Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat IV
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
29/06/1961
Alamat Rumah
Jalan Raya Meruya Selatan No. 43, RT.008/RW.001, Joglo. Kembangan. Kota Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Dewi Asmara lahir di Jakarta, 29 Juni 1961. Dewi berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 51.242 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV. Dewi kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan suara 77.158 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Dewi berada di komisi III (Hukum, HAM). Di 2014-2019, Dewi bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja & transmigrasi dan kependudukan.

Pendidikan

S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987)

S2 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Perjalanan Politik

Dewi telah menjadi anggota DPR sejak 2004 (periode jabatan 2004-2009). Sebelum nejadi anggota DPR, di Golkar dirinya pernah menjabat Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia/SOKSI (1998-2004), kemudian anggota DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) untuk divisi Hubungan Luar Negeri (2004-2009). Dewi adalah putri mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru, Oetojo Oesman.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Dewi berpendapat bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) sudah berdiri selama 70 tahun tetapi belum memiliki payung hukum. Dewi menambahkan jika RUU Kepalangmerahan sudah dibahas selama 10 tahun dan berpindah-pindah. Dewi berpendapat, jika Fraksi Golkar memandang lahirnya RUU Kepalangmerahan ini merupakan kepedulian negara bagi PMI. Melalui Dewi, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah yang sudah bisa menyusun RUU Kepalangmerahan selama satu tahun. Dewi berpendapat dengan lahirnya RUU ini tetap tidak menutup kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Melalui Dewi, Fraksi Golkar menyetujui pembahasan RUU Kepalangmerahan dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.[sumber]

Tanggapan

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019 

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Dewi menanyakan efektivitas pengalihan rumah sakit dan sekolah yang  menjadi wewenang provinsi, Dewi juga menyampaikan e-commerce yang ada 60%nya rata-rata barang impor, karena Amerika sedang merancang aturan keluar dari World Trade Organization (WTO). Dewi juga menanyakan langkah pemerintah apa saja dalam bidang ekspor. [sumber

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Dewi mengatakan bahwa rapat hari ini sangat bermanfaat, terlebih karena ada kehadiran anggota dari Badan Anggaran (Banggar), terlihat cukup banyak masalah, sehingga perlu masukan konkret untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) DPR. Menurut Dewi, di Banggar ada Belanja Pusat dan Daerah, DPR memilih duduk di Belanja Daerah, untuk menyerap aspirasi. Dewi menyatakan kepercayaannya bahwa mitra bermaksud baik pada Daerah, namun Daerah yang merealisasikan masih sangat rendah, ketika penyerapan sedemikian rendah, maka proses akan terlambat. Dewi bertanya, jika ada kesadaran dari daerah yakni semua perizinan sudah dilengkapi, namun bagaimana dengan ketidakmampuan kontrak.   [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dewi menyampaikan agar BPJS ketenagakerjaan ada transparansi tentang dana. Dewi menanyakan alasan BPJS TK mengadopsi metode untuk menarik kepersertaan, apakah hal tersebut adalah bentuk dari ketidakmampuan sehingga meminta bantuan pihak lain. Dewi menanyakan model operasionalnya apakah membebani peserta atau tidak dan terkait proses penyaluran program TJSL. [sumber]

Tenaga Kerja Asing yang Ilegal

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 DPR-RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Dewi menjelaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) tidak sekadar dari Tiongkok, ada banyak hal yang ditimbulkan dari bebas visa ini. Dewi juga menjelaskan tenaga kerja kita dibayar pajak, tetapi jika TKA illegal tidak. Dewi melaporkan pemerintah sudah meninjau dan akan merumuskan masalah kebebasan visa. Dewi mengumumkan bahwa terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sebagainya, jadi perlu terobosan lain yang sejalan dengan pemerintah. Dewi menjelaska bahwa inti dari rapat ini adalah bahwa unskill worker yang berada di tengah kita itu harus dihilangkan. [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Dewi menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangat tinggi, padahal di tahun 2015 target pertumbuhan ekonomi sulit tercapai karena penyerapan anggaran yang rendah. Dewi juga menanyakan apakah Pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap target asumsi makro sebelum pembahasan APBN 2016. Sehubungan dengan penurunan harga komoditas, Dewi mengatakan bahwa daerah penghasil SDA mengalami peningkatan pengangguran.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Dewi menyoroti banyaknya barang-barang ilegal yang masuk Indonesia. Dewi yakin artinya adalah banyak aparatur Direktorat Bea dan Cukai (Bea & Cukai) yang salah. Dewi menggaris bawahi bahwa banyak masuknya barang-barang ilegal tidak hanya merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan, tapi juga merugikan negara dengan ‘mematikan’ barang-barang lokal.

Sehubungan dengan perpajakan, Dewi menyoroti bahwa isu restitusi belum pernah disentuh dan dibahas oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan DPR. Dewi desak Dirjen Pajak untuk lebih transparan mengenai pengelolaan restitusi pajak dan menilai pendapat Dirjen Bea Cukai mengenai kecilnya persentase jumlah wajib pajak pribadi di Indonesia sebagai ‘salah kamar’.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
29/06/1961
Alamat Rumah
Jalan Raya Meruya Selatan No. 43, RT.008/RW.001, Joglo. Kembangan. Kota Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan