Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah I
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
21/11/1960
Alamat Rumah
Jl. Mutiara Raya, RT.002/RW.012, Sepanjang Jaya. Rawa Lumbu. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi

Latar Belakang

Mujib Rochmat lahir di Semarang pada 21 November 1960. Ia menikah dengan istrinya, DRA. HJ. SITI MARHAMAH, MA (Dosen Univ. Yarsi Jkt). Mereka dikaruniai 2 orang anak, RIZQA ROZAQTANIA (smstr VIII Fak Kedokteran Yarsi jkt) dan AYU FITRIA RAHMAWATI (smstr II Fak Kedokteran Undip Smg).

Pada periode 2014-2019 Mujib bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

Pada April 2015 banyak terjadi mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Mujib bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pendidikan

1. SD KALIWUNGU 1972
2. MIM KALIWUNGU, KENDAL 1978
3. MA LIRBOYO, KEDIRI 1981
4. PERGURUAN TINGGI ILMU AL QUR’AN (PTIQ) Jakarta 1987
pendidikan non-formal :
1984-1984, KURSUS BAHASA ARAB LPBA JAKARTA
1986-1986 TARPADNAS DEPHANKAM JAKARTA
1996-1996 MANAJEMEN KEPEMIMPINAN LPPM, KEMENPORA, JAKARTA 

Perjalanan Politik

1. SEKRETARIS PB. PMII 1986-1988
2. KETUA PP GP ANSOR 1990-1995
3. KETUA DPP KNPI 1993
4. SEKJEN DPP KNPI 1993-1996
5. DEPARTEMEN PEMUDA DPP MDI 1990-1995
6. DEPARTEMEN KOPERASI/WIRAUSAHA PPK KOSGORO 2000-2005
7. DEPARTEMEN PEMUDA DPP GOLKAR 1998-2004
8. SEKJEN PP AMPG 2002-2004
9. SEKJEN PP AMPG 2004-2009
10. Wakil Sekjen PPK Kosgoro 2006-2011
11. WAKIL SEKJEN DPP PARTAI GOLKAR 2009-2015
Staff khusus Menteri Kelautan & Perikanan
Anggota FGolkar DPR 2004-2009, 2003-2004 (PAW) dan 1997-1999
Wakil KETUA KOMISI X DPR-RI 2007-2009
Wakil sekjen bidang UKM & Koperasi DPP Golkar
Peserta Diklat Jurkamnas Pemilu 2009 Partai Golkar Angkatan I
Peserta Rapat Konsultasi DPP Golkar dg Caleg Partai Golkar Seluruh Indonesia
Ketua Tim Bintang 9, Tim Sukses Capres JK – WIN dari Unsur NU

(sumber)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Evaluasi UU Perfilman

15 Februari 2016 - Menurut Mujib, Perlu adanya pendiskusian lebih lanjut tentang orientasi perfilman Indonesia dan merekomendasi Panja untuk memperbaiki UU Perfilman Indonesia.

Mujib memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hulu adalah regulasi untuk semua pihak. Yang harus dipikirkan bagaimana regulasi ini menjadi terbaik yang bisa menguntungkan Indonesia dalam jangka pendek. Mujib mengatakan, dulu UU Perfilman disahkan terlalu cepat oleh pemerintah tetapi PP tidak keluar, sekarang pemerintah meminta Daftar Negatif Investasi (DNI) Film dibuka tetapi pranata belum siap. Mujib menambahkan bahwa berjalanlah diatas aturan bukan dugaan dan ketika memutuskan sesuatu tolong persiapkan aturannya. Mujib memberikan pesan kepada APROFI untuk yakinkan pemerintah untuk memberikan dugaan kepada APROFI serta berpikiran yang tidak positif terhadap Komisi 10 DPR-RI.  [sumber]

UU Pilkada 2015

17 Februari 2015 - Mewakili Fraksi Golkar Mujib menyatakan setuju atas UU Pilkada 2015. (sumber

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Mujib Rohmat mewakilkan Fraksi Golkar untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 16 Januari 2015, Fraksi Golkar menyatakan bahwa pada raker ini konteksnya adalah untuk membahas Perppu bukan mengsahkan langsung. 

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.

Tanggapan RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Mujib melihat ada satu ekosistem yang tertinggal dan apakah ini bisa diperbaiki, yaitu dari sisi industri sebab tidak ada perwakilan dari industrinya. UU ini sangat ditunggu oleh masyarakat dan membutuhkan ekosistem yang lebih baik, meskipun waktunya terbatas tapi kita harap kualitasnya bagus walaupun dari sisi industri belum ada perwakilan dari industrinya. Antara industri dan pendidikan itu perlu menyatu dengan perhatian terhadap vokasi serta dasar. Hubungan Komisi 10 dengan Bekraf ini cukup bagus dan sosialisasinya sudah cukup baik sampai dengan level masyarakat bawah. [sumber]

Tanggapan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan eselon 1 Kemenpora, Mujib mempertanyakan apakan anggaran untuk merevisi sistem keolahragaan nasional kita sudah tercerminkan atau tidak. Mujib berpendapat, Indonesia darurat pemuda dan salah satu faktornya adalah anggaran yang tidak seimbang. Mujib juga mempertanyakan perkembangan Politeknik Kepemudaan di Sumsel. Mujib berpendapat, selama ini hanya memperhatikan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan proposalnya hanya ditingkat perencanaan dan pelaksanaan. Mujib mengatakan hal itu tidak disampaikan di pemanfaatan tempat dimana arena-arena dibangun.Mujib menyarankan kalau ada yang mengajukan proposal itu harus sampai tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa memberikan kesempatan ini kepada orang yang bisa memanfaatkan sarana. [sumber] 

Rencana Kerja Anggaran Bekraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Mujib mengatakan ia masih bingung dengan kegunaan legislasi mengenai Bekraf dan masyarakat pun masih kebingungan.(sumber)

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017Komisi 10 rapat dengan PP ASITAMujib meminta agar dibuatkan catatan yang lengkap mengenai permasalahan pariwisata yang sedang terjadi meskipun tidak bisa mengintervensi, agar dapat membantu pemerintah. Kemudian, Mujib mengatakan terkait teknologi mungkin sama seperti permasalahan hadirnya Gojek, perlu adanya pengaturan regulasi yang perlu dipertegas . [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Mujib mengatakan bahwa sudah disepakati ada satu kontinuitas terkait dengan sistem pendidikan perguruan tinggi. Mujib mengatakan dimulai dari kenyataan yang ada yaitu mulai dari pendidikan dasar dulu. Mujib berharap ada kesetaraan pendidikan antara Jawa dan Luar Jawa. Mujib juga bertanya arah perguruan tinggi ini mau di bawa kemana. Mujib menyatakan bahwa bertolak dari kenyataan mau diapakan perguruan tinggi ini. Mujib menanyakan apakah bisa konsisten dengan itu. Tapi menurut Mujib, kalau ditelaah satu persatu ternyata standar pendidikan itu banyak yang bopeng.   [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Mujib mengatakan bahwa Dokter Layanan Primer (DLP) adalah persoalan nasional. Sebab, menurutnya sekarang era BPJS. Jika semua dokter wajib melayani pasien BPJS maka semua dokter wajib DLP.  Mujib berpendapat itu tidak adil. Mujib berpendapat bahwa untuk apa DLP menjadi pilihan, jika semua dokter wajib menangani pasien BPJS. BPJS bisa memaksa program DLP ini berjalan di Indonesia. Dahulu, lanjut Mujib, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung DLP karena belum masuk era BPJS. Ia mendengar perkataan tentang DLP yang setara dengan spesialis. Padahal, menurutnya ternyata sebenarnya tidak hanya itu saja. Mujib berendapat bahwa setara spesialis itu pun termasuk pengakuan di bawah (rujukan dokter di tingkat pertama).

Mujib menanyakan apakah selama ini pendidikan kedokteran belum sampai ke layanan primer sehingga perlu tambahan. Selanjutnya, ia menanyakan apakah calon dokter yang sudah lulus kedokteran itu bodoh semuanya atau tidak sampai ke standar DLP. Ia berpendapat bahwa DLP seakan-akan mengada-ada. Komisi 10 tidak menyalahkan Pendidikan Tinggi (Dikti) ,karena ini merupakan titipan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Mujib berpendapat bahwa pemerintah perlu menganalisis ulang kesalahan sistem pendidikan dokter ini. DLP akhirnya, lanjut Mujib, bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Selanjutnya, Mujib menanyakan bagaimana nasib Dokter yang bukan DLP. Ia menanyakan mau dikemanakan kalau target Indonesia nanti semua warganya anggota BPJS. Selanjutnya, Mujib menanyakan muatan ekonomi dan politik program DLP itu sebenarnya apa. Ia bertanya kembali apakah program DLP menekankan biaya kesehatan atau biaya pelayanan. Mujib berpendapat tentang calon dokter tersebut bahwa orang tua yang mendaftarkan anaknya ke kedokteran, sudah 'mewakafkan' anaknya untuk negara. Maka, sudah menjadi kewajiban negara menyelesaikannya, menyiapkan anggaran dan begitu pula fasilitas.  [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mujib menganggap kasus rusak sekolah harus ada penyelesaiannya. Mujib juga memberikan apresiasi untuk tambahan insentif bagi guru. Hal yang dipertanyakan oleh Mujib adalah kapan akan ditetapkan terkait KTSP dan K13. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Mujib sepakat dengan adanya kebijakan  terkait pembangunan wisata nasional pada 2017. Dalam pembangunan destinasi pariwisata jika infrastruktur tidak menunjang maka akan menganggu. Mujib mengatakan pembangunan industri pariwisata menjadi yg ke empat sangat menarik, untuk industri pariwisata perlunya dorongan mulai dari para pelajar dan mahasiswa,di beberapa kampus sudah mulai ada pembicaraan pendirian Fakultas Industri & Pariwisata. Mujib memberikan saran bahwa pembangunn Industri pariwisata harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk masuk dalam prodi, mujib menyampaikan desainer muslimah Indonesia sangat diakui di dunia oleh karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan. Mujib menginginkan adanya tiga lembaga seperti pendidikan dan budaya, pariwisata, dan Bekraf. Mujib memberikan saran untuk wisata halal Indonesia dikolaborasikan dengan musik seperti dangdut, atau stand up comedy, tari dan lain-lain. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Mujib turut mengapresiasi Menpora atas diraihnya medali emas sebagai kado HUT ke-71 Rakyat Indonesia. Menurutnya, Kemenpora perlu adanya bidang publikasi untuk meramaikan publik. Menanggapi pernyataan Wiryanti tekait kepemudaan dan gerakan anti narkoba, Mujib mengatakan perlu ada gerakan masif terkait publikasi. Menurutnya, gerakan ini juga di perkuat dengan gerakan anti narkoba yang masif. Mujib mengatakan kegiatan dan publikasinya harus ditingkatkan lagi. Ia sependapat dengan pernyataan anggota lain terkait kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Ia meminta agar Menpora serius meningkatkan prestasi olahraga termasuk senam massal. Terkait pendidikan olahraga, Mujb menghimbau agar Menpora harus lebih masif lagi untuk megajak pemuda. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 - Mujib menginginkan PPFN memberikan sesuatu yang fenomenal, karena yang ditayangkan di TV dan bioskop dikuasai oleh orang lain dan persoalan lainnya yang dihadapi adalah hidup kualitas dan kuantitas. Mujib menambahkan acara TV di Indonesia sekarang dikuasai oleh acara dari luar negeri. Tayangan Tukang Bubur Naik Haji sudah bertahun-tahun, Mujib kira cerita-cerita yang positif jumlahnya perlu ditingkatkan. PPFN bentuk Perusahaan Umum (PERUM) tetapi ada dimensi bisnisnya yang cukup besar, persoalan kualitas dan kuantitas sangat penting karena ada dimensi bisnisnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Mujib menanyakan Menteri Pariwisata (Menpar) apakah pintu pemasaran hanya tertancap di Great Jakarta, Great Bali,dan Great Batam. Mujib meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membuka pintu promosi di daerah lainnya juga. Mujib juga menyarankan agar konten promosi Kemenpar diperbaiki.

Mujib berpendapat bahwa festival internasional ada baiknya diselenggarakan di dalam negeri, jangan hanya di luar negeri. Mujib menambahkan, bahwa pariwisata bukan hanya menjadi gerakan nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran di daerah. Mujib menyampaikan komentar BNN mengenai kebijakan bebas visa, bahwa jangan sampai kebijakan tersebut dimanfaatkan asing untuk menjual narkoba di Indonesia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

15 September 2015 - Menurut Mujib alur yang dibuat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah benar, tetapi tidak seluruhnya paralel. Mujib meminta Kemenristekdikti lebih serius lagi menyusun anggaran karena Mujib menemukan angka Rp.0 dalam anggaran Kemenristekdikti untuk sarana dan prasarana. Mujib menegaskan bahwa tanggung jawab Dikti tidak hanya mendidik orang, tetapi juga keluarannya. Menurut Mujib, anggaran inovasi paling kecil dari semua usulan Dikti, padahal mahasiswa yang berwirausaha banyak dan itu bisa mengurangi tingkat pengangguran.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 - Mujib menyarankan agar Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menyadarkan Pemerintah untuk memberikan instruksi-instruksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda).  [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Mujib mengakui bahwa harmonisasi undang-undang memang selalu menjadi hambatan. Mujib juga menilai bahwa pendidikan dokter itu luar biasa. Untuk S1 saja bisa sampai sembilan tahun. Kemudian kalau ijazahnya ditahan, berarti haknya selama beberapa tahun hilang.  [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Terkait Jambore Pramuka Nasional, Mujib menilai Komisi 10 harus segera selamatkan anggarannya dan harus ditelusuri. Sehubungan dengan permintaan Kwarnas Pramuka untuk berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), menurut Mujib harus dimulai dengan pemikiran filosofis dan objektif tentang fungsi Pramuka. Mujib menilai Pramuka punya fokus ke pembentukan karakter dan juga kecerdasan. Terkait dengan renovasi fasilitas Pramuka, menurut Mujib tanah di Cibubur itu adalah tanah Gerakan Pramuka jadi tidak usah dialihkan.  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Mujib menilai program dana desa ini harus ada persiapan yang baik. Mujib saran kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus koordinasi dan daerah-daerah harus disiapkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
21/11/1960
Alamat Rumah
Jl. Mutiara Raya, RT.002/RW.012, Sepanjang Jaya. Rawa Lumbu. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi