Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
16/12/1968
Alamat Rumah
Jl. Bakti Kav. 2 Rt 003 Rw 007, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Latar Belakang

Bowo Sidik Pangarson lahir di Mataram 16 Desember 1968. Pernah menjadi auditor di BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia), bank swasta yang kini dilebur menjadi Bank Mandiri setelah Krisis Ekonomi 1998. Setelah tak lagi menjabat sebagai auditor, ia menjabat sebagai direktur PT. Inacon Luhur Pertiwi.

Pada periode 2014-2019 Bowo duduk di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Bowo ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Januari 2016, ia dipindah kembali ke Komisi VII. Namun, surat yang keluar pada akhir Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar -- Setya Novanto -- menjelaskan ia dipindahkan ke Komisi VI DPR-RI, dan menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Pendidikan

1. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1993)

2. SMAN 3 Semarang (1987) 

Perjalanan Politik

Bowo Sidik Pangarso sudah berkecimpung di dunia politik sejak lama. Di  tahun 2012-2015,  ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Pernah menjabat sebagai  Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah.  Bendahara Komite Brunai Kadin Indonesia (Masa Bakti 2012-2015).

Visi & Misi 

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Bowo mempetanyakan mengenai penilaian Trade Facilitation Agreement (TFA), dimana Indonesia kebanyakan mendapat nilai C. Bowo menegaskan jika infrastruktur SDM kita belum disiapkan, akan menjadi potensi berbahaya pada Indonesia sehingga perlu kajian lapangan mendalam, bila ratifikasi benar-benar dilakukan.   [sumber]

Tanggapan

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Bowo meminta data lengkap terkait PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tobasa dan pabrik semen di Vietnam untuk mengetahui apakah anak perusahaan lebih banyak memperoleh keuntungan daripada perusahaan induknya. Bowo juga meminta data terkait kebutuhan semen di seluruh Indonesia. Bowo mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin men-support BUMN, jika ada kebijakan yang merugikan pemerintah harus disampaikan di sini. Bowo kemudian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja, contohnya seperti kebutuhan batu bara sebanyak 30% dan biaya listrik yang harus dikeluarkan dan kemudian Ia menanyakan apakah harga semen tidak bisa dibuat lebih murah lagi. Terakhir Bowo menanyakan terkait serapan BUMN ke PT Semen Baturaja agar kebijakannya dapat seluruhnya diterapkan. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga,  Bowo bertanya apakah betul-betul sekian persen infrastruktur dikerjakan anak-anak perusahaan menurutnya harus transparan agar bisa betul-betul dirasakan swasta. Bowo mengatakan banyak laporan-laporan tagihan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk itu Bowo meminta diberitahu berapa besar biaya yang belum dibayarkan. Bowo juga meminta diberikan kesempatan kepada teman-teman pihak ketiga supaya adanya pemerataan. Ia juga untuk berharap saling mengingatkan supaya ke depan BUMN ini tidak hanya lewat, tapi juga bisa dilihat dan dirasakan. Bowo menanyakan sampai kapan kewajiban pemerintah kepada Waskita. Dirinya mengaku yakin masih banyak pekerjaan-pekerjaan BUMN yang ter-pending pembayarannya. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Bowo menyampaikan apakah ada mekanisme. Usulan anggaran ini belum pernah dibahas di Komisi 6 sebelumnya. Menurut Bowo, pembahasan ini kami belum pernah dengar dan justru baru mengetahui dari Banggar.UU No. 1 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 pemindahan tanah atau bangunan lebih dari 100 M harus melalui DPR. Bowo mengatakan bahwa dari dulu anak-anak BUMN dan cucu BUMN mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh swasta. Bowo meminta informasi 800 anak atau cucu perusahaan core bisnisnya apa saja. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bowo menanyakan bagaimana perpres yang dilakukan oleh PT Adikarya, dan apakah Kemenhub tdk ikut andil. Selaku pimpinan rapat, Bowo menyatakan bahwa rapat hari ini kita tidak langsung ambil kesimpulan tetapi akan dibahas di internal dan diperdalam dulu. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian,  Bowo mempertanyakan apakah semua data sudah dicek. Bowo berpendapat bahwa dengan 28 persen bagi perbankan apakah sudah dikomunikasikan. Kalau memang tidak sanggup, maka bisa diturunkan. Pada Rapat Panja nanti Bowo mengatakan bahwa bisa menyesuaikan apakah harus diturunkan atau dinaikkan. Bowo mengaku hanya mengkhawatirkan bagaimana cara untuk menutup kekurangan BUMN walaupun bisa tapi tidak mau memberatkan pihak BUMN. Bowo meminta teman-teman BUMN yang tidak sanggup untuk mengatakannya karena Jum'at nanti yang disetujui adalah angka fix yang akan dibawa ke Banggar untuk itu Ia mengingatkan hanya yang keberatan saja yang disampaikan. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Bowo mengatakan bahwa BUMN karya selama ini mendapatkan serangkaian proyek/penugasan yang di mana hal tersebut berarti menambah profit dari perusahaan. Bowo juga memperingatkan agar Kementerian BUMN tetap melakukan koordinasi dengan BUMN agar kebijakan dividen dapat ditetapkan dengan proses dialog, karena pada kenyataannya, masih ada beberapa BUMN yang keberatan dengan kebijakan dividen yang dibuat. Bowo memaparkan jumlah dividen BUMN, diantaranya; PP sebesar Rp26 Miliar, Wika Rp51 Miliar, Hutama Karya Rp27,2 Miliar dan target dividen sebanyak Rp43,7 Triliun suatu saat bisa naik dan turun tergantung hasil rapat. Menurut Bowo, komisi 6 perlu mengetahui porsi pengembangan dividen yang  jelas dan adil. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Bowo menyarankan agar kalau ada proyek bisa dikerjakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tolong diberikan. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Bowo menanyakan dengan penyegelan gula 700 ton di Bulog dan PTPN mengapa masyarakat tidak teriak kekurangan gula. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Bowo mengatakan, melihat rencana Mendag RI untuk memotong mata rantai kecurangan pada industri gula rafinasi, masih ada waktu untuk meyakinkan Komisi 6 mengenai Permendag No. 16/2017 untuk dapat mengawal lelang agar bisa menguntungkan semua pihak. Bowo menuturkan, agar keraguan anggota Komisi 6 dijawab secara tertulis.[sumber]

Evaluasi Dekopin

23 November 2016 - Bowo mengatakan bahwa Dekopin memakai APBN tetapi visinya seperti partai. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Bowo meminta PT. Adhi Karya menjelaskan penugasan mendadak pekerjaan LRT ini karena nanti pada waktu kekurangan biaya, apakah ada PMN lagi untuk  PT. KAI. Bowo menanyakan apakah yang dikembalikan APBN perbuhungan itu hanya menyangkut pihak ketiga atau seperti apa. Ini seolah menjadi pertanggungjawaban BUMN.  Bowo meminta penjelasan bagaimana kronologis perpres-perpres ini sampai turun, mengapa PMNnya tidak di Adhi Karya saja. Bowo juga menanyakan kenapa dioper ke PT KAI. Bowo mengatakan, Pak Sesmen sudah menjawab, mengapa dialihkan karena berkaitan ada neraca yang cukup di KAI untuk mengeluarkan pinjaman. Bowo mengatakan, ada kewajiban menengembalikan dana pinjaman kemenhub ke KAI. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Bowo menanyakan tentang APBN-P yang telah diputuskan namun untuk diadakan penambahan jika mitra tidak menjaga skala prioritas program kerja.[sumber]

Penyertaan Modal Negara di Jamkrindo

21 Juni 2016 - Bowo menyatakan di masyarakat, pinjaman sebesar Rp5-10 Juta masih diminta jaminannya oleh perbankan. Bowo menanyakan pinjaman dibawah Rp10 Juta apakah masih diperlukan jaminan. Bowo menyarankan untuk Jamkrindo lebih tegas pada pihak perbankan.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Bowo berkata Komisi 6 berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan dana minim dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan berharap juga supaya jangan ada pemotongan di KPPU karena Bowo yakin dengan anggaran kecil kinerja KPPU tidak akan maksimal. Bowo memohon agar KPPU menjelaskan mana anggaran yang sebaiknya jangan dipotong atau boleh dipotong.

Bowo juga meminta agar anggaran KPPU ke depannya ditingkatkan, karena monopoli di negara kita ini sangat merugikan serta meminta persoalan yang dibawa KPPU yang sudah disidangkan mana saja, berapa yang diangkat dan berapa yang sudah diputuskan. Bowo mendukung agar anggaran KPPU di tahun 2016 tidak dilakukan pemotongan dan ia akan memperjuangkannya di Badan Anggaran (Banggar).

Bowo mengatakan, tugas bapak adalah bagaimana memberikan masukan ke pemerintah. Pernah tidak ada kasus yang dipidanakan? Dan kewenangan kita hanya sanksi administrasi kalau diberi senjata kita juga bisa. Bowo mempertanyakan, apakah selama ini KKPU sudah membawa kasus ke pidana?  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Bowo menanyakan jumlah Usaha Kecil & Menengah (UKM) yang membutuhkan permodalan. Ia menyampaikan hal itu sesuai dengan janji Pemerintah yang ingin mengembangkan UKM. Bowo mengatakan, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab jika UKM mati, sebab, UKM menjadi ujung tombak Pemerintah dalam menghadapi MEA. Menurutnya, lebih dari 25 ribu UKM menunggu dana koperasi. Terakhir ia berharap anggaran UKM tahun berikutnya lebih besar.  [sumber]

"Mahar Politik" untuk Calon Kepala Daerah

29 Juli 2015 - (Rimanews) - Politikus Golkar Kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso  mengakui adanya praktik "mahar politik" dalam pencalonan kepala daerah.

Kata Bowo, praktek "mahar politik" tersebut ada di setiap partai. Setiap calon-calon kepala daerah yang ingin daftar ke partai harus menyerahkan "mahar". Tapi, kata Bowo, mahar itu tanpa ada paksaan hanya sekedar sukarela. 

"Sepengetahuan saya semua partai memang minta kepada calon, tapi tidak memaksa. Sekarang calon ingin punya kendaraan, apa ada yang gratis," katanya ketika dihubungi, Rabu (29/07/2015). 

Selanjutnya Bowo mengatakan, selama calonnya merasa tidak keberatan, tidak masalah, tetapi jika merasa diperas pasti para calon akan pindah ke partai lain.

Dia juga menanggapi pernyataan Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengungkapkan, ada oknum di kubu Partai Golkar yang telah menyandera rekomendasi bakal calon kepala daerah karena calon tidak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah besar.

Kata Bowo, seharusnya Bamsoet bercermin terlebih dahulu sebelum melontarkan pernyataan itu.  "Di rumahnya (Bamsoet) ada cermin besar untuk dirinya sendiri. Harusnya ngaca. Atau dia tidak punya cermin di rumahnya," kata Bowo.

Tuduhan Bamsoet itu secara tidak langsung ditujukan kepada kubu Agung Laksono yang melakukan pemerasan dalam pencalonan kepala daerah.

"Dia (Bamsoet) lupa sebelum berbicara itu, harusnya bertanya dulu ke tim lima (tim penjaringan kepala daerah) kubunya," ungkapnya. (sumber)

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 Bowo meminta grand design kilang dari Pertamina.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 Bowo mengatakan bahwa PLN harusnya bisa memberikan alternatif lain selain menggunakan BBM. Kemudian salah satu direksi PLN menjanjikan akan memberikan data-data Rp.5 triliun tetapi sampai sekarang belum diberikan. Terakhir, Bowo mengingatkan bahwa hutang-hutang di PLN semakin besar. Bowo minta kepada Dirut PLN rinciannya.  [sumber]

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Bowo sependapat dengan Dwie Aroem bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki tekanan yang ditambah dengan sosialisasi. Bowo beranggapan sangat penting untuk penambahan anggaran. Bowo meminta dukungan penuh kepada pimpinan Komisi 6, karena Batam memiliki ekonomi yang anjlok. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
16/12/1968
Alamat Rumah
Jl. Bakti Kav. 2 Rt 003 Rw 007, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi