Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
04/09/1952
Alamat Rumah
Perum Karang Indah No.1. RT.002/RW.013, Karang Pawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi

Latar Belakang

Dadang S. Muchtar lahir di Cirebon, 4 September 1952. Dadang berhasil menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golkar setelah memperoleh suara sebanyak 69.414 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Karawang, Purwakarta dan Bekasi).

Dadang pernah menjabat sebagai Bupati Karawang di 2 periode, 1996-2000 dan 2005-2010. Di 2012, Dadang pernah diperiksa Polda Jawa Barat karena diduga kuat terindikasi dugaan korupsi uang hibah APBD 2008-2009 Propinsi Jawa Barat senilai Rp.103 milyar. (sumber)

Di 2014-2019, Dadang bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria.  Pada April 2015 Dadang diberikan tugas untuk mewakili Fraksi Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Lili Asdjudiredja. Januari 2016, ia dicopot dari MKD dan menempati posisi sebagai anggota Badan Legislasi DPR-RI. 

Pendidikan

S1, Universitas Tridharma, Balikpapan (1994)

Perjalanan Politik

Dadang pernah menjabat sebagai Bupati Karawang, yaitu pada periode 1996-2000 dan 2005-2010. Jabatan tertinggi di Golkar adalah Ketua Dewan Pembina DPD Golkar Jawa Barat (2006-2009).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

16 Maret 2016 - Dadang menyarankan agar KPU memperketat persyaratan untuk menjadi kepala daerah sebab menurutnya, saat ini hanya orang berduit yang bisa menjadi Bupati.  [sumber]

Pada 9 April 2015 - Dadang Muchtar menyampaikan bahwa bila ada daerah yang bilang kurang anggaran untuk Pilkada 2015 merupakan hal yang tidak logis. Bila biaya Pilkada serentak lebih tinggi, maka baiknya jangan dilakukan. Dadang Muchtar meminta penjelasan mengapa pengadaan TPS tidak siap padahal TPS-nya sudah ada dan orang-orang yang bertugas adalah orang itu-itu saja dan kejelasan dana untuk pilkada serentak ini untuk satu putaran atau dua putaran.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Dadang beranggapan bahwa Menkumham, Yasonna Laoly, melakukan intervensi politik. Dadang mengusulkan revisi ulang klausul yang mengharuskan KPU untuk berpatokan kepada informasi yang diberikan oleh Kemenhumkam. Sehubungan dengan syarat untuk calon independen, Dadang mengusulkan akhir batas waktu pendaftaran sampai dengan akhir Juli 2015, jangan hanya 3 hari setelah lebaran. Untuk tes kesehatan buat para calon, Dadang mengusulkan untuk turut melibatkan Dinas Psikologi TNI.  [sumber]

UU Desa dan Dana Desa

16 April 2015 - Dadang mengingatkan ke Menteri Keuangan bahwa Dana Desa sekarang butuh 1 bulan untuk dicairkan. Menurut Dadang diperlukan mekanisme-mekanisme baru supaya bisa cair dalam 1 minggu.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan  Badan Legislasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan-RB. Dadang menjelaskan bahwa Anggota Dewan menunggu apakah ada kemauan pemerintah atau tidak untuk mengangkat RUU ASN ini agar ada kejelasan dan tidak menunggu-nunggu. Dadang berpendapat, jika tidak diangkat, honor setidaknya disamakan dengan upah minimum di kabupaten masing-masing.[sumber]

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Dadang berharap agar pembahasan mengenai Perppu Ormas tidak sebatas masalah pro atau kontra, namun diperlukan adanya kondisi terpadu yang mempertimbangkan akibatnya jika Perppu Ormas disahkan. Dadang juga mempertanyakan mengenai apakah sudah dilakukan koordinasi yang terpadu dan terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah. [sumber]

RUU Pertanahan

22 November 2016 - Dadang meminta tolong kepada forum untuk membuat kesepakatan bersama dan hal tersebut dijadikan jalan untuk menyelesaikan masalah tanah. Dadang menanyakan berapa luas kota Jakarta, berapa yang dimiliki investor, dan berapa yang dimiliki rakyat. Dadang mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan pada pengadilan dibayar, maka dapat dibayangkan. Selanjutnya, kasus tanah di Karawang, lanjut Dadang, masih belum selesai masalahnya, padahal sudah selama 91 tahun. Ia mengatakan bahwa pemerintah belum memberikan tanah kepada wilayah veteran Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah baru menerima tanah 70 Hektare.

Berkaitan dengan itu, Dadang juga menjelaskan bahwa Kanwil Jabar membuat tim terpadu terkait dengan permasalahan tanah veteran Karawang. Lanjutnya, Kanwil Jabar saat itu membentuk tim terpadu untuk melaporkan dibantu dengan surat untuk Bupati & Menteri. Kemudian, ia menjelaskan 3 lembaga pemerintah yang menyatakan secara tertulis untuk memberikan tanah kepada Veteran Karawang. Dadang memohon kejelasan surat barang dengan membandingkan keterlambatan dalam pengurusan. Ia mengharapakan adanya mediasi terhadap pihak yang berkaitan dengan masalah tanah Veteran Karawang. Sebab, tanah tersebut adalah hak milik veteran Indonesia yang diberikan negara. Ia berpandangan jangan sampai ada isu kita membela Asong Isong namun saat rakyat meminta bantuan, malah pemerintah diam saja. Ia berpendapat bahwa rakyat itu memang kalah uangnya. Hal ini berkaitan dengan Bupati pengganti Dadang pada tahun 2000 memberikan surat pada menteri. Dadang mengingatkan jika BPN menolong pihak bersengketa itu, maka termasuk perbuatan yang mulia. Ia juga meminta tolong untuk di mediasi mengenai permasalahan veteran itu. Menurutnya, membantu rakyat adalah tugas mulia terutama masalah kehutanan, pertambangan dan lain-lainna. Dadang berpendapat bahwa tidak perlu ajak presiden, karena akan menjadi lama. Ia berpendapat dasar dari permasalahan pertanahan adalah UUD 1945, jika melibatkan Presiden Ia khawatir prosesnya akan berlagsung lama. [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan pemerintah, Dadang menyarankan bantuan dana desa sekitar 600-700 juta arahkan untuk pembangunan kantor desa. Dadang memohon dana desa diubah juklak juknis berapa untuk infrastruktur, ekonomi, dan pembangunan kantor desa. Dadang meminta kepastian ini K2 mau diangkat atau tidak. Jika tidak, maka revisi UU. Dadang mengatakan ada sekolah SMA yang PNS-nya cuma 1 dan sisanya honorer. Dadang menyayangkan Rp70T dana desa dibuang mubazir. [sumber

Kasus Tanah Bukit Maradja

19 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 2 dengan BPN SImalungun dll, Dadang mengatakan bahwa hal ini bersifat musyawarah mufakat, siapa pihak ketiga yang mampu menghubungkan perusahaan tersebut, karena perusahaan akan berkutat pada statementnya. Dadang berpendapat, semua sengketa tanah yang berurusan dengan konglomerat, sebaiknya jangan melalui jalur hukum, karena rakyat akan kalah, danbaiknya melewati jalur mufakat saja sesuai asas Pancasila. Dadang juga berpengalaman dalam hal ini. Dadang menyarankan agar mencari ujungnya, siapakah yang bisa menjadi penghubung dari 9 naga ini. Dadang juga telah mengatakan berulang kali jika urusan tanah ini jangan dibawa ke pengadilan, karena masyarakat pasti kalah jika lewat peradilan,rakyat akan habis bermiliar-miliar, dan hal terbaik yaitu mencari tahu siapa gajah-gajah tersebut karena bila langsung dipanggil ke DPR belum tentu langsung datang. Dadang juga menanyakan apakah ini mampu diselesaikan melewati mediasi dan mampu memanggil perusahaan untuk mendukung rakyat,karena Dadang setuju untuk mendukung rakyat kecil. Dadang mengatakan tugas ini diberikan kepada Kanwil,karena debat seperti ini tidak akan selesai. Dadang mengharapkan agar tidak hanya mengatakan aturan-aturan saja, baiknya dilihat mana aturan-aturan yang memihak kepada rakyat. [sumber

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Dadang berpendapat bahwa harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan namun sudah terekam memiliki KTP-elektronik, namun ada juga masyarakat yang memperoleh surat keterangan namun belum memiliki KTP-elektronik. Dadang menyarankan, hal tersebut harus menjadi pembelajaran KPU ini agar tidak ada di kabupaten-kabupaten lainnya. [sumber

Sengketa Pertanahan

19 Maret 2018 - Pada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Dadang memberikan apresiasi yang tinggi kepada anggota Komisi 2 yang sudah mengusahakan dengan sangat untuk menyelesaikan masalah di Karawang,. [sumber]

Gaji Perangkat Desa

25 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dadang menyatakan bahwa dahulu standar honor ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu Ia juga berpendapat perlunya diadakan koordinasi lanjutan dengan Kemendes, Kemendagri, dan Kemenkeu mengenai kondisi kantor-kantor perangkat desa yang tidak layak. [sumber]

10 April 2017 -  Pada rapat audiensi dengan Serikat Tani Teluk Jambe, Karawang, Dadang yang dulu bupati Karawang mengaku sudah tahu masalahnya, ia memaparkan ada 3 kelompok yang berkasus dengan PT Pertiwi Lestari yaitu salah satunya adalah dirinya (veteran). PT Pertiwi Lestari itu milik Liem Sioe Liong konglomerat yang luar biasa, sehingga menurut Dadang bisa memperdayakan pemerintah. PT Pertiwi Lestari menggunakan aparatur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan memperdaya aparat hukum, tambah Dadang. Menurut Dadang yang harus dipanggil adalah Antoni Salim selaku bagian dari perusahaan untuk menjelaskan kenapa dia bisa memperdaya seenak udel. Ia mengungkapkan bahwa komisi 2 harus ikut menengahi masalah ini.

Menurut Dadang tanah tersebut milik negara tapi dikatakan tanah terlantar, Dadang selama 2 periode pernah menjabat sebagai Bupati Karawang, kalau ada yang terlantar negara berhak mengambil sebagian. Menurutnya veteran saja akan diperkarakan oleh PT tersebut, ada rencana 80 hektar untuk veteran, sementara 70 hektar untuk masyarakat. Tapi Perhutani mengadu, sehingga belum selesai. Dadang yang juga ketua veteran Karawang menanyakan apakah Komisi 2 bisa memanggil Antoni Salim, menurutnya sama veteran saja PT Lestari tersebut berani apalagi menghadapi rakyat biasa, karena yang dipanggil itu veteran bukan rakyat, kalau mau dipenjara menurut Dadang adalah veteran, karena mereka yangmenyuruh rakyat tinggal di sana. Veteran dan rakyat sana betul-betul tertindas luar biasa, saran Dadang yang dipanggil harus ada kepastian. Menurut Dadang owner perusahaan yaitu Anthony Salim tidak pernah mau datang, biasanya diwakili pengacara, sarannya harus panggil Antoni Salim. Dadang juga berterima kasih atas dukungan Arteria. Semua tanah ini dianggap milik Perhutani, Dadang menanyakan bagaimana menghadapi dualisme seperti itu. Menurutnya Perhutani harus dipanggil menterinya, karena hak pemerintah juga dalam memberikan lahan kepada rakyat. [sumber]

27 Agustus 2015 - Dalam rapat audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Dadang menegaskan kepastian tarif harus diperjelas sesuai variabel per kilometer. [sumber]

16 April 2015 - Dadang menagih ke Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk masalah pertanahan di Karawang di perjuangkan.  [sumber

Penolakan Permendagri No 12 Tahun 2017

30  November 2017 – Pada audiensi dari UPTD Jabar. Dadang sudah menerima aspirasi dari UPTD Pendidikan Jawa Barat secara lisan dan tertulis, dan Dadang memahami perasaan para UPTD yang merasa terancam dengan adanya Permendagri No. 12/2017. Dadang kemudian mengungkapkan bahwa permasalahan klasik di sekolah itu ada tiga, yaitu sarana, sekolah mahal dan penurunan kualitas pendidikan, sehingga Dadang bertanya, pemerintah ingin fokus dimana dulu,apakah infrastruktur atau tenaga pendidik.Dadang mengemukakan, sebelum tercetus program sekolah gratis dari Presiden Joko Widodo, Dadang sudah menggratiskan sekolah-sekolah di Karawang ketika masih menjabat Bupati. Dadang menegaskan akan memperjuangkan UPTD bukan masalah gaji, tetapi kebanggaan, karena Dadang pernah menemui sebuah sekolah di Karawang hanya kepala sekolahnya yang berstatus sebagai PNS, sedangkan para guru berstatus sebagai honorer. [sumber]

Sengketa Tanah - Provinsi Sulawesi Selatan 

17 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 2 dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Walikota Makasar, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Selatan, Camat Manggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Beringin, dan Ahli Waris (Fachrudin Daeng Romo) , Dadang memaparkan bahwa Gubernur Sulsel telah membuat tim untuk mengkaji dan mencari fakta tentang masalah ini karena tanah ini bukan aset Pemprov. Dadang mengatakan bahwa seharusnya Pemprov mengganti rugi. Dadang mengapresiasi BPN yang sudah menindaklanjuti surat Ahli Waris selama kurang dari 4 bulan. Dadang meragukan sertifikat tanah seluas 15 hektar yang muncul sertifikat liar sehingga fisiknya tidak ada tetapi administrasinya ada, ia menyarankan bahwa harus ada tim yang dating ke lokasi untuk melihat kondisi fisiknya karena banyak banyak yang tertipu bahwa memang ada potensi indikasi korupsi dalam pembelian tanah sengketa. [sumber

Sengketa Tanah - Karawang

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan Dirjen KemenATR:, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat & Karawang, Bupati Karawang, Dandim,  Kapolres KarawangDPRD KarawangLVRI Jawa Barat, PT. Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya, Dadang mengatakan semua sepakat untuk mengamankan 1 sertifikat tanah yang terdiri dari 2 desa itu, agar segera diselesaikan secara mufakat. Bila melalui jalur hukum, LVRI akan kalah karena tidak memiliki dana. Dadang menyarankan agar diselesaikan di BPN Pusat supaya LVRI juga dapat hadir di sini. Menurutnya kepemilikan tanah harus melalui perdata, oleh karena itu lebih baik diselesaikan secara musyawarah, agar tidak merugikan kedua belah pihak. Dadang mengungkapkan seorang bendahara LVRI yaitu H. Taufik mendapatkan tanah 1000 hektar yang terletak dalam 1 hamparan, sisa 80 hektar belum diambil, lalu dijual kepada petinggi Pertiwi Lestari yang menguasai 4000 hektar di Karawang. Ia mengatakan gubernur Jawa Barat telah membentuk tim dan menghasilkan tanah tersebut berasa pada HGB no. 5. Dadang tidak mempersoalkan hukum. Menurutnya persoalan tanah harus secara musyawarah karena biasanya yang kecil akan kalah. Dadang meminta bantuan DPR untuk mewakili LVRI. Ia menyerahkan nasib LVRI kepada DPR, LVRI yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Dadang tidak mempermasalahkan ketidakhadiran PT Pertiwi Lestari, ia akan mengurusnya dengan BPN. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),  Dadang setuju dengan sengketa pemilihan karena anggota rapat sepakat agar tidak terjdi hal tertentu. Dadang mendukung enam bulan kurungan dan tiga bulan percobaan karena dianggap lebih baik. Apabila lima tahun berjalan ini sangat berat. [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2

22 Februari 2016 - Dadang menyimpulkan bahwa penyelesaian honorer K2 butuh tanggung jawab dari MenPAN-RB. Menurut Dadang, jika semua menteri seperti Pak Yuddy Chrisnandi, bisa bubar negara ini.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Dadang mengatakan, hari ini adalah pertemuan mengenai masukan dari Paspamres RI dan selanjutnya dengan Polri. [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Dadang menginginkan pejabat yang melakukan pelanggaran segera diturunkan.  [sumber]

Pemindahan Kepolisian Resor Tangerang kedalam Kepolisian Daerah Banten dan Keluhan Status CPNS

18 November 2015 - Terhadap nasib para CPNS dan tenaga honorer Kategori 1 dan Kategori 2, Dadang mewakili Komisi 2 akan memanggil tiga Menteri bidang terkait pada Senin, 23 November 2015. Selain itu, Dadang meminta agar Polri tidak gegabah dalam memindahkan tanggung jawab Polres Tangerang kepada Polda Banten.  [sumber]

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
04/09/1952
Alamat Rumah
Perum Karang Indah No.1. RT.002/RW.013, Karang Pawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi