Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat V


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bekasi
Tanggal Lahir
21/04/1976
Alamat Rumah
Jl. Sultan Agung No.413, RT.006/RW.007, Medan Satria. Medan Satria. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat V
Komisi

Latar Belakang

Moh. Ichsan Firdaus berhasil menjadi Anggota DPR-RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) setelah memperoleh 27.986 suara. Ichsan sangat aktif di Partai Golkar dan mengenal baik dinamika di parlemen. Sebelum mencalonkan sebagai caleg, Ichsan adalah Staf Ahli di DPR-RI.

Pada masa kerja 2014-2019 Ichsan bertugas di Komisi 4 yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan.

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal di kubu Partai Golkar dan sekarang Ichsan berpindah tugas menjadi Wakil Ketua Komisi 9 yang membidangi kesehatan, transmigrasi dan tenaga kerja menggantikan Syamsul Bachri.

Pendidikan

S1, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2002)
Mahasiswa Pascasarjana, Strategi Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta
 

Perjalanan Politik

Ichsan Firdaus mengawali karier politiknya sejak di bangku kuliah dan aktif berorganisasi. Ichsan adalah mantan Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta periode 2002-2004. Ichsan kemudian bergabung di organisasi sayap Partai Golkar yaitu Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan menjabat menjadi Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kaderisasi.  

Ichsan dikenal sebagai seorang tokoh muda di Partai Golkar dan bertugas di beberapa posisi strategis yaitu Ketua Departemen Organisasi & Daerah DPP Golkar dan Koordinator Jawa Barat DPP Golkar.

Visi & Misi

belum ada 

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik 

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 dengan pakar; Hadi, Joko, dan Prof. Ambas, Ichsan Firdaus setuju agar Undang-Undang (UU) ini bisa hidup hingga 25 tahun ke depan tanpa ada perubahan, tetapi menurutnya perlu diantisipasi dari segi teknologi. Komisi 9 banyak bicara perlindungan dan pelestarian lalu Ichsan menanyakan bagaimana dengan pola kemanfaatan yang berlanjut. Ichsan juga menanyakan konteks merusak itu sendiri sebenarnya seperti apa. Aspek pemanfaatan seolah sering dilupakan. Indonesia tidak melakukan swasembada karena konon tidak mempunyai lahan. Selanjutnya Ichsan menanyakan seberapa ideal kawasan konservasi yang perlu dilindungi dalam sebuah negara dan pertumbuhan ikan pada mangrove dan terumbu karang. Kalau sudah tahu luas kawasan yang ideal, menurut Ichsan, angkanya bisa dimasukan dalam UU. Terkait dengan penggunaan teknologi dalam konservasi, biasanya kawasan pertambangan vertikal. Kini ada teknologi yang horizontal & memanfaatkan kawasan pertambangan sebenarnya merusak konservasi atau tidak. Batasan konservasi itu dimana saja, Ichsan menanyakan apakah sampai bawah juga karena Ichsan merasa perlu mendapat argumen scientific-nya. Untuk pencemaran minyak, Ichsan menanyakan apakah bisa tidak sanksi diberikan secara ekologi dan ekonomi.  [sumber

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT)

22 Juni 2016 - Ichsan menanyakan tentang kelanjutan dari pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN). Ichsan juga menyatakan bahwa ia terkejut karena tidak ada pasal mengenai kelembagaan di RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT) tersebut.  [sumber]

24 Juni 2015 - Ichsan dorong dibentuknya Badan Karantina Nasional yang integratif dan terpadu termasuk antara lain ikan, hewan dan tumbuhan. Namun Ichsan meragukan ‘kerelaan’ dan ego-sektoral kementerian-kementerian terkait dengan dibentuknya Badan Karantina Nasional ini.

Ichsan khawatir dengan proses pemeriksaan masuknya produk-produk pertanian ke Indonesia dan menilai Badan Karantina kurang dalam aspek verifikasi. Menurut Ichsan saat ini kita hanya melihat sertifikatnya dari barang-barang saja. Ichsan menilai semestinya regulator tidak hanya lihat sertifikatnya melainkan verifikasi ulang. Ichsan saran untuk diterapkannya sanksi apabila terjadi pembiaran pemeriksaan atau verifikasi ulang. Ichsan ingin menghindari terjadinya Perang Dagang Non-Tarif dimana sertifikasi dilakukan oleh negara asal barang, lalu ada kick-back dari negara asal tersebut.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Ichsan meminta agar Badan Keahlian DPR-RI juga merumuskan pemberian sanksi secara ekologi ekonomi dalam naskah akademik RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman. Ichsan memberi contoh tentang spoiled oil yang sulit diberi sanksi. Oleh karena itu, tidak hanya sanksi pidana yang diperlukan, tetapi juga harus ada sanksi administrasi. Ichsan menyimpulkan, bila terjadi pencemaran SDA dan ekosistem, maka akan ada sanksi.

Menurut Ichsan, Indonesia dapat belajar tentang reklamasi dari Jepang. Ichsan menilai bahwa kepemilikan modal asing dalam sistem budidaya tanaman perlu juga diatur dan dilakukan secara kehati-hatian. Ichsan meminta Komisi 4 untuk memperhatikan undang-undang mana saja yang belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP) karena terkadang UU yang dibuat Komisi 4 belum ada PP-nya. Ichsan menduga banyak PP yang belum terbit karena implementasi di lapangan juga sulit.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

17 Juni 2015 - Ichsan tanya ke Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo) kalau di sektor pertanian ada Public Service Obligation (PSO), mengapa kita tidak ada PSO untuk pembudi daya ikan. Ichsan tanya ke Dirut Perindo apakah kiranya Perindo mampu untuk menjalankan usulan PSO tersebut.  [sumber]

15 Juni 2015 - Ichsan menilai nelayan harus dilindungi dari kebijakan yang tidak berpihak ke mereka. Ichsan meragukan peran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melindungi rumah tangga nelayan melawan industri-industri. Ichsan tidak mau kasus ini berulang lalu tidak ada jaminan perlindungan dari Pemerintah. Ichsan dukung diadakannya jaring pengaman sosial untuk lindungi nelayan.  [sumber]

4 Juni 2015 - Ichsan menekankan aspek keberlangsungan. Ichsan menilai kita perlu lindungi alam dari kerusakan lingkungan dan pencemaran. Ichsan tidak ingin keberlangsungan usaha nelayan ini berhenti karena kerusakan lingkungan. Ichsan minta klarifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) apakah dalam RUU Perlindungan Nelayan ini ada pasal tentang pengaturan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ichsan juga menyoroti masalah awak nelayan kapal. Ichsan minta klarifikasi ke KKP apakah sudah ada pembahasan mengenai perlindungan untuk mereka.  [sumber]

Tanggapan

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Ichsan sepakat dengan Kemendag dengan adanya pemberlakuan impor karena hal ini juga diperbolehkan dalam undang-undang. Walaupun impor langkah terakhir, Ichsan menanyakan mengapa selalu dijadikan prioritas. Ia menekankan alokasi anggarannya harus ada relevansinya. Selain itu Ichsan meminta anggaran kapal dipotong dan dialokasikan untuk garam. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia 

17 April 2017 - pada RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Ichsan mempertanyakan seberapa besar kerusakan Raja Ampat berdampak ke pariwisata. Ichsan ingin penerapan sanksi tidak hanya pidana tetapi juga ganti rugi dengan menerapkan hitung rugi ekologi seperti di Jepang, dalam kasus Minamata. Kerusakan di Raja Ampat baru bisa cover kembali setelah 50 tahun. Ichsan juga mempertanyakan apakah melanggar UU bila dana reboisasi tidak perlu masuk PNPB tetapi masuk untuk konservasi. [sumber

Pengawasan Cagar Budaya dan Pertanian Karet Muaro Jambi

11 Januari 2017 - Ichsan menyampaikan bahwa di Jambi sudah ada industri pengolah pakan ikan namun kualitasnya tidak sesuai dengan harapan petani. Ichsan memaparkan bahwa produksi bibit ikan di Bogor telah mencapai 5,3 Miliar setiap tahunnya dengan menggunakan bahan baku lokal dan teknologi dari Sukabumi. Untuk itu Ichsan mendorong agar industri pakan dapat mandiri, maju dengan menggunakan bahan baku lokal. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Ichsan mempertanyakan kebenaran kompensasi peraturan menteri Nomor 1 sebesar 1 triliun di NTB karena ini merupakan janji dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian mengenai toleransi pelarangan hingga 31 Desember di berbagai daerah, Ichsan menanyakan apa ada antisipasi setelah waktu habis. Ichsan menyarankan surat tanggapan gubernur dapat dikompilasi dan dibuat matriks. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Ichsan mempertanyakan kepada Pemerintah tentang keraguan mendirikan Badan Pangan dan hanya beberapa komoditas saja yang dibuat harga acuan tertinggi dan terendah. Ichan berharap bahwa Badan Pangan dapat membuat Badan Usaha Logistik (Bulog) berjaya kembali. Ia juga mempertanyakan isu Balai Penyuluahan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sertaBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (BKP5K) yang dibubarkan. Padahal, perkembangannya akan terhambat jika badannya dibubarkan. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)Ichsan menanyakan kenapa anggaran tahun 2016 ini Rp70 Miliar? Sebab, sepengetahuan Ichsan, anggarannya sebesar Rp250 Miliar. Maka Ichsan mempetanyakan apakah telah terjadi pemotongan atau bagaimana? Untuk dana bantuan juga harus disampaikan kegunaannya untuk apa saja. Dengan adanya dana bantuan ini terkesan adanya intervensi dari dunia internasional dan ini harus diwaspadai pasti ada motifnya. Ichsan berpesan jangan sampai kerja sama yang dilakukan untuk merestorasi terkesan mengintervensi.

Ichsan beranggapan bahwa perlu dipahami apa motif dari negara yang memberikan donasinya dan tolong dilaporkan kepada komisi 4 terkait apa yang dilakukan oleh pendonor tersebut. Ichsan juga menanyakan apa peran BRG untuk penguatan swasembada pangan? Apa peran BRG terkait saran untuk memanfaatkan air gambut untuk dibuat kanal untuk pengairan? Ichsan mengusulkan jika bisa, anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 dilepaskan saja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) ke BRG.

[sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Ichsan berterima kasih kepada para THL yang sudah memberi masukan. Lalu, ia meminta inseminator melengkapi data karena banyak yang masih tidak terverifikasi. Ia pun menegaskan bahwa bukan masalah usia saja yang harus diperhatikan, tetapi juga lamanya pengabdian. Kemudian, Ichsan menanyakan perihal proteksi atau perlindungan seperti asuransi untuk penyuluh selagi menunggu anggaran cukup. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Ichsan menyarankan agar Kementerian Pertanian (Kementan) lebih fokus pada produksi komoditas daripada ke pasar. Anggota Komisi 4 dari fraksi Golkar ini memberi masukan agar kementerian/lembaga yang lain saja yang fokus pada distribusi dan operasi pasar seperti Perum BULOG yang disarankan fokus pada operasi pasar. Ichsan pun berpendapat agar stabilitas harga pasar diserahkan ke Badan Pangan Nasional. Lalu, ia juga menanyakan bagaimana Tokoh Tani Indonesia (TTI) dapat menyejahterakan masyarakat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

15 Juni 2016 - Ichsan mempertanyakan anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sebesar Rp.3,1 Triliun dimana angka tersebut sama di APBN tahun 2016 dan juga di usulan APBN 2017. Berdasarkan PerPres No. 1 tahun 2016 tentang BRG, cakupannya hanya meliputi 7 provinsi. Oleh sebab itu, Ichsan mengusulkan agar anggaran BRG berdiri terpisah dan jangan masuk ke APBN Kementerian LHK. Dengan demikian, BRG yang mengajukan anggarannya sendiri. Lalu, Ia menanyakan berapa angka ideal atau minimum yang diperlukan untuk menangani Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla).  [sumber]

Pada 10 Juni 2015 -  Ichsan desak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk membuat terobosan baru yang besar menimbang anggaran untuk KemenLHK sudah ada.  [sumber]

Pada 11 Februari 2015 - Ichsan Firdaus menilai KemenLHK memiliki tanggung jawab dalam bencana alam karena mereka harus terlibat dalam pembangunan early warning system untuk bencana. (sumber)

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Ichsan menyatakan bahwa lahan masyarakat yang terbakar itu dekat dengan lahan korporasi. Ichsan melontarkan beberapa pertanyaan kepada mitra tentang persentase lahan terbakar yang dimiliki oleh korporasi dan masyarakat. Lalu status penanganan kebakaran land clearing dan jumlah perusahaan yang sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya, sejauh mana persiapan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait provinsi yang rawan kebakaran hutan dan Pemerintah Daerah  harus didorong dan upaya paksa untuk menangani kebakaran hutan.

Ichsan menanyakan tentang audit terhadap kesiapan korporasi dalam menangani kebakaran hutan  dan ratifikasi Malaysia, Singapura dan Indonesia terkait kebakaran hutan.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Ichsan menilai bahwa reklamasi yang dilakukan di teluk Jakarta melanggar UU Pesisir.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Ichsan menanyakan apa yang menjadi hambatan Bulog untuk menjalankan kesimpulan Komisi 4 agar menjadi one gate policy. Ichsan meminta Bulog melakukan pengecekan terhadap kualitas beras impor Vietnam. Ichsan juga menanyakan perkembangan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Badan Pangan Nasional (BPN) dan dasar apa yang menjadi pertimbangan Bulog melakukan impor beras.

Ichsan khawatir badai El Nino akan menghambat panen sehingga impor tidak terhindarkan. Ichsan menanyakan kesiapan stok beras Bulog dari Januari sampai April untuk menghadapi dampak El Nino. Terakhir, Ichsan meminta risalah Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) impor beras dilampirkan tertulis.  [sumber]

Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Ichsan meminta penjelasan kepada KemenKPKementan, dan KemenLHK mengenai tata cara dan mekanisme penganggaran DAK sehingga tidak simpang siur. Ichsan juga meminta jajaran Eselon 1 ketiga kementerian dapat menetapkan target kerja sehingga Komisi 4 mudah melakukan pengawasan. Selain itu, Ichsan menginginkan target produksi berupa kuantitatif untuk tiap-tiap kementerian.

Ichsan mengingatkan kepada Kementan dan KemenKP untuk menghitung ketepatan waktu penyaluran benih tani, ikan, dan rumput laut karena pengalaman selama ini di lapangan selalu tidak sesuai timing-nya. Dirinya merasa khawatir penyaluran benih terlambat turun menimbang target panen bulan April jika masa tanam dimulai dari sekarang. Ichsan menerima laporan dari beberapa bupati yang mengaku penyaluran benih jagung sering terlambat turun dan berharap petani, nelayan, dan pembudidaya tidak dibebani dengan adanya keterlambatan ini.

Selanjutnya, Ichsan mempertanyakan siapa mitra kerja KemenLHK, apakah Komisi 4 atau Komisi 7. Lebih lanjut, Ichsan menilai program restorasi sungai nasional adalah suatu program yang berpotensi menjadi contoh program nasional dan layak dimunculkan dalam APBN. Ichsan berpendapat bahwa dalam pengelolaan sungai tersebut harus memperhatikan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.  [sumber]

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

10 Juni 2015 - Menurut Ichsan roadmap yang dipaparkan Direktur Utomo Bulog (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti tidak berbeda strateginya dengan direksi Bulog yang lalu. Ichsan percaya bila sistem Bulog tidak diganti, berapa sering diganti jajaran direksi Bulog hasilnya tidak akan membaik. Ichsan desak Dirut Bulog untuk optimalisasi aset-aset Bulog di tengah kota dan juga bangun sarana Bulog di dekat kawasan produksinya.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Ichsan menyatakan perlu berperan aktif dalam mendukung proses pengembangan badan karantina satwa. Ichsan menanyakan tentang posisi badan karantina terhadap kewenangan menteri.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

6 April 2015 - sehubungan dengan rencana Bulog menciptakan cadangan jagung, Ichsan harap Bulog tidak menjadi ‘mainan’ pelaku industri pakan ternak.  [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Ichsan menilai bahwa dalam Perpres No 20 tahun 2018 ini merupakan penyerdehanaan waktu, untuk itu harus diperkuat dengan sistem IT yang tinggi. Ichsan berharap turunan dari Perpres bisa mengatur celah-celah yang ada. Ichsan mengungkapan pengalaman di Sumedang ( pekerjaan Tol Cisundawu) seorang pekerja asing dari Tiongkok melempar bendera kita, jika pekerja asing itu manager, apa mungkin mereka melempar bendera kita, pasti itu adalah pekerja kasar. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bekasi
Tanggal Lahir
21/04/1976
Alamat Rumah
Jl. Sultan Agung No.413, RT.006/RW.007, Medan Satria. Medan Satria. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat V
Komisi