Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat X
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
13/11/1958
Alamat Rumah
Gedung DPR/MPR RI Nusantara I Lantai 14 Ruang 1432, Jl. Gatot Subroto. Tanah Abang. Jakarta 10270. DKI Jakarta
No Telp
0815 1051 0510 (sms only) atau (021) 575 5482

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa adalah politisi senior dari Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan dan Banjar).  Agun sudah bertugas and terpilih menjadi Anggota DPR-RI selama 4 periode (1997-1999, 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014) dan semuanya bersama Partai Golkar dan dari Dapil yang sama. Agun berhasil terpilih kelima kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 setelah memperoleh 69.359 suara.  

Agun lama meniti karirnya di bidang kehakiman dan tata negara dan terbukti selama beberapa periode di DPR-RI beliau banyak bertugas di Komisi II (Dalam Negeri, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pertahanan dan Reforma Agraria) dan Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan).  Agun adalah Ketua Fraksi Golkar di MPR-RI dan juga Ketua Komisi II di DPR-RI pada periode 2009-2014.

Di 2014 ini Agun bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Sejak Maret 2015, Agun dipindahkan ke Komisi VI. 

Agun pada 2017 telah berada di komisi III yang membidangi Hukum dan Ham. Serta Agun juga menjadi Ketua Pansus Angket KPK.

Pendidikan

S1, Ilmu Administrasi Publik, Sekolah TInggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (1991)
S2, Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok (1996)
S2, Kriminologi, Universitas Indonesia, Depok (2006)
 

Perjalanan Politik

Sejak masa kuliah Agun sudah aktif di beragam organisasi dan salah satunya sempat menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Akademi Ilmu Pemerintahan di 1982.  Agun juga menjadi Ketua PP Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI Polri (FKKPI) periode 1997-2003.

Selama menjadi Anggota DPR-RI Agun aktif dalam berbagai Panitia Khusus dan Panitia Kerja RUU yang banyak dibicarakan antara lain: 
Tim Kerja Amandemen/Perubahan I s/d IV UUD 1945 pada PAH I BP MPR, tahun 1999 – 2002.
Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 15 November 1999 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Napol/Tapol. Anggota Pansus penyusunan Konsep Program Pembangunan Nasional 2001 – 2005 pada Bamus DPR RI tahun 2000.
Anggota Pansus Kasus Trisakti dan Kasus Semanggi I/II tahun 2000.
Anggota Pansus RUU Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Juru Bacara FPG pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 4 Desember 2000 untuk Pengambilan Keputusan Atas RUU Disain Industri, RUU Tata Letak Sirkuit Terpadu dan RUU Rahasia Dagang. Anggota Pansus RUU Grasi dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI, tanggal 31 Mei 2001 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU tentang GRASI.
Juru Bicara Pemandangan Umum FPG dalam Rapat Pleno BP MPR RI tahun 2001 untuk Penyusunan Bahan-Bahan Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001.
Anggota Pansus RUU Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2001.
Anggota Pansus RUU Profesi Advokat, tahun 2002.
Juru Bicara FPG dalam Pemandangan Umum Sidang Paripurna MPR RI, tanggal 28 Januari 2002 terhadap Perubahan keempat UUD 1945.
Anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Juru Bicara FPG dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2002 untuk Pengambilan Keputusan RUU TPPU.
Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 12 November 2002 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan Pembentukan Kota Banjar di Jawa Barat.
Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Agustus 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Mahkamah Konstitusi.
Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2003.
Anggota Pansus RUU Jabatan Notaris dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 12 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Jabatan Notaris.
Anggota Pansus RUU Kejaksaan dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Kejaksaan.
Wakil Ketua Pansus RUU Perubahan atas UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tahun 2004.
Ketua Pansus RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Ketua Pansus RUU Kementerian Negara, tahun 2006.
Anggota Tim Kuasa Hukum DPR-RI, Tahun 2008-2009
Ketua Pansus 4 RUU Bidang Peradilan ( Peradilan Umum, Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Tata Usaha Negara ), Tahun 2009
Anggota Panitia Angket DPR-RI ttg Pengusutan Kasus Bank Century Tahun 2009
Anggota Tim Pengkajian RUU Bidang Politik FPG DPR-RI, Tahun 2009-sekarang
Anggota Panja/Timus/Timsin RUU Tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi II DPR-RI
Wakil Ketua Timwas Penanggulangan Bencana Alam Prov. Jawa Barat, Tahun 2009- 2012
Anggota Pansus / Panja RUU ttg Perubahan UU No.10 Tahun 1008 ttg Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Tahun 2011
Anggota Panja Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB). Komisi II DPR-RI
Anggota Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Komisi II DPR-RI
Anggota Panja RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisi II DPR-RI
Anggota Komisi I DPR RI, Tahun 1997 – 1999
Anggota Komisi II DPR RI, Tahun 1999 – 2004
Anggota BAMUS DPR RI dari FPG, Tahun 2001 – 2002
Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, Tahun 1999-2004
Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Iran (Badan Kerjasama Parlemen / BKSP Indonesia – Iran), tahun 2000 – 2004
Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Anggota Tim Juri Cerdas-Cermat UUD Negara RI Tahun 1945 (MPR).
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Tahun 2004-2009
Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI 2004 – 2009
Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Tahun 1997 – sekarang
Anggota Komisi III DPR RI, Tahun 2004 – 2009
Anggota Forum Konstitusi, Tahun 2005 – sekarang
Anggota Badan Legislatif DPR-RI, Tahun 2004-2009
Anggota Komisi II DPR RI Tahun 2009-2012
Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun 2009 – 2012
Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI, (4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) 2009 – Sekarang
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI, Tahun 2009 – Sekarang
Ketua Komisi II DPR-RI, 2012 – 2014

Agun dilantik pada Oktober 2014 dan resmi menjadi anggota legislatif 2014-2019. Ia ditempatkan di Komisi I. Namun, karena kisruh Golkar kubu Agung Laksono-Ical, ia dipindahkan ke Komisi VI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Agun mengatakan bahwa rumusan Ayat 6 adalah Exit Kausul, Agun menekankan kontestasi dengan suara 50 persen dan tersebar minimal 20 persen, namun jika tidak tercapai maka dapat ikut pemilihan lagi. Menurutnya Pasal 6a juga merupakan pemegang kedaulatan dalam sistem presidential, karena presiden memiliki strong power dan legitimasi besar. Agun menyatakan bahwa semua rakyat punya hak untuk dipilih oleh partai politik (parpol), jadi permasalahan presiden adalah rakyat yang menentukan bukan parpol.

Terkait dengan metode kampanye, Agun berpendapat perlu diatur hak dan kewajiban parpol mengenai pembiayaan kampanye, dan perlu disadari bahwa penurunan kualitas pemilu juga disebabkan oleh adanya pembatasan pada parpol.

Namun untuk Pasal 7, 8, 9, 10, Agun berpendapat bahwa Fraksi Golkar setuju untuk parpol yang membiayai namun pemerintah diharap jangan angkat tangan. Jadi Agun tidak setuju jika saksi dibiayai oleh negara, menurutnya yang dibutuhkan adalah solusi untuk meningkatkan kualitas pemilu menjadi lebih baik.   [sumber]

RUU Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE)

14 Maret 2016 - Agun melihat tumpukan DIM RUU ITE masih banyak yang lompat-lompat.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU No.12 Tahun 2015)

27 Juli 2015 - (Tribun News) - Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menilai dampak negatif‎ pascadikeluarkannya PKPU no 12/2015.

Dalam pelaksanaannya PKPU tersebut membuat partai lain tersandera oleh partai yang sedang mengalami dualisme kepengurusan.

"Apabila salah satu DPP mengajukan calon yang berbeda maka sang calon dari partai lain (yang tidak kisruh) tidak dapat mendaftar, karena kedua DPP yang "kisruh" harus ajukan yang sama baru bisa didaftar," kata Agun melalui pesan singkat, Senin (27/7/2015).

Selain berdampak pada Partai lain, kata Agun, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak mudah dan butuh waktu.

Contohnya dengan partai mana berkoalisi, lalu jadi orang pertama atau kedua. Kemudian siapa dan bagaimana elektabilitasnya.

"Yang kesemuanya tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono itu.

Selain rawan dan potensial gugatan, Agun mengatakan kelak di penyelesaian sengketa kubu mana yang akan mewakili sebagai pihak.

Apalagi kedua kubu sikapnya berbeda berdampak pada nasib partai lain yang diajak atau berkoalisi.

Untuk pendaftaran calon kepala daerah yang berakhir tanggal 28 Juli 2015, ia yakin banyak hal yang belum terselesaikan oleh Partai yang mengalami dualisme kepengurusan.

"Apabila dipaksakan esok pasti akan potensial rawan gugatan," katanya.

Menurut Agun untuk mengurangi potensi rawan gugatan ‎ maka KPU dapat melonggarkan waktu agar seluruh daerah dapat terselesaikan dengan baik.

"Dimana hal ini sesungguhnya tidak akan pernah terjadi apabila KPU konsisten dan patuh pada UU Parpol dan UU Pilkada, tidak membuat PKPU yang justru menyulitkan bukan saja buat partai partai tapi buat KPU sendiri," ujarnya. (sumber)

UU Partai Politik

29 Juni 2015 - (Tribun News) - Merosotnya kinerja partai politik belakangan disebabkan ketidakpahaman menjalankan Undang-Undang Partai Politik. Akibatnya, demokratisasi tak berjalan dan praktik-praktik yang berlaku koruptif.

"Selama aturan Undang-Undang Parpol tidak dijalankan jangan harap parpol terbebas dari praktik koruptif dan oligarki yang dikendalikan pemodal," kata politikus Partai GolkarAgun Gunandjar Sudarsa di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, kehadiran partai politik harusnya mampu menopang pemerintahan yang efektif. Belakangan, kata Agun, partai politik sudah dikuasai para pemodal dan menguatnya praktik politik uang.

Ia melihat, parpol harus sepenuhnya bisa berjalan lewat pendidikan dan kaderisasi parpol. Tapi dana parpol terbatas hanya Rp 13 miliar setahun. Terlepas dari itu pendidikan dan kaderisasi parpol harus dipertanggungjawabkan.

Tanggapan

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Agun mengapresiasi kinerja Bank Mandiri, sebab Agun juga nasabah yang terlayani oleh Bank Mandiri, dan kartu kredit Agun pun tidak bermasalah di dalam ataupun di luar negeri. Agun berpendapat Bank Mandiri termasuk yang strategis untuk sampai ke pelosok dan Agun merasa terlayani dengan baik. Agun menceritakan perihal Bank Mandiri yang tiga tahun lalu, ketika uang Agun lenyap sebesar Rp30 juta, dan Bank Mandiri sudah mengembalikannya. Agun sangat menghargai dan mengapresiasi hal tersebut. Agun menjelaskan bahwa di tempatnya masih saja ada rentenir. Agun berpendapat bahwa indikator perbankan itu sukses jika adanya hasil dalam menghapus rentenir di pasar-pasar. Agun memohon ada langkah-langkah progresif dari Bank Mandiri, sejauh mana upaya dan langkah-langkah yang diupayakan Bank Mandiri, terhadap kasus pembobolan bank yang prosesnya kemungkinan melibatkan orang dalam. Agun juga meminta izin tidak bisa mengikuti rapat sampai selesai, sebab ada janji. [sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun mengemukakan bahwa Golkar telah menegaskan bahwa KPK lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan supervisi, masih tetap dibutuhkan dan memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan. Agun berpandangan bahwa keberadaan aparatur penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan masih belum cukup unuk meng-handle keseluruhan, maka kehadiran KPK ini diperlukan. Agun juga berpendapat. oleh karenanya KPK perlu adanya arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam waktu ke depan. Agun kembali berpendapat bahwa sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibutuhkan saat ini adalah sinergitas dengan seluruh penegak hukum dan seluruh penyelenggara negara. Agun mengatakan KPK tidak perlu mendominasi hal-hal yang bersifat mikro. Agun menyerukan bawalah bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih bersatu, karena pihak yang sebenarnya harus dihadapi adalah “Perang kekuatan ekonomi, global” yang mempunyai ketergantungan Indonesia dalam hal pasar. Agun berpandangan bahwa rakyat banyak berharap pada KPK dan rakyat masih percaya pada KPK. DPR-RI akan berakhir pada 31 Sepember 2019, begitu pula KPK. Agun mengharapkan dalam waktu 2 tahun ini masih berkesempatan sebagai sebuah karya. Agun yakin dengan sinergitas akan membawa lebih baik. Agun menyarankan KPK mengedepankan hal-hal yang bersifat makro dan menunjukkan upaya yang semakin ke depan, bahwa KPK memiliki value dan memiliki sistem dan harapan besar. Agun ingin merefleksikan bahwa yang Agun ucapkan adalah berdasarkan pengalaman. Agun mengatakan kita bisa mengubah sistem politik negeri ini bersama-sama. Agun mengusulkan antisipasi korupsi yang terjadi di partai politik, salah satunya karena berbiaya tinggi. Agun mengusulkan ke depan diberikan garansi politik penegakan hukum agar semakin masif, IPK Indonesia akan melesat dan meninggalkan negara lain. [sumber]

Hasil Rekomendasi Pansus KPK

5 Februari 2018 -  Agun mengatakan semua fraksi di DPR RI sepakat akan mengakhiri tugas Pansus KPK pada masa sidang ini. Menurutnya, Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengatur jadwal kapan Paripurna laporan Pansus KPK dibacakan. Agun mengatakan draft rekomendasi Pansus KPK tahap awal sudah dikirimkan ke KPK beberapa minggu lalu. Draft tersebut berisi empat aspek.

 Agun mengatakan forum konsultasi penting untuk diadakan, karena Pansus KPK menyadari bahwa di Paripurna pasti akan melibatkan semua fraksi, sehingga pada rapat saat itu, Pansus KPK mengundang semua fraksi, baik yang menjadi anggota Pansus KPK maupun tidak.Agun mengatakan rapat Pansus KPK dilaksanakan pada Rabu, 8 Februari 2018 guna mengambil  keputusan tingkat 1 (pandangan fraksi-fraksi) terkait rekomendasi pansus.

 Agun pun berharap agar ada perbaikan kondisi internal di KPK, baik di dalam tata kelola SDM, kelembagaan, kewenangan, dan tata kelola anggaran. Hal itu sebagai upaya agar KPK dapat semakin terukur. Ia menambahkan, substansi rekomendasi Pansus KPK dimaksudkan agar ada penguatan terhadap KPK. Ia mengatakan KPK sangat dibutuhkan, hanya saja di dalam pelaksanaannya diharapkan ada keharmonisan antar lembaga penegak hukum.

 Agun kembali menegaskan, pada prinsipnya semua fraksi sepakat ada penguatan KPK dan diharapkan hubungan antara DPR dan KPK bisa semakin bersinergi dan harmonis. Agun menyatakan, Pansus KPK sepakat dengan fungsi KPK dalam upaya pencegahan korupsi guna menumbuhkan rasa malu berbuat korupsi. Namun, menurutnya perlu ada upaya sistemik dan masif di kalangan publik yang melibatkan perguruan tinggi dan media.

 Agun mengatakan, anggaran pencegahan korupsi yang dimiliki KPK jumlahnya minim sekali, sehingga banyak bergantung dari pihak luar yang menjadi partisipan. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga lebih baik anggaran murni dari negara. Selain itu, menurutnya karena yang disepakati sebagai subyek Pansus adalah KPK, maka rekomendasi akan difokuskan dan diarahkan ke KPK.

 Agun mengatakan, peran lembaga pengawas diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Namun, untuk lembaga pengawas di internal, maka perlu mekanisme yang semakin terukur. Terkait bagaimana bentuk mekanismenya, itu menjadi urusan masing-masing lembaga.Agun menegaskan tidak ada tekanan dalam menyusun rekomendasi Pansus KPK. Ia mengatakan dirinya tidak takut jika namanya sering di sebut di dalam kasus KTP elektronik, yang pasti dirinya akan terus bekerja secara profesional. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agun menjelaskan bahwa yang kami butuhkan adalah hierarki jabatan yang ada di KPK. Agar kehadiran yang ada di sini melambangkan kelembagaan KPK. Ia ingin tau adakah pejabatnya di sini atau tidak. Agun berpendapat bahwa barang sitaan negara memang betul tidak semua diletakkan di Rupbasan, namun penyimpanan-penyimpanan tersebut masih dimungkinkan diletakkan di luar Rupbasan, namun barang-barang tersebut harus dilaporkan di Rupbasan setempat. Kita sudah membaca nota kesepakatan antara KPK, Polri, Kejaksaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian lainnya. Agun menanyakan apakah barang-barang tersebut sudah di Rupbasan. Karena berdasarkan data yang Ia  miliki di Rupbasan Jakarta hanya ada mobil, motor, dan mesin dan tidak ada yang namanya rumah, bangunan, ruko, dan sebagainya. Menurut Agun ini perlu konsistensi jika Pimpinan KPK sudah menandatangani harus laporan. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Agun meminta mitra agar jangan salah persepsi dengan niat DPR membuat Densus Tipikor itu, karena kewenangannya tetap dipisahkan. Sebetulnya, menurut Agun, semua lembaga ini filosofinya tidak untuk digabungkan jadi satu, karena ada fungsinya masing-masing. Semua kini diatur pada Pasal 24 ayat (3), lalu lahirlah UU No. 22 Pasal 2, saat membahas tentang siapa penuntut maka lahirlah UU Jaksa yang diperbaharui. Berikutnya, Agun mengatakan bahwa reformasi terjadi tahun 1998 runtuh peraturan ini karena terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi dua lembaga itu yang ada di KPK merupakan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat ini yang kadang-kadang tidak terkodinasikan dengan baik. Saat itu kita abaikan UU No. 8 yang mengatakan Kejaksaan dan kepolisian tidak baik. Faktanya setelah 15 tahun DPR tidak lebih bagus dari Singapura dan Malaysia.

Agun di komisi 3 meyakini utamanya proses penindakan hukum mengenai korupsi untuk mendukung agar bagaimana penindakan korupsi ini dapat teratasi dengan baik. Justru Agun menjelaskan bukan untuk melemahkan KPK tapi, untuk menguatkan bahkan bukan untuk membekukan. Oleh karena itu, Agun minta pandangan Pak Jaksa Agung sebaiknya ke depan seperti apa. Jadi dari sisi fungsi apakah Bapak sependapat. Dari sisi fungsi ada semacam mekanisme mana melaksanakan dan mana melakukan apa. Jadi Institusi yang menangani perkara hanya berwenang menangani perkara. Agun menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum, dia mandiri tidak lagi tergantung degan kepolisian maupun kejaksaan. Koordinasi itu akan terjadi apabila terjadi apple to apple. Bagaimana jika aparatur negara itu tidak teratur dalam mengangkat pegawainya yang dibiayai oleh Negara maka harus patuh dan tunduk pada UU. Itulah yang bisa dibayar oleh Negara. Tidak tiba-tiba entah orang-orang dari antah berantah tidak langsung jadi penyidik. Menjadi penyidik harus ada pendidikan dan pelatihan. Tetapi setelah masuk ke KPK dia langsung tinggal untuk bekerja di situ.

Agun kembali bertanya apakah dari sisi fungsi Bapak sependapat dari fungsi ini ada semacam mekanisme pemisahan yang tegas. Kemudian Ia menanyakan bagaimana dapat bekerja degan baik kalau tata kelola tata SDM di KPK amburadul. Siapaun boleh mengangkat pegawai, tetapi harus patuh pada UU, tidak lalu tiba-tiba entah orang antah berantah darimana langsung jadi pegawai, penyidik dan pejabat. Tidak mungkin mengangkat jaksa penuntut umum dari S1 langsung jadi Jaksa, harus ada pelatihan. Kemudaian Ia menjelaskan bagaimana Polisi mau jadi penyidik KPK kalau dibatasi. [sumber]

PANSUS KPK- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) KPK  dengan Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian, Agun mengatakan bahwa dirinya ikut terlibat dalam lahirnya UU KPK, tahun 1997 sudah duduk di ruangan sebagai anggota dewan. Lalu, melalui TAP MPR lahir UU penyelenggaraan negara, lalu di revisi lagi menjadi UU No. 31 Tahun 1999. Menurut Agun, kewenangan diberikan, dengan mimpi dia menjadi lembaga dengan kewenangan yang Paripurna. Tidak ada di negara lain, lembaga anti korupsi, mempunyai kewenangan penuntutan. Menurut Agun, setelah 15 tahun berjalan, korupsi tidak hilang-hilang juga. Bahkan ada OTT yang nilainya Rp10 juta. Hari ini terkonfirmasikan, fungsi koordinasi dan supervisi tidak berjalan. ada nota kesepahaman, bagaimana sinergitas tidak terpatuhi. Jika koordinasi dan supervisi berjalan tidak akan terjadi kegaduhan. Ada di process of law dan equalitty before the law, dan Ia menyayangkan tidak digunakannya kedua hal tersebut. Agun menerangkan bahwa Nasarudin adalah pemilik uang dan perusahaan, namun yang dipidanakan adalah office boy, sedangkan justice collaborator (JC) hanya diberikan kepada pelaku minor bukan pelaku mayor. Agun menegaskan tidak boleh jika orang benar menjadi salah, orang salah menjadi benar, dalam hukum tidak boleh seperti ini. Perbuatan pidana itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku dan tidak boleh yang lain. [sumber]

PANSUS KPK-Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di RUPBASAN

29 Agustus 2017 - Di awal Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), RUPBASAN Jakarta Selatan, dan RUPBASAN Jakarta Barat  Agun mewakili rekan-rekan Pansus KPK memohon bantuan Dirjen untuk mendapatkan respon mengenai barang rampasan/sitaan yang ada di luar DKI Jakarta. Agun mengatakan bahwa dari temuan Pansus KPK, dari kelima RUPBASAN tidak ada yang memiliki sitaan tanah/ruko. Agun meminta laporan kondisi barang-barang yang ada, karena adalah suatu kewajiban untuk merawat barang-barang tersebut. Agun berharap agar uang tersebut kembali ke negara agar negara tidak dirugikan. Agun juga bertanya bagaimana komunikasi dengan jajaran KPK selama ini. Agun berharap agar KPK dapat bersinergi dengan lembaga lainnya karena pemberantasan korupsi tidak akan mungkin dapat dilakukan sendiri oleh KPK. Agun menyatakan dalam tata kelola RUPBASAN ternyata masih mengalami kendala terkait dengan keberadaan RUPBASAN. Di Indonesia hanya ada 64, lanjut Agun, sedangkan negara wajib membangun di setiap kabupaten/kota. Ditemukan pula fakta bahwa kantor RUPBASAN masih ada yang nyewa, atau gudangnya masih ikut ke Ditjen lain. Agun juga berharap agar tidak terjadi lagi petugas RUPBASAN mendapat uang tambahan dari KPK sebesar Rp200.000. Di akhir rapat, Agun bertanya mengenai pandangan RUPBASAN terkait justice collaborator. Menurut Agun, justice collaborator adalah saksi yang mau bekerja sama untuk keperluan peradilan serta untuk pelaku minor. Agun menyatakan, faktanya kini ada pelaku utama yang serang sudah mendapat remisi 28 bulan ( 2 tahun 4 bulan) dari masa hukuman 6 tahun penjara. Ia bertanya apakah justice collaborator hanya berlaku untuk perkara pertama, atau yang kedua. [sumber]

PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

28 Agustus 2017 - Agun menginformasikan berdasarkan catatan Pansus sedang banyak anggota yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagai pengantar rapat, Agun menyampaikan bahwa LPSK diundang untuk memberi penjelasan hubungan LPSK dan KPK. Menurut Agun, Pansus KPK menemukan 11 temuan yang terkait penyidikan di KPK. Agun menambahkan, hal yang mencuat di publik adalah terminologi rumah aman atau sekap berdasarkan pengakuan Niko alias Miko. Agun menyatakan keinginannya untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi terkait rumah sekap. Selanjutnya Agun menjelaskan bahwa seseorang yang sedang menjelaskan pemeriksaan harus sesuai aturan dan hak asasi yang tanpa ancaman.

UU No. 13 Tahun 2006 direvisi menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang justice collabolator. Kewenangan penanganan yang sudah diputus peradilan kewenangan Lembaga Pemasyarakatn (LP) dan berhak mendapat remisi. LPSK dibentuk untuk memberi perlindungan saksi dan korban, tambahnya. Agun memberikan pertanyaan kembali, kalau ada hubungan LPSK dan KPK berjalan baik, apakah ada rapat-rapat rutin, sudah berapa kali dan atas inisiatif siapa. Memastikan kembali, Agun menanyakan ada juga saksi-saksi yang dilindungi sendiri oleh KPK, apakah hubungannya benar baik-baik saja. Menurut Agun, rumah aman dalam ketentuannya hanya ada di LPSK, tapi faktanya ada rumah aman di luar LPSK. Seharusnya pemeriksaan harus dilakukan di kantor-kantor yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya di kantor KPK ataupun Polda. Agun juga menambahkan jika ada sebuah tempat yang dikatakan rumah aman untuk dilakukan pemeriksaan jelas ini ilegal. Selanjutnya Agun memaparkan ternyata rumah aman temuan Pansus KPK tidak diketahui dan tidak seizin LPSK, ujarnya. Yang terjadi dan yang diperoleh justice collabolator justru pelaku utama ini melanggar hukum. Agun mengutarakan bahwa Miko pada waktu kejadian masih bekerja di kapal tiba-tiba ada pernyataan kesaksian maju ke depan. KPK dalam kacamata pansus hanya salah satu lembaga negara, ia tidak akan mampu secara efektif melakukan tugasnya kalau ia tidak bekerja sama dengan lembaga lain. Tidak boleh ada lembaga negara yang merasa lebih tinggi dari lembaga lain, tambah Agun. Agun juga merasa bersyukur dan berterima kasih sekali atas masukan-masukan yang berharga. Tanpa ada kewajiban perlindungan saksi KPK akan semena-mena, untuk itu menurut Agun tetap tidak bisa KPK membuat aturan sendiri. Selain itu, Agun menerangkan bahwa Pansus KPK akan mempertanyakan dana yang diperoleh dari saudara Miko dan bagaimana saudara Miko bisa berlibur ke Raja Ampat, lalu menggunakan jet pribadi ketika di Lombok untuk itu Pansus KPK masih akan mendalami aset-aset yang dikelola KPK. [sumber]

Pansus KPK - Pernyataan Sikap KMMT dan Koar

26 Juli 2017 - Pada Rapat Audiensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen, Agun mengatakan landasan konstitusional Hak Angket yaitu DPR-RI yang mempunyai Hak Angket. UU MD3 juga mengatur mekanisme dan tata cara Hak Angket. Agun mengakui menjalankan fungsi penyelidikan untuk melakukan pemeriksaan apabila fungsi pengawasan DPR-RI mengalami kebuntuan. Menurutnya, ini dilatarbelakangi KPK secara kelembangaan untuk menghindari ketidakkonsistenan KPK. Dalam Pasal 43 dalam tempo 2 tahun harus dibentuk komisi (cikal bakal KPK) untuk melakukan koordinasi dan supervisi, hal itu merupakan embrio awal pembentukan KPK di zaman Pemerintahan B.J. Habibie. Agun mengakui dirinya sebagai salah satu orang yang ikut merevisi UU No. 3 dan 4 Tahun 1999 pada Tap MPR yang mengukuhkan B.J. Habibie menjadi presiden dan susunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) beralihnya Soeharto ke B.J. Habibie menandatangani Letter of Intent. Agun mengatakan, dulunya MPR terdiri dari anggota DPR-RI dan perwakilan utusan golongan dari amanat GBHN yang kemudian muncul sejumlah UU.

Dalam pendangan Agun, bagi DPR-RI, secara politik KPK sangat membahayakan bagi demokrasi dalam demokrasi. Agun menegaskan kekuasaan harus diawasi dan dikontrol, sehingga pihaknya menyadari politik pemberantasan politik masih terus terjadi untuk menjadikan KPK yang jujur dan berani. Namun, fakta yang terjadi justru ada gerakan pro dan kontra sehingga Agun menyatakan bahwa Pansus bersedia dihentikan jika tidak sesuai melaksanakan tugasnya. Menurut Agun, tidak boleh ada lembaga yang tidak bisa diawasi.

Agun mengatakan jangan sampai publik kehilangan kepercayaan kepada KPK. Menurutnya, KPK sudah meruntuhkan legitimasi beberapa lembaga negara contohnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasilnya menyatakan Ketua BPK menang di pra peradilan. Menurut Agun, Pansus Hak Angket KPK menjadi peluang untuk menata kembali KPK agar dapat terkontrol mulai dari hulu. Menurutnya pula, Pansus Hak Angket KPK masuk melalui BPK karena KPK merupakan lembaga negara yang menggunakan uang negara. Agun mengungkapkan, Pansus Hak Angket berangkat dari hilir karena menemui sejumlah orang yang terkait proses peradilan KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Agun mengharapkan dukungan agar pada saatnya nanti Pansus akan bertemu dengan KPK.

Menanggapi KMMT, Agun mengatakan karakteristik masyarakat intelektual adalah rasionalitas. Menurutnya, audiensi ini merupakan forum luar biasa. Agun mengungkapkan bahwa pihaknya menghargai pandangan KMMT. Menurut Agun, untuk menguji kebenaran harus dikembalikan ke orang yang mempunyai kompetensi. Dalam pernyataannya, Agun kembali menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang menggunakan anggaran negara.

Agun mengungkapkan tidak memerlukan opini di luar Pansus. Agun mengeluhkan ketika dirinya diwawancarai media tetapi heading dan framing-nya berbeda. Selanjutnya Agun mengatakan sumber daya manusia di KPK juga berpotensi melakukan pelanggaran. Agun menduga jangan-jangan selama ini terjadi peradilan sesat. Agun mengatakan eksistensi KPK tidak ada masalah, hanya yang menjadi kendala karena mereka juga manusia dan biasa jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan.

Agun mengaku tidak melamar untuk menjadi ketua Pansus Hak Angket, namun dalam rapat musyawarah tujuh fraksi tiba-tiba memilihnya. Agun mengusulkan diadakannya pertemuan antara DPR-RI dengan KPK supaya tidak ada lagi saling curiga. Menurutnya, kalau KPK benar kenapa takut bertemu Pansus Hak Angket. Agun berharap bisa bertemu dengan KPK. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Agun sependapat dengan gagasan yang disampaikan mengenai pengawasan. Menurutnya dalam UU ini ada fungsi eksekutif yang dilakukan KPU dan pengawasan oleh Bawaslu, tetapi dalam hal ini tidak dalam ranah pengawasan penyiaran, maka dari itu ia setuju dengan KPI dan Dewan Pers untuk mengisi kekosongan aturan tentang pengawasan media. Selain itu, Agun membenarkan mengenai klarifikasi dari Pansus mengapa media harus tunduk dalam pemberitaan. KPU mau tidak mau harus membuat aturan bersama KPI dan Dewan Pers. Ia beranggapan bahwa media sangat tidak benar jika media tidak mau tunduk dengan KPU dan hanya tunduk pada UU Pers dan Penyiaran karena menurutnya jika sudah dalam masa pemilu, yang berlaku adalah peraturan KPU, bukan peraturan KPI. Maka dari itu, jika pers ingin meliput pemilu maka harus tunduk pada peraturan pemilu. Mengenai KPI Pusat, Agun berharap agar KPI fokus pada pasal dan ayat yang harus disempurnakan. Agun juga menanyakan tanggapan Dewan Pers dan KPI mengenai lembaga survei karena menurutnya perlu ada peraturan yang tegas mengenai lembaga survei. Selain lembaga survei, Agun berpendapat lembaga  quick count juga perlu ada peraturan. [sumber]

Biaya Interkoneksi

24 Agustus 2016 - Agun merasa lebih baik menggunakan satu telepon genggam saja sebab dapat menggunakan dua nomor. Agun meminta penjelasan mengenai interkoneksi dan cara yang tepat untuk agar masyarakat hanya menggunakan satu handphone dengan tarif murah. Selanjutnya menurut Agun kewenangan Kemenkominfo berkenaan dengan regulasi yang ada dan harus menjadi baguan yang penting. Selain itu Agun menanyakan korelasi antara biaya interkoneksi dengan PP 52 dan 53 tahun 2000 serta cara dengan adanya regulasi dapat membangun infrastruktur bahkan kalau perlu adakan kompetisi mengenai infrastruktur, ujarnya. [sumber]

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

24 Juni 2015 - (Tribun News) - Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa memastikan dirinya tetap konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015), menolak pengesahan dana aspirasi.

"Saya menolak untuk mengisi dan menandatangani formulir isian pengajuan program pembangunan daerah pemilihan, karena keputusannya dipaksakan dan tidak menggunakan pemungutan suara, jangankan tiga fraksi satu anggota saja tidak bersetuju, maka harus dilakukan voting," ungkap Agun, Rabu (24/6/2015).

"Karena tidak didapatkan aklamasi, tidak menempuh terlebih dahulu musyawarah untuk capai mufakat, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus," lanjut Agun.

Cara-cara pengambilan keputusan seperti ini, lanut Agun, alasan berikutnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang luas wilayahnya dan tersebar di lautan namun penduduknya kecil seperti Maluku, Kepri, dan sebagainya,dibandingkan di Jawa, program ini akan menjadi alat "pencitraan" yang merugikan bagi caleg-caleg baru dan partai-partai yang kursinya kecil.

Program ini, kata Agun lagi, juga akan menjadi kongkalingkong yang rawan koruftif.Sementara bagi internal Partai akan semakin menguatkan posisi tawar elite partai, yang akan semakin oligarki,

"Dan pada akhirnya DPR tidak lagi jadi perwakilan rakyat, tapi perwakilan partai, utamanya kepanjangan elite penguasa parpol, dan demokrasi semakin prosedural tidak substansial, tidak lagi berpihak kepada rakyat," lanjut Agun Gunanjar, yang juga menjabat salah satu Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
13/11/1958
Alamat Rumah
Gedung DPR/MPR RI Nusantara I Lantai 14 Ruang 1432, Jl. Gatot Subroto. Tanah Abang. Jakarta 10270. DKI Jakarta
No Telp
0815 1051 0510 (sms only) atau (021) 575 5482

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan