Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 — Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah

Bowo mengatakan dana desa harus menjadi PR pemerintah karena besarannya dipukul rata, pemerintah juga harus membuat cluster dana desa agar tidak terjadi kekurangan, masih banyak kepala desa yang
tidak paham juknis dana desa. Boow meminta Kemenkeu melakukan evaluasi dana desa yang sudah berjalan, dana desa tidak tepat sasaran karena tidak didukung SDM yang memadai. Bowo mengatakan banyak desa yang belum siap menggunakan dana desa karena berpotensi pada penyimpangan.

Perspektif Hukum dan Psikologis — Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Bowo menyarankan RUU Perlindungan anak tidak hanya dibahas di Komisi 8, tetapi harus lintas Komisi dan Kementerian. Ia meminta RUU tersebut segera diperluas. Menurutnya, Pemerintah harus memiliki cara untuk memprotect situs-situs porno. Ia mengatakan Kemkominfo harus lebih aktif lagi menyelesaikan tayangan tv yang tidak mendidik.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Bowo berpendapat bahwa KemenKOP-UKM harus bekerjasama dengan bank agar ada laporan dari keberhasilan penyaluran KUR.

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Bowo prihatin karena ada Rp5,3 triliun yang tidak terserap. Jika Term of Reference (ToR) jadi alasan rendah serapan, berarti rencana anggaran yang disusun main-main. Menurutnya, banyak Peraturan Pemerintah yang melanggar Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba. Bowo menegaskan, seharusnya renegosiasi kontrak selesai pada tahun 2010. Menurut Bowo, jika sekarang masih terjadi, berarti anggarannya melanggar undang-undang. Terakhir, Bowo mempertanyakan alasan Menteri ESDM melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Bowo mengatakan apresiasi atas revitalisasi pembangunan seribu pasar. Bowo bertanya apakah dibenarkan jika Alfamart dan Indomaret dibiarkan menjamur hingga ke desa, karena percuma pemerintah membangun pasar, tapi tidak memprotect pedagang. Bowo menyampaikan bahwa pasar tradisional menjual barang-barang impor, jika Kemendag membiarkan, maka Indonesia bisa hancur. Bowo bertanya apakah Kemendag siap masuk Trans-Pacific Partnership (TPP).

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Bowo mengatakan Komisi 6 itu untuk koperasi hanya diberikan Rp1 Triliun. Sekarang tinggal Rp100 Miliar. Ia menanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pemotongan untuk UMKM dan Koperasi. Ia menanyakan alasan tidak ditambah. Ia meminta diberikan rincian dana BOS karena di dapilnya di Jawa Tengah banyak guru mengeluh belum dibayar. Ia mengatakan penyimpangan di desa banyak dan ia menanyakan bisa diinformasikan atau tidak penyerapan pada dana desa. Ia menyampaikan desa masih membutuhkan bimbingan dari aparat terkait pengelolaan anggaran.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Bowo mengatakan pada saat negara sudah ingin berjuang, tetapi dipermaikan oleh para oknum dan Dirut dijadikan sebagai alat. Bowo mengetahui bahwa ada agen-agen yang ada di belakang PT Pindad, bahwa ada pesawat beli di luar negeri, lalu tinggal distempel dan diakui produk dalam negeri saja. Bowo meminta penjelasan mengenai serikat buruh dan meminta penjelasan terkait dengan Dirut yang diperiksa di Bareskrim tentang apa dan apakah betul.

Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga

Bowo mengatakan PMN ini sudah disetujui tahun 2015, tetapi sampai detik ini belum bisa direalisasikan. Ia menanyakan tertundanya pencairan PMN mengganggu kinerja Jasa Marga atau tidak. Ia juga menanyakan mengenai kepemilikan konstruksi 50% dan ada atau tidaknya perubahan daerah serta konsorsium di jalan tol. Selain itu, ia menanyakan saat ini target sudah terpenuhi atau belum dengan sumber pendanaan total porsi Jasa Marga. Ia ingin melihat neraca karena ia tidak melihat perbedaan dengan laba bersih dengan PNM dan tanpa PNM.

Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

Terkait adanya pemotongan anggaran, Bowo menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh masing-masing Kemenko. Ia berharap anggaran Kemenko Polhukam tidak mengalami pemotongan. Di tahun 2017, Bowo menyarankan agar Menko Polhukam harus tegas meminta penambahan anggaran. 

Penyesuaian RKA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UMK

Bowo mengatakan anggaran tahun 2018 diperlukan untuk menyegarkan koperasi yang seharusnya bagian dari program kerakyatan. Bowo berharap Menkop bisa melobby Presiden agar anggaran Kementerian Koperasi dan UKM makin besar.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Bowo mengatakan pemerintah harus mengarahkan kebijakan kepada BUMN untuk menjaga kesejahteraan pangan. Kalaupun harus diberikan kepada swasta, orientasinya profit bukan rakyat. Selama ini keuntungan diambil oleh pengusaha yang tidak pro rakyat.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Masing-Masing Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bowo menharapan agar Menkeu, bisa memperhatikan Kemendag, Kemenkop, dan Kemenperin untuk sektor anggarannya.

Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Bowo mengatakan jangan sampai dana CBD digunakan oleh perusahaan tertentu.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Bowo mengatakan bahwa yang ditargetkan dan yang tidak mampu terlaksana ini menyangkut masalah kinerja yang berkaitan dengan pemotongan anggaran. Menurut Bowo, self blocking masih dapat dibuka selama anggarannya masih ada. Sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran mencapai Rp1,6 Triliun, Bowo menanyakan program yang masih dapat diprioritaskan. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Bowo mengatakan bahwa Batam ada BP batam harus lebih maju dari daerah lain. Bowo juga menanyakan apakah BP Batam membutuhkan payung hukum untuk melakukan terobosan agar pemerintah kota tidak membuat kebijakan yang menghambat investasi.

Laporan Evaluasi Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bowo mengatakan kalau selama regulasi yang benar, dan selama ini dinyamankan aturan lama tidak terlalu masalah. Selanjutnya, Bowo menegaskan mungkin perlu penjelasan pda perusahaan investor terkait pembakaran hutan karena ini termasuk investasi.

Bowo menegaskan ke depan BKPM harus lebih besar, agar mampu menarik investor lebih besar. Ia juga miris jika melihat anggaran BKPM ke depan harus Komisi 6 DPR RI perjuangkan.

Hutang, Holding dan Dinamika Anak Perusahaan PTPN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PTPN III, Dirut PTPN VII dan Direktur Kementerian BUMN

Bowo meminta laporan audit minimal yang Rapat Umum Pemegang Saham. Bowo juga meminta neraca untuk diaudit.

Penyempurnaan RKA K/L 2017 Sesuai Hasil Pembahasan dari Banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Bowo mengingatkan kembali kepada Kemenperin untuk mempertimbangkan terakit dengan UKM, karena UKM ini harus diperjuangkan bersama-sama . di Kemenperin masih ada anggaran untuk pembangunan jalan, semestinya anggaran tersebut digeser untuk mengembangkan IKM.

Privatisasi/Right Issue 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN)

Bowo S. menegaskan FP-Golkar mengharapkan saham-saham ke-4 BUMN ini dibeli dalam negeri jangan asing.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Rencana Kegiatan TA 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Bowo menyarankan kepada Anggota Komisi 6 DPR-RI yang bertugas di Banggar agar anggaran untuk laboratorium BSN ini diperjuangkan. Kepala BSN sudah menjelaskan bahwa untuk membangun laboratorium menggunakan skema pinjaman, Bowo menanyakan cara pengembalian pinjamannya. Bowo mengaku tidak setuju dengan skema pinjaman.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Bowo meminta rincian lokasi-lokasi pengecekan supaya ketika ke daerah bisa mengecek bersama. Ia meminta kepada Pimpinan agar rapat ke depan Kementerian membuat lokasi program agar saat reses bisa turun bersama. Ia mengatakan Menkop dari awal menjadi Menkop anggarannya tetap saja. Menurutnya ini adalah kesempatan Menkop berteman dengan partai pengusaha untuk menaikan anggaran. Ia mengatakan lobby Menkop kurang bagus. Ia menanyakan alasan rencana anggaran Kemenkop UKM hanya RP1 Triliun terus atau ada usaha untuk mengajukan namun dipotong. Ia mengatakan jika Presiden berpihak dengan koperasi, maka anggaran diperbesar. Ia meminta diinfokan kegiatan untuk 2017 akan di Kabupaten/Kota mana supaya Komisi 6 bisa memonitor. Ia mengatakan kalau DPR tidak mengusulkan tambahan anggaran, maka DPR tidak bisa menambahkan anggaran. Ia mengatakan tahu apa yang LPDP sudah lakukan dan beberapa dapil ada yang dapat, ada juga yang tidak. Menurutnya itu tidak serius.

Upaya Meningkatkan Kualitas Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional untuk Masukan Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI)

Bowo mempertanyakan ASIMPI ini ingin merubah jadi apa. Apakah Inpres dan aturan lain masih bisa
mendukung bagi ASIMPI jika tidak untuk memberikan rekomendasi kepad kami. Bowo mengatakan bahwa kita ingin coba melalui teman-tean bagaimana industri mesin perkakas ini bisa menjadi buatan lokal.

Pembahasan Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Bowo Sidik menegaskan untuk dijelaskan terkait penurunan harga gas yang terjadi.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Bowo mengatakan bahwa ia sewaktu akan kunjungan kerja dan mencoba mengunjungi Batam.

Panja Gula – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bowo mengatakan bahwa sudah mengundang petani gula agar tidak mati dan hal-hal lain terkait dengan kondisi gula, karena untuk saat ini gula dikuasai oleh mafia-mafia. Bowo mengatakan bahwa kita juga tahu siapa yang menjual gula dan siapa yang membeli gula. Bowo mempertanyakan apakah sudah memiliki data, karena kita membutuhkan data jenis-jenis gula, berapa per tonnya dan perusahaan apa saja yang diberikan izin untuk impor. jika ada niat untuk menjaga stabilitas pasar, maka impor dan pasar harus dikendalikan. Bowo meminta data dari Kemenperin tentang peningkatan gula , karena kita perlu tahu agar rakyat mengetahui berapa harga di luar. Bowo mempertanyakan apa penyebab dari mahalnya harga gula. Bowo mempertanyakan untuk gula rafinasi barang jadinya berapa ton yang masuk perdagangan. Bowo mempertanyakan untuk siapa impor gula ini, dan meminta data raw sugar dan gula putih berapa kekurangannya

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bowo mengatakan bahwa dirinya berpikir Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ada potensi melanggar undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bowo mengatakan bahwa di daerah pemilihannya tidak ada yang mengetahui KPPU. Ia menginginkan agar keuntungan dan kerugian KPPU dibeberkan semua di media. Menurut Bowo, KPPU sudah gagal dalam menjalankan tugasnya. Ia meminta laporan yang jelas mengenai jumlah investigasi dan pengadilan yang telah dilakukan, dan lain-lain. Ia juga meminta agar KPPU jangan berdampingan dengan perdagangan dan pertanian karena menurutnya mereka adalah mafia.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bowo mengatakan marketing dari KPPU harus dijalankan, masyarakat di dapil Jawa Tengah 2 tidak mengenal KPPU. Bowo berpendapat KPPU gagal karena seharusnya KPPU ditakuti oleh pengusaha. Bowo meminta laporan yang jelas tentang investigasi dan pengadilan. Bowo mengatakan sosialisasi UU harus dilakukan setelah UU KPPU diselesaikan penjelasannya. Bowo meminta KPPU tidak berdampingan dengan perdagangan dan pertanian karena pengusaha didalamnya adalah mafia.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Bowo mengucapkan terima kasih untuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diberikan PLN di daerah pemilihannya.

Bowo juga memohon ketika akan membangun listrik kapasitas transmisi diperhitungkan.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Bowo mengatakan kedepan Menperin harus bisa meningkatkan anggaran, karena anggaran Rp2,8 triliun sangat kecil, sehingga banyak anggota Komisi 6 yang mengeluh karena tidak mendapat apa-apa dari program Kemenperin. Bowo mengatakan banyak impor yang dilakukan oleh Kemendag mengagetkan Komisi 6, seperti impor 400 ribu ton daging kerbau, padahal impor dilakukan atas rekomendasi Kemenperin dan izinnya kepada Kemendag.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Bowo berharap Pemerintah berpihak pada negara dalam hal ini BUMN, Menteri Perdagangan kasih tugas ke BUMN banyak tetapi untuk masalah impor, BUMN tidak diutamakan.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Bowo mengharapkan untuk Jasa Marga, tolong disediakan toilet umum di tengah-tengah jalan sebelum rest area. Selanjutnya, ia juga mengatakan terhadap PT KAI, ia apresiasi kepemimpinan Pak Jonan dan tolong yang sudah baik untuk bisa dipertahankan. Ia juga berharap semoga PT Pelni, dan BUMN lain ada sosok Jonan-Jonan lainnya. Terakhir, Bowo menanyakan bagaimana kejelasan dari Jasa Raharja jika terjadi kecelakaan tunggal.

APBN-P Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS

Bowo mempertanyakan terkait dengan pembangunan fisik bisa diselesaikan selama 4 bulan, sedangkan tentang multiers kami belum bisa untuk memutuskan. Terkait dengan anggaran tahun 2018 apakah anggaran sebesar Rp8,8 Miliar ini sudah termasuk program multiers dan apa fungsi dari keuntungannya. Bowo mengatakan terkait dengan multiers akan dibahas dan mengenai pergantian yang sudah dijelaskan akan ditunggu surat dari Kemenkeu.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Bowo mengsulkan untuk tidak ada pemotongan anggaran Kemenperin. Kita akan berjuang bersama di Banggar agar anggaran Kemenperin tidak ada pemotongan.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Menurut Bowo marketing dari KPPU harus dijalankan, karena banyak masyarakat di dapilnya yang tidak tahu tentang apa itu KPPU, dan menurut Bowo KPPU ini gagal dan kedepannya KPPU harus bisa ditakuti oleh pengusaha. Bowo menyampaikan pula bahwa sosialisasi undang-undang itu harus dilakukan setelah Undang-Undang KPPU diselesaikan penjelasannya.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bowo mengaku tidak mengerti kepentingan negara untuk rakyat ada untuk pertahanan. Menurut Bowo anggaran-anggaran untuk TNI/Polri sangat besar, tetapi untuk investasi kecil.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bowo mengatakan koperasi sangat membutuhkan anggaran. Bowo mengatakan mengapa tahun 2018 tidak ada anggaran untuk LPDP, siapa tahu ada dana sisa yang dapat disalurkan ke Dekopin. Bowo berpendapat dana koperasi lebih penting masuk ke desa-desa.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Bowo mengatakan PT KBI adalah perusahaan jasa yang tidak boleh rugi dan harusnya mempunyai untung yang cukup bagus. Bowo berpendapat jika perusahaan sudah tidak bisa diselamatkan, maka perlu didiskusikan kepada Komisi 6 apakah mau dijual atau hal lain agar tidak membebani negara. Terkait sinergi BUMN, Bowo meminta penjelasan persenan proyek BUMN yang digembor-gemborkan. Bowo meminta penjelasan terkait peran PT Sucofindo dan PT Surveyor dalam impor beras, gula dan garam.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Bowo meminta penjelasan mengenai keuntungan terkait Pertamina membeli pesawat. Soal anak perusahaan, Bowo mengatakan akan melihat status profit induk didukung oleh anak perusahaan atau tidak. Bowo meminta Pertamina tidak terjadi salah pengertian di luar soal laba, profit. Peraturan karena harga pasar sudah tidak berlaku di Pertamina dan tugas pemerintah menjadi beban Pertamina. Bowo menanyakan perihal untung PGN yang kecil selama 3 tahun terakhir. Bowo menanyakan rincian beban per titik bila ingin meminta tambahan dan menurutnya inilah akibat tidak menyesuaikan harga pasar. Bowo meminta jawaban tertulis dan mengagendakan rapat selanjutnya. Bowo meminta penjelasan untuk penentuan pengurangan premium. Bowo meminta data neraca anak perusahaan dan ingin mengetahui beban BUMN di induk atau anak perusahaan serta laporan keuangan anak perusahaan pada KRAKATAU STEEL. Bowo meminta untuk mempersiapkan data dan neraca tahun 2015 dan menanyakan daya serap 1,5 T. Bowo mengatakan tetap mendukung untuk kepentingan industri selama bisa dipertanggungjawabkan. Bowo berharap Deputi bisa menjelaskan sinergi BUMN selanjutnya.

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Bowo mengatakan bahwa Komisi 6 mendapatkan bocoran surat tentang RUU yang sudah mendapatkan DAK Rp 1,7 Triliun.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Bowo mengatakan KPPU yang sekarang belum maksimal bahkan di kampus banyak yang tidak tahu KPPU. Menurutnya, pelaksanakan UU tidak bisa dilakukan jika masyarakat tidak akan tahu keberadaan KPPU. Ia menanyakan kepada para calon ketua KPPU mengenai langkah yang akan dilakukan jika menjadi anggota KPPU. Ia berharap komisioner ke depan mempunyai orientasi dan tidak main-main. Ia mengatakan sebulan terpilih harus ada rencana kerja dan siap mundur jika tidak mencapainya. Ia juga mengatakan bahwa impor mempunyai unsur monopolinya. Komisi 6 akan meminta komitmen untuk memberantas hal tersebut. Ia mengatakan kuncinya hanya satu yaitu keberanian.

Ketersediaan Pangan, Kestabilan Harga dan Kebijakan Ekspor Impor — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Perum BULOG

Bowo mengatakan bahwa untuk kebutuhan Batam disupport gula dan beras tidak ada kekurangan dan tidak boleh ada harga diatas HET.

Restrukturisasi Perbaikan Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dan Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

Bowo mengatakan dirut Merpati sudah dipecat akibat tidak mampu mengelola manajemen BUMN, tetapi sekarang diangkat menjadi direktur Angkasa Pura. Ia menanyakan mengenai sistem penilaiannya dan ia setuju mengundang Angkasa Pura dan Merpati. Ia mengatakan bahwa ia menyadari berat mengurus BUMN yang sakitnya sudah menahun sehingga efeknya kemana-mana. Ia juga mengatakan pasti sudah diteliti BUMN yang bisa diperjuangkan dan tidak. Ia meminta penjelasan BUMN yang sudah terklasifikasi sebagai BUMN yang tertolong dan yang tidak. Ia meminta dipercepat penanganannya dan melibatkan Komisi 6 untuk mendukung memutuskan remedinya. Ia juga meminta penjelasan mengenai usaha yang akan dilakukan termasuk perekrutan direksi karena menurutnya perusahaan jelek perekrutannya setengah-setengah.

Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya

Bowo menanyakan kepada PT. PLN, bagaimana nasib listrik yang berada di desa-desa dan bagaimana genset menanggulangi desa tersebut.

Pembicaraan Pendahuluan APBN Tahun 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja RKP dengan BPS, Kemenkes, Kementan, Koor Panja RKP, BPJT dan Dirjen Kereta Api

Bowo mengatakan bahwa Banggar pernah beri PMN 2017 untuk bangun kereta api di Sumatera Selatan tetapi Kemenhub belum melakukan infrastruktur jalur kereta api dan Bowo juga mempertanyakan apakah itu sudah ada perkembangannya atau belum. Bowo berasumsi bahwa tidak ada sinkronisasi dari Kemenhub dan KAI. PMN sudah ada tetapi Kemenhub tidak eksekusi.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Bowo mengatakan terkait PMN KAI itu memang belum disetujui, tapi belum ada pembahasan lagi di Komisi 6.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Bowo meminta anggaran yang harus dikurangkan karena negara sedang mengalami kekurangan dana dan hampir seluruh Kementerian dikurangkan. Bowo menambahkan untuk anggaran harus matang agar tidak berkesan seperti negara belum siap kelola keuangan. Bowo menambahkan apakah tidak ada
perkembangan dengan anggaran pada tahun 2017 dan 2018. Bowo menambahkan PMN agar lebih dibahas lebih mendalam agar tidak ada kesalahan yang sama. Bowo mengusulkan pembahasan PMN ditunda agar dibahas minggu depan. Bowo meningatkan jangan sampai salah terkait pemberian PMN kepada Jakarta Lloyd. Bowo menambahkan jika tidak bisa jangan dipaksakan terkait dengan PMN.

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Bowo meminta agar setiap mitra BUMN dapat memberikan laporang keuangan yang jelas dan arus kas
yang digunakan untuk melunasi utang-utang yang ada.

Latar Belakang

Bowo Sidik Pangarson lahir di Mataram 16 Desember 1968. Pernah menjadi auditor di BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia), bank swasta yang kini dilebur menjadi Bank Mandiri setelah Krisis Ekonomi 1998. Setelah tak lagi menjabat sebagai auditor, ia menjabat sebagai direktur PT. Inacon Luhur Pertiwi.

Pada periode 2014-2019 Bowo duduk di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Bowo ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Januari 2016, ia dipindah kembali ke Komisi VII. Namun, surat yang keluar pada akhir Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar -- Setya Novanto -- menjelaskan ia dipindahkan ke Komisi VI DPR-RI, dan menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Pendidikan

1. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1993)

2. SMAN 3 Semarang (1987) 

Perjalanan Politik

Bowo Sidik Pangarso sudah berkecimpung di dunia politik sejak lama. Di  tahun 2012-2015,  ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Pernah menjabat sebagai  Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah.  Bendahara Komite Brunai Kadin Indonesia (Masa Bakti 2012-2015).

Visi & Misi 

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Bowo mempetanyakan mengenai penilaian Trade Facilitation Agreement (TFA), dimana Indonesia kebanyakan mendapat nilai C. Bowo menegaskan jika infrastruktur SDM kita belum disiapkan, akan menjadi potensi berbahaya pada Indonesia sehingga perlu kajian lapangan mendalam, bila ratifikasi benar-benar dilakukan.   [sumber]

Tanggapan

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Bowo meminta data lengkap terkait PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tobasa dan pabrik semen di Vietnam untuk mengetahui apakah anak perusahaan lebih banyak memperoleh keuntungan daripada perusahaan induknya. Bowo juga meminta data terkait kebutuhan semen di seluruh Indonesia. Bowo mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin men-support BUMN, jika ada kebijakan yang merugikan pemerintah harus disampaikan di sini. Bowo kemudian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja, contohnya seperti kebutuhan batu bara sebanyak 30% dan biaya listrik yang harus dikeluarkan dan kemudian Ia menanyakan apakah harga semen tidak bisa dibuat lebih murah lagi. Terakhir Bowo menanyakan terkait serapan BUMN ke PT Semen Baturaja agar kebijakannya dapat seluruhnya diterapkan. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga,  Bowo bertanya apakah betul-betul sekian persen infrastruktur dikerjakan anak-anak perusahaan menurutnya harus transparan agar bisa betul-betul dirasakan swasta. Bowo mengatakan banyak laporan-laporan tagihan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk itu Bowo meminta diberitahu berapa besar biaya yang belum dibayarkan. Bowo juga meminta diberikan kesempatan kepada teman-teman pihak ketiga supaya adanya pemerataan. Ia juga untuk berharap saling mengingatkan supaya ke depan BUMN ini tidak hanya lewat, tapi juga bisa dilihat dan dirasakan. Bowo menanyakan sampai kapan kewajiban pemerintah kepada Waskita. Dirinya mengaku yakin masih banyak pekerjaan-pekerjaan BUMN yang ter-pending pembayarannya. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Bowo menyampaikan apakah ada mekanisme. Usulan anggaran ini belum pernah dibahas di Komisi 6 sebelumnya. Menurut Bowo, pembahasan ini kami belum pernah dengar dan justru baru mengetahui dari Banggar.UU No. 1 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 pemindahan tanah atau bangunan lebih dari 100 M harus melalui DPR. Bowo mengatakan bahwa dari dulu anak-anak BUMN dan cucu BUMN mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh swasta. Bowo meminta informasi 800 anak atau cucu perusahaan core bisnisnya apa saja. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bowo menanyakan bagaimana perpres yang dilakukan oleh PT Adikarya, dan apakah Kemenhub tdk ikut andil. Selaku pimpinan rapat, Bowo menyatakan bahwa rapat hari ini kita tidak langsung ambil kesimpulan tetapi akan dibahas di internal dan diperdalam dulu. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian,  Bowo mempertanyakan apakah semua data sudah dicek. Bowo berpendapat bahwa dengan 28 persen bagi perbankan apakah sudah dikomunikasikan. Kalau memang tidak sanggup, maka bisa diturunkan. Pada Rapat Panja nanti Bowo mengatakan bahwa bisa menyesuaikan apakah harus diturunkan atau dinaikkan. Bowo mengaku hanya mengkhawatirkan bagaimana cara untuk menutup kekurangan BUMN walaupun bisa tapi tidak mau memberatkan pihak BUMN. Bowo meminta teman-teman BUMN yang tidak sanggup untuk mengatakannya karena Jum'at nanti yang disetujui adalah angka fix yang akan dibawa ke Banggar untuk itu Ia mengingatkan hanya yang keberatan saja yang disampaikan. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Bowo mengatakan bahwa BUMN karya selama ini mendapatkan serangkaian proyek/penugasan yang di mana hal tersebut berarti menambah profit dari perusahaan. Bowo juga memperingatkan agar Kementerian BUMN tetap melakukan koordinasi dengan BUMN agar kebijakan dividen dapat ditetapkan dengan proses dialog, karena pada kenyataannya, masih ada beberapa BUMN yang keberatan dengan kebijakan dividen yang dibuat. Bowo memaparkan jumlah dividen BUMN, diantaranya; PP sebesar Rp26 Miliar, Wika Rp51 Miliar, Hutama Karya Rp27,2 Miliar dan target dividen sebanyak Rp43,7 Triliun suatu saat bisa naik dan turun tergantung hasil rapat. Menurut Bowo, komisi 6 perlu mengetahui porsi pengembangan dividen yang  jelas dan adil. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Bowo menyarankan agar kalau ada proyek bisa dikerjakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tolong diberikan. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Bowo menanyakan dengan penyegelan gula 700 ton di Bulog dan PTPN mengapa masyarakat tidak teriak kekurangan gula. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Bowo mengatakan, melihat rencana Mendag RI untuk memotong mata rantai kecurangan pada industri gula rafinasi, masih ada waktu untuk meyakinkan Komisi 6 mengenai Permendag No. 16/2017 untuk dapat mengawal lelang agar bisa menguntungkan semua pihak. Bowo menuturkan, agar keraguan anggota Komisi 6 dijawab secara tertulis.[sumber]

Evaluasi Dekopin

23 November 2016 - Bowo mengatakan bahwa Dekopin memakai APBN tetapi visinya seperti partai. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Bowo meminta PT. Adhi Karya menjelaskan penugasan mendadak pekerjaan LRT ini karena nanti pada waktu kekurangan biaya, apakah ada PMN lagi untuk  PT. KAI. Bowo menanyakan apakah yang dikembalikan APBN perbuhungan itu hanya menyangkut pihak ketiga atau seperti apa. Ini seolah menjadi pertanggungjawaban BUMN.  Bowo meminta penjelasan bagaimana kronologis perpres-perpres ini sampai turun, mengapa PMNnya tidak di Adhi Karya saja. Bowo juga menanyakan kenapa dioper ke PT KAI. Bowo mengatakan, Pak Sesmen sudah menjawab, mengapa dialihkan karena berkaitan ada neraca yang cukup di KAI untuk mengeluarkan pinjaman. Bowo mengatakan, ada kewajiban menengembalikan dana pinjaman kemenhub ke KAI. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Bowo menanyakan tentang APBN-P yang telah diputuskan namun untuk diadakan penambahan jika mitra tidak menjaga skala prioritas program kerja.[sumber]

Penyertaan Modal Negara di Jamkrindo

21 Juni 2016 - Bowo menyatakan di masyarakat, pinjaman sebesar Rp5-10 Juta masih diminta jaminannya oleh perbankan. Bowo menanyakan pinjaman dibawah Rp10 Juta apakah masih diperlukan jaminan. Bowo menyarankan untuk Jamkrindo lebih tegas pada pihak perbankan.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Bowo berkata Komisi 6 berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan dana minim dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan berharap juga supaya jangan ada pemotongan di KPPU karena Bowo yakin dengan anggaran kecil kinerja KPPU tidak akan maksimal. Bowo memohon agar KPPU menjelaskan mana anggaran yang sebaiknya jangan dipotong atau boleh dipotong.

Bowo juga meminta agar anggaran KPPU ke depannya ditingkatkan, karena monopoli di negara kita ini sangat merugikan serta meminta persoalan yang dibawa KPPU yang sudah disidangkan mana saja, berapa yang diangkat dan berapa yang sudah diputuskan. Bowo mendukung agar anggaran KPPU di tahun 2016 tidak dilakukan pemotongan dan ia akan memperjuangkannya di Badan Anggaran (Banggar).

Bowo mengatakan, tugas bapak adalah bagaimana memberikan masukan ke pemerintah. Pernah tidak ada kasus yang dipidanakan? Dan kewenangan kita hanya sanksi administrasi kalau diberi senjata kita juga bisa. Bowo mempertanyakan, apakah selama ini KKPU sudah membawa kasus ke pidana?  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Bowo menanyakan jumlah Usaha Kecil & Menengah (UKM) yang membutuhkan permodalan. Ia menyampaikan hal itu sesuai dengan janji Pemerintah yang ingin mengembangkan UKM. Bowo mengatakan, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab jika UKM mati, sebab, UKM menjadi ujung tombak Pemerintah dalam menghadapi MEA. Menurutnya, lebih dari 25 ribu UKM menunggu dana koperasi. Terakhir ia berharap anggaran UKM tahun berikutnya lebih besar.  [sumber]

"Mahar Politik" untuk Calon Kepala Daerah

29 Juli 2015 - (Rimanews) - Politikus Golkar Kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso  mengakui adanya praktik "mahar politik" dalam pencalonan kepala daerah.

Kata Bowo, praktek "mahar politik" tersebut ada di setiap partai. Setiap calon-calon kepala daerah yang ingin daftar ke partai harus menyerahkan "mahar". Tapi, kata Bowo, mahar itu tanpa ada paksaan hanya sekedar sukarela. 

"Sepengetahuan saya semua partai memang minta kepada calon, tapi tidak memaksa. Sekarang calon ingin punya kendaraan, apa ada yang gratis," katanya ketika dihubungi, Rabu (29/07/2015). 

Selanjutnya Bowo mengatakan, selama calonnya merasa tidak keberatan, tidak masalah, tetapi jika merasa diperas pasti para calon akan pindah ke partai lain.

Dia juga menanggapi pernyataan Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengungkapkan, ada oknum di kubu Partai Golkar yang telah menyandera rekomendasi bakal calon kepala daerah karena calon tidak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah besar.

Kata Bowo, seharusnya Bamsoet bercermin terlebih dahulu sebelum melontarkan pernyataan itu.  "Di rumahnya (Bamsoet) ada cermin besar untuk dirinya sendiri. Harusnya ngaca. Atau dia tidak punya cermin di rumahnya," kata Bowo.

Tuduhan Bamsoet itu secara tidak langsung ditujukan kepada kubu Agung Laksono yang melakukan pemerasan dalam pencalonan kepala daerah.

"Dia (Bamsoet) lupa sebelum berbicara itu, harusnya bertanya dulu ke tim lima (tim penjaringan kepala daerah) kubunya," ungkapnya. (sumber)

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 Bowo meminta grand design kilang dari Pertamina.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 Bowo mengatakan bahwa PLN harusnya bisa memberikan alternatif lain selain menggunakan BBM. Kemudian salah satu direksi PLN menjanjikan akan memberikan data-data Rp.5 triliun tetapi sampai sekarang belum diberikan. Terakhir, Bowo mengingatkan bahwa hutang-hutang di PLN semakin besar. Bowo minta kepada Dirut PLN rinciannya.  [sumber]

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Bowo sependapat dengan Dwie Aroem bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki tekanan yang ditambah dengan sosialisasi. Bowo beranggapan sangat penting untuk penambahan anggaran. Bowo meminta dukungan penuh kepada pimpinan Komisi 6, karena Batam memiliki ekonomi yang anjlok. [sumber]