Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat XI
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
19/10/1952
Alamat Rumah
Jl. Mampang Prapatan V No.17, RT.002/RW.006, Mampang Prapatan. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Dikenal sebagai kontributor buku " Menyegarkan Kembali Paham Kebangsaan" (penyunting) dan pengarang buku Pandangan umum Fraksi Utusan Golongan terhadap pidato pertanggung jawaban Presiden RI pada Sidang Umum MPR, tanggal 16 Oktober 1999.

Pada periode 2014-2019 Ahmad bertugas di Komisi VIII yang membidangi sosial, agama dan pemberdayaan perempuan.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Ahmad sekarang bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan HAM.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 16, Jakarta (1984)
S1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989)
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perjalanan Politik

1981-1983 HMI KETUA UMUM PB. JAKARTA
2009-2014, FG DPR-RI, Deputi Bid. Kesejahteraan Rakyat, Jakarta
2010-2015, DEPPINAS SOKSI, Ketua Bid. Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta
2010-2014, DPP Partai Golkar, Wakil Bendahara Bid. Pendidikan, Jakarta
1999-sekarang Anggota DPR RI FPGolkar
Anggota Forum Konstitusi (FK)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 - Zacky mengajak forum untuk menyamakan mindset bahwa manusia itu makhluk etik yang punya ruang etika moral hukum. Zacky menyampaikan bahwa eksistensi KPK adalah ad hoc. Menurut Zacky, KPK harus diperkuat dan tidak boleh diperlemah. Dengan memperkuat KPK, juga berarti memperkuat institusi-institusi kenegaraan. Selain itu, Zacky menilai bahwa KPK harus berdayakan institusi formal, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Zacky mengkritisi Pasal 12a Ayat 1 Poin a dan b. Menurutnya, perlu ditambah poin c, yaitu setelah memberi peringatan kepada orang yang disadap, perlu ada early warning kepada orang itu. Zacky juga menegaskan jangan sampai Dewan Pengawas (Dewas) mengintervensi KPK. Zacky menginginkan mekanisme pengangkatan Dewas melalui panitia seleksi (Pansel), lalu ke Presiden, dan dilanjutkan ke DPR.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Menurut Zacky, Indonesia harus menerapkan teknologi. Zacky menilai bahwa kewirausahaan dekat sekali dengan kampus dan sangat berhubungan dengan teknologi. Sayangnya dengan beberapa pertimbangan undang-undang, tidak menempatkan teknologi sebagai yang utama. Padahal wirausaha maju karena teknologi yang menjadi core.  [sumber]

Perppu KPK

1 April 2015 - Zacky menilai KPK terlalu melakukan fungsi penindakannya sehingga fungsi pencegahannya surut. Menurut Zacky seseorang yang disadap oleh KPK seharusnya dicegah bukan digiring menjadi tersangka. Zacky menyatakan tidak setuju dan tidak menerima Perppu KPK ini.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung Zacky mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa indonesia adalah tugas bernegara, bagaimana sebenarnya sikap negara Indonesia  karena tidak cukup hakim yang ke depan. Zacky menanyakan pandangan Kapolri tentang Hankamrata. Menurutnya pendekatan Hankamrata harus rakyat yang punya kesadaran utuh tentang bahaya terorisme. Kata jihad memang ada dalam Al-Qur’an tapi menurut Zacky harus dimoderasi denganistilah-istilah yang sesuai dengan pandangan-pandangan kita. Memoderasi peran-peran seperti itu penting juga sebab internet ini tidak bisa dilawan, pungkas Zacky. Ada kekhawatiran Zacky jika Timur Tengah terus berkecamuk, menurutnya penting juga pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk Jampidum, usul Zacky agar nanti Pansus memikirkan bagaimana seharusnya Pasal-pasal tersebut. [sumber]

RUU KUHP - Hukuman Mati 

5 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar hukum; Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki tentang hukuman mati Zacky berpandangan di rancangan KUHP tidak ada rancangan Cyber War. Zacky setuju bila ada amandemen untuk menyantumkan Pancasila sebagai Negara dalam UU. Negara dan Bangsa ini ada karena adanya Pancasila.  [sumber]

RUU KUHP - Kejahatan Perang dan hukum humaniter 

4 Oktober 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC) Zacky beranggapan rumusan Pasal 402 b dan c tidak relevan sebab pasal tersebut tidak dimaksudkan karena menyebutkan perang sebagai sengketa bersenjata. [sumber]

RUU KUHP - Perlindungan Anak 

16 Januari 2017 - setuju agar batas usia untuk masuk kategori anak-anak dinaikkan menjadi 12 atau 13 tahun. Ahmad Zacky juga mempertanyakan apakah ada pasal yang mengikat tuduhan menjadi keputusan hakim. Menurut Ahmad Zacky ada pasal yang menjelaskan tuduhan belum dinyatakan benar oleh hakim belum bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Agar nama yang dilaporkan tidak tercemar. [sumber]

Tanggapan

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Zacky mempertanyakan apa itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Zacky juga mempertanyakan apakah KPK pernah memberikan suatu hasil kajian atau legal opinion terhadap institusi terkait, misalnya Mendagri atau KPU mengenai faktor-faktor pimpinan daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). [sumber

Penyempurnaan Anggaran T.A 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, terkait usulan tambahan dari BNNAhmad melihat ada political will untuk menegaskan peran dalam pemberantasan narkoba, namun dengan angggaran yang cukup kecil khusunya untuk pengadaan amunisi senjata, Ahmad mengajak anggota lain untuk menjadikan itu sebagai hal penting untuk diperhatikan. [sumber]

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAMKomnas Perempuan, dan PPATKAhmad menyatakan sependapat dengan PDI-P bahwa menyetujui adanya tambahan pagu, apalagi menurut Ahmad PPATK sudah 12 kali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga wajar diberikan tambahan anggaran. Ia juga menyarankan agar dukungan manajemen dan pencegahan alokasinya seimbang. Kepada Komnas HAM, Ahmad juga sepakat dan menyetujui pemaparan yang disampaikan. [sumber]

Evaluasi Kinerja tahun 2017 - BNN 

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Zacky mengingatkan pentingnya khasanah kearifan lokal seperti rasa memiliki bangsa dan adat yang harus terus dipelihara. Zacky melihat yang disampaikan oleh BNN tidak menempatkan adat. Berdasarkan temuan di lapangan, Zacky mengatakan bahwa lebih banyak bandar ketimbang pemakai saat di lapas, karena saat mereka tertangkap dan dijebloskan ke penjara, para pemakai berubah menjadi bandar. [sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Achmad mengatakan bahwa penjelasan Pemerintah secara substantif sudah dijelaskan dalam pasal-pasal lain. Ahmad berpendapat penguatan dari sistem politik itu menjadi penting, maka Ia menyatakan tidak keberatan kalau Fraksi Golkar ikut yang lain. [sumber]

Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

17 Januari 2017 - Ahmad mengingatkan sejarah bahwa Islam dan nasionalisme ada dalam satu tarikan nafas. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, menurut Zacky, masyarakat memang menyambung hidupnya dengan membakar hutan, Palembang misalnya. Ia merasa hal tersebut angatlah dilematis. Seharusnya ada batasan untuk melakukan pembakaran hutan, mungkin dengan semacam kearifan yang mengakomodir kearifan lokal. Menurut Zacky saat ini masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadapap institusi yang ada. Zacky mempertanyakan antisipasi dari Kapolda apabila pelanggaran ini berkembang. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Ahmad meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk merinci tupoksinya terkait dengan KPK.  [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016 - Ahmad berterima kasih atas penjelasan ketiga Mitra yang akan menjadi masukan untuk Komisi 3. Ahmad ingin mencoba mendalami apa saja pertimbangan sehingga seeorang dikatakan sebagai teroris. Ahmad secara khusus meminta masukan kepada KontraS yang sering mengidentifikasi kasus-kasus serupa. Dari segi antropologis, Ahmad menanyakan apa saja kriteria orang disebut teroris, mungkin ada kajian antropologis mengenai hal itu. Menurut Ahmad, jika tidak ada standar yang jelas, maka bisa saja siapapun yang dituduh membantu teroris ditangkap.  [sumber]

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Zacky menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya penyadapan dilakukan atas izin pengadilan karena menurut Zacky dari segi hukum fungsi pencegahan yang sesungguhnya adalah dengan menyadarkan pelaku bukan dengan aksi penyadapan.  [sumber]

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Zacky menekankan pentingnya untuk setiap produk undang-undang diuji oleh ideologi kita yaitu Pancasila. Menurut Ahmad Zacky peninjauan tidak hanya mengenai pelaksanaan tapi juga substansinya.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 - Zacky ingin mengetahui seberapa jauh BNPT memandang implikasi dari sentimen agama yang terjadi di masyarakat dan aksi kekerasan di Burma.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Menurut Ahmad sebetulnya cara deradikalisasi adalah dengan menguatkan ulang paham-paham kebangsaan dan Pancasila.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Menurut Zacky berdasarkan Bab 9 Pasal 21-26 pada UU yang dimaksud, seharusnya tidak ada pengesahan tentang partai politik. Jadi menurut Zacky seharusnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak bisa beri pengesahan kalau dasarnya Bab 14 karena itu mengenai ‘Perselisihan’. Seharusnya bab yang digunakan adalah Bab 9. Zacky menambahkan kalau berdasarkan Bab 23 apabila perselisihan dalam Musyawarah Nasional (Munas) sah ditentang ⅔ anggota, baru Menkumham mempunyai kewenangan. Zacky menggaris bawahi bahwa dasar UU-nya keliru, seharusnya judulnya Bab Kepengurusan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
19/10/1952
Alamat Rumah
Jl. Mampang Prapatan V No.17, RT.002/RW.006, Mampang Prapatan. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan