Golkar - Jawa Barat V

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Airlangga mengatakan setuju dengan Ibu Miranda bahwa bank yang berpengaruh tidak hanya bank SIB, bank kecil juga penting.

Tanggapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Airlangga mengatakan bahwa banyak industri baja yang gulung tikar jangan sampai ini merusak iklim investasi dalam negeri.

Peran Pasar Modal dalam Peningkatan Ekonomi Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI)

Airlangga mengatakan yang diharapkan Komisi 11 adalah pasar modal ini mendapatkan modal. Ia menanyakan mengenai reksadana yang belum disampaikan dan langkah BEI yang membutuhkan dukungan Komisi 11. Ia menanyakan cara perusahaan mengeksplorasi migas dan tambang bisa membuat list di Indonesia. Ia menanyakan langkah yang perlu dilakukan oleh Komisi 11.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Airlangga mengatakan bahwa detail dari KIP tidak melulu melalui survei, tetapi ada juga bottom up melalui pemerintah kabupaten kota.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Terkait Tahun 2017 (Rapat Lanjutan) — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nassional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Airlangga mengatakan itu barang-barang yang ingin diselundupkan itu ketauan dan kecil kalau tidak melalui kapal. Kemudian, ia menegaskan membangun sesuatu tidak cukup dengan patokan harga dasar Indonesia tapi juga perlu data pembanding.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Airlangga mengatakan bahwa asumsi makro diputuskan oleh Komisi 11 DPR-RI. Bila pemerintah merasa terdesak oleh Banggar DPR-RI, maka pemerintah diharapkan tidak menyetujui perubahan di Panja.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Airlangga menanyakan kemungkinan mitra akan mempertahankan di Banggar jika diputuskan satu angka. Menurutnya harus ada redefinisi keputusan yang diambil di Komisi 11 karena kalau berubah lagi akan percuma. Ia menanyakan mengenai prasyarat jika ingin pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%. Ia menghimbau jangan ada pertempuran AKD. Ia mengatakan bisa saja yang sudah diputuskan dengan Presiden, malah dalam penentuan asumsi biasanya lebih jauh.

Latar Belakang

Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Barat V (Kab. Bogor) setelah memperoleh 113.939 suara. Pada periode 2009-2014, Airlangga bertugas menjadi Ketua Komisi VI DPR-RI yag membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, ukm dan bumn. Di 2014-2019, Airlangga bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi.

Airlangga adalah seorang pengusaha dengan kerajaan bisnis di berbagai macam bidang. Airlangga adalah pemilik dari PT. Graha Curah Niaga (distributor pupuk) dan Pemimpin Umum Harian Suara Karya. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT. Ciptadana Asset Management (manajemen investasi) dan PT. Fajar Surya Wisesa Tbk (produsen kertas). 

Putra dari mantan Menteri Perindustrian ternama di era Presiden Suharto, Ir. Hartarto, Airlangga adalah petinggi Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpunan Pusat (DPP).

Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Airlangga sekarang bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, olahraga dan kepemudaan. Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi XI DPR-RI. 

Pendidikan

S1, Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987)
AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (1993)
S2, Master of Business Administration (MBA), Monash University, Australia (1996)
S2, Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia (1997)

Perjalanan Politik

Airlangga Hartarto sudah aktif berorganisasi sejak muda di bangku sekolah. Airlangga adalah Ketua OSIS selama menjadi murid di SMA Kanisius dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Karir politik Airlangga sendiri dimulai ketika ia berhasil terpilih menjadi Wakil Bendahara DPP Partai Golkar periode 2004-2009. Kemudian, suami dari Yanti K Isfandiary ini berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 setelah memenangi Pemilu Legislatif 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V.

Selain memimpin beberapa perusahaan seperti Presiden Komisaris dari PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, Presiden Direktur PT. Jakarta Prime Crane (1991), Presiden Direktur PT. Bisma Narendra, dan Komisaris PT. Sorini Corporation Tbk, Airlangga juga memimpin beberapa organisasi seperti Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Sekjen ASEAN Federations of Engineering Organizations (AFEO).

Visi & Misi

belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Airlangga minta klarifikasi ke Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Wakil Kepala SKK Migas) terkait perolehan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKK Migas ternyata ada biaya yang diberikan ke PERTAMINA. Airlanga minta penjelasan ke Wakil SKK Migas detil dari formula perhitungan biaya-biaya tersebut.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Airlangga menyayangkan bahwa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hadir. Airlangga minta BPK klarifikasi tentang laporan penundaan anggarannya sebelum Komisi 11 bisa membuat kesimpulan.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Airlangga tidak ingin perbankan Indonesia tidak sanggup membiayai pembiayaan usaha di negara. Airlangga minta klarifikasi dari Direktur Utama Mandiri sektor mana saja yang menjadi prioritas untuk dibiayai oleh bank-bank negara.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Airlangga minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI sektor mana yang menjadi sasaran BNI terutama menimbang persaingannya dengan Bank Mandiri.  [sumber]

Harga BBM Mengikuti Harga Pasar Dunia

31 Desember, 2014. Airlangga memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah agar harga BBM mengikuti harga pasar dunia sebagai berikut: 

sudah seharusnya harga BBM bersubsidi semakin murah. "Harga minyak dunia turun terus, kalau harga BBM bersubsidi tak turun, rakyat yang mensubsidi pemerintah," (baca disini)