Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Ahmad menjelaskan perbaikan atau perubahan terhadap RUU KUHP merupakan hal untuk memahami kelemahan substansi KUHP 20 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk merevisi KUHP. Fraksi partai Golkar menilai bahwa revisi KUHP memiliki misi yang luas dan Fraksi partai Golkar menyetujui RUU KUHP untuk dibahas lebih lanjut.

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Pidana (Prof. Andi Hamzah, Prof. Ronny Nitibaskara, dan Dr. Yenti Garnasih)

Zacky menilai dasar filosofis yang digunakan untuk menyusun RUU tentang KUHP harus diperjelas sebelum nantinya digunakan oleh para penegak hukum.

Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan, serta Pembentukan Panitia Kerja (Panja) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI

Ahmad menanyakan keberadaan aturan mengenai pajak kertas di dalam RUU tentang Sistem Perbukuan. Ia juga menanyakan cara agar masyarakat bisa mendapatkan harga buku murah yang berkualitas.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Buku II — Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

A. Zacky S. menegaskan untuk persoalan hak paten seharusnya masuk juga.

Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Zacky mengatakan pemerintah memang harus hadir dalam pembangunan partai politik yang baik, namun tidak melalui saksi. Mekanisme kerja pengawas di TPS harus jelas.

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP), Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Anton Tabah

Ahmad mengatakan jika penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikarenakan pemahaman agama, itu merupakan sebuah kekeliruan.

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Zacky mengatakan bahwa kenapa negara hukum di konstitusi kita bagus karena kita menjunjung tinggi keadilan dan kita bisa mencari butir-butir yang berkultur bangsa.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Perhubungan dan Laut, dan Ketua Dewan Pers

Ahmad Zacky Siradj mengatakan bahwa apakah ada program-program dan norma yang bisa masuk dalam UU Terorisme ini, rehabilitasi itu sendiri akan menjadi obat tidak berkembangnya teroris itu sendiri. Apa yang harus diantisipasi UU dalam kerangka mencegah terorisme masuk ke Indonesia, kemarin ia mengikuti menyaksikan simulasi bagaimana menangani aksi teroris lewat akses udara.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI

mengatakan bahwa bagaimana peran Kemenlu dalam menghadapi teroris yang sudah mengglobal ini dan bagaimana menghadapi perang presepsi atau war of perception ini.

Berita Hoax dan Kebebasan Pers – Komisi 3 DPR RI Rapat Panja RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Dewan Pers, Komisi Informasi Publik, Ikatan Penerbit Indonesia, dan Tim Pemerintah

Zacky ingin mengetahui soal produk jurnalistik.

Tindak Pidana pada Agama – Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rohaniawan, dan Tim Pemerintah.

Zacky meminta penjelasan soal kebhinekaan sehingga dapat jelas menentukan pihak yang menghina Indonesia. Ia menyetujui ada aturan umum terkait penistaan agama sehingga setiap agama tidak scara bebas bahwa sebuah tindakan adalah menghina suatu agama.

Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Ahmad Zacky Siradj mempertanyakan tentang berarti ini sifatnya rapat Panja yang diperluas.

Tanggapan

Penanggulangan Terorisme, Pemberian Amnesti, dan Kebijakan Bebas Visa — Komisi 1 DPR-RI dan Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung, dan Kapolri

Ahmad mengatakan bahwa pembentukan kepribadian bangsa telah dirusak dengan perang narkoba. Ia menginstruksikan untuk segera memetakan ancaman yang mungkin datang. Ahmad mengusulkan agar meninjau kembali kebijakan bebas visa.

Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK)

Ahmad Zacky menanyakan perlu atau tidaknya Pasal di UU KPK yang mengharuskan KPK mengingatkan pribadi agar tidak korupsi.

Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ahmad mengatakan mohon gambaran koordinasi saudara dengan seluruh instansi yang ada termasuk daerah dan tokoh masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ahmad mengatakan perbaikan atau perubahan terhadap KUHP merupakan hal untuk memahami kelemahan substansi KUHP, dan 20 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk merevisi KUHP. Ahmad selaku perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai bahwa revisi KUHP memiliki misi yang luas, dan fraksi partai Golkar menyetujui RUU KUHP untuk dibahas lebih lanjut.

Menyerap Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Aceh Barat

Ahmad merasa cukup prihatin terhadap beberapa laporan yang disampaikan.

Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, PPATK dan Komnas Ham

Ahmad menanyakan bagaimana ke depannya pengajuan anggaran ini agar diperjelas.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Zacky menyampaikan kepada BNN bahwa tingkat pemakai narkoba di Jawa Barat masih sangat banyak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota Komisi Yudisial Atas Nama Harjono

Ahmad Zacky mengatakan tadi dibukakan mengenai hasil amandemen Komisi 3 yang sudah memperluas akuntabilitas. Ia menyampaikan tadi ilustrasi burung yang makin kencang dipegang, maka matilah dia dan sebaliknya, ia menanyakan itu dianalogikan untuk siapa. Ia menanyakan pandangan calon tentang hukum di Indonesia dan hukum yang berbudaya.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota Komisi Yudisial Atas Nama Farid Wajdi

Ahmad Zacky menanyakan mengenai penegakan kode etik bisa dinyatakan sebagai MK seperti di DPR ada MKD atau tidak.

Penjelasan terkait RUU tentang Kepolisian dan RUU tentang Jabatan Hakim — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR-RI

Ahmad mengungkapkan bahwa dalam undang-undang hakim tidak ada pembukaan UUD didalamnya. Padahal, kata adil di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 disebut lebih dari 5 (lima) kali dalam alinea pertama. Ahmad menanyakan terkait Undang-Undang tentang Kepolisian dalam memperhatikan letak geografis untuk efektivitas perlindungan ke rakyat.

Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Zacky mengapresiasi program utama yaitu pencegahan, karena pencegahan ini penting untuk mengamankan aset negara.

Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM

Ahmad mengatakan bahwa narkoba ini ancaman dan tantangan peran bagi bangsa Indonesia. Semua harus bisa memetakan darimana narkoba ini datang dan dengan begitu pemerintah akan bisa mengatasinya. Ahmad mengira hal-hal over capacity harus ditangkal dari awal dengan kerja sama dengan pihak terkait.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) atas nama Aidul Fitriciada Azhari

Zacky mengatakan bahwa terdapat seorang cendekiawan Amerika yang mengatakan kebesaran suatu bangsa ditentukan oleh kepercayaan terhadap sesuatu hal. Ia menekankan kepada Calon Anggota KY atas nama Aidul untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila agar dapat dipercaya publik.

Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial

Ahmad menjelaskan coba dijelaskan klinik etik relasinya dengan membangun KY apa yang dilakukan MA jangan sampai menimbulkan KY dan MA jadi renggang. Perumusan awal amandemen UU untuk membangun trust kita dihadapi oleh social distrust. Seberapa jauh pengembalian kepercayaan publik yang akan dilakukan oleh KY.

Kebakaran Hutan dan Lahan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Jambi

Zacky menanyakan kehadiran negara saat penegakan peradilan. Ia mengatakan kejaksaan adalah tempat yang dimaksud. Menurutnya boleh saja kasusnya kebakaran hutan atau apapun, tetapi ketika negara ini tidak hadir dalam menegakkan keadilan, ini berbahaya dan negara akan runtuh karena masyarakat kecewa dan akan mengambil cara-cara pintas. Ia mengatakan peran orang-orang di kejati ini mulia sekali karena motivasi atau niatnya menegakkan keadilan.

Evaluasi Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

Ahmad Zacky menanyakan Indonesia saat ini tidak lagi perang fisik tapi proxy war. Bagaimana posisi BNPT menghadapi proxy war. Terakhir, ia menegaskan anak-anak kita tidak lagi mengenal sejarah. Pemerintah merubah kurikulum sehingga anak-anak tidak kenal sejarah lagi.

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

A. Zacky meminta penjelasan.

Fit and Proper Test Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Atas Nama Juanda Pangaribuan

Ahmad Zacky Siradj mengatakan bahwa kita mengetahui bahwa industri itu ditemukan di Eropa oleh para pelaku industri di sana, kemudian ada revolusi industri dan buruh yang melakukannya. Di negara kita juga terjadi protes-protes kaum buruh kepada kaum elit, kita tidak menempatkan nilai pengusaha dan buruh karena kita menggunakan nilai pancasila sistem yang dipakai di Indonesia tidak menempatkan sistem kelas, nilai-nilai ini belum terimplementasi dengan baik dalam hukum Indonesia. Bagaimana agar caranya ke depannya proses industrialisasi ini setiap putusannya tidak menimbulkan perpecahan antara pengusaha dan buruh.

Kebakaran Hutan dan Lahan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panja Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Bareskrim Polri

Dalam klasifikasi, Zacky menanyakan apakah Bareskrim sudah menurunkan drajatnya seperti Polda dengan menurunkan SP3. Zacky hanya ingin ada penjelasan mengenai ini.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY)

Ahmad Z menanyakan anggaran untuk densus pemberantasan korupsi.

Fit and Proper Test — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas Nama Hidayat Manao, Yodi Martono, Gazalba Saleh, Yasardin, dan Muhammad Yunus

Ahmad Z menanyakan kepada calon hakim agung atas nama Yunus mengenai relevansi kata ekspor asap dan cara hakim yang mewakili perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Zacky mengatakan, dalam konteks terorisme alat perang ideologi, sebab tidak mungkin melawan isu tertentu bila tidak dengan memperkuat ideologi sendiri dan tidak mungkin melawan terorisme tanpa adanya ideologi.

Fit and Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Nama Alexander Marwata

Zacky menanyakan tatanan nilai seperti apa yang akan digunakan oleh Alexander dalam merujuk pembuatan sistem. Zacky juga mengatakan bahwa Indonesia mengalami semacam model pembangunan. Ada yang button up and triple point. Sistem yg dilakukan ada rujukan nilai. Saya ingin mendalami rujukan nilai ini. Sistem merupakan perwakilan dari nilai kultur kebudayaan. Zacky juga menjelaskan bahwa dalam pencegahan, dari analisa SWOT pansel terhadap calon, pencegahan kurang memiliki porsi yang sesungguhnya. Pengalaman yang dilihat dari apa yang dilakukan KPK relatif kurang memberikan porsi yang baik. Oleh karena utu, Zacky menanyakan apakah tindakan dan pencegahan berbeda. Zacky juga menanyakan jika ada yang dihukum berdasarkan pelanggaran etik, apakah ada wadah kode etik untuk menghukum. Menurut Zacky, seharusnya itu dikembalikan, bukan diumbar-umbar seperti itu.

Uji Kelayakan dan Kepatutan – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Johanis Tanak

Zacky mengatakan bahwa golden age ada di usia dini dan sekolah dasar dimana karakter dibentuk di usia tersebut. Menurutnya, hal tersebut penting dan tingkat kejujuran masyarakat semakin langka walaupun dibesarkan dari lingkungan yang normatif dan agamis. Ia mengapresiasi usul Capim terkait menerapkan pendidikan antikorupsi di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Akan tetapi menurutnya, jika hal tersebut mau dijadikan sebagai pendidikan anti korupsi seharusnya pendidikan itu diberikan pada masa golden age, yaitu saat anak-anak memasuki dunia sekolah dasar. Ia menanyakan perguruan tinggi mana yang sudah mengajarkan bahaya korupsi dan setahunya baru ada satu perguruan tinggi yang mengajarkan bahaya korupsi. Ia mengatakan harus ada komitmen bahwa pencegahan menjadi program bukan dari tindakan. Menurutnya, tindakan bukan pencegahan namun hal tersebut juga tidak salah. Ia menanyakan apabila Capim terpilih, adanya kemungkinan peringatan untuk seseorang yang diindikasikan melakukan korupsi oleh KPK. ia mengatakan operasi senyap KPK karena OTT dan menanyakan komitmen Capim tentang itu hal tersebut serta pengadaan lini warning system. Ia menyampaikan pencegahan sebaiknya tidak dijadikan paradigma sebab jika pencegahan hanya sekadar paradigma, maka tidak akan ada program. Ia mengusulkan agar KPK bisa mengingatkan orang-orang yang berpotensi dan terindikasi akan melakukan tindak pidana korupsi dan hal tersebut tentunya akan menjadi operasi senyap KPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – RDPU Komisi 3 dengan Arief Wicaksono

Zacky menanyakan apa tujuan substansif dari perlindungan terhadap saksi dan korban.

Latar Belakang

Dikenal sebagai kontributor buku " Menyegarkan Kembali Paham Kebangsaan" (penyunting) dan pengarang buku Pandangan umum Fraksi Utusan Golongan terhadap pidato pertanggung jawaban Presiden RI pada Sidang Umum MPR, tanggal 16 Oktober 1999.

Pada periode 2014-2019 Ahmad bertugas di Komisi VIII yang membidangi sosial, agama dan pemberdayaan perempuan.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Ahmad sekarang bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan HAM.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 16, Jakarta (1984)
S1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989)
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perjalanan Politik

1981-1983 HMI KETUA UMUM PB. JAKARTA
2009-2014, FG DPR-RI, Deputi Bid. Kesejahteraan Rakyat, Jakarta
2010-2015, DEPPINAS SOKSI, Ketua Bid. Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta
2010-2014, DPP Partai Golkar, Wakil Bendahara Bid. Pendidikan, Jakarta
1999-sekarang Anggota DPR RI FPGolkar
Anggota Forum Konstitusi (FK)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 - Zacky mengajak forum untuk menyamakan mindset bahwa manusia itu makhluk etik yang punya ruang etika moral hukum. Zacky menyampaikan bahwa eksistensi KPK adalah ad hoc. Menurut Zacky, KPK harus diperkuat dan tidak boleh diperlemah. Dengan memperkuat KPK, juga berarti memperkuat institusi-institusi kenegaraan. Selain itu, Zacky menilai bahwa KPK harus berdayakan institusi formal, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Zacky mengkritisi Pasal 12a Ayat 1 Poin a dan b. Menurutnya, perlu ditambah poin c, yaitu setelah memberi peringatan kepada orang yang disadap, perlu ada early warning kepada orang itu. Zacky juga menegaskan jangan sampai Dewan Pengawas (Dewas) mengintervensi KPK. Zacky menginginkan mekanisme pengangkatan Dewas melalui panitia seleksi (Pansel), lalu ke Presiden, dan dilanjutkan ke DPR.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Menurut Zacky, Indonesia harus menerapkan teknologi. Zacky menilai bahwa kewirausahaan dekat sekali dengan kampus dan sangat berhubungan dengan teknologi. Sayangnya dengan beberapa pertimbangan undang-undang, tidak menempatkan teknologi sebagai yang utama. Padahal wirausaha maju karena teknologi yang menjadi core.  [sumber]

Perppu KPK

1 April 2015 - Zacky menilai KPK terlalu melakukan fungsi penindakannya sehingga fungsi pencegahannya surut. Menurut Zacky seseorang yang disadap oleh KPK seharusnya dicegah bukan digiring menjadi tersangka. Zacky menyatakan tidak setuju dan tidak menerima Perppu KPK ini.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung Zacky mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa indonesia adalah tugas bernegara, bagaimana sebenarnya sikap negara Indonesia  karena tidak cukup hakim yang ke depan. Zacky menanyakan pandangan Kapolri tentang Hankamrata. Menurutnya pendekatan Hankamrata harus rakyat yang punya kesadaran utuh tentang bahaya terorisme. Kata jihad memang ada dalam Al-Qur’an tapi menurut Zacky harus dimoderasi denganistilah-istilah yang sesuai dengan pandangan-pandangan kita. Memoderasi peran-peran seperti itu penting juga sebab internet ini tidak bisa dilawan, pungkas Zacky. Ada kekhawatiran Zacky jika Timur Tengah terus berkecamuk, menurutnya penting juga pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk Jampidum, usul Zacky agar nanti Pansus memikirkan bagaimana seharusnya Pasal-pasal tersebut. [sumber]

RUU KUHP - Hukuman Mati 

5 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar hukum; Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki tentang hukuman mati Zacky berpandangan di rancangan KUHP tidak ada rancangan Cyber War. Zacky setuju bila ada amandemen untuk menyantumkan Pancasila sebagai Negara dalam UU. Negara dan Bangsa ini ada karena adanya Pancasila.  [sumber]

RUU KUHP - Kejahatan Perang dan hukum humaniter 

4 Oktober 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC) Zacky beranggapan rumusan Pasal 402 b dan c tidak relevan sebab pasal tersebut tidak dimaksudkan karena menyebutkan perang sebagai sengketa bersenjata. [sumber]

RUU KUHP - Perlindungan Anak 

16 Januari 2017 - setuju agar batas usia untuk masuk kategori anak-anak dinaikkan menjadi 12 atau 13 tahun. Ahmad Zacky juga mempertanyakan apakah ada pasal yang mengikat tuduhan menjadi keputusan hakim. Menurut Ahmad Zacky ada pasal yang menjelaskan tuduhan belum dinyatakan benar oleh hakim belum bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Agar nama yang dilaporkan tidak tercemar. [sumber]

Tanggapan

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Zacky mempertanyakan apa itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Zacky juga mempertanyakan apakah KPK pernah memberikan suatu hasil kajian atau legal opinion terhadap institusi terkait, misalnya Mendagri atau KPU mengenai faktor-faktor pimpinan daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). [sumber] 

Penyempurnaan Anggaran T.A 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, terkait usulan tambahan dari BNN, Ahmad melihat ada political will untuk menegaskan peran dalam pemberantasan narkoba, namun dengan angggaran yang cukup kecil khusunya untuk pengadaan amunisi senjata, Ahmad mengajak anggota lain untuk menjadikan itu sebagai hal penting untuk diperhatikan. [sumber]

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK, Ahmad menyatakan sependapat dengan PDI-P bahwa menyetujui adanya tambahan pagu, apalagi menurut Ahmad PPATK sudah 12 kali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga wajar diberikan tambahan anggaran. Ia juga menyarankan agar dukungan manajemen dan pencegahan alokasinya seimbang. Kepada Komnas HAM, Ahmad juga sepakat dan menyetujui pemaparan yang disampaikan. [sumber]

Evaluasi Kinerja tahun 2017 - BNN 

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Zacky mengingatkan pentingnya khasanah kearifan lokal seperti rasa memiliki bangsa dan adat yang harus terus dipelihara. Zacky melihat yang disampaikan oleh BNN tidak menempatkan adat. Berdasarkan temuan di lapangan, Zacky mengatakan bahwa lebih banyak bandar ketimbang pemakai saat di lapas, karena saat mereka tertangkap dan dijebloskan ke penjara, para pemakai berubah menjadi bandar. [sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Achmad mengatakan bahwa penjelasan Pemerintah secara substantif sudah dijelaskan dalam pasal-pasal lain. Ahmad berpendapat penguatan dari sistem politik itu menjadi penting, maka Ia menyatakan tidak keberatan kalau Fraksi Golkar ikut yang lain. [sumber]

Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

17 Januari 2017 - Ahmad mengingatkan sejarah bahwa Islam dan nasionalisme ada dalam satu tarikan nafas. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, menurut Zacky, masyarakat memang menyambung hidupnya dengan membakar hutan, Palembang misalnya. Ia merasa hal tersebut angatlah dilematis. Seharusnya ada batasan untuk melakukan pembakaran hutan, mungkin dengan semacam kearifan yang mengakomodir kearifan lokal. Menurut Zacky saat ini masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadapap institusi yang ada. Zacky mempertanyakan antisipasi dari Kapolda apabila pelanggaran ini berkembang. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Ahmad meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk merinci tupoksinya terkait dengan KPK.  [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016 - Ahmad berterima kasih atas penjelasan ketiga Mitra yang akan menjadi masukan untuk Komisi 3. Ahmad ingin mencoba mendalami apa saja pertimbangan sehingga seeorang dikatakan sebagai teroris. Ahmad secara khusus meminta masukan kepada KontraS yang sering mengidentifikasi kasus-kasus serupa. Dari segi antropologis, Ahmad menanyakan apa saja kriteria orang disebut teroris, mungkin ada kajian antropologis mengenai hal itu. Menurut Ahmad, jika tidak ada standar yang jelas, maka bisa saja siapapun yang dituduh membantu teroris ditangkap.  [sumber]

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Zacky menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya penyadapan dilakukan atas izin pengadilan karena menurut Zacky dari segi hukum fungsi pencegahan yang sesungguhnya adalah dengan menyadarkan pelaku bukan dengan aksi penyadapan.  [sumber]

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Zacky menekankan pentingnya untuk setiap produk undang-undang diuji oleh ideologi kita yaitu Pancasila. Menurut Ahmad Zacky peninjauan tidak hanya mengenai pelaksanaan tapi juga substansinya.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 - Zacky ingin mengetahui seberapa jauh BNPT memandang implikasi dari sentimen agama yang terjadi di masyarakat dan aksi kekerasan di Burma.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Menurut Ahmad sebetulnya cara deradikalisasi adalah dengan menguatkan ulang paham-paham kebangsaan dan Pancasila.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Menurut Zacky berdasarkan Bab 9 Pasal 21-26 pada UU yang dimaksud, seharusnya tidak ada pengesahan tentang partai politik. Jadi menurut Zacky seharusnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak bisa beri pengesahan kalau dasarnya Bab 14 karena itu mengenai ‘Perselisihan’. Seharusnya bab yang digunakan adalah Bab 9. Zacky menambahkan kalau berdasarkan Bab 23 apabila perselisihan dalam Musyawarah Nasional (Munas) sah ditentang ⅔ anggota, baru Menkumham mempunyai kewenangan. Zacky menggaris bawahi bahwa dasar UU-nya keliru, seharusnya judulnya Bab Kepengurusan.  [sumber]