Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat XI
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
24/08/1965
Alamat Rumah
Jalan Percetakan Negara V B/480, RT.008/RW.003, Rawasari. Cempaka Putih. Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Ferdiansyah terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 59.400 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Barat 11.

Ferdiansyah adalah mantan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STMIK) Muhammadiyah di Jakarta di 1998-2000.

Pendidikan

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1989)

S2 Manajemen Universitas Persada Indonesia (1997)

Perjalanan Politik

Ferdiansyah telah aktif di berbagai organisasi, antara lain menjabat sebagai Ketua PP GM FKPPI dari (1993-2003), Wakil Sekjen dan naik menjadi Ketua DPP AMPI (1998-2008). Ferdiansyah juga menjabat Ketua DPP KNPI (2002-2005). Meski demikian, Ferdiansyah sempat terkait suatu kasus korupsi, meski hingga kini status hukum yang pernah didapatnya pada suatu kasus adalah saksi.

Pada 2 April 2018 Ferdiansyah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 dan digantikan oleh Hetifah Sjaifudian.

Tanggapan Terhadap RUU

Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial

4 September 2018 - Pada RDP Baleg dengan Pengusul. Ferdiansyah mencoba mengajak untuk merenungi kembali mengenai judul, bukan sebagai Praktik Pekerjaan Sosial,tetapi tentang Ketenagaan di Bidang Sosial, karenajika praktik itu akan lebih sempit,tetapi jika ketenagaan bisa luas, dan bidang sosial masuk disitu, sertaPeksos itu bisa masuk di dalamnya. [sumber]

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Ferdiansyah sepakat mengenai pentingnya RUU Perkelapasawitan, namun apabila dilihat dari data devisa, sektor kelapa sawit hampir tersusul oleh sektor pariwisata. Catatan dari Ferdiansyah bahwa dari pihak anggota dewan belum menemukan secara mengerucut mengenai apa yang membuat RUU ini terdesak dan harus segera dibuat. Ferdiansyah menyatakan bahwa tidak tercantum di peta jalan terkait usaha-usaha untuk menepis kampanye negatif namun hanya roadshow saja, lalu muncul pertanyaan terkait peta jalannya pemanfaatan kelapa sawit yang diutarakan Ferdiansyah kepada mitra. Ferdiansyah menyarankan kepada mitra untuk tidak hanya menjual TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) saja tetapi mengikutsertakan industri kosmetik, dll. Ferdiansyah menanyakan terkait tanggapan mitra mengenai devisa yang bisa diperoleh dari usaha kelapa sawit supaya Indonesia tidak hanya mengandalkan pajak. [sumber]

RUU Permusikan

7 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Ferdiansyah menanyakan klarifikasi dari masing-masing bidang permusikan saat pemaparan sudah terwadahi atau belum. Jangan sampai aspirasi Ekosistem Musik Indonesia masih ada masalah yang tertinggal. Diskusi ini harus jelas siapa saja pemangku kepentingannya. Mengenai badan yang mengatur musik kalau harus dibuat badan permusikan itu tidak mungkin, karena menurut Ferdiansyah, pemerintah sekarang tidak terlalu senang kalau kita membentuk badan-badan baru, paling kalau mau di Bekraf dan Kemendikbud. Ferdiansyah meminta menunjukkan perwakilan Ekosistem Musik Indonesia yang secara rutin bisa diskusi rapat di DPR. Ia juga meminta teman-teman permusikan maklum karena pada pertengahan Juli 2018 sudah mulai mengurusi Pemilu. Jadi kalau Komisi 10 sedang mengurus Pemilu, Ferdiansyah meminta pengusul jangan protes karena hal tersebut merupakan kewajiban organisasi, maka dari itu Ia menyarankan untuk segera ditetapkan tabel waktunya. [sumber]

Tanggapan

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas, Ferdiansyah memohon klarifikasi, 620 OT dapat angka dari mana. [sumber]

Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan

13 September 2018 - Pada Pleno Baleg dengan Sekjen BPK, Ferdiansyah mengajak untuk membaca Pasal 5 Ayat 3 secara perlahan. Hasil pemeriksaan secara berpisah,dan Ferdiansyah menanyakan kapan menurut Pak Sekjen BPK, DPR dapat keluar dari LKPP, karenaDPR bukan pemerintah, tetapi kenapa masih masuk LKPP. [sumber]

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Ferdiansyah menyatakan ingin mendapatkan informasi terkait bantuan yang diberikan Kemendikbud terhadap korban gempa Lombok. Ferdiansyah menanyakan dampak dari optimasi yang melakukan kontribusi, sebab Ferdiansyah menilai bahwa dalam melakukan penanganan bencana, masih ada satuan kerja yang belum berkontribusi dengan baik. Selain itu, Ferdiansyah juga meminta dasar hukum pendelegasian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemendikbud kepada KemenPUPR. Aturan tersebut diperlukan agar pengalokasian dana jelas pendistribusiannya dan juga jelas aturan hukumnya. [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Ferdiansyah merasa setuju dengan 99,9% bahan yang telah disampaikan oleh Kadin, tetapi 0,1% bukan artinya tidak menyetujui, tetapi hanya masalah redaksional dan sistematika penulisan. Ferdiansyah kemudian bertanya kepada Kadin, apakah sudah memiliki roadmap 10 atau 15 tahun lagi terkait otomisasi, agar industri dalam tanda petik melakukan peningkatan dengan menurunkan resistensi pengganguran. Ferdiansyah juga memberikan tantangan kepada teman-teman di Kadin untuk membuat sistem pendidikan menjadi link and match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan membuat politekniknya berada dilingkungan industri tersebut, karena selama ini kesannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dibangun kurang mengkoordinir kebutuhan industri. [sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Ferdiansyah berpendapat mengenai Standar Nasional pendidikan (SNP) oleh para pembuat hampir dipastikan tidak melihat lapangan, misalnya standar proses. Ferdiansyah meminta klarifikasi SNP, karena hal itu tidak sesuai. Ferdiansyah juga meminta pendapat mengenai akreditasi yang harusnya SNP itu keadilan yang professional. Ferdiansyah juga menyinggung masalah sarana dan prasarana yang tidak sama. Ferdiansyah berpendapat bahwa pendidikan memang tidak sama, namun standar kelulusan sama dan meminta ketegasan pada hal ini. Ferdiansyah menanyakan mengenai pandangan terkait kurikulum dan menanyakan waktu uji coba. Ferdiansyah juga menanyakan mengenai konsekuensi dalam konsep SNP. [sumber]

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB, Ferdiansyah mengomentari tentang PPDB, sebab dalam Permendikbud No 14/2018, pasal 19 dikatakan bahwa 20% warga tidak mampu, sehingga daerah tersebut dikategorikan mampu walaupun pasti akan ada yang mencari-cari yang tidak mampunya. Ferdiansyah menyarankan agar paparan yang disampaikan oleh mahasiswa ITB diperbaiki agar dapat disampaikan kepada Kemendikbud RI. Ferdiansyah menuturkan, sistem zonasi sudah baik, namun harus melalui beberapa persyaratan.Ferdiansyah menuturkan bahwa zonasi tidak memperhitungkan akreditas sehingga mana ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berakreditasi C. Dalam Permendikbud No. 14/2018 pasal 7 ayat 1, Ferdiansyah menyampaikan bahwa ini adalah pasal yang melindungi para orang tua sebab dikatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk mendakftarkan anaknya ke sekolah favorit. [sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

10 Juli 2018 - Pada rapat dengan eselon1 Kemenristekdikti. Ferdiansyah menanggapi mengenai anggaran Kemenristek yang besar. Ferdiansyah bertanya mengenai pernyataan Sekjen yang mengatakan bahwa terdapat unit organisasi yang pencapaiannya tidak mencapai 50%. Ferdiansyah berpendapat bahwa angka tidak konsisten dikarenakan keterangan guru di Indonsia masih kurang. Ferdiansyah meminta tinjauan ulang pada bahan secara komprehensif. Ferdiansyah berpendapat anggaran Kemenristekdikti tidak bertambah karena laporan yang tercapai. Ferdiansyah menjelaskan bahwa soft skill dan social skill sebesar 19% dan problem solving sebesar 37% dan meminta perhatian untuk permasalahan ini. Ferdiansyah berpendapat bahwa Indonesia dengan Korea, jika dibandingkan tidak terlalu jelek. Ferdiansyah meminta jika ingin menyajikan angka untuk dianalisa terlebih dahulu. Ferdiansyah juga membahas mengenai Universitas Terbuka yang gagal karena tidak mencapai Akses Pelayanan dan Kontinuitas (APK) dan meminta dievaluasi kembali. Ferdiansyah meminta untuk memperbaiki total dan sinkronisasi bahan. Ferdiansyah juga meminta data yang lengkap sebagai penunjang. [sumber]

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan, Ferdiansyah menyatakan jika bicara akses, masih ada 6 juta yang berkuliah padahal jumlahnya 24 juta, terdiri dari 18 juta belum mendapat pelayanan Perguruan Tinggi, lalu ternyata di PTN, 3300 dosen belum berstatus S2, kemudian selama prodi belum memiliki dosen yang berkompeten, terpaksa menggunakan pengalaman masa lalu. Ferdiansyah juga menjelaskan Perguruan Tinggi yang besar membuat jurnal yang indeks agar tidak membuang-buang uang ke luar negeri dan masih banyaknya ada pembedaan perlakuan bagi kampus yang memiliki akreditas A, B dan C. Ferdiansyah mengingatkan jangan sampai akreditas prodi C, tetapi baik dalam turnamen atau perlombaan, sehingga Indonesia belum tuntas bagi pendidikan 9 tahun apalagi 12 tahun. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Ferdiansyah menanyakan bahwa pertumbuhan dalam konteks pemerataan arahnya Bekraf kemana.(sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Ferdiansyah menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 18 di UUD harus ada persamaan persepsi di antara kementerian, termasuk soal jam mengajar. Ferdiansyah menanyakan untuk melayani 250 juta orang berapa banyak aparatur negara yang diperlukan, sebab ada kaitannya dengan tenaga pendidik. Ferdiansyah juga mengharapkan adanya jenjang karir sistem pendidik. Ferdiansyah menjelaskan tentang problem tenaga pendidik yang menuntut status karena terjadi disparitas penghasilan, sehingga membangun karir tenaga kependidikan ini tugasnya Kemenpan-RB. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ferdiansyah menyatakan bahwa penyerapan memang tidak mungkin sampai 100%, mendapatkan 97% saja sudah bagus. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Ferdiansyah mengamati hal-hal yang sudah diberikan dari Perpustakaan Nasional ini yaitu perpustakaan keliling, dan meminta report-nya karena dampak mobil keliling luar biasa namun jumlah bukunya terbatas. Ferdiansyah berpendapat bahwa selagi ada fasilitas harusnya bisa mensosialisasikan bahwa gemar membaca menjadi bagian dari kita semua dan baiknya juga memberikan film-film mengenai perpustakaan. Ferdiansyah memberi saran untuk bekerja sama dengan TVRI dan RRI dalam rangka mensosialisasikan gemar membaca. Ferdiansyah berpendapat bahwa seharusnya Perpusnas tidak perlu menunggu APBN-P dan Kemenkeu memiliki kewenangan khusus untuk men-support penambahan anggaran. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ferdiansyah menanyakan jika kita sudah memenuhi standar lalu mau diapakan dan misalnya standar itu sesuatu yang harus dicapai tapi tidak sesuai dengan realitas di lapangan, menurut Ferdiansyah lebih baik salah namun konsisten, daripada sudah salah tapi tidak konsisten. Sehingga menurut Ferdiansyah, jika Pemerintah salah lalu tidak konsisten dan berganti-ganti tapi tetap salah lebih baik konsisten. Permasalahan berikutnya yang disorot Ferdiansyah adalah guru SMK, ketika pertama kali diluncurkan SMK bisa. Satu sisi yang menarik dalam pandangannya adalah jumlah program studi yang terlalu banyak bahkan dulu mencapai 141 tapi sekarang sudah berkurang hal tersebut menjadi berat jika ini dilakukan di pemerintahan daerah atau pusat. Pendidikan itu penting, tapi seperti apa menjabarkannya maka itu yang sulit, ujar Ferdiansyah. Terkait PP No. 19 Tahun 2005, menurutnya the real of curriculum adalah guru. Sebagai penutup Ferdiansyah menanyakan apakah mitra setuju jika PP No. 19 Tahun 2005 dibedah lagi atau tidak. [sumber]

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Selaku pimpinan rapat dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Ferdiansyah memberikan pengantar rapat dengan menerangkan bahwa rapat ini bertujuan untuk perkembangan akademik yang tangguh, adanya diparsitas mutu pengajaran, tidak meratanya akreditasi, dan kurangnya dana serta asesor. Ia kemudian menanyakan mengenai solusi bagi akreditasi yang ada namun mengalami jalan buntu. Ferdiansyah juga mengatakan adanya ketidakkonsenan terhadap Akses Mutu Relevansi (AMR). Selain itu Ferdiansyah menanyakan mengenai asesor ke Papua bila biaya hanya 30 juta. Menurut Ferdiansyah, wajar saja lulusan IPB bisa segalanya kecuali pertanian karena tidak ada standar dosen. [sumber]

RKA K/L APBNP 2017

13 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Ferdiansyah mengatakan, terkait penganggaran di internal, pemerintah harus melalui Kementerian Keuangan RI. Ferdiansyah mengatakan bahwa Asian Games cukup dijadikan pelajaran dan bila tidak sanggup, tak perlu memaksakan diri. [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr. Arief Rachman, merasa paparan yang disampaikan Pak Arief dan Pak Tilaar sangat provokatif. Selama Ferdiansyah bertugas di DPR, salah satu poin yang dicermati adalah perencanaan pendidikan. Menurut Ferdiansyah, dari 15 fasilitas yang ditawarkan oleh Pakar, tidak semua pihak mampu untuk memenuhinya karena kemampuan kawasan bukan perkotaan lebih kecil. Tanpa bermaksud mengurangi semangat belajar siswa, Ferdiansyah menanyakan dari 15 fasilitas yang disebutkan tadi apa saja fasilitas yang lebih prioritas. Terkait orientasi studi masa pengenalan kampus (ospek), Ferdiansyah merasa rasa kebangsaan anak-anak sekolah yang mengalami masa transisi menjadi mahasiswa tidak terasa. Ferdiansyah mempertanyakan ukuran minimal ruang kelas mengingat kebutuhan yang berbeda-beda. Perubahan dari rayon ke zonasi ketika moratorium UN diberlakukan juga dipertanyakan oleh Ferdiansyah. [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Ferdiansyah menanyakan calon dokter di kampus itu menjalani SKS Murni atau SKS Paket. Ferdiansyah ingin mendengar klarifikasi 'kepemimpinan management layanan kesehatan' maksudnya itu dokternya banyak atau bagaimana. Lalu, ia juga menanyakan kriteria lain yang dicantumkan di berkas, apakah sesuai yang dibutuhkan Dokter Layanan Primer (DLP). Ferdi juga menanyakan mengapa ada pengecualiaan terhadap PTN BH. Padahal itu adalah urusan kesehatan manusia. Ia berpendapat bahwa Pak Mujib, Pak Nur, Bu Yanti tidak hanya menyuarakan pendapat anggota dewan, tetapi jeritan orang tua murid yang anaknya sekolah di fakultas kedokteran. Ferdi juga menanyakan apakah DLP ada unsur sugesti. Sebab, ketika melihat dokter cantik dan ramah pasien langsung sembuh. Maka, ada pertanyaan apakah dokter gigi boleh DLP. Oleh sebab itu, urusannya dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ferdiansyah berpendapat harus ada ketegasan berapa jumlah SKS yang harus dokter umum dan DLP. Sehingga totalnya berapa itu jelas. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ferdiansyah mengatakan bahwa target Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 17 juta kartu, yang menjadi masalah adalah untuk data non-siswa, dalam hal pembagian kartu dan pengambilan dana. Selanjutnya Ia menjealaskan bahwa sebelumnya pada Desember 2015, DPR dan Kemendikbud telah menyelesaikan Panitia kerja (panja) Program Indonesia Pintar. Pemerintah harus segera evaluasi terkait data, rekomendasi yang diberikan DPR adalah peng-update-an pada data pokok. Disampaikan oleh Ferdiansyah bahwa data rencana PIP untuk 2017 harus sudah final di akhir 2016. Kemendikbud perlu bekerja sama denga Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data anak yang tidak sekolah agar dapat PIP.

Menurut Ferdiansyah, Kemendikbud harus mengevaluasi pencairan KIP kepada BRI dan BNI, agar tepat. Penyaluran PIP dapat dengan voucher yang telah disempurnakan, yakni dilakukan bank daerah dan kantor pos, sementara untuk pencairan dilakukan oleh pemangku kepentingan. Kemendikbud harus meningkatkan sosialisasi soal PIP karena menurut Ferdiansyah masih banyak yang belum paham. Agar pada akhirnya Menteri mampu melaksanakan tugas khusus dari Presiden, dalam mewujudkan Nawacita. [sumber]

Beasiswa Pendidikan Tinggi - Sekjen dan Dirjen Kemenristekdikti

8 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ferdiansyah mengatakan bahwa anggaran Kemenristekdikti dari Rp40,6 Triliun di mana Rp5,94 Triliun merupakan anggaran untuk penerima beasiswa luar negeri. Ferdiansyah bertanya terkait apakah penerima beasiswa di luar negeri dipaksakan ke Indonesia, tetapi di sini tidak ada pekerjaan atau dibiarkan kerja di luar negeri tetapi gajinya dikirim ke Indonesia sebanyak 20%. Ia juga menanyakan apa yang menjadi dasar 15 perguruan tinggi semuanya berada di Jawa. Ferdiansyah mengharapkan panja perlu melakukan perbaikan seperti sosialisasi, data, dan proyeksi anggaran. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Ferdi meminta paparan yang lebih jelas terkait jumlah doktor, magister, dan penjurusan. Ferdi mengatakan, jika penerima beasiswa luar negeri tidak mau mengabdi dalam negeri tidak apa, tetapi pendapatannya dari luar negeri diberikan ke dalam negeri seperlimanya, hitung-hitung devisa. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Ferdiansyah mengatakan bahwa target yang disampaikan merupakan bagian untuk menuju salah satu WCU. Ferdiansyah menanyakan berapa banyak yang akan diakses mahasiswa, semisal jumlahnya di 29.4 persen apakah setara jumlah mahasiswa total. Ferdiansyah mencoba melengkapi yang disampaikan pak Didi, yaitu seputar komparasi antara PTN dan PTS yang jomplang. Komparasi antara PTN & PTS itu cukup jomplang baik dari jumlah lembaga & mahasiswanya.Ferdiansyah menanyakan apa tidak bisa jika ke depan yang masuk ke PTN harus ada pembatasan. Akibatnya, hal tersebut dapat dilakukan jikalau memang tidak ada pilihan dan kalaupun tidak dibatasi maka PTS disekitar PTN akan mati. Kecuali ada tambahan Rp24 triliun, PTS sekitarnya akan mati, misalnya ada kelas mandiri/paralel.Ferdiansyah mengatakan bahwa menyangkut pembukaan prodi itu tidak perlu, sebab kinerja BAN PT saja masih belum beres. Selain itu, ia mempertanyakan ada perguruan tinggi yang seolah-olah terakreditasi, tetapi pada kenyataanya belum terakreditasi. Ferdiansyah menanyakan berapa prodi baru yang sudah terakreditasi dan ia kembali menanyakan membuka 400 prodi itu dasar sebenarnya apa. Ferdiansyah menyarankan untuk Menristekdikti mencoba menyisir ulang antara komparasi tersebut, apalagi yang berkaitan dengan jumlah dosen. Hal tersebut harus dihitung, apa yang memang harus tertib, tetapi tetap juga dilihat bagaimana hal tersebut bisa dilakukan. Ferdiansyah mengatakan bahwa komisi 10 DPR RI tidak bisa membahas, karena memang masih kosong ketika awal mulanya Sarpas masih kosong. Ia pun berkeberatan tentang pembahasannya. Ferdiansyah menyimpulkan bahwa Menteri tidak perlu menanggarkan sarana dan prasarana PTN. Ferdiansyah menyarankan agar dicermati lagi soal komparasi-komparasi tersebut, misalnya saja kegiatannya ada tapi nilainya kosong. Itu artinya tidak bisa direncanakan dan dipahami atau disepakati bersama.Ferdiansyah menjelaskan selanjutnya ketika akan menetapkan suatu ruang dari sabang sampai merauke. Maka tanpa bantuan swasta tidak akan tercapai, hal itu juga harus dipahami forum. Ferdiansyah juga menanyakan apakah ada yang hafal bagian kemahasiswaan itu berapa. Sebab yang Ferdiansyah tahu itu ada 40.000 lebih. Ferdiansyah mengatakan bahwa perhatian ke PTS itu hampir tidak ada. Secara tidak sadar memang dibuat agar mati pelan-pelan. Ferdiansyah mengatakan bahwa pada intinya PTN harus lebih berkualitas dan PTS harus diberi akses. Hal tersebut dilakukan jika sudah dalam keadaan terpaksa. Ferdiansyah juga menanyakan apa sebenarnya artinya pemerintah tidak mengusulkan ke DPR. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24 Juni 2016 - Ferdiansyah menuturkan bahwa pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diperkirakan mencapai Rp43 Triliun lebih. Ferdiansyah menyarankan agar Kemendikbud mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp1 Triliun untuk empat dari keseluruhan program di Kemendikbud. Ferdiansyah menilai, anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru sangat kurang, tetapi Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) sudah menyisir anggaran secara internal untuk menutup kekurangannya. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Ferdiansyah mengusulkan perubahan nama Ujian Nasional menjadi Ukuran Kejujuran Ujian Nasional (UKUN). Ferdiansyah menilai masih ada kendala dalam penerapan Pasal 3 Permendikbud No.23 di lapangan, mengingat masih banyak guru dan tenaga pendidik yang tidak memahami bagaimana penerapan kegiatan siswa untuk membaca selama 15 menit. Ferdiansyah juga menanyakan tentang kajian kontribusi sekolah terhadap kesuksesan anak. Ferdiansyah juga menilai perlunya penerapan Pasal 7 UU Sistem Pendidikan Nasional secara optimal, dimana guru memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mendalam dan menyeluruh tentang perkembangan anak di sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik kepada orang tua atau wali murid. Ferdiansyah menilai bahwa proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saat ini tidak meninggalkan bekas yang bermanfaat bagi perkembangan anak. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Ferdiansyah menyampaikan bahwa DPR telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ferdiansyah menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang rekomendasi BPK wajib dilaksanakan. Mengenai event olahraga, Ferdiansyah khawatir akan ada cabang olahraga yang kecolongan karena Asian Games dan SEA Games berlangsung bersamaan. Merujuk data yang ditemukannya, Ferdi menyebutkan bahwa sejak 1999, ketika tidak jadi tuan rumah Asian Games, Indonesia tidak pernah jadi juara umum. Ferdi juga menyinggung sasaran Asian Games. Ferdi menilai Indonesia patut bersyukur bila dapat peringkat dua saat tidak menjadi tuan rumah Asian Games.

Ferdi mempertanyakan perhitungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai target peringkat 8 yang harus mendapat minimal 10 emas. Terakhir, Ferdi menanyakan apakah margin error 25 persen diperkenanakan dalam statistik karena Ferdi melihat perhitungan medali Kemenpar margin error-nya mencapi 25 persen. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Ferdi menanyakan kepada mitra untuk apa menetapkan universitas kelas dunia namun sulit untuk mencapainya. Ferdi meminta kepastian kalau tanda tangan kontrak selama 46 hari harus di-expose 46 hari. Ferdi berpesan jangan sampai bahan rapat berbeda dengan pagu. Ferdi meminta agar bisa memberikan perbandingan antara RKA-KL dan materi bahan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 - Status PPFN masih perusahaan umum, bukan persero. Ferdi menanyakan kepada Sherly lebih senang forum atau perum? Ferdi membahas soal Pusat Pengembangan Film (Pusbang Film) yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan posisi PPFN itu dimana dan dalam konteks tiga lembaga, adakah yang bertentangan dengan lembaga-lembaga tersebut tetapi bukan efek negatifnya. Ferdi juga menanyakan pernyataan Sherly tentang negara ikut campur dalam produksi film. Pertanyaan Ferdi selanjutnya ialah PPFN dibentuk oleh apakah itu tidak “bertabrakan?”. Ferdi ingin mengetahui lebih lanjut kalau Rp.50 Milyar sebagai tambahan modal itu bisa atau tidak dan berikan contohnya.

Ferdi menanyakan peran perfilman yang ada di Kemendikbud, dan terdapat 45 konteks laporan yang anggarannya kecil, ini harus ditelaah terlebih dahulu oleh Panitia Kerja (Panja). Ferdi berpendapat PPFN harus ada peran pusat dibawah Kemendikbud. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

15 September 2015 - Menurut Ferdiansyah, jika Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tidak meminta tambahan anggaran maka harus dimasukkan dalam kesimpulan, dan bila nantinya menginginkan anggaran tambahan harus mengajukannya dengan surat resmi. Ferdiansyah menyinggung soal dana, Pemerintah baru memiliki dana setelah pembayaran pajak, akibatnya pada awal tahun belum bisa banyak mengadakan kegiatan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 - Ferdiansyah minta klarifikasi ke Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) apakah alasan revisi yang menghambat serapan anggaran Perpusnas. Bila alasannya karena revisi, Ferdiansyah menegaskan bahwa proses revisi anggaran memang seperti itu karena yang lain juga minta revisi. Ferdiansyah prediksi bila seperti ini terus, serapan anggaran Perpusnas RI nanti di bawah 70%. [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Ferdiansyah menggaris-bawahi bahwa Pramuka berdiri pada UU No.20 Tahun 2003 dan juga UU No.12 Tahun 2010. Menurut Ferdiansyah di undang-undang sudah mengatur bahwa hal-hal yang dasarnya pendidikan di Pramuka dinaungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan yang sifatnya kepemudaan dinaungi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). [sumber]

Program Indonesia Pintar

27 Mei 2015 - Ferdiansyah menegaskan harus disamakan dulu persepsi antara bantuan vs. beasiswa. Bantuan adalah untuk orang yang tidak mampu sedangkan Beasiswa adalah untuk siswa yang berprestasi. Ferdiansyah minta perhatian khusus Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) karena banyak yang masih belum terakreditasi. Ferdiansyah juga minta klarifikasi daftar penerima Program Indonesia Pintar berdasarkan tahapan hingga bisa mencapai 100%. (sumber)

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Ferdiansyah minta penjelasan ke Direktur Utama LPDP (Dirut LPDP) angka 3.100 penerima beasiswa datangnya dari mana. Ferdiansyah juga minta data dari LPDP berapa jumlah doktor yang dihasilkan dari program LPDP. Ferdiansyah juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP berapa besar peran LPDP dalam menaikkan angka partisipan S2 dan S3 di Indonesia. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Menurut Ferdiansyah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) perlu membandingkan headcount berapa WNI ke luar negeri dan berapa biaya yang mereka keluarkan. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Ferdiansyah minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) dimana posisi bahasa dalam skala prioritas Kemendikbud di 2015; dimana posisi SMA apabila SMK lebih diprioritaskan; dan apabila skala prioritas pendidikan non-formal adalah sebagai pendidikan substitusi. [sumber]

Pada 6 April 2015 - Ferdiansyah menilai pelaksanaan UN CBT tidak akan berhasil karena masih ada 17,000 ribu daerah yang belum teraliri listrik. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015 di rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Ferdiansyah menekankan pentingnya data realisasi (dengan definisi dan batasan yang jelas) demi evaluasi program yang efektif. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
24/08/1965
Alamat Rumah
Jalan Percetakan Negara V B/480, RT.008/RW.003, Rawasari. Cempaka Putih. Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif