Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
19/07/1941
Alamat Rumah
Jl. Parakan Indah No.1 Rt 004 Rw 002, Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Lahir di Bandung, Jawa Barat, Ir. H. Lili Asdjudiredja, Ph.D pernah menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2003 - 2008. Ayah 4 anak ini mewakili fraksi Golkar dan berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 2.

Politisi kelahiran 1941 ini memiliki ketertarikan pada industri tekstil yang kuat. 

Sebelum menjabat anggota DRP RI, Asdjudiredja sudah akrab dengan dunia pemerintahan. Pernah bekerja pada Kantor Wilayah Perindustrian Jawa Barat, nama Lili Asdjudiredja juga sempat tercatat aktif sebagai dosen Akademi Industri dan Niaga. 

Asdjudiredja juga pernah menerima amanat sebagai Kepala Bidang Aneka Industri, Kanwil Perindustrian Jawa Barat selama dua tahun sebelum akhirnya dilantik sebagai anggota DPR/MPR RI pada 1987 - 1999. Jabatan terakhir Lili Asdjudiredja adalah Wakil Kepala KPKPN. Pada 2003, Asdjudiredja tersandung kasus korupsi yang melibatkan PT Sebatin dengan total kerugian yang didakwakan mencapai Rp 7,5 miliar.

Lili Asjudiredja terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 30 Oktober 2014. 

Januari 2016, Lili dimutasi dari Komisi VI DPR-RI menjadi anggota Komisi XI DPR-RI.

Opini

- menyatakan pemerintah harus mendukung produksi mobil Esemka (2012)
- meminta pemerintah lebih serius dengan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (2012)
- ingin pemerintah memprioritaskan produksi gas untuk industri dalam negeri (2012)
- meminta Kemendag merevisi aturan impor kertas bekas agar tak mematikan produsen kertas dalam negeri (2012)
- ingin pemerintah memprotes ACFTA ke WTO karena berdampak buruk pada industri Indonesia (2011)
- menganggap pemerintah harus mempermudah sertifikasi SNI (2011)
- ingin Peraturan Mendag no 39/2010 mengenai ketentuan impor barang jadi dicabut (2011)
- menyatakan dana peserta Jamsostek jangan diinvestasikan, tapi sebaiknya dipakai misalnya membangun RS (2010)
- pernah tersangkut kasus korupsi penyimpangan BLBI (2003) sebagai komisaris utama PT Sebatin; kasusnya tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan karena dianggap ada kesalahan pada saksi

Pendidikan

(1953) SD Lengkong Besar Bandung
(1957) SMP Taman Siswa Bandung
(1961) SMAN III Bandung
(1965) Akademi Tekstil Bandung
(1971) Textile Engineering Brusel
(1972) Institut Teknologi Tekstil Bandung
(1976) Universitas Islam Nusantara Bandung
(1996) Kennedy Western University, Amerika

Perjalanan Politik

Anggota FGolkar DPR 2009-2014, 2004-2009, 1992-1997
(1987-1999) Anggota DPR/MPR RI
(2001) Wakil Ketua KPKPN
Ketua tim sukses Irianto “Yance” MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim dalam pilgub Jabar 2013
Ketua Panja RUU Penanaman Modal
Anggota Pansus RUU BPJS

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

25 Februari 2016Lili menyampaikan bahwa selama satu bulan lebih Panitia Khusus (Pansus) RUU Minol sudah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh, Papua, dan Sulawesi Utara. Pansus RUU Minol juga sudah mengundang asosiasi-asosiasi yang memproduksi minuman beralkohol.

Lili merasa takjub karena Pemerintah menunjuk hingga enam Menteri dalam Pansus RUU Minol, yakni MendagMenagMenkeu,MenperinMenkumham, dan Menkes.

Lili menyebutkan bahwa DIM akan dibagikan juga kepada Anggota Pansus RUU Minol lainnya. Lili melanjutkan, kemudian akan ada rapat Pansus membahas DIM RUU Minol yang diusulkan Pemerintah dan bisa saja DIM tersebut ada yang diubah, ditambah, atau dikurangi hingga ditetapkan sebagai UU nantinya.  [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015  - Lili setuju untuk RUU BUMN mengganti yang lama dan bukan hanya amandemen karena lebih menyeluruh. Lili menilai perlunya masukan-masukan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keuangan negara karena Lili mendengar bahwa penyelewengan di BUMN sudah bergeser ke anak perusahaan BUMN. Jika perlu ‘cicit’ perusahaan dilarang. Lili menilai komisaris dan direksi juga perlu dibatasi. Lili mencontoh Bank Mandiri dari tadinya 6 menjadi 15 komisaris. Mengenai pengangkatan direksi, menurut pengamatan Lili seharusnya 5 tahun masanya. Namun kenyataannya bisa diangkat berkali-kali. Sehubungan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), menurut penemuan dari Setjen DPR ada PKBL yang nilainya triliunan yang tidak ada bekasnya, contohnya di Kalimantan Timur. PKBL peternakan tapi tidak ada lahan dan ternaknya. Sehubungan dengan peran Menteri BUMN, menurut Lili Menteri bertindak sebagai pemegang saham milik negara. Namun Lili menyayangkan bahwa kenyataannya Menteri memutuskan sesuai kehendak pribadi.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menurut Lili, Indonesia merupakan pasar yang bagus dengan hampir 40 persen penduduk ASEAN yang ada di Indonesia. Ia juga berpendapat jika keadaan daya saing Indonesia sedang menurun, dan dengan meratifikasi TPP malah akan merugikan negara sendiri.  [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Lili mengatakan, dalam lingkup ASEAN Impor yang dilakukan Indonesia cenderung besar, tetapi berdasarkan keterangan dari Kemendag didapatkan bahwa terjadi penurunan hanya di lima negara. Lili menanyakan bagaimana cara agar kita mampu bersaing di ASEAN bahwa negara lain produktifitasnya akan lebih tinggi. Lili  menyatakan bahwa ketika melakukan ekspor harus ada timbal balik. Lili mengatakan bahwa harus ada evaluasi dari Kadin agar industri kita bertahan. Adanya integrasi ASEAN dirasa cukup memberatkan ditambah lagi banyak perusahaan yang membuka usahanya di Singapura karena pajaknya dirasa lebih murah 19 persen jadi harus ada kesetaraan yang jelas.  [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO,  Lili mengatakan, sekarang di BKPM ada OSS untuk mempercepat perizinan. Lili menuturkan, Komisi 6 menilai PP No. 24/2018 ini melanggar UU, bukan UU BKPM aja, namun UU Perdagangan, sebab yang menentukan impor bukan Kemendag RI dan perpajakan,serta bukan juga OSS yang menentukan. Lili mengatakan, KADIN seharusnya menolak PP No. 24/2018 ini. Lili menuturkan, OSS belum melaksanakan layanan perizinan sebagaimana peraturan pemerintah dilaksanakan oleh kementerian koordinasi. Lili mengatakan, bila seperti ini investor bisa kabur dari Indonesia sebab banyak aturan tidak jelas. Lili mengatakan, PP No. 24/2018 ini melanggar UU dan sangat bahaya. Lili bersyukur sebab hingga saat ini masih baik-baik saja, sebab bila tidak maka DPR akan menggunakan hak interpelasi. [sumber]

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Lili membahas mengenai persaingan antara industriPetrokimiayang tidak bersaing antar Indonesia dan Malaysia. Lili juga beranggapan jika ada 19 km jalur distribusi mungkin hanya 1 km yang dimiliki pemerintah dan 5 km dimiliki oleh direktur utama. Lili ingin melihat progress untuk holding. Direktur utama berasumsi makro per barel sebesar 48/barel dan sekarang sudah hampir 80/barel dan Lili beranggapan ini merupakan kerugian yang luar biasa. [sumber

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Lili menyampaikan poin-poin penting berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertama perlunya pengendalian sistem intern, pemantauan, pencairan jaminan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dari hasil empat temuan pemeriksaan, lalu ada permasalahan lainnya, tetapi karena Kemendag telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut, artinya masalah tersebut telah diperbaiki. Lili juga menanyakan apakah ada sanksi berat kepada Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yang tidak cermat mengamati perdagangan antar pulau, apakah sanksi yang akan diberikan, karena terjadi kekurangan volume atas 23 paket sarana distribusi dan logistik yang berasal dari dana Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp3,2 miliar. Lili menegaskan bahwa jangan sampai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai tercoreng akibat kerikil kecil. [sumber

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Lili meminta agar Komisi 6 bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena ini merupakan langkah yang berbahaya untuk menyetujui prinsip rencana direksi, ini melanggar UU Nomor: 1 Tahun 2004, Tentang Pembendaharaan Negara. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A.2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Lili melihat uraian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja Badan Pengusahaan (BP) Batam seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan sedikit menurun, tetapi ada juga yang pencapaiannya melebihi 100% dan memang ada juga yang rendah. Untuk Rumah Sakit Batam, Lili mendengar bahwa ada tambahan dana yang digunakan untuk membangun gedung baru, Lili ingin mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Lili meminta langkah perbaikan kinerja kedepannya, untuk meningkatkan potensi dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lili ingin penjelasannya, karena bagaimana pun Batam ini kalau pengelolaannyabaik, maka PNBP bisa baik. Lili berpendapat untuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), lokasinya sangat strategis, bahkan berjualan air saja laku. Lili mengatakan bahwa Sabang berbatasan langsung dengan Malaysia, ada pelabuhan transit untuk barang yang akan dikirim ke Indonesia, seharusnya hal itu bisa diambil alih oleh Sabang, karena Sabang ini merupakan pelabuhan yang sangat strategis. Lili menyatakan bahwa anggaran untuk BPKS terbilang kecil, sehingga bagaimana jika Gubernur Aceh datang ke Presiden terkait masalah anggaran infrastruktur di Sabang, karena menurut Lili idealnya anggarannya hingga Rp1 triliun. Lili menyatakan bahwa Sabang memiliki potensi ekonomi yang besar, jika tidak diberi sarana dan anggaran yang baik, maka tidak akan berkembang.Lili mengusulkan agar melakukan presentasi ke Pak Joko Widodo, agar potensinya dapat tergali. Lili menyayangkan kenapa realisasi anggaran BPKS di tahun 2017 rata-ratanya hanya 59%. Lili juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan di Merauke, Papua terus ditambah, tetapi Sabang tidak. Terakhir Lili menyambut baik langkah dari BP Batam untuk merevitalisasi bandara dan pelabuhan, karena akan berdampak pada hal yang signifikan. [sumber]

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Lili ingin mengetahui keberadaan 50 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan bimbingan penerapan standarisasi kepada 50 UMKM tersebut. Lili juga menyinggung BP Batam mengenai pengembangan pelabuhan laut senilai Rp340M, serta pengembangan bandara mengenai landasan pacu. Lili menanyakan mengenai pembangunan rumah sakit tahap pertama serta meminta penjelasan mengenai anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Lili menanyakan data ke Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia terkait berapa banyak komponen pembiayaan yang diperlukan, karena menurutnya sangat penting. Lili kemudian mencontohkan kurang lakunya batik akibat adanya batik yang dibuat dengan mesin, sehingga Lili meminta pemerintah untuk memproteksi semen dari ancaman-ancaman. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 -Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Lili menyatakan kekhawatirannya melihat utang, karena utang pemerintah sudah sangat besar. Ia keberatan jika tol dijual karena yang diuntungkan adalah sektor swasta selaku pembeli. Lili mengatakan kepada PT Adhi Karya ketika kunjungan ke daerah, kualitas tol kurang bagus. Menurut Lili, bukan hanya ia saja yang menyampaikan tapi juga orang-orang pengguna jalan tol yang Ia wawancarai mengatakan tol tidak sesuai harapan. Lili khawatir dengan ambruknya proyek LRT maka bahan-bahan yang digunakan terdapat campuran semen di dalamnya atau pekerjanya ceroboh. Selain itu Ia merasa aneh jika penggunaan beton yang cukup besar dan besi yang cukup kuat menjadi ambruk sehingga Ia merasa yakin hal tersebut terdapat faktor kecerobohan. Lili sudah mengingatkan kepada Menkeu dan Menperin, bahwa menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan karena melanggar UU namun sampai saat ini Ia belum bertemu dengan MenBUMN. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Lili menegaskan sembilan bahan pokok adalah mainan mafia, ketika gula naik, PTPN memiliki jumlah stok banyak namun bukan punya PTPN tetapi milik mafia. Lili mengetahui sebelumnya harga beras medium Rp8.000 tetapi sekarang sudah menjadi Rp11.000. Lili berpendapat harus diperhatikan dilapangan Bulog dikasih PNM sehingga yang terjadi dilapangan terdapat 500.00 ton dan itu sama saja dengan Rp3,6 Triliun. Lili mempertanyakan dari mana uangnya padahal Bulog tidak memiliki dan PPI pun juga sama dan siapa yang menentukan barangnya. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Lili menyampaikan di awal sudah disampaikan bahwa ada isu penjualan BUMN. Memang ada kewenangan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 24 ayat 5 pemerintah pusat bisa lakukan penjualan dan privatisasi setelah mendapat persetujuan dari DPR untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta. Menurut Lili, dahulu Panja Aset banyak mendapat temuan-temuan yang mengkhawatirkan bahwa penjualan aset tidak sesuai UU Kebendaharaan Negara. Penjualan aset Rp10M kebawah harus izin Menkeu, ini tidak masalah, tetapi kalau penjualan Rp100M kebawah harus ada izin presiden dan lebih Rp100M harus persetujuan presiden. Lili beranggapan ada sisi yang mengkhawatikan terkait penjualan aset, yakni dijualnya ke pihak asing. DPR tidak akan setuju mengenai penjualan perusahaan strategis khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Jangan sampai bahwa BUMN itu cari untung untuk orang-orang tertentu.  [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Lili menanyakan mengenai perbedaan dalam penetapan kebijakan dividen BUMN untuk BUMN karya dan BUMN perbankan, karena dalam kebijakannya, divident range ada yang berkisar 20-60 persen dan 20-45 persen. [sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Lili menyampaikan bahwa anggaran yang disampaikan sangat minimalis yakni di bawah Rp10 triliun. Lili memberikan masukan agar dapat mengajukan penambahan dana. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Lili menanyakan seputar maksud dan pendirian dari BUMN. Dirinya juga menanggapi mengenai hal penunjukan direksi-direksi atau pimpinan-pimpinan BUMN yang tidak pada tempatnya. Misalnya seperti ahli perbankan dijadikan pimpinan penerbangan. Menurutnya, BUMN justru banyak menggerogoti keuntungan bukannya mencari keuntungan dan kebanyakan ada yang dimanipulasi. Lili meminta kepada Deputi BUMN untuk bisa menjelaskan kartu tani ini dan bagaimana realisasinya. Rentang deviden antara 0-40 persen menurut Lili cukup tinggi, rawan terjadi permainan dan ia meminta untuk pengawasan yang lebih diperketat kepada direksi-direksi BUMN. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Lili menyampaikan bahwa gula itu manis, tapi bagi petani, gula itu pahit. Kemudian menurutnya gula lokal tidak laku sehingga petani mempertanyakan gula rafinasi. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Lili mengatakan, apabila masalah gula ini ditangani oleh banyak pihak, jatuhnya akan menjadi pahit. Menurutnya, yang paling penting buat dirinya adalah pengawasan pelaksanaan lelang yang ketat dan baik. Lili menuturkan, harus ada sebuah aturan yang dapat mengikutsertakan pedagang kecil dalam pasar lelang.[sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Lili meminta KPPU untuk memberikan laporan kegiatan setiap tiga bulan berdasarkan hasil rapat dengan KPPU pada 31 Agustus 2016. Menurut Lili, perlu adanya pengawasan untuk memonitor kerja KPPU. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin,  Lili menyatakan bahwa pembangunan pasar tradisional di daerah-daerah belum efektif karena proporsi untuk membangun pasar belum diperhatikan. Untuk KemenKop dan UKM, Lili memohon diperhatikan pertumbuhan makro ekonomi dengan lebih menjalin komunikasi dengan BAPPENAS. Perihal anggaran Dekopin yang terlalu minimal, Lili memprediksi bahwa Dekopin akan sulit untuk berkembang. Padahal, bagaimanapun Dekopin dekat dengan masyarakat. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016 

22 Juni 2016  -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel Lili berpandangan Industri logam besi di masa mendatang sangat penting bila mereka ingin mandiri untuk itu Ia mengapresiasi peningkatan pendapatan yang dilakukan KS. Daya saing kami kalah dari asing karena Pemerintah tidak proteksi industri hulu dalam negeri. Lili menyetujui KS melakukan ekspansi seperti pembangunan PLTU untuk meningkatkan daya saing, baik diberikan PMN tunai 1,5 Triliun maupun nontunai 900 Miliar lebih nontunai untuk KS kurangi impor. Kalau tidak dari MEA ini kan bisa ditransfer ke Indonesia melalui Vietnam diberikan kepada kita. Selain pemberian PMN kita juga harus memberikan proteksi ke industri baja KS. Ada sebagian kesalahan dari Pemerintah, karena sebagian besar bahan mentah Industri Indonesia di import dari luar Negeri. Itulah mengapa daya saing yang cukup tinggi degan luar negeri bagi industri kita, tutupnya. [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Lili merasa hal ini menjadi keprihatinan karena banyak aset dijual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Menteri BUMN terdahulu, Laksamana Sukardi yang menjual Tanker Pertamina & Indosat. Komisi 6 DPR-RI ingin menyelamatkan aset BUMN.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Lili menilai, realisasi Kementerian Perindustrian ini sangat kecil dibandingkan kementerian lainnya. Maka, dia pun menanyakan alasan realisasi tersebut rendah padahal sudah bulan keempat. Lili pun menanyakan hubungan koordinasi antara Menperin dengan Kemendagri mengenai surat edaran yang harus berbasis badan hukum. Lili mendesak agar Kemenperin memiliki terobosan dalam action terhadap MEA. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016Lili mengatakan tentang UU Pemerintah daerah, baik Bupati maupun Walikota menjadi ketakutan. Data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) ada 57 juta unit usaha, dan 57 juta unit usaha itu tidak mungkin mengcover seluruhnya sedangkan anggaran hanya Rp.1,2 Triliun. Menurut Lili, yang sangat bermanfaat bagi daerah adalah wirausaha baru. Ia mengusulkan jika aspirasi wirausaha sudah terkumpul, kemudian dapat disampaikan kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, hal tersebut sangatlah positif.

Lili menanyakan kriteria pelaksanaan program revitalisasi pasar. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan pada pasar. Konsep Pak Harto untuk pasar, yakni sebesar 10%-20% disisipkan untuk UMKM. Selain itu, Lili mengatakan bahwa daerah Thamrin City itu isinya UMKM semua dan sentral pembangunan ada di Kemenkop dan UKM.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Lily mengatakan bahwa ada dugaan kartel ayam. Selain itu, ia berpendapat mengenai anggaran. Menurutnya, seharusnya anggaran untuk KPPU diperbesar, bukan diperkecil.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Walaupun dulunya banyak menjual aset dan ruginya sebesar Rp.90 milyar, Lili masih mempunyai harapan untuk Barata. Lili menilai industri besi nasional tidak jelas arahnya dan mendorong Menteri Perindustrian (Menperin) untuk membuat kebijakan yang tepat untuk industri besi.  Lili saran Menperin untuk mencontoh Tiongkok dimana pembuatan kereta api (KA) di Tiongkok perusahaannya dari Perancis, namun karyawannya dari Tiongkok. Lili saran ke Direktur Utama Barata untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk kebijakan proteksi atau perubahan regulasi fiskalnya. Lili juga minta penjelasan ke Direktur Utama Barata berapa jumlah pesanan dari PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA).  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Lili menilai bahwa proses pre-clearance yang ada sekarang sangat panjang. Oleh karena itu, Lili menyarankan agar delapan kementerian yang terkait dengan dwelling time duduk bersama untuk membahas ini.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Lili menyatakan dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang ada ketentuan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Beliau juga menanyakan tanggapan PT.Pelindo 1 mengenai gagasan tentang penggabungan PT.Pelindo 1 hingga PT Pelindo 4.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Lili di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) perlu ada posisi Deputi Pengawasan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
19/07/1941
Alamat Rumah
Jl. Parakan Indah No.1 Rt 004 Rw 002, Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional