Golkar - Jawa Barat IV

Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Sikap Terhadap RUU

Pandangan atau Masukan terkait RUU tentang Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar (Rina Rusman dan Fadillah Agus)

Dewi menanyakan penggunaan lambang Palang Merah pada kotak obat serta menanyakan kejelasan status terkait Palang Merah Remaja (PMR).

RUU Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Dewi, RUU ini menegaskan ikut serta melindungi perdamaian dunia, dan Dewi selaku perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memandang lahirnya RUU ini akan kepastian hukum Palang Merah Indonesia.

Tanggapan

Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan

Mengenai program JKN dalam kaitan BPJS dan Kemenkes, pentingnya program JKN ini sebagai peninjauan dari pasal 28 H ayat 3 UUD 1945. Dewi menekankan adanya peningkatan kualitas pelayanan ada 3 hal pokok: (1) Kebutuhan dasar kesehatan dan pembiayaan, (2) Kelas rawat inap dan infrastruktur kesehatan, dan (3) Masalah anggaran. Berdasarkan dari penjelasan Menkes meskipun sudah dipahami, Dewi ingin agar seluruh kementerian dan BPJS, bahwa sistem pembiayaan program JKN terpisah dari APBN. Dalam arti terpisah dari APBN yang dikucurkan kepada Kemenkes, oleh karena itu, JKN sendiri pembiayaan itu iuran, walaupun terbesar dari PBI Pemerintah, tetapi kalau untuk APBN Kemenkes itu adalah tersebar pada Kedirjenan Kemenkes. Surplus daripada DJS 2021 Sebesar Rp23T ini lebih tinggi dari proyeksi awal. Dengan kenaikan iuran yang ditentukan pada Perpres No 64/2020 tentu Dewi harapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, oleh karena itu Dewi ingin mendapat penjelasan yang jelas tentang perubahan pelayanan promotif preventif, yang akan diintegrasikan dalam JKN sebesar RP1,78T, jika ini dibeban oleh DJN, kelas rawat inap standar dan infrastruktur kesehatan, dari keseluruhan, Dewi berharap dari kebijakan Kris tidak bisa dipisahkan dari roadmap pemenuhan fasilitas kesehatan, tetap berpedoman pada UU No. 44/2009.

Pembahasan Program Pembagunan Rumah Susun untuk Pekerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Dewi Asmara menegaskan Fraksi Golkar mendukung apabila tenaga kerja asing bisa bebahasa Indonesia. Fraksi Golkar usulkan baiknya tenaga kerja asing ada level tertentu, dan ada pendamping tenaga dalam negeri.

Asumsi Makro 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dewi Asmara menanyakan mengenai jumlah target konkrit wajib pajak baru. Ia meminta target pajak lama untuk tidak dieksploitasi, tetapi tidak dicari wajib pajak baru. Ia meminta lebih matang, jelas, dan tidak mengandalkan segala cara agar target pajak terpenuhi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri BUMN RI, Menteri Pertanian RI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS

Dewi mengatakan beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa perekonomian akan meroket, tetapi berdasarkan paparan Menko Bidang Perekonomian tidak. Ia melihat masih adanya ego sektoral yang tinggi. Kepada kemenperin, Dewi menanyakan pernah memikirkan angka pengangguran yang tinggi atau tidak. Dewi berpendapat penyerapan tenaga kerja harus tinggi, karena adanya bantuan outsourcing juga agar tidak mengimpor tenaga kerja dari China lagi. 

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Dewi mengatakan jika menghitung anggaran diluar PBI, terdapat kenaikan sebesar Rp5 Triliun. Berdasarkan pantauan, Puskesmas di daerah sudah baik, tetapi ketersediaan obat masih sulit. Contohnya, obat epilepsi yang masih sangat langka. Ia berpesan jangan sampai semuanya tergantung nurani dokter. Terakhir, Dewi meminta agar Kemenkes RI menindaklanjuti agar penyerapan anggaran dapat maksimal.

Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI

Dewi berpendapat terdapat perbedaan data dengan kenyataan di lapangan, karena TKA yang masuk ke Indonesia memiliki kualitas yang masih dipertanyakan dan level yang setara dengan tenaga kerja lokal. Dewi menyarankan agar ada koordinasi dengan Menteri Perindustrian RI, karena TKI telah menjadi industri angkatan kerja agar tidak kalah dengan Vietnam dan Filipina. Berbicara mengenai TKI, Dewi menilai terdapat kebijakan yang tumpang tindih antara Kemenaker RI dan BNP2TKI, serta masih adanya pungutan-pungutan liar. Menurutnya, kinerja BLK sudah bagus, namun diharapkan dapat lebih fokus.

Pendistribusian Obat dan Kekurangan Dokter — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Dewi mengatakan bahwa ada tumpang tindih hukum dengan peraturan-peraturan yang ada di BPJS, dan terlalu banyak kementerian yang ikut campur masalah BPJS tanpa mengetahui penanganan yang sebenarnya.

Dewi mengatakan bahwa fraksi Golongan Karya (Golkar) mengusulkan panja gabungan antara Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Bappenas terkait BPJS.

Rancangan Undang-Undang Merek — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Agus Sardjono

Dewi menanyakan jika ada double merek bagaimana langkahnya.

Penjelasan terkait Peran dan Fungsi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Dewi mengatakan bahwa konsil akan mendapatkan dana dari APBN. Ia berharap dapat dipermudah bagi mahasiswa yang akan melakukan spesialis agar tidak ada kelangkaan dokter. Dewi menginginkan adanya peran yang lebih dari KKI. 

Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dewi Asmara ingin menanyakan kriteria penundaan belanja Kemenkes sebesar Rp1,9. Ia mengatakan ada kenaikan PBI, tetapi ada penundaan anggaaran Kemenkes.

Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Dewi mengatakan jangan sampai anggaran PBI dimanfaatkan orang yang tidak taat membayar iuran dan memberatkan orang miskin. Dewi bertanya bagaimana perlindungan Kemenkes terhadap kekayaan hayati sehingga patennya tidak jauh pada asing, karena Dewi tidak ingin asing datang ke Indonesia dan membuat industri sendiri dan mengambil paten dari obat herbal Indonesia. Dewi mengatakan alangkah baiknya jika Puskesmas bisa memberikan fogging dan obat-obatan untuk mengatasi DBD.

Kinerja, Anggaran dan Program — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan

Dewi mengatakan bahwa ketika membagikan JHT masih ada kekurangan. Ada selisih sebesar 25 Miliar. Dewi menanyakan sejauh mana perubahan yang dilakukan.

Evaluasi Kinerja BNP2TKI - RDP Komisi 9 dengan Kepala BNP2TKI

Dewi berpendapat bahwa kita harus menuju industrialisasi, sehingga taraf pekerja pun jadi bergengsi. Dewi berharap teman di BNP2TKI harus satu visi. Dewi berpendapat bahwa tenaga kerja Indonesia juga digemari di luar negeri.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Dewi menanyakan apakah ada kekurangan terkait penerimaan tenaga kesehatan untuk menerima pasien BPJS Kesehatan.

Penanganan Peredaran Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Biofarma

Dewi mengatakan bahwa jika dihitung sampai hari ini, sudah ada 3 (tiga) menteri yang menjabat sebagai Menkes RI sejak tahun 2003. Namun, staf yang bekerja di ranah kementerian tidak pernah berganti karena berstatus tetap. Dewi menanyakan alasan  mengenai vaksin palsu tidak terdeteksi. Ia juga mempertanyakan tindakan dari Kemenkes RI terhadap rumah sakit yang memberikan vaksin palsu. Dewi menyarankan pihak yang menggunakan atau memberikan vaksin palsu tidak boleh diberikan sanksi yang biasa saja. Ia merasa curiga jika ada hal yang disembunyikan, karena keuntungan dan aset yang disita polisi nilainya lebih dari Rp1 Miliar. Ia menyarankan agar setiap pihak yang terlibat kasus vaksin palsu, baik yang sengaja memproduksi maupun yang mengedarkan harus dikenakan sanksi pidana. Dewi juga mencurigai Kemenkes RI bahwa bukan hanya vaksin yang palsu, namun juga izinnya dipalsukan. Dewi merasa bahwa Komisi 9 DPR-RI perlu mendengar yang sebenarnya tentang pengawasan dari Badan POM dan Kemenkes RI terhadap peredaran vaksin. Ia mengimbau kepada Pemerintah agar tidak melimpahkan kesalahan pada Dinas Kesehatan. Pihak yang menjadi korban dari vaksin palsu ini adalah anak-anak dan balita. Oleh karena itu, Dewi mengimbau kepada Kemenkes RI agar tidak hanya berpangku tangan pada polisi saja, melainkan harus memiliki sikap tegas atas kasus vaksin palsu tersebut, karena menyangkut nyawa anak bangsa. Dewi mewakili Komisi 9 DPR-RI menyatakan bahwa ingin mengetahui penjelasan lebih detail dari Kemenkes RI, karena pihak polisi tidak tahu-menahu akan bahan-bahan kimia dalam vaksin palsu tersebut. 

Evaluasi Kinerja 2015 dan RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial

Dewi A mengatakan untuk jangan hanya melihat ini sebagai penyelenggara, tetapi juga pada nilai tukar 5 tahun terakhir. Ia menyampaikan kalau status PP ini masih dipertanyakan, baiknya di status quo saja agar dipertanyakan kembali per fraksi mengenai kelanjutan pembahasan jaminan hari tua diteruskan atau tidak.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama La Tunreng

Dewi menanyakan adakah formulasi untuk kekurangan iuran peserta. Menurut Dewi, banyak hal yang perlu dibenahi, yaitu mindset untuk mencari profit. Terkait hal tersebut, Dewi menanyakan hal apa yang akan dilakukan dan berapa nilai yang diberikan kepada La Tunreng terhadap kinerja Direksi BPJS Kesehatan.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Dewi meminta PLN untuk bisa mengurangi pemadaman yang terjadi di Bengkulu padahal elektrifikasi sudah 80% dan ia meminta PLN menyelesaikan permasalahan tanah untuk gardu induk Pulau Baai. Ia menanyakan potensi PLTU dengan batubara di Bengkulu. Ia menyampaikan balitbang KESDM sudah menemukan pembakar batubara dengan polusi rendah. Ia meminta PLN mencoba penemuan KESDM itu untuk PLTU di wilayah penghasil batubara. Ia menanyakan mengenai kemungkinan pembangunan gardu induk Pulau Baai akan menghilangkan pemadaman.

Penanganan Tenaga Kerja Asing dan Perlindungan Anak Buah Kapal — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Dewi mengatakan pajak sebagai solusi dari kondisi defisit keuangan, TKA sangat mungkin bisa menambah pemasukan dari pajak. Pajak merupakan instrumen alternatif untuk melindungi tenaga kerja lokal, Pemerintah bisa menerapkan pajak yang tinggi untuk TKA. Dewi mengusulkan untuk memikirkan regulasi pajak TKA. Dewi mengatakan pengawasan cenderung dilakukan di industri, sementara kalangan profesional kurang. Dewi menyarankan Kemenaker koordinasi dengan Kemenkeu untuk merevisi peraturan Dirjen Pajak tentang SPDN dan SPLN. TKA yang masuk ke Indonesia harus diberi kategori, dibedakan jabatan dan pekerjaannya.

Evaluasi Kerja 2016 dan Pelaksanaan Kerja 2017 (Raker Lanjutan) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Dewi A mengatakan harus diadakan rapat antara Kemenkes, BPJS, dan Kemensos karena ada Kemensos juga disini agar tidak ada saling silang sengketa. Ia mengatakan perlu diluruskan jadi BPJS ini bukan kerja karena datanya dari Mensos dan RSnya dari Menkes.

Lanjutan Rapat Teknis Advokasi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan

Dewi bertanya yang menjadi pegangan BPJS yang mana, apakah dari Departemen Sosial atau Kementerian Kesehatan, karena datanya berbeda.

Menurut Dewi, revenue PPU nilai uangnya dengan PBI hampir sama. Seharusnya PPU ini menjadi penopang.

Dewi bertanya kembali terkait one virtual account yang dapat menyulitkan masyarakat, dan apakah sebaiknya direvisi atau tidak dan jika di revisi akan seperti apa dan kalau tidak di revisi apa alasannya.

Dewi juga bertanya terkait kompensasi BPJS Kesehatan tentang jaminan kesehatan, peserta yang belum tersedia fasilitas kesehatan berupa penggantian uang tunai, bagaimana implementasinya.

Evaluasi Kerja Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Dewi bertanya terkait dana ini apakah ada di BPJS atau di Kemenkes untuk verifikator independen, lalu untuk yang lolos dan tidak lolos ini bagaimana.

Laporan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Sekjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Dewi berpandangan ada 1 (satu) hal yang membuat dirinya merasa tidak mungkin mendalami terkait dengan satuan 3. Ia mengatakan bahwa Komisi 9 DPR-RI pernah menyimpulkan pada rapat sebelumnya. Namun, ia mengaku belum mendapatkannya hingga saat ini. Dewi menyampaikan bahwa dari data-data yang didapatkan belum menampilkan data dari semua provinsi yang melapor dan tidak ada spesifikasi letaknya. Ia menjelaskan bahwa DAK non fisik terdiri dari banyak item, Komisi 9 DPR-RI tidak mengetahui tersebar dimana saja. Ia menanyakan solusi dari mitra kerja yang hadir agar Komisi 9 DPR-RI dapat mengontrol hal tersebut. Dewi juga menyampaikan bahwa perlunya pengawasan untuk menilai sejauh mana efektivitas daerah mengajukan DAK, agar tidak sembarangan. Ia berpendapat jika semua jenis item-nya seperti dongeng, tidak ada rinciannya. Dewi berpendapat tidak ada gunanya Komisi 9 DPR-RI mengajukan anggaran kesehatan 5%. Penyediaan sistem informasi kesehatan di Puskesmas dikaitkan dengan daerah yang melapor atau tidak. Dewi menambahkan, terkait penyediaan perangkat di Puskesmas yang hanya 62%, penyebabnya karena didasari adanya laporan dari Daerah atau bukan. Menurutnya, proses pemenuhan Sehat Pakai Air (SPA) rumah sakit hanya persentase saja. Komisi 9 DPR-RI ingin anggaran negara digunakan selektif dan seefisien mungkin. Dewi berharap ada kejelasan karena menurutnya Komisi 9 DPR-RI bingung mana yang harus didahulukan dan dikurangi, karena sebarannya saja tidak tahu.

Evaluasi Kerja Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Dewi menyampaikan pertanyaannya yaitu kalau bukan DLP tidak bisa ikut BPJS, apakah benar atau tidak.

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Masukan Terkait Anggaran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dewi A mengatakan ada beberapa hal yang mengalami perubahan dari sisi alokasi yang berbasis pada kesehatan. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu terjadi perubahan saat menjadi DAK. Pada saat Komisi 9 mengawasi, banyak ditemukan hal yang tumpang tindih. Ia menanyakan mengenai tempat untuk melihat kalau ada perbaikan puskesmas karena menurutnya antara pusat dan daerah ada egosentralnya. Ia mengatakan pelaksanaan DAK di daerah menjadi tidak terkontrol, seperti kasus BPJS. Ia berharap dalam rangka percepatan peningkatan prasarana kesehatan, ada ruang sendiri. Ia mengatakan kesempatan ini baik untuk memusyawarahkan fungsi kontrol DPR. Ia mengatakan anggaran harus ada korelasinya dengan lembaga terkait. Ia menyampaikan ada puskesmas yang tidak ada pemimpinnya. Ia mengatakan harus ada pengawasan teknis pelaksanaan apabila itu tidak sesuai. Ia menyampaikan kalau infrastruktur dilaksanakan semua orang tapi kalau kesehatan harus dilakukan oleh para ahli. Ia mengatakan di Komisi 11 membahas keuangan dan dia tahu untuk kesehatan ada target pencapaiannya. Ia menyampaikan banyak puskesmas yang tidak ada dokternya dan banyak RS yang ditarik ke provinsi padahal itu investasi daerah. Ia mengatakan Kemenkes tidak siap menyediakan dokter di puskesmas yang ada di daerah. Ia menyebutkan DAK lebih ke preventif dan BPJS lebih ke kuratif. Ia menanyakan pengetahuan Bappenas mengenai keadaan di desa-desa karena ia menilai Bappenas kunjungan paling jauh ke Kabupaten. Ia mengatakan di daerah itu penerapan program yang di pusat namun ketika diaplikasikan hal yang berbeda terjadi di daerah. Ia mengatakan fungsi anggaran bukan bagi-bagi uang, tetapi untuk pengawasan. Namun kenyataannya berbeda jauh.

Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan lain-lain — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia

Dewi Asmara menanyakan apakah Pemerintah sudah mempunyai roadmap untuk menciptakan tenaga kerja keterampilan. Kemudian, Dewi Asmara mengatakan tentang BNP2TKI, apakah tidak bisa jadi seperti BKPM, di mana di dalamnya ada polisi, imigrasi, mendagri dan lain-lain sehingga kalau ada masalah tidak ada saling lempar.

Dana Raimuna Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Audiensi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Terkait anggaran, Dewi mengatakan bahwa bisa minta dana CSR dari BUMN yang ada. Pramuka masih dibimbing sampai 20 tahun berarti tidak berhasil. Gerakan Pramuka setorkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan internasional, sedangkan bisa dipakai untuk kegiatan. Dewi juga mengatakan bahwa gerakan Pramuka adalah gerakan national movement untuk persiapkan generasi muda dengan baik. Perhatikan anak pramuka usia 20-25 tahun agar menjadi pekerja dan jangan dimanja.

Evaluasi Kinerja 2016 dan Permasalahan Terkait Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat denganBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

Dewi bertanya apakah ada kerjasama dengan industri kimia besar, untuk memantau obat-obatan atau kimia.

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dewi mengatakan bhawa untuk anggaran kesehatan hampir 60% digunakan untuk PBI sehingga dana untuk promotif dan preventif kurang. Dewi memohon anggaran khusus PBI terpisah dari anggaran kesehatan.

Pembentukan Tim Perumus dan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Dewi mengatakan bahwa rencana belanja Pemerintah tahun 2018 sepertinya ada peningkatan. Dewi mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dan Kementerian Perhubungan, karena disamping anggarannya meningkat, kinerjanya juga meningkat. Dewi berharap ada anggaran khusus untuk wilayah perbatasan. Program Perlindungan Sosial harus lebih fokus terutama yang berkaitan dengan pendataan. Tahun 2016 dikeluarkan anggaran untuk Kementerian Sosial cukup besar untuk validasi data. Namun, data di lapangan berbeda-beda. Dewi juga mengatakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dapat menghabiskan 40% anggaran Kementerian Kesehatan. Untuk bidang pertahanan dan keamanan, Komisi 1 DPR-RI sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan terorisme dan penyiaran. Indonesia sedang menghadapi proxy war. Oleh sebab itu, Dewi berharap ada perhatian khusus dari Pemerintah.

Mismatch Anggaran 2017 dan Cakupan Pembiayaan untuk Penyakit Katastropik — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan

Dewi mengatakan hal yang dipaparkan oleh BPJS sangat mengecewakan. Oleh karenanya ia meminta penjelasan sekali lagi. Selanjutnya, ia menanyakan fungsi duta BPJS. Kemudian, ia mengatakan cukai rokok tidak diperlukan sebab hal terpenting adalah sarana dan prasarana tempat kesehatan. Ia mengatakan bahwa BPJS sama seperti kasir serta meminta adanya pengawasan pada FKTP dan RS untuk diaudit. Selain itu, Dewi mengatakan perlu ada penguatan kelembagaan dan efisiensi pengeluaran. Dewi menanyakan soal manajemen, finansial atau kinerja FKTP yang alami mismatch.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Dewi A mengusulkan data clear di 2015 dan menanyakan catatan imunisasi secara nasional, seperti survey dari karantina kesehatan karena banyak yang tidak melakukan imunisasi sehingga pemerintah harus melakukan warning system. Ia menyampaikan bahwa UU Perlindungan anak dan UU Kesehatan memberikan perhatian khusus mengenai imunisasi. Imunisasi kaki dapat diperbanyak tapi tidak untuk difteri. Ia mengatakan Kemenkes harus mempunyai program agar setiap anak mendapat imunisasi karena data WHO ada 1 juta anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Menurutnya Kemenkes tidak punya data akurat. Ia mengatakan seharusnya Kemenkes punya program dan data yang jelas terkait jumlah balita yang memerlukan vaksin. Ia menanyakan perbedaan data di Kemenkes dengan Pemda akibat otonomi daerah. Menurutnya paling tidak jika punya data harus terintegrasi agar penanganannya lebih baik. Ia meminta Kemenkes memonitor berita yang tidak benar agar masyarakat tidak berspekulasi Pemerintah hanya memperhatikan orang asing. Ia menanyakan cara atlet luar negeri dijamin dan anak-anak tidak.

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua — Pimpinan DPR-RI Rapat Konsultasi (Rakon) dengan Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, Kemendagri, KemenPUPR, Kemenhub, KESDM, dan KPPPA

Dewi A membahas mengenai masalah klasik dimana ia mengatakan jangankan di papua, di Jawa Barat saja masih kurang dokter karena pendidikan dokter yang minimalis sedangkan kebutuhan dokter banyak. Ia mengatakan perlu ada perhatian khusus. Ia menyebutkan mengetahui mengenai DAK yang sudah diberikan untuk pelayanan kesehatan, namun DAK untuk sanitasi dan air bersih belum ada. Ia mengatakan umumnya DAK untuk puskesmas dan pelayanan kesehatan.

Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI

Dewi Asmara mewakili Fraksi Golkar menyampaikan pandangan dari Fraksi Golkar, yakni Fraksi Partai Golkar mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Dalam momentum peringatan kemerdekaan ini marilah kita kembali memperbarui semangat pengabdian mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Pembahasan RUU P2APBN 2019 bertepatan dengan merebaknya pandemi Covid-19. Pada momen ini pelaksanaan UU APBN 2020 tengah menghadapi tekanan yang amat berat menghadapi wabah yang telah dan akan banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah bersama DPR-RI dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan yang tidak biasa dalam merespons darurat pandemi yang berdampak multidimensi. Tuntutan tersebut melatarbelakangi diundangkannya UU 2/2020 yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah extraordinary dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Hingga kuartal kedua UU APBN 2020 telah direvisi beberapa kali, terakhir melalui Perpres 72/2020 yang mencakup refocusing serta relokasi anggaran yang cukup signifikan. Sepanjang tahun ini pelaksanaan APBN 2020 perlu untuk terus dievaluasi merespons perubahan yang sangat dinamis. Pada momen yang penuh ketidakpastian ini pula pembahasan RUU APBN 2021 telah masuk dalam babak yang menentukan. Pengelolaan keuangan negara dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan dan ekonomi serta kenormalan baru pasca pandemi. Perubahan ini menuntut dilakukannya reformasi penganggaran, reformasi pendapatan negara, reformasi perlindungan sosial dan subsidi, serta reformasi di sektor-sektor lainnya. Selain itu, RAPBN 2021 juga dituntut melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi nasional guna menghadapi kompetisi di tingkat regional dan global yang semakin ketat. Meski dihimpit dua agenda yang amat penting dan genting tersebut yaitu APBN 2020 dan RAPBN 2021, pembahasan RUU P2APBN 2019 tak boleh kehilangan arti pentingnya. Sebagai Tahun Anggaran terakhir yang tak terkait dengan pandemi Covid-19, APBN 2019 dapat menjadi benchmark, rujukan, serta acuan dalam penentuan target dan perumusan kebijakan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Capaian positif serta catatan negatif pada pelaksanaan APBN 2019 dapat memberikan gambaran nyata terkait kebijakan mana yang perlu diubah dan kebijakan mana yang perlu dilanjutkan. Fraksi Partai Golkar berharap pembahasan RUU APBN dapat berjalan secara komprehensif untuk dapat sekaligus mencari solusi terhadap penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi. Terhadap pandangan-pandangan yang telah disampaikan, Fraksi Partai Golkar berharap mendapat penjelasan yang lebih komprehensif terkait catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui RUU P2APBN 2019 untuk dibahas lebih lanjut.

Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dewi mengatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 halaman 56 mengenai salah satu akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan adalah perbaikan tata kelola BPJS secara keseluruhan. Menurut Dewi, hal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah. Dewi juga berharap mendapat penjelasan eksploratif terkait perbaikan tata kelola kesehatan untuk jaminan kesehatan nasional, termasuk paket manfaat yang akan di dapatkan oleh masyarakat sebelum dan sesudah perbaikan.

Pengawasan terhadap BPJS TK - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS TK

Dewi A mengatakan berdasarkan hasil pengawasan OJK, memang menunjukkan terdapat masalah besar terkait dengan kontrol BPJS-TK yaitu hanya jajaran internal direksi saja yang mengetahui dimana dan kapan keputusan investasi itu diambil.

Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll

Dewi mengatakan tidak mungkin jika tidak ada pemaparan angka walaupun dari anggota sudah ada. Menurutnya, semestinya BPJS yang memaparkan angka-angka tersebut.

Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dewi menanyakan kemana alokasi dana Rp 11.000.000 sekian. Ia mengatakan kewenangan kenaikan premi adalah kewenangan pemerintah.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dewi Asmara bertanya apa justifikasi pemerintah menaikkan iuran Kelas III. Dewi mengatakan dengan keoptimisan pemerintah, apakah sudah dihitung implikasi penurunan keaktifan masyarakat untuk membayar. Dewi berpendapat bahwa kenaikan premi tidak menjamin bisa menanggulangi. Dewi mengatakan apresiasi inovasi Menkes, tetapi dalam rapat sebelumnya, Komisi 9 menyampaikan agar Kemenkes mendorong adanya e-marking dari pendapatan cukai, ada ruang fiskal yang harus membenahi kesehatan terkait efesiensi data kapitasi yang mengendap.

Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Dewi berterus terang bahwa ia agak kecewa dengan penampilan yang disampaikan karena informasinya itu tidak informatif, serba sumir. Dewi berkata bahwa rekomendasi mengenai pengelolaan investasi juga pihaknya sudah sampaikan antara lain mendorong revisi PP yang selama ini belum memberikan aset JSN. Dewi mengingatkan, Pemerintah saja sudah menyiapkan kartu pra kerja. Dewi menyerukan untuk BPJS Ketenagakerjaan membayangkan mengenai PHK yang semakin masif. Dewi menyarankan perlunya pemerintah dalam mengantisipasi. Dewi menyarankan agar dibuat saja road map-nya.

Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)

Dewi mengatakan Covid merupakan kasus yang extra-ordinary dan jangan sampai pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan menjadi bussiness as usual yang mengakibatkan adanya keterlambatan padahal di daerah-daerah banyak yang membutuhkan. Ia juga mengatakan tidak terlihat penjelasan secara detail tentang anggaran Rp. 75 T.

Lanjutan Rapat Tanggal 6 November 2019 - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dewi bertanya terobosan yang akan dilakukan. Dewi mengatakan kebijakan menaikkan tarif adalah kewenangan Kemenkeu, jadi jika berharap dalam 24 jam ada keputusan maka sepertinya tidak bisa, Dewi mengatakan sebagai wakil rakyat, yang ditunggu adalah bagaimana sikap Anggota Komisi 9 dalam menyikapi. Dewi meminta ketegasan untuk legal standing tetap berpegang teguh pada kebutusan rapat gabungan Komisi 9 dan Komisi 11 sebelumnya. Dewi mengatakan pertama kalinya seorang Menteri mengambil sikap seperti yang Menkes lakukan, Menkes benar-benar melaksanakan amanat rakyat yang dititipkan kepada Anggota Komisi 9. Dewi mengatakan BPJS dapat diberikan rekomendasi dari BPKP atau bisa diusulkan untuk audit independen. Dewi mengatakan design dana kapitasi bukan untuk dana yang mengendap sedangkan dana yang mengendap banyak sekali di rekening Dinkes, perlu payung hukum tentang dana kapitasi yang mengendap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Dewi menanyakan terkait siapa yang berhak untuk mendapat kartu pra-kerja. Menurut Dewi, untuk kategori yang ter-PHK harus juga mendapat kartu pra-kerja, bukan hanya yang belum pernah kerja sama sekali dan perlu penanganan khusus agar mempersiapkan guna membludaknya orang-orang yang ter-PHK suatu saat nanti. Ia juga mengharapkan semua yang telah melakukan pelatihan pra-kerja mempunya kompeten. Terkait PHK, menurut Dewi juga harus ada database yang disingkronkan. Selain itu, Dewi juga menanyakan apakah pemerinta sudah mempersiapkan pos-pos setelah para peserta pra-kerja melakukan pelatihan. Menurut Dewi, hal yang penting sesuai dengan tupoksi Kemenaker, untuk bisa meningkatkan keterampilan potensi individu, agar SMK dapat bermitra dengan perusahaan yang memadai. Ia juga menanyakan terkait penaggulangan pengangguran yang berada di Jawa Barat.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Dewi Asmara menyebutkan bahwa seingat dirinya anggaran BKKBN di tahun 2017 dibawah Rp3 Triliun. Tetapi, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp5,5 Triliun. Tentunya peningkatan anggaran ini berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dan tekad pada saat BKKBN diprogramkan sesuai dengan visi misinya tetapi realisasinya mengecewakan karena semakin tidak besar capaiannya yang hanya sebesar 77%. Lalu, untuk masalah belanja pegawai, Dewi menanyakan kenapa belum ada berita acaranya, dan kenapa belum adanya tender yang terlaksana di 11 provinsi, apakah karena kehati-hatian BKKBN atau memang BKKBN salah memprediksi. Menurut Dewi, ini harus dikaji secara bersama-sama karena tentunya anggaran ini signifikan mampu mengendalikan penduduk. Dewi juga menanyakan bagaimana caranya sehingga program BKKBN dapat terealisasi dengan sempurna.

Permasalahan Pekerja - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Karyawan PHK Sepihak PT. Freeport Indonesia dan Serikat pekerja UB. Jastasma Perum Bulog Anggota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI)

Dewi mengusulkan Komisi 9 kunjungan kerja gabungan ke PT. Freeport bersama Komisi 7 dan Komisi 6. dewi mengatakan jika berjalan sendiri maka masalah mitra tidak akan selesai. Dewi mengusulkan PT. Freeport dijadikan prioritas karena Dewi cinta Papua.

Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Dewi Asmara menilai laporan yang disampaikan BKKBN tidak informatif dan menurut bayangan Komisi 9 pada saat ada rencana rebranding dari BKKBN akan menghasilkan sesuatu yang segar dan baru yang dapat menarik perhatian millenial, tetapi ternyata untuk perubahan logo saja sudah memakan waktu satu tahun. Padahal masih banyak tahapan yang harus dilalui seperti repositioning dan replanning. Dewi meminta ada perencanaan dan time table yang jelas. Anggaran yang diajukan itu seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan logo. Lalu, mengenai Kampung KB, pada kenyataannya Program Kampung KB hanya window dressing karena di lapangan tidak seperti yang dipaparkan. Seperti yang dituangkan dalam bahan pemaparan di halaman 14, dituliskan bahwa untuk Program Kampung KB, BKKBN bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemensetneg, dan sebagainya tetapi di lapangan itu tidak ada. Dewi menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan BKKBN kerjanya tidak benar, melainkan hanya kurang fokus saja, lebih baik bekerja sedikit tapi suskes daripada kerja banyak tapi tidak jelas. Dewi juga mengatakan bahwa keberadaan Kampung KB seperti “hidup segan mati tak mau”. Inisiatifnya sudah bagus, tetapi programnya tidak berjalan. Dewi menilai Kepala Daerah lebih berfokus pda pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan Program Kampung KB. Menurutnya hal tersebut harus menjadi catatan. Tolong tegur pengurus pengurus KB yang ada. Tidak usah dibuat program yang muluk-muluk, cukup maksimalkan saja program yang sudah ada. Sepengetahuan Dewi, di tahun 2020 Depkes Kemenkes ingin melakukan katalog nasional, sementara ini dari BKKBN ingin membuat katalog sektoral. Apakah di tahun 2020 Bapak tidak masuk dalam katalog nasional atau tidak.

Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Dewi mengatakan bahwa sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan adalah Jamsostek yang memiliki jumlah asset yang banyak baik itu bidang tanah, gedung dan sebagainya. Dewi meminta trasnparasi dari asset-aset Jamsostek yang dimana digunkan untuk investasi seperti apa.

Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Dewi mengaku prihatin dengan pemerintah. Dewi menanyakan terkait dasar pembentukan dewan pengawas BPJS Kesehatan. Menurut Dewi, Kemenkes belum bisa memberikan solusi.

Penundaan Kenaikan Iuran JKN Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan

Dewi mengatakan Kalau bicara hanya tentang obat mahal atau murah, pasti semua pasien ingin yang lebih terjangkau, kemampuan obatnya seperti apa? bagaimana nasibnya dengan obat-obat yang non e-katalog seperti obat HIV dan TB, apakah itu semua nantinya akan ke LKPP atau seperti apa? perlu mengetahuinya karna jumlah penderita TB di Indonesia cukup besar. Sebelum E-Katalog nasional, bukankah dalam E-Katalog sektoral, LKPP sudah terlibat? Mengapa sekarang seolah-olah LKPP dapat tugas baru? bagaimana pengadaan obat yg tidak masuk E-Katalog seperti obat Vaksin, DB, dan HIV?

Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)

Dewi mengatakan BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan mampu mengkomunikasikan di publik dengan adanya permasalahan ini sering muncul berita hoax sehingga publik memiliki persepsi sendiri.

Latar Belakang

Dewi Asmara terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 77.264 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Barat 4.

Pendidikan

S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987)

S2 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Perjalanan Politik

Dewi telah menjadi anggota DPR sejak 2004 (periode jabatan 2004-2009). Sebelum nejadi anggota DPR, di Golkar dirinya pernah menjabat Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia/SOKSI (1998-2004), kemudian anggota DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) untuk divisi Hubungan Luar Negeri (2004-2009). Dewi adalah putri mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru, Oetojo Oesman.

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Dewi berpendapat bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) sudah berdiri selama 70 tahun tetapi belum memiliki payung hukum. Dewi menambahkan jika RUU Kepalangmerahan sudah dibahas selama 10 tahun dan berpindah-pindah. Dewi berpendapat, jika Fraksi Golkar memandang lahirnya RUU Kepalangmerahan ini merupakan kepedulian negara bagi PMI. Melalui Dewi, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah yang sudah bisa menyusun RUU Kepalangmerahan selama satu tahun. Dewi berpendapat dengan lahirnya RUU ini tetap tidak menutup kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Melalui Dewi, Fraksi Golkar menyetujui pembahasan RUU Kepalangmerahan dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.[sumber]

Tanggapan

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Dewi menanyakan efektivitas pengalihan rumah sakit dan sekolah yang menjadi wewenang provinsi, Dewi juga menyampaikan e-commerce yang ada 60%nya rata-rata barang impor, karena Amerika sedang merancang aturan keluar dari World Trade Organization (WTO). Dewi juga menanyakan langkah pemerintah apa saja dalam bidang ekspor. [sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Dewi mengatakan bahwa rapat hari ini sangat bermanfaat, terlebih karena ada kehadiran anggota dari Badan Anggaran (Banggar), terlihat cukup banyak masalah, sehingga perlu masukan konkret untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) DPR. Menurut Dewi, di Banggar ada Belanja Pusat dan Daerah, DPR memilih duduk di Belanja Daerah, untuk menyerap aspirasi. Dewi menyatakan kepercayaannya bahwa mitra bermaksud baik pada Daerah, namun Daerah yang merealisasikan masih sangat rendah, ketika penyerapan sedemikian rendah, maka proses akan terlambat. Dewi bertanya, jika ada kesadaran dari daerah yakni semua perizinan sudah dilengkapi, namun bagaimana dengan ketidakmampuan kontrak. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dewi menyampaikan agar BPJS ketenagakerjaan ada transparansi tentang dana. Dewi menanyakan alasan BPJS TK mengadopsi metode untuk menarik kepersertaan, apakah hal tersebut adalah bentuk dari ketidakmampuan sehingga meminta bantuan pihak lain. Dewi menanyakan model operasionalnya apakah membebani peserta atau tidak dan terkait proses penyaluran program TJSL. [sumber]

Tenaga Kerja Asing yang Ilegal

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 DPR-RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dewi menjelaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) tidak sekadar dari Tiongkok, ada banyak hal yang ditimbulkan dari bebas visa ini. Dewi juga menjelaskan tenaga kerja kita dibayar pajak, tetapi jika TKA illegal tidak. Dewi melaporkan pemerintah sudah meninjau dan akan merumuskan masalah kebebasan visa. Dewi mengumumkan bahwa terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sebagainya, jadi perlu terobosan lain yang sejalan dengan pemerintah. Dewi menjelaska bahwa inti dari rapat ini adalah bahwa unskill worker yang berada di tengah kita itu harus dihilangkan. [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Dewi menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangat tinggi, padahal di tahun 2015 target pertumbuhan ekonomi sulit tercapai karena penyerapan anggaran yang rendah. Dewi juga menanyakan apakah Pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap target asumsi makro sebelum pembahasan APBN 2016. Sehubungan dengan penurunan harga komoditas, Dewi mengatakan bahwa daerah penghasil SDA mengalami peningkatan pengangguran. [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Dewi menyoroti banyaknya barang-barang ilegal yang masuk Indonesia. Dewi yakin artinya adalah banyak aparatur Direktorat Bea dan Cukai (Bea & Cukai) yang salah. Dewi menggaris bawahi bahwa banyak masuknya barang-barang ilegal tidak hanya merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan, tapi juga merugikan negara dengan ‘mematikan’ barang-barang lokal.

Sehubungan dengan perpajakan, Dewi menyoroti bahwa isu restitusi belum pernah disentuh dan dibahas oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan DPR. Dewi desak Dirjen Pajak untuk lebih transparan mengenai pengelolaan restitusi pajak dan menilai pendapat Dirjen Bea Cukai mengenai kecilnya persentase jumlah wajib pajak pribadi di Indonesia sebagai ‘salah kamar’. [sumber]