya meninggal karena hal ini. Lili mengatakan perdagangan perlu peraturan dan lebih baik dipisahkan antara peraturan bea masuk etanol.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Lili menuturkan, izin menjual aset tidak disetujui dan pengaturan mengenai penjualan aset ini diatur dalam UU No. 1/2004

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Lili menyoroti masalah kereta api cepat, ia menanyakan mengenai cara perekrutan dan kriteria karyawan
kereta api cepat yang akan dipilih. Sebab, banyak tenaga asing ditemukan bekerja sebagai buruh kasar dalam pembangunan kereta api cepat ini, dimana seharusnya hal itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Selain itu, Lili juga menanyakan bagaimana rumusan anggaran yang dialokasikan untuk setiap kilometer
pembuatan jalan.

Latar Belakang

Lahir di Bandung, Jawa Barat, Ir. H. Lili Asdjudiredja, Ph.D pernah menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2003 - 2008. Ayah 4 anak ini mewakili fraksi Golkar dan berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 2.

Politisi kelahiran 1941 ini memiliki ketertarikan pada industri tekstil yang kuat. 

Sebelum menjabat anggota DRP RI, Asdjudiredja sudah akrab dengan dunia pemerintahan. Pernah bekerja pada Kantor Wilayah Perindustrian Jawa Barat, nama Lili Asdjudiredja juga sempat tercatat aktif sebagai dosen Akademi Industri dan Niaga. 

Asdjudiredja juga pernah menerima amanat sebagai Kepala Bidang Aneka Industri, Kanwil Perindustrian Jawa Barat selama dua tahun sebelum akhirnya dilantik sebagai anggota DPR/MPR RI pada 1987 - 1999. Jabatan terakhir Lili Asdjudiredja adalah Wakil Kepala KPKPN. Pada 2003, Asdjudiredja tersandung kasus korupsi yang melibatkan PT Sebatin dengan total kerugian yang didakwakan mencapai Rp 7,5 miliar.

Lili Asjudiredja terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 30 Oktober 2014. 

Januari 2016, Lili dimutasi dari Komisi VI DPR-RI menjadi anggota Komisi XI DPR-RI.

Opini

- menyatakan pemerintah harus mendukung produksi mobil Esemka (2012)
- meminta pemerintah lebih serius dengan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (2012)
- ingin pemerintah memprioritaskan produksi gas untuk industri dalam negeri (2012)
- meminta Kemendag merevisi aturan impor kertas bekas agar tak mematikan produsen kertas dalam negeri (2012)
- ingin pemerintah memprotes ACFTA ke WTO karena berdampak buruk pada industri Indonesia (2011)
- menganggap pemerintah harus mempermudah sertifikasi SNI (2011)
- ingin Peraturan Mendag no 39/2010 mengenai ketentuan impor barang jadi dicabut (2011)
- menyatakan dana peserta Jamsostek jangan diinvestasikan, tapi sebaiknya dipakai misalnya membangun RS (2010)
- pernah tersangkut kasus korupsi penyimpangan BLBI (2003) sebagai komisaris utama PT Sebatin; kasusnya tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan karena dianggap ada kesalahan pada saksi

Pendidikan

(1953) SD Lengkong Besar Bandung
(1957) SMP Taman Siswa Bandung
(1961) SMAN III Bandung
(1965) Akademi Tekstil Bandung
(1971) Textile Engineering Brusel
(1972) Institut Teknologi Tekstil Bandung
(1976) Universitas Islam Nusantara Bandung
(1996) Kennedy Western University, Amerika

Perjalanan Politik

Anggota FGolkar DPR 2009-2014, 2004-2009, 1992-1997
(1987-1999) Anggota DPR/MPR RI
(2001) Wakil Ketua KPKPN
Ketua tim sukses Irianto “Yance” MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim dalam pilgub Jabar 2013
Ketua Panja RUU Penanaman Modal
Anggota Pansus RUU BPJS

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

25 Februari 2016 - Lili menyampaikan bahwa selama satu bulan lebih Panitia Khusus (Pansus) RUU Minol sudah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh, Papua, dan Sulawesi Utara. Pansus RUU Minol juga sudah mengundang asosiasi-asosiasi yang memproduksi minuman beralkohol.

Lili merasa takjub karena Pemerintah menunjuk hingga enam Menteri dalam Pansus RUU Minol, yakni Mendag, Menag, Menkeu,Menperin, Menkumham, dan Menkes.

Lili menyebutkan bahwa DIM akan dibagikan juga kepada Anggota Pansus RUU Minol lainnya. Lili melanjutkan, kemudian akan ada rapat Pansus membahas DIM RUU Minol yang diusulkan Pemerintah dan bisa saja DIM tersebut ada yang diubah, ditambah, atau dikurangi hingga ditetapkan sebagai UU nantinya.  [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015  - Lili setuju untuk RUU BUMN mengganti yang lama dan bukan hanya amandemen karena lebih menyeluruh. Lili menilai perlunya masukan-masukan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keuangan negara karena Lili mendengar bahwa penyelewengan di BUMN sudah bergeser ke anak perusahaan BUMN. Jika perlu ‘cicit’ perusahaan dilarang. Lili menilai komisaris dan direksi juga perlu dibatasi. Lili mencontoh Bank Mandiri dari tadinya 6 menjadi 15 komisaris. Mengenai pengangkatan direksi, menurut pengamatan Lili seharusnya 5 tahun masanya. Namun kenyataannya bisa diangkat berkali-kali. Sehubungan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), menurut penemuan dari Setjen DPR ada PKBL yang nilainya triliunan yang tidak ada bekasnya, contohnya di Kalimantan Timur. PKBL peternakan tapi tidak ada lahan dan ternaknya. Sehubungan dengan peran Menteri BUMN, menurut Lili Menteri bertindak sebagai pemegang saham milik negara. Namun Lili menyayangkan bahwa kenyataannya Menteri memutuskan sesuai kehendak pribadi.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menurut Lili, Indonesia merupakan pasar yang bagus dengan hampir 40 persen penduduk ASEAN yang ada di Indonesia. Ia juga berpendapat jika keadaan daya saing Indonesia sedang menurun, dan dengan meratifikasi TPP malah akan merugikan negara sendiri.  [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Lili mengatakan, dalam lingkup ASEAN Impor yang dilakukan Indonesia cenderung besar, tetapi berdasarkan keterangan dari Kemendag didapatkan bahwa terjadi penurunan hanya di lima negara. Lili menanyakan bagaimana cara agar kita mampu bersaing di ASEAN bahwa negara lain produktifitasnya akan lebih tinggi. Lili  menyatakan bahwa ketika melakukan ekspor harus ada timbal balik. Lili mengatakan bahwa harus ada evaluasi dari Kadin agar industri kita bertahan. Adanya integrasi ASEAN dirasa cukup memberatkan ditambah lagi banyak perusahaan yang membuka usahanya di Singapura karena pajaknya dirasa lebih murah 19 persen jadi harus ada kesetaraan yang jelas.  [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO,  Lili mengatakan, sekarang di BKPM ada OSS untuk mempercepat perizinan. Lili menuturkan, Komisi 6 menilai PP No. 24/2018 ini melanggar UU, bukan UU BKPM aja, namun UU Perdagangan, sebab yang menentukan impor bukan Kemendag RI dan perpajakan,serta bukan juga OSS yang menentukan. Lili mengatakan, KADIN seharusnya menolak PP No. 24/2018 ini. Lili menuturkan, OSS belum melaksanakan layanan perizinan sebagaimana peraturan pemerintah dilaksanakan oleh kementerian koordinasi. Lili mengatakan, bila seperti ini investor bisa kabur dari Indonesia sebab banyak aturan tidak jelas. Lili mengatakan, PP No. 24/2018 ini melanggar UU dan sangat bahaya. Lili bersyukur sebab hingga saat ini masih baik-baik saja, sebab bila tidak maka DPR akan menggunakan hak interpelasi. [sumber]

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Lili membahas mengenai persaingan antara industriPetrokimiayang tidak bersaing antar Indonesia dan Malaysia. Lili juga beranggapan jika ada 19 km jalur distribusi mungkin hanya 1 km yang dimiliki pemerintah dan 5 km dimiliki oleh direktur utama. Lili ingin melihat progress untuk holding. Direktur utama berasumsi makro per barel sebesar 48/barel dan sekarang sudah hampir 80/barel dan Lili beranggapan ini merupakan kerugian yang luar biasa. [sumber] 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Lili menyampaikan poin-poin penting berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertama perlunya pengendalian sistem intern, pemantauan, pencairan jaminan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dari hasil empat temuan pemeriksaan, lalu ada permasalahan lainnya, tetapi karena Kemendag telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut, artinya masalah tersebut telah diperbaiki. Lili juga menanyakan apakah ada sanksi berat kepada Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yang tidak cermat mengamati perdagangan antar pulau, apakah sanksi yang akan diberikan, karena terjadi kekurangan volume atas 23 paket sarana distribusi dan logistik yang berasal dari dana Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp3,2 miliar. Lili menegaskan bahwa jangan sampai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai tercoreng akibat kerikil kecil. [sumber] 

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Lili meminta agar Komisi 6 bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena ini merupakan langkah yang berbahaya untuk menyetujui prinsip rencana direksi, ini melanggar UU Nomor: 1 Tahun 2004, Tentang Pembendaharaan Negara. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A.2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Lili melihat uraian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja Badan Pengusahaan (BP) Batam seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan sedikit menurun, tetapi ada juga yang pencapaiannya melebihi 100% dan memang ada juga yang rendah. Untuk Rumah Sakit Batam, Lili mendengar bahwa ada tambahan dana yang digunakan untuk membangun gedung baru, Lili ingin mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Lili meminta langkah perbaikan kinerja kedepannya, untuk meningkatkan potensi dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lili ingin penjelasannya, karena bagaimana pun Batam ini kalau pengelolaannyabaik, maka PNBP bisa baik. Lili berpendapat untuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), lokasinya sangat strategis, bahkan berjualan air saja laku. Lili mengatakan bahwa Sabang berbatasan langsung dengan Malaysia, ada pelabuhan transit untuk barang yang akan dikirim ke Indonesia, seharusnya hal itu bisa diambil alih oleh Sabang, karena Sabang ini merupakan pelabuhan yang sangat strategis. Lili menyatakan bahwa anggaran untuk BPKS terbilang kecil, sehingga bagaimana jika Gubernur Aceh datang ke Presiden terkait masalah anggaran infrastruktur di Sabang, karena menurut Lili idealnya anggarannya hingga Rp1 triliun. Lili menyatakan bahwa Sabang memiliki potensi ekonomi yang besar, jika tidak diberi sarana dan anggaran yang baik, maka tidak akan berkembang.Lili mengusulkan agar melakukan presentasi ke Pak Joko Widodo, agar potensinya dapat tergali. Lili menyayangkan kenapa realisasi anggaran BPKS di tahun 2017 rata-ratanya hanya 59%. Lili juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan di Merauke, Papua terus ditambah, tetapi Sabang tidak. Terakhir Lili menyambut baik langkah dari BP Batam untuk merevitalisasi bandara dan pelabuhan, karena akan berdampak pada hal yang signifikan. [sumber]

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Lili ingin mengetahui keberadaan 50 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan bimbingan penerapan standarisasi kepada 50 UMKM tersebut. Lili juga menyinggung BP Batam mengenai pengembangan pelabuhan laut senilai Rp340M, serta pengembangan bandara mengenai landasan pacu. Lili menanyakan mengenai pembangunan rumah sakit tahap pertama serta meminta penjelasan mengenai anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Lili menanyakan data ke Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia terkait berapa banyak komponen pembiayaan yang diperlukan, karena menurutnya sangat penting. Lili kemudian mencontohkan kurang lakunya batik akibat adanya batik yang dibuat dengan mesin, sehingga Lili meminta pemerintah untuk memproteksi semen dari ancaman-ancaman. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 -Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Lili menyatakan kekhawatirannya melihat utang, karena utang pemerintah sudah sangat besar. Ia keberatan jika tol dijual karena yang diuntungkan adalah sektor swasta selaku pembeli. Lili mengatakan kepada PT Adhi Karya ketika kunjungan ke daerah, kualitas tol kurang bagus. Menurut Lili, bukan hanya ia saja yang menyampaikan tapi juga orang-orang pengguna jalan tol yang Ia wawancarai mengatakan tol tidak sesuai harapan. Lili khawatir dengan ambruknya proyek LRT maka bahan-bahan yang digunakan terdapat campuran semen di dalamnya atau pekerjanya ceroboh. Selain itu Ia merasa aneh jika penggunaan beton yang cukup besar dan besi yang cukup kuat menjadi ambruk sehingga Ia merasa yakin hal tersebut terdapat faktor kecerobohan. Lili sudah mengingatkan kepada Menkeu dan Menperin, bahwa menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan karena melanggar UU namun sampai saat ini Ia belum bertemu dengan MenBUMN. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Lili menegaskan sembilan bahan pokok adalah mainan mafia, ketika gula naik, PTPN memiliki jumlah stok banyak namun bukan punya PTPN tetapi milik mafia. Lili mengetahui sebelumnya harga beras medium Rp8.000 tetapi sekarang sudah menjadi Rp11.000. Lili berpendapat harus diperhatikan dilapangan Bulog dikasih PNM sehingga yang terjadi dilapangan terdapat 500.00 ton dan itu sama saja dengan Rp3,6 Triliun. Lili mempertanyakan dari mana uangnya padahal Bulog tidak memiliki dan PPI pun juga sama dan siapa yang menentukan barangnya. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Lili menyampaikan di awal sudah disampaikan bahwa ada isu penjualan BUMN. Memang ada kewenangan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 24 ayat 5 pemerintah pusat bisa lakukan penjualan dan privatisasi setelah mendapat persetujuan dari DPR untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta. Menurut Lili, dahulu Panja Aset banyak mendapat temuan-temuan yang mengkhawatirkan bahwa penjualan aset tidak sesuai UU Kebendaharaan Negara. Penjualan aset Rp10M kebawah harus izin Menkeu, ini tidak masalah, tetapi kalau penjualan Rp100M kebawah harus ada izin presiden dan lebih Rp100M harus persetujuan presiden. Lili beranggapan ada sisi yang mengkhawatikan terkait penjualan aset, yakni dijualnya ke pihak asing. DPR tidak akan setuju mengenai penjualan perusahaan strategis khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Jangan sampai bahwa BUMN itu cari untung untuk orang-orang tertentu.  [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Lili menanyakan mengenai perbedaan dalam penetapan kebijakan dividen BUMN untuk BUMN karya dan BUMN perbankan, karena dalam kebijakannya, divident range ada yang berkisar 20-60 persen dan 20-45 persen. [sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Lili menyampaikan bahwa anggaran yang disampaikan sangat minimalis yakni di bawah Rp10 triliun. Lili memberikan masukan agar dapat mengajukan penambahan dana. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Lili menanyakan seputar maksud dan pendirian dari BUMN. Dirinya juga menanggapi mengenai hal penunjukan direksi-direksi atau pimpinan-pimpinan BUMN yang tidak pada tempatnya. Misalnya seperti ahli perbankan dijadikan pimpinan penerbangan. Menurutnya, BUMN justru banyak menggerogoti keuntungan bukannya mencari keuntungan dan kebanyakan ada yang dimanipulasi. Lili meminta kepada Deputi BUMN untuk bisa menjelaskan kartu tani ini dan bagaimana realisasinya. Rentang deviden antara 0-40 persen menurut Lili cukup tinggi, rawan terjadi permainan dan ia meminta untuk pengawasan yang lebih diperketat kepada direksi-direksi BUMN. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Lili menyampaikan bahwa gula itu manis, tapi bagi petani, gula itu pahit. Kemudian menurutnya gula lokal tidak laku sehingga petani mempertanyakan gula rafinasi. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Lili mengatakan, apabila masalah gula ini ditangani oleh banyak pihak, jatuhnya akan menjadi pahit. Menurutnya, yang paling penting buat dirinya adalah pengawasan pelaksanaan lelang yang ketat dan baik. Lili menuturkan, harus ada sebuah aturan yang dapat mengikutsertakan pedagang kecil dalam pasar lelang.[sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Lili meminta KPPU untuk memberikan laporan kegiatan setiap tiga bulan berdasarkan hasil rapat dengan KPPU pada 31 Agustus 2016. Menurut Lili, perlu adanya pengawasan untuk memonitor kerja KPPU. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin,  Lili menyatakan bahwa pembangunan pasar tradisional di daerah-daerah belum efektif karena proporsi untuk membangun pasar belum diperhatikan. Untuk KemenKop dan UKM, Lili memohon diperhatikan pertumbuhan makro ekonomi dengan lebih menjalin komunikasi dengan BAPPENAS. Perihal anggaran Dekopin yang terlalu minimal, Lili memprediksi bahwa Dekopin akan sulit untuk berkembang. Padahal, bagaimanapun Dekopin dekat dengan masyarakat. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016 

22 Juni 2016  -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel Lili berpandangan Industri logam besi di masa mendatang sangat penting bila mereka ingin mandiri untuk itu Ia mengapresiasi peningkatan pendapatan yang dilakukan KS. Daya saing kami kalah dari asing karena Pemerintah tidak proteksi industri hulu dalam negeri. Lili menyetujui KS melakukan ekspansi seperti pembangunan PLTU untuk meningkatkan daya saing, baik diberikan PMN tunai 1,5 Triliun maupun nontunai 900 Miliar lebih nontunai untuk KS kurangi impor. Kalau tidak dari MEA ini kan bisa ditransfer ke Indonesia melalui Vietnam diberikan kepada kita. Selain pemberian PMN kita juga harus memberikan proteksi ke industri baja KS. Ada sebagian kesalahan dari Pemerintah, karena sebagian besar bahan mentah Industri Indonesia di import dari luar Negeri. Itulah mengapa daya saing yang cukup tinggi degan luar negeri bagi industri kita, tutupnya. [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Lili merasa hal ini menjadi keprihatinan karena banyak aset dijual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Menteri BUMN terdahulu, Laksamana Sukardi yang menjual Tanker Pertamina & Indosat. Komisi 6 DPR-RI ingin menyelamatkan aset BUMN.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Lili menilai, realisasi Kementerian Perindustrian ini sangat kecil dibandingkan kementerian lainnya. Maka, dia pun menanyakan alasan realisasi tersebut rendah padahal sudah bulan keempat. Lili pun menanyakan hubungan koordinasi antara Menperin dengan Kemendagri mengenai surat edaran yang harus berbasis badan hukum. Lili mendesak agar Kemenperin memiliki terobosan dalam action terhadap MEA. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Lili mengatakan tentang UU Pemerintah daerah, baik Bupati maupun Walikota menjadi ketakutan. Data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) ada 57 juta unit usaha, dan 57 juta unit usaha itu tidak mungkin mengcover seluruhnya sedangkan anggaran hanya Rp.1,2 Triliun. Menurut Lili, yang sangat bermanfaat bagi daerah adalah wirausaha baru. Ia mengusulkan jika aspirasi wirausaha sudah terkumpul, kemudian dapat disampaikan kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, hal tersebut sangatlah positif.

Lili menanyakan kriteria pelaksanaan program revitalisasi pasar. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan pada pasar. Konsep Pak Harto untuk pasar, yakni sebesar 10%-20% disisipkan untuk UMKM. Selain itu, Lili mengatakan bahwa daerah Thamrin City itu isinya UMKM semua dan sentral pembangunan ada di Kemenkop dan UKM.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Lily mengatakan bahwa ada dugaan kartel ayam. Selain itu, ia berpendapat mengenai anggaran. Menurutnya, seharusnya anggaran untuk KPPU diperbesar, bukan diperkecil.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Walaupun dulunya banyak menjual aset dan ruginya sebesar Rp.90 milyar, Lili masih mempunyai harapan untuk Barata. Lili menilai industri besi nasional tidak jelas arahnya dan mendorong Menteri Perindustrian (Menperin) untuk membuat kebijakan yang tepat untuk industri besi.  Lili saran Menperin untuk mencontoh Tiongkok dimana pembuatan kereta api (KA) di Tiongkok perusahaannya dari Perancis, namun karyawannya dari Tiongkok. Lili saran ke Direktur Utama Barata untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk kebijakan proteksi atau perubahan regulasi fiskalnya. Lili juga minta penjelasan ke Direktur Utama Barata berapa jumlah pesanan dari PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA).  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Lili menilai bahwa proses pre-clearance yang ada sekarang sangat panjang. Oleh karena itu, Lili menyarankan agar delapan kementerian yang terkait dengan dwelling time duduk bersama untuk membahas ini.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Lili menyatakan dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang ada ketentuan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Beliau juga menanyakan tanggapan PT.Pelindo 1 mengenai gagasan tentang penggabungan PT.Pelindo 1 hingga PT Pelindo 4.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Lili di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) perlu ada posisi Deputi Pengawasan.  [sumber]