Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Lebak Bulus III No. 51 D (ABCD), RT.009/RW.004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Firman Soebagyo, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah pada tanggal 2 April 1953 berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Dapil Jawa Tengah III setelah memperoleh 90.757 suara. Firman adalah seorang kader dan politisi senior dari Partai Golkar.

Pada masa kerja 2014-2019 Firman bertugas di Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan dan pangan. Firman juga sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal di Partai Golkar dan Firman berpindah tugas ke Komisi 2 yang membidangi reformasi aparatur negara, kepemiluan dan otonomi daerah.

2014, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II Partai Golkar
2004-2009, Partai Golkar, Ketua DPP Bidang Kesejahteraan, Jakarta
2009-2010, Partai Golkar, Ketua DPP Bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jakarta
2010-2015, Partai Golkar, Ketua DPP Bidang Pemilu, Jakarta
2009-2014, DPR/MPR-RI, Anggota, Jakarta (Wakil Ketua Komisi 4)
1997-1999, MPR-RI, Anggota, Jakarta

Pendidikan

S1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak jelas kapan masuk dan keluarnya)
S2, Universitas Padjajaran, Bandung (2008)

Perjalanan Politik

Untuk periode 2009-2014, Firman bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi masalah Pertanian, Kelautan, Bulog dan Kehutanan. Periode 2014-2019, ia adalah anggota Komisi IV, Wakil Ketua Badan Legislasi, dan Januari 2016, ia juga menjadi anggota Badan Musyawarah DPR-RI.

Terhitung sejak 2 April 2018, Firman tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI pasalnya Fraksi Golkar memutuskan jabatan tersebut digantikan oleh Sarmuji.

Visi & Misi

"Membangun Indonesia dari Desa" dimana rakyat di pedesaan (yang umumnya adalah petani dan nelayan) bukan hanya menjadi subjek tetapi berdaya sendiri dan menjadi tulang punggung desanya karena mereka berbasis pemilik usaha (UKM dan koperasi).

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK
5 September 2019 - Firman Subagyo tercatat pada layar ruang rapat Paripurna sebagai juru bicara Fraksi Golkar dalam acara penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas RUU (perubahan kedua) KPK yang diusulkan oleh Baleg DPR-RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR-RI pada Paripurna 5 September 2019. Palu pimpinan rapat mengetuk bahwa seluruh fraksi menyetujui keputusan tersebut meskipun akhirnya penyampaian pendapat fraksi-fraksi diputuskan dilakukan secara tertulis. (https://twitter.com/WikiDPR1/status/1169466172644872199)

Tanggapan terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Firman mengatakan bahwa hari ini kita tidak mengambil keputusan dan kami melihat ada kelemahan di pemerintah. Firman berpandangan bahwa pemerintah harus mendengarkan aspirasi pemda dan petani daerah, jangan cuma pelaku-pelaku besar. Firman juga mengatakan jumlah bab dan pasal dalam RUU Perkelapasawitan antara baleg dan pemerintah ada perbedaan. Firman menambahkan UU Perkelapasawitan adalah lex specialis, kami ingin kelapa sawit dapat memberikan masukan untuk negara dan mengatasi berbagai kesenjangan-kesenjangan yang ada. Firman Subagyo sebagai pimpinan rapat memperpanjang hingga pukul 16:00 WIB. [sumber]

RUU Pertembakauan

18 Januari 2018 - Firman berpendapat yang namanya pertembakauan harus memberikan kontribusi kepada Negara. Dari aspek sosial rokok menyediakan lapangan pekerjaan, dan Firman bersyukur ada Gudang Garam berdiri di Pati. Firman mengemukakan bahwa tempe Indonesia sudah dipatenkan di Jepang. Firman menambahkan Pemerintah nanti baru hiruk-pikuk ketika tembakau sudah dipatenkan negara lain. Amerika negara pencetus WTO pun memiliki 4 komoditas untuk dilindungi. Firman menegaskan bahwa belum ada kekompakan diantara APCI, MKKI dll, kita ini perang, sedangkan yang anti tembakau sistemik. Intelektualnya dari UI, dananya dari Bloomberg. Firman menegaskan kembali sejak kapan menteri bisa katakan rokok membunuh. Diakhir, Firman menambahkan pemerimaan nelayan tangkap lebih kecil dari pada rokok. [sumber]

RUU Masyarakat Adat

15 Januari 2018- Menurut Firman di berbagai UU banyak mengatur masyarakat adat termasuk di UU kehutanan namun hal tersebut tidaklah cukup. Untuk itu Firman menyatakan bahwa kedepannya masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan hukum.[sumber]

RUU Perkelapasawitan

14 September 2017 - Dalam Rapat Koordinasi Baleg dengan Anggota Komite 2 DPD-RI (Pengelolaan SDA dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya) Djasarmen Purba, Anggota DPD-RI dapil Provinsi Kepulauan Riau dan Sudirman Umar Anggota DPD-RI dapil Provinsi Aceh selaku Tim Kerja RUU Perkelapasawitan,

Sebagai pembukaan Firman Subagyo mengatakan Baleg sedang melakukan pengharmonisasian dan pembulatan undang-undang tentang perkelapasawitan. Baleg juga telah menginisiasi UU Perkelapasawitan, inisiatif ini awalnya belum mendapat dukungan dari anggota Baleg tapi setelah menemui seluruh stakeholder seperti petani, dll ternyata sawit perlu diatur dalam UU. Firman menambahkan sawit merupakan sumber pemasukan negara yang besar, kelapa sawit merupakan sumbangan devisa tertinggi juga, bisa mencapai 300 Triliun/tahun. Sawit merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja yang banyak, kelapa sawit juga mengalahkan sumbangan devisa batu bara, lalu untuk negara penyerapan tenaga kerja lebih dari 5,4 juta orang dari 120,2 juta angkatan kerja nasional.

Firman Subagyo juga berkata kelapa sawit berperan sebagai bahan baku industri lainnya dan UU ini juga berguna mengurangi ketimpangan pembangunan regional. Produktivitas lahan kelapa sawit paling tinggi dan harga paling terjangkau dibandingkan minyak nabati lainnya. Firman Subagyo menjelaskan sebenarnya export terbesar kelapa sawit adalah kita dan Malaysia nomer 2, tapi di situ masalahnya. Malaysia yang dulunya belajar menanam kelapa sawit dari Indonesia itu sudah memiliki UU dari hulu hingga hilirnya, dan ada juga masyarakat adat di Kalimantan dan sekitarnya yang menjadi korban karena lahan menjadi sengketa. Belum adanya wujud konkret pemerintah dalam mendukung industri kelapa sawit sebagai industri strategis nasional. UU Perkelapasawitan ini harus bisa kita yakinkan kepada pemerintah karena kelapa sawit memberikan kontribusi yang banyak bagi negara, kita harus memiliki blueprint dan menyepakati ini agar kita bisa menjaga lahan kelapa sawit. Selanjutnya Firman mempersilakan dari DPD untuk memberikan masukan.

Firman mengatakan kami sepakat karena pemerintah saat ini sedang membatasi pembentukan lembaga baru. Beberapa waktu lalu Baleg mengundang gabungan pengusaha dan asosiasi petani untuk memberi masukan terkait Undang-Undang Perkelapasawitan ini, jadi baleg mengharapkan DPD dan DPR ini sejalan karena pemerintah itu ketakutan dengan non-government organization (NGO) asing dalam beberapa poin yang disampaikan DPD. Spektrumnya terlihat sudah sama dengan kami sehingga harapan kita bisa sama-sama agar Undang-Undang ini bisa diundangkan. Firman mengingatkan beberapa tempo lalu Rufinus marah-marah karena ada TV yang menyiarkan bahwa rokok itu mengandung minyak babi. Ia menanyakan dari mana asalnya iklan tersebut dan menyarankan untuk mengundang orang TV-nya untuk menjelaskan di sini agar mereka menyiarkannya tidak sembarangan. Undang-Undang itu memang harus diawasi pelaksananaannya oleh yang berkaitan, dalam hal ini DPD. Firman menambahkan seperti apa yang Amirul katakan jangan sampai UU ini mengundang masalah baru, persoalan yang disebabkan kelapa sawit ini yakni ego sektoral, dan Malaysia melihat celah itu. Masalah lembaga ini memang punya kewenangan hulu-hilirnya tapi di pemerintahan sempat khawatir dengan lembaga ini karena takut kewenangannya diambil padahal tidak seperti itu. Firman berharap dengan melakukan sosialisasi prolegnas, DPD turut diundang karena menyangkut kepentingan daerah juga.

Firman menambahkan memang betul ada isu bahwa sawit merusak lingkungan tetapi itu kesalahan kita karena tidak bisa menata lahan dan tata ruang yang jelas, mana untuk sawit dan mana untuk yang lain. Untuk itu dari carut-marut tersebut Firman merasa perlu kehadiran negara untuk menata ulang mengenai tata ruang lahan. Dia juga berkata kita harus bersyukur kepada Allah SWT, karena tanah negara kita bisa menanam kelapa sawit maka dari itu yang cemas adalah Amerika dan Eropa itu yang tidak bisa menanam kelapa sawit. Firman menegaskan ini hulu dan hilir perlu kita atur, pembatasan asing harus ditegaskan, jika ada kebakaran dll itulah permasalahan kita karena tidak ada yang mengatur penggunaan lahan tersebut. Firman menambahkan bahwa begitu pentingnya UU ini kita komitmenkan, UU ini diundangkan bersama DPD karena ini untuk kepentingan bersama. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Firman selaku ketua Panja RUU KSDAHE memaparkan:

  • Berdasarkan keputusan UU MD3 peraturan DPR-RI tentang tata tertib dan tata cara membuat RUU dari harmonisasi hingga pendapat fraksi, panja sepakat melakukan penyempurnaan pada RUU KSDAHE mulai dari rumusan dan hal-hal teknis antara lain tentang persyaratan hukum adat yang berciri adanya kesamaan rasa, harta kekayaan adat, dan perangkat norma.
  • Pasal 12 tentang perencanaan berbasis top-down oleh negara dan diatur oleh UU, perlu dilakukan perumusan ulang karena dalam proses perencanaan harus menghadirkan ruang partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berasal dari pemerintah desa.
  • Akses dilindungi dari kerusakan akibat gangguan spesies lingkungan dan manusia.
  • Negara harus memperoleh keuntungan sesuai yang diatur dalam UU tentang pembagian keuntungan.
  • Perubahan jangka waktu perizinan penggunaan lahan konservasi hutan menjadi 30 tahun dan dapat diperpanjang.
  • Ketentuan Pasal 138 tentang pasal sanksi terhadap izin usaha adalah berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya diatur dalam UU.
  • Berdasarkan teknis perumusan, RUU KSDAHE dapat diajukan sebagai UU inisiatif DPR-RI.

[sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Firman menyampaikan bahwa Fraksi Hanura tidak hadir. Namun, Fraksi Hanura telah mengirimkan keputusannya terhadap RUU Kewirausahaan Nasional. Firman membacakan hasil keputusan Fraksi Hanura, bahwa Fraksi Hanura menerima RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna. Dan Fraksi Golkar sendiri yang diwakili Firman, juga menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional. [sumber]

23 November 2015 - Menurut Firman di negara-negara maju, seperti Italia, Jepang, dan Korea, Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi bumper ekonomi utama dan ekonomi nasional. Perbedaannya, menurut Firman adalah kewirausahaan nasional di Indonesia belum memiliki undang-undang sebagai payung hukum. Firman mendukung untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas segala-galanya. [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

21 Desember 2016 - Firman menjelaskan bahwa seluruh fraksi belum memahami konsep secara utuh untuk itu perlu dijelaskan dengan lengkap. Firman mengatakan bahwa gagasan dari Badan Legislasi (Baleg) untuk merevisi Tata Tertib terkait dengan penanganan UU telah disepakati pada paripurna. Firman berharap kinerja Baleg bisa maksimal setelah merevisi UU MD3 serta tata tertib yang disepakati tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan. [sumber]

31 Agustus 2015 - Firman menyampaikan beberapa hal terkait:

  1. Hari Legislasi. Firman menganggap hal tersebut adalah penting. Namun, Firman mempertegas nantinya jika ada Hari Legislasi maka reses tidak perlu dikurangi. Di mana 1 bulan menjadi 3 minggu, lalu 3 minggu menjadi 2 minggu sehingga sisanya bisa digunakan untuk Hari Legislasi.
  2. UU MD3. Jika Badan Legislasi (Baleg) mengacu pada UU MD3 maka sebenarnya Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (PUU) tidak mempunyai otoritas. Akan tetapi, DPR tidak mempunyai Tenaga Ahli (TA) sehingga diserahkan ke Deputi PUU.
  3. UU Akademik. Ke depannya supaya Baleg bisa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai otoritas menyusun UU Akademik.
  4. Sistem penyusunan UU Akademik. Firman mengusulkan agar menggunakan sistem secara kelembagaan melalui rektor, bukan secara oknum atau perorangan. Bertujuan agar PTN dan rektornya mempunyai tanggung-jawab. Terkait hal tersebut, Deputi PUU juga diberi kesempatan.
  5. UU yang disusun Prolegnas. Adanya ketidak-siapan antara Komisi dan Pemerintah.
  6. Yudisial Review. Agar tidak terkena yudisial review, lebih baik yang memberi penjelasan adalah orang-orang yang ikut membahas sehingga bisa menguatkan. Selain itu, harus ada Panitia Kerja (Panja) yang membahas. [sumber]

UU Kehutanan

5 Januari 2016 - (TribunNews) - Politisi DPR berharap putusan PN Palembang di Sumatera Selatan yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap pembakaran hutan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) pada 30 Desember 2015, jangan dinilai tendensius.

Majelis hakim diyakini mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan UU yang ada.

“Hakim dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan fakta hukum bukan opini. Jadi jangan tendensius menilai hakim,” ujar politisi senior Golkar yang duduk di Komisi IV Bidang Pertanian dan Kehutanan, Firman Subagyo, Selasa (5/1/2016) menanggapi banyaknya suara yang mempertanyakan hasil putusan tersebut.

Firman Subagyo yang juga pimpinan Komisi IV ini menegaskan dirinya tidak ingin membela hakim atau pengusaha yang terkait dalam kasus ini, hal itu semata ingin meluruskan pandangan masyarakat saja. Sebab dirinya banyak tahu soal kebakaran hutan dan UU yang lemah.

“Saya tidak dalam posisi membela hakim atau pengusaha, tapi saya mengerti persoalan yang diproses dalam pengadilan itu. Jadi saya paham mengapa majelis hakim di bawah pimpinan Parlas Nababan memutuskan menolak gugatan perdata kementerien LHK,” katanya.

Firman mengajak mereka yang keras memprotes dan juga LSM yang menolak putusan itu, untuk melakukan evaluasi masalah yang terjadi, juga evaluasi atas regulasi yang ada.

“Kalau LSM punya data yang dapat memperkuat gugatan Kementerian LHK, ya dibantu dong, biar pemerintah kuat, bukan cuma protes saja,” katanya.

Menurut Firman, kelemahan gugatan Kementerian LHK sehingga ditolak majelis hakim karena data dan basis UU-nya lemah.

“Coba Anda baca, apakah ada tuntutan sangat besar yakni 7,9 triliun rupiah yang diajukan pemerintah, ada dasar hukumnya? Kan tidak ada, makanya kalah. Dan ini jadi memalukan,” ujarnya.

Jangan dengan mengajukan tuntutan 7,9 triliun itu seolah Pemerintah gagah dan ingin membuat jera mereka yang dituduh membakar lahan/hutan, padahal data dan dukungan aturan/UU-nya lemah.

”Jadi masyarakat jangan diberi angin surga alias janji manis, padahal sesungguhnya hal itu sangat lemah dan mudah dipatahkan hakim," katanya.

Firman yang juga sebagai pimpinan Badan Legislasi DPR, mengajak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh menyangkut sejumlah regulasi atau UU tentang kehutanan agar tidak tumpang tindih dan yang terpenting, pemerintah juga melaksanakan UU tersebut. (sumber)

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Firman mewakili Fraksi Golkar setuju agar RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Firman juga menyampaikan surat dari Fraksi Hanura yang berisi persetujuan agar RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. [sumber]

27 Mei 2015 - Firman menegaskan bahwa selama ini landasan hukum untuk penjaminan belum ada undang-undangnya. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Peraturan KPU tentang Kampanye dan Alat Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Firman menanyakan bagaimana apabila ada masyarakat yang membutuhkan terkait branding mobil yang mana bagi anggota DPR incumbent sudah melakukan branding mobilnya dengan ambulance. Firman berpendapat bahwa branding mobil yang dilakukan tidak memakan biaya yang tidak ringan dan sekarang ini juga masih digunakan oleh masyarakat. Firman menyarankan agar KPU juga melihat dari kultur masyarakat Indonesia, agar tujuan KPU dapat tercapai. Firman menyatakan bahwa di dalam ambulance terdapat gambar dan tidak ada nomor partainya, namun di gambar calon biasanya ada nomornya, kebetulan Firman sudah dua kali mendapat nomor 1. Firman menyarankan untuk hal yang berkaitan dengan masyarakat seperti ambulance dan mobil jenazah itu dikecualikan. Firman melakukan lobi mengenai branding mobil khususnya ambulance dan mobil jenazah. [sumber]

RUU Konsultan Pajak

6 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mukhamad Misbakhun sebagai pengusul RUU Konsultan Pajak Firman menjelaskan memang ada salah satu penurunan target pajak karena pegawai-pegawai di Dirjen Pajak tersebut walaupun gajinya dilipatgandakan tetapi mereka tetap takut akan hal-hal yang bisa menjadikan mereka melakukan hal-hal yang melanggar UU. Firman menambahkan akan membentuk Panja UU Konsultan Pajak setelah mengundang pihak-pihak terkait dengan pajak. [sumber]

RUU Penyiaran dan Isu Terkini

21 Maret 2017 - Firman mengatakan bahwa UU Penyiaran dibuat untuk memperkuat hukum dalam ketatanegaraan. Firman bercerita terkait konten televisi yang tidak dapat dibedakan apakah termasuk dalam siaran berita atau kampanye politik. Untuk aspek substansi, menurutnya DPR harus menjunjung tinggi putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 39 tentang iklan rokok, untuk itu Firman meminta agar pasal 39 ini dihapuskan saja karena dapat menimbulkan judicial review.

Firman meminta agar televisi parlemen diberi wewenang untuk siaran khusus sehingga publik dapat mengetahui kinerja anggota dewan. Selama ini, menurutnya, majalah parlemen isinya hanya biasa saja begitu pun dengan televisi parlemen yang siarannya hanya muncul di televisi swasta. Firman berharap agar televisi parlemen dapat menyiarkan kehadiran dan keaktifan anggota DPR karena televisi parlemen sudah sama baiknya dengan TVRI. Terakhir, Firman berharap agar pembahasan RUU Penyiaran dapat diselesaikan secepatnya karena tahun 2018 merupakan tahun politik, untuk itu mekanisme yang digunakan seperti pembahasan UU sebelumnya sehingga tidak menyita waktu yang terlalu lama. [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

26 September 2016 - Dalam pembukaan rapat, Firman menyampaikan bahwa belum ada komunikasi yang jelas dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Perhubungan (Menhub) karena RUU ini lebih terkait pada kesehatan. Firman juga ingin pada Raker ini dilakukan penetapan jadwal pembahasan serta penetapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tetap yang berjumlah 355, perubahan substansi dari 86 menjadi substansi baru sebanyak 66. Firman meminta masing-masing tim berkolaborasi dalam menyiapkan materi yang lebih baik lagi agar UU dapat segera disahkan. Menurut Firman kualitas UU harus diperhatikan dan perlu dilakukan penimbangan dari banyak pihak. Firman menetapkan Dossy Iskandar Prasetyo dari Jawa Timur 8 sebagai Ketua Panja. Firman menyampaikan bahwa pembahasan UU ini harus dilakukan dengan segera dan pembahasan selanjutnya akan dilakukan pada tingkat Panja. [sumber]

25 Agustus 2016 - Firman mengatakan bahwa naskah akademik dan DIM telah disiapkan oleh pemerintah. RUU ini menjadi inisiatif DPR karena ternyata masalah karantina juga bukan hanya tentang kesehatan tapi juga ada karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang dibahas oleh Komisi 4. Firman mengatakan bahwa mekanisme pembahasan RUU Karantina Kesehatan dan Karantina Hewan dan Tumbuhan tetap dilaksanakan karena Surat Presiden (Supres) untuk pembahasan sudah keluar.

Firman mengusulkan agar ada Badan Nasional Karantina untuk semua jenis karantina serta untuk pembahasannya dalam panja disatukan. Firman mengungkap bahwa di Amerika, ada custom protection yang di dalamnya ada karantina dan bea cukai, tapi setelah melakukan RDPU dengan pihak PT Pelindo dan PT Angkasa Pura ternyata karantina kesehatan mendapat tempat yang buruk.

Firman juga mengatakan bahwa RUU Karantina Kesehatan juga terkait dengan bioterrorism sehingga pembahasan selanjutnya akan mengundang pihak Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Untuk ke depannya, Firman berharap agar tenaga ahli baleg mengelompokkan DIM per-cluster serta disandingkan dengan RUU Karantina Hewan dan Tumbuhan. Selain itu, Firman mengimbau tenaga ahli baleg mencari referensi negara mana saja yang telah mempunyai Badan Nasional Karantina. [sumber]

14 Juni 2016 - Firman menjelaskan bahwa sistem pemeriksaan di Amerika, yaitu oleh custom protection. IFirmanmenjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan bioterorism terkait dengan penyelundupan, yang mana Bea Cukai sering mengalami kecolongan. Badan-badan kekarantinaan perlu direkonstuksi agar diketahui apakah perlu dibuat kembali atau dibiarkan. Firman melihat bahwa Bea Cukai belum sepenuhnya terima kalau karantina diposisikan di depan, egosentrikal Bea Cukai masih terlihat. Mengenai bioterorism, Firman mempertanyakan nasib masyarakat jika ternyata ada barang yang termasuk selundupan. Menanggapi dwelling time, Firman menekankan bahwa harus ada koordinasi dengan Kesehatan. Kemudian, scan hanya dipakai oleh Bea Cukai, tidak diberikan ke Badan lain. Firman mengatakan bahwa sudah waktunya DPR untuk mengevaluasi UU di lapangan agar sesuai amanat yang diharapkan. Firman berpendapat bahwa negara ini bahaya, penjagaannya masih loggar, sedangkan negara lain sudah sangat ketat. Firman menekankan agar tidak mengutamakan ego karena sistem negara harus diperbaiki. Ia juga meminta agar mengundang BNPT untuk membahas bioterorism. [sumber]

8 Juni 2016 - Firman mengatakan bahwa PT Pelindo II tidak ada kaitannya dengan karantina. Terkait sistem online, Firman menilai bahwa memang sistem online perlu, tetapi sekarang fokusnya pada karantina. Mengingat masalah PT Pelindo II belum selesai dibahas di Pansus, Firman menghimbau PT Pelindo II tidak lagi melakukan kerja sama dengan sembarang pihak. Dalam sistem online, Firman menginginkan agar PT Pelindo II menjadi penangggung jawab penuh dan pengelolaannya. Firman menanyakan posisi karantina di PT Angkasa Pura dan Pelindo terkait pemeriksaan kapal atau pesawat mengingat pelabuhan dan bandar udara merupakan pintu masuk orang, barang, dan hewan baik domestik maupun internasional. Firman menilai karantina mempunyai dampak yang luar biasa. Terkait tempat setiap karantina di bandara, Firman menanyakan apakah tempat untuk karantina hewan, tumbuhan, digabung atau dipisah. Firman juga menanyakan apakah karantina yang ada sudah memenuhi standar internasional atau belum karena harusnya posisi karantina di depan setelah itu imigrasi. Strategi karantina menurutnya harus mencontoh dari negara lain dan harus ada satu pasal untuk membentuk badan yang mengurusi semua karantina baik hewan, kesehatan, maupun tumbuhan. Firman juga sangat menyayangkan kondisi di Indonesia yang tidak mengatur secara tegas bahwa Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) itu harus difasilitasi bukan malah menyewa tempat atau dapat tempat yang seadanya di pelabuhan/bandar udara. [sumber]

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Firman setelah membaca RUU menyimpulkan bahwa RUU Kekarantinaan Kesehatan akan overlapping dengan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT). Firman mengatakan, di sini belum optimalnya koordinasi pembahasan RUU, kalau di luar negeri sudah ada penyatuan satu atap. Firman mengatakan melihat RUU ini ada kepentingan, tapi tidak tahu kepentingan siapa. Firman berpendapat, memalukan kita bahas RUU ternyata substansinya sama dengan RUU lain. Firman mengatakan nanti malam kita konsinyering dengan RUU KHIT kita juga diskusikan. Firman mengusulkan RUU Kekarantinaan Kesehatan di-hold dulu, bagaimanapun kita perlu menjaga marwah DPR kita.[sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Firman mengatakan UU ini sudah sangat bagus dan revolusioner. Sudah disahkan tetapi sudah 4 tahun juga belum diundangkan. [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

9 Februari 2016 - Firman berharap ada persamaan pandangan semua pihak mengenai revisi UU KPK karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan DPR, yaitu melakukan evaluasi. Selanjutnya, Firman mempertanyakan apakah Dewan Pengawas (Dewas) yang diangkat nantinya tidak menjadi alat kepentingan suatu pihak. [sumber]

4 Februari 2016 - Menurut Firman, RDP kali ini seharusnya dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun seharusnya tidak perlu mengundang KPK agar informasi yang beredar di luar mengenai revisi UU KPK tidak bias. Firman mendapatkan informasi dari Komisioner KPK bahwa revisi UU KPK akan melemahkan kinerja KPK sebanyak 90 persen. Terkait hal itu, Firman menanyakan mengapa justru Komisioner KPK tidak bisa hadir dalam RDP. Padahal sebelumnya Komisioner KPK berjanji akan hadir, tetapi kemudian dibatalkan begitu saja. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Firman merasa rapat ini tidak dapat dilanjutkan. Firman juga meminta agar rapat dibatalkan saja karena sudah jelas undangan ditujukan untuk Komisioner KPK, dan yang bersangkutan berhalangan hadir.

Firman kurang setuju dengan pendapat Prof. Hendrawan, dan tidak bermaksud untuk tidak menghormati rekan-rekan Anggota Dewan yang sudah hadir. Firman dan Badan Legislasi (Baleg) ingin membahas ini bersama Komisioner KPK. Firman merasa masih banyak hal yang harus dikerjakan DPR. Firman menyarankan agar materi yang sudah dibawa jajaran Staf KPK dapat diserahkan kepada Pimpinan Rapat, lalu RDP dibatalkan. Firman juga menyarankan kepada Forum apakah materi akan diserahkan saja atau ada pernyataan lain. [sumber]

1 Februari 2016 - Firman menyampaikan apresiasinya kepada Pengusul. Firman menyebutkan Pengusul sudah mulai terbatas kepada 4 pokok yang diubah untuk perbaikan sistem penegakan hukum. Menurutnya, KPK ada karena konsekuensi dari undang-undang yang dibentuk. Firman menegaskan bahwa Tugas DPR dan Pemerintah dalam rangka evaluasi jangan diartikan sebagai tindakan melemahkan. Friman juga meminta Forum untuk juga melihat referensi dari negara-negara lain. Sedikit bercerita, Firman melihat KPK di Australia hanya mengawasi kinerja penegak hukum dan Australia sangat berhasil dalam penegakan korupsi. Firman mempertanyakan perbedaan sistem kerja KPK di Indonesia dengan KPK di Australia.

Firman meminta antar penegak hukum harus saling menghormati dan setara. Menurut Firman, lembaga penegak hukum harus senantiasa diperbaiki dan disempurnakan. Selanjutnya, Firman mempertanyakan apakah tugas KPK sudah sesuai dengan kebutuhan. Firman menyetujui usulan untuk mengadakan RDPU dengan Pimpinan KPK dan pakar. [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

26 Januari 2016 - Firman berpendapat bahwa masalah ibadah haji dan umroh penting untuk menjadi perhatian semua pihak terkait. Dan Firman menyebut bahwa DPR sendiri memiliki tugas untuk mengevaluasi regulasinya. Selanjutnya tentang RUU Tabungan Haji, menurut Firman sebaiknya RUU PIHU digabung dengan RUU Tabungan Haji agar tidak terlalu banyak undang-undang yang mengatur ibadah haji dan umroh. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Menurut Firman, DPR merasa terpanggil menyikapi pemasukan negara yang defisit luar biasa ini. Menurut Firman masalah APBN merupakan tanggung jawab bersama, dan Pemerintah belum mengambil upaya. Sementara menurut Firman, DPR ingin agar upaya pemasukan negara tidak bersumber dari utang luar negeri. Firman menegaskan pengampunan pajak di beberapa negara memang tidak hanya sekali coba dan berhasil.

Firman menawarkan kepada forum rapat, apakah RUU Pengampunan Pajak dimasukkan Prolegnas atau tidak. Untuk rapat selanjutnya DPR akan mengundang pihak-pihak lain, agar RUU ini dapat digunakan untuk menyelamatkan negara. Firman juga meminta sebaiknya DPR melakukan diskusi mengenai substansi-substansi terkait RUU ini terlebih dahulu dengan pemerintah. [sumber]

RUU Pertembakauan

17 September 2015 - Firman menegaskan kembali bahwa DPR merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Firman juga telah menerima perwakilan dari BEM UI dan Yayasan Jantung Sehat tentang RUU ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang perwakilan dari aspek lain, seperti industri dan kesehatan untuk mencari jalan terbaik dalam mengayomi semua hak-hak warga masyarakat. [sumber]

RUU Kebudayaan

15 September 2015 - Firman menegaskan sikap dari fraksinya yaitu mendorong dan mendukung RUU Kebudayaan ini. Firman memberikan apresiasi ke Komisi 10 yang telah mengajukan Naskah Akademik dan draft RUU Kebudayaan. Firman menilai undang-undang ini penting dan strategis untuk pelestarian kebudayaan. Firman menghimbau agar pada saat rapat Prolegnas ada perwakilan Komisi 10 yang hadir. [sumber]

UU Pertanahan

18 Juni 2015 - Firman beri dukungan atas RUU Pertanahan yang masuk Prolegnas Prioritas 2015 ini. Firman harap RUU Pertanahan ini menjadi solusi pertanahan yang marak di masyarakat. Firman menggarisbawahi bahwa kita belum punya ketentuan-ketentuan hukum terkait masyarakat adat, sedangkan masyarakat banyak yang masih menggunakan hukum adat. Firman minta perhatian khusus Badan Legislasi (Baleg) untuk harmonisasi dengan masyarakat adat.

Firman menyoroti bahwa dalam pelaksanaan UU Pokok Agraria ini banyak terdapat ‘mafia tanah’ dengan kekuatan yang luar biasa. Menurut Firman tanah untuk pertanian dan produksi pangan harus dilindungi dengan sungguh-sungguh. Tanah pertanian harus memiliki payung hukum yang jelas agar Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan. Firman minta perhatian khusus Baleg agar tanah pertanian diberikan pasal yang kuat agar tidak dialih-fungsikan. Menurut Firman dengan adanya UU Pertanahan tanah pertanian benar-benar dijaga agar tidak ada orang-orang yang akan menyalah-gunakan. [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Menurut Firman secara filosofis Indonesia adalah bangsa pelaut. Bangsa yang kaya akan kekayaan laut. Menurut Firman pembuatan UU Perlindungan Nelayan ini sebaiknya jangan gunakan terlalu banyak konsep. Firman menilai UU ini baiknya untuk penguatan bukan pemberdayaan. Firman ajak untuk lindungi posisi nelayan yang ada sekarang dan perbanyak turun ke lapangan. Firman tekankan bahwa UU ini adalah instrumen yang bisa mensejahterakan rakyat dan bila ada gagasan yang irrasional, Firman akan hapus. Firman tegaskan bahwa ia tidak ingin esensi dari UU ini memberikan peraturan yang sewenang-wenang dan memberatkan rakyat dalam implikasinya. [sumber]

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 - Firman menegaskan bahwa selama ini landasan hukum untuk penjaminan belum ada undang-undangnya. [sumber]

Tanggapan

Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran

23 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, PPK-K dan PPK-GBK, Firman mengatakan dirinya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games namun tentunya ini juga harus dipertimbangkan bahwa pembangunan yang sudah luar biasa itu segera dirumuskan dan dipikirkan terkait perawatannya. Firman juga mengatakan untuk meningkatkan pengamanan pada malam hari karena sering digunakan untuk tempat pacaran. Firman menanyakan pengelolaan kawasan Kemayoran dan GBK sebab di GBK dan Kemayoran harus diperhatikan pedagang kaki lima yang sering melupakan aspek lingkungan. [sumber]

RKA K/L Th 2019 Kemensesneg, Setkab, dan KSP

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab RI) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Firman menegaskan tentunya tahun ini merupakan tahun politik, jadi Firman merasa harus ada komitmen dari Komisi 2 di Banggar untuk meningkatkan anggaran tersebut, karena jika dilihat anggarannya tadi tentu lebih kecil dari anggaran Raskin. Firman menjelaskan anggaran Raskin saja sampai Rp15 Triliun, namun mitra Komisi 2 kali ini hanya Rp80 Miliar, Rp100 Miliar dan lain-lain, serta jangan sampai mitra Komisi 2 berjuang sendirian di Banggar, tentu akan sulit karena menurut Firman kesuksesan mitra itu juga berarti kesuksesan Komisi 2. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Firman menegaskan bahwa rapat kali ini fokus pada regulasi bukan operasional di lapangan. Firman meminta Susi Pudjiastuti (MenKP) melanjutkan masa tugasnya sampai satu periode lagi hingga tuntas. Ia juga mengeluhkan kondisi selama ini di mana negara mengalami kerugian terkait subsidi BBM. Terdapat kapal 70 GT namun perizinannya untuk 30 GT dan menggunakannya BBM subsidi. Menurutnya hal tersebut tidak adil. Maka perlu adanya revisi UU yang akan menguatkan. Ia menegaskan untuk izin penangkapan ikan harus disatuatapkan di KKP agar prosesnya tidak panjang.[sumber]

Harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

31 Januari 2017 - Firman mengatakan bahwa tindak kekerasan seksual ada yang tidak sengaja, contohnya mereka yang punya penyakit seksual. Menurutnya, orang yang punya penyakit seksual harusnya bukan dikenakan sanksi melainkan harus diobati. Firman mengaku hanya ingin melindungi hak-hak masyarakat dan orang yang mengalami kelainan jiwa akan dimasukkan ke panti rehabilitasi. [sumber]

Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli

30 Januari 2017 - Firman mengatakan bahwa proses harmonisasi UU ada waktunya. Beberapa waktu yang lalu, Firman juga mengatakan bahwa Baleg menerima masukan dari pelaku usaha/masyarakat serta dari pihak kepolisian terkait dengan penambahan-penambahan dalam RUU ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan UU lain.

Firman mengungkap bahwa negara membutuhkan para pelaku usaha karena potensi penerimaan negara bisa juga berasal dari pelaku usaha, contohnya pada perkelapasawitan. Firman menambahkan bahwa di dunia usaha perlu adanya wasit. Terkait dengan pemberian kewenangan, Firman menolak apabila kewenangan diberikan ke suatu lembaga kemudian lembaga tersebut menjadi superbody. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Firman mengungkap bahwa ego sektoral di Indonesia sangat luar biasa terjadi sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lembaga pemerintahan juga amburadul. Firman menginginkan agar KPPU dievaluasi agar ke depannya dapat lebih baik. Terkait dengan kewenangan KPPU, menurutnya pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tidak siap dan tidak setuju. [sumber]

10 Oktober 2016 - Firman menilai bahwa tujuan penggantian rancangan UU ini perlu ditanyakan, apakah ingin memperkuat KPPU atau tujuan lain. Firman menanyakan di mana posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika digugat di pengadilan. KPPU perlu diundang dan ditanyakan apa yang dihadapi selama ini supaya tidak berbenturan dalam proses praktiknya. [sumber]

Jadwal Rapat Baleg Masa Sidang 3 Tahun 2016/2017

11 Januari 2017 - Firman mengatakan bahwa prolegnas harus dibuat berdasarkan budget oriented karena sudah dianggarakan maka undang-undang tersebut harus segera dibuat. Firman juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan workshop di luar Jakarta karena kali ini Jakarta yang on off. Dalam pelaksanaannya DPD-RI harus dilibatkan dan dalam jangka waktu 2-3 hari dengan mengundang beberapa pakar untuk membahas pembuatan prolegnas. Lanjut Firman, terkait dengan Kunjungan Kerja Firman meminta untuk tidak mengunjungi daerah daerah itu saja dan untuk peserta kunjungan kerja anggota Baleg diharapkan hadir jangan memilih-milih daerah karena pemda setempat kalau ada kunjungan persiapannya luar biasa. Firman juga meminta terkait FGD/workshop dapat direspon dengan baik. [sumber]

Pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017

17 November 2016 - Firman mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU ASN sudah dibentuk dengan ketua Pak Arif. [sumber]

Perubahan Tata-Tertib Rapat Pleno Badan Legislatif

13 Juni 2016 - Firman mengatakan bahwa perubahan tata-tertib (tatib) telah dibicarakan secara intensif dan panitia kerja (panja) telah memasukkan perubahan-perubahan tersebut dalam rapat panja. Perubahan tersebut antara lain terkait dengan Badan Legislatif (Baleg) dan masa reses.

Firman menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi perubahan Pasal 65, maka dilakukan penyesuaian dengan Pasal 66 tentang Kunjungan Kerja (Kunker). Perubahan tersebut antara lain, Kunker dapat dilakukan di luar masa reses dan di luar masa sidang. Kunker dapat dilakukan ke dapil luar negeri setiap satu tahun sekali selama tiga hari. Pada Pasal 264 tatib, prioritas nama untuk Kunker ke dapil luar negeri dilihat berdasarkan kehadiran anggota dalam rapat. Selanjutnya, Firman menyampaikan bahwa laporan panja terkait perubahan tatib akan disampaikan ke paripurna untuk diusulkan sebagai perubahan inisiatif DPR. [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Ada daftar tunggu yang begitu banyak. Ada 5 RUU yang baru diusulkan Pemerintah. Namun, RUU tentang penyiaran di Komisi 1 belum selesai. Komisi 3 ada 1 RUU tahap pembahasan. Di Komisi 4 ada satu RUU tahap pembahasan, yaitu tentang ikan dan tumbuh-tumbuhan. RUU tentang BUMN dan BUMD belum selesai. Di Komisi 7, RUU tentang minyak dan bumi masih dalam pembahasan. Di Komisi 8 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Di Komisi 9 dua RUU tahap penyusunan dan satu RUU tahap pembahasan. Di Komisi 11 tentang penerimaan negara bukan pajak, pengampunan pajak dan tata cara perpajakan. Masih ada pansus dan Baleg yang membahas Prolegnas. Di Baleg kita mampu menyelesaikan pembahasan RUU dengan efektif dan efisien. Menurut Firman, RUU palang merah bisa cepat selesai, asal PKS setuju simbol palang merah. Firman menyarankan untuk masalah ibadah haji belum keluar surpresnya dibahas saat Prioritas Prolegnas 2016. Untuk kekerasan seksual, judulnya masih diatur. Terkait RUU otsus Papua Baleg kembalikan ke Pemerintah untuk memberikan penjelasannya. Otonomi khusus Pemerintah yang lebih tau dan kami serahkan pada Pemerintah. Firman meminta pada Pemerintah untuk saling menghormati, tetapi Presiden menunda. Firman berharap proses RUU KPK tidak tertunda. Ia juga berharap RUU KPK segera diproses dan disahkan. Firman mengatakan inti Revisi UU otsus Papua agar ada peningkatan kesejahteraan, jadi Pemerintah sudah melakukan hal yang bagus. Firman mengatakan bahwa Baleg akan undang rapat khusus dengan Pemerintah mengenai otsus Papua. Apabila ada masalah adat daerah bisa diselesaikan dengan UU, UU masyarakat adat masih menyisip di RUU lain. Ada rujukan dan aturan yang akan ditaati untuk pembatasan anggaran. Menurutnya, RUU kekerasan seksual sifatnya lebih umum kalau di Perppu mengatur di anak-anak. Firman menjelaskan sebuah mekanisme yang harus ditempuh mengenai Prolegnas, surpres itu selambat-lambatnya 60 hari. Kalau bisa Surpres tidak perlu diujung 60 hari, Surpres diusahakan 30 hari sudah selesai. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Firman memberitahukan kepada anggota Baleg bahwa Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI telah mengesahkan kebijakan pengamanan komplek menjadi skala prioritas. Firman mengatakan, jika ada anggota DPR-RI tewas, tidak akan berita yang akan memuatnya, sedangkan jika teroris tergores, justru akan jadi berita.

Oleh Firman Subagyo dari Jateng 3. Menanggapi pertanyaan Noor Ahmad, Firman menyampaikan bahwa MoU pengamanan Komplek Parlemen sedang dipersiapkan dan akan menjadi payung hukum untuk kegiatan pengamanan di Komplek Parlemen.

Menanggapi usulan Endang Srikarti Handayani tentang CCTV, Firman menjawabnya dengan canda, bahwa khusus untuk Ibu Endang, CCTVKomplek Parlemen akan menggunakan merek Hermes. [sumber]

27 Januari 2016 – Rapat Baleg dengan Paspampres. Firman mengatakan, konsekuensi paska reformasi melahirkan kebebasan. Firman menuturkan, dengan tata tertib yang akan dibentuk, semua orang yang masuk ke kompleks DPR RI dalam keadaan aman. Firman mengatakan, posisi keamanan di bawah sekjen harus dibantu oleh kepolisian. Firman menuturkan, bila sistem pengamanan DPR RI bagus maka kejadian KPK ke DPR beberapa waktu lalu, tidak akan terjadi lagi sebab yang terjadi kemarin adalah hal yang memalukan DPR RI. Firman mewanti-wanti agar wartawan tidak menulis bahwa anggota DPR RI ingin disamakan dengan presiden. Menurut Firman, kemanan di DPR RI bukan untuk anggota saja namun bagi seluruh rakyat Indonesia yang datang berkunjung ke DPR RI. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Firman menilai bahwa semua proses izin reklamasi telah dilanggar. Merujuk pemaparan Mitra, Firman menyatakan bahwa reklamasi membawa banyak dampak buruk, bahkan hampir tidak ada dampak positifnya. Firman mengusulkan kepada Anggota Komisi 4 lainnya untuk menolak reklamasi teluk Jakarta di akhir rapat nanti. Menurutnya, reklamasi mesti ditutup karena membawa dampak buruk pada berbagai aspek dan ini harus berani diputuskan. Selanjutnya, Firman menyampaikan bahwa sebelumnya ada demo besar-besaran terhadap KemenKP, tetapi tidak ada penyelesaiannya.

Firman meminta Dirjen KemenKP yang hadir untuk segera memutuskan apakah reklamasi teluk Jakarta ditutup atau tidak. Menurut Firman, sebenarnya aspek teknis seklamasi tidak dapat diganggu gugat. Namun, bila reklamasi tidak ditutup, Firman menduga ada kepentingan pribadi di balik reklamasi teluk Jakarta. [sumber]

Penjelasan Pengusul RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

15 Februari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) dengan Pengusul Rancangan Undang-undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Firman memaparkan bahwa salak pondoh sudah mulai dibudidayakan di Thailand dan Srintil sebagai tembakau termahal di dunia sudah dicuri dan dibudidayakan di Cina. Firman berharap, agar badan karantina nanti menjadi garda terdepan untuk mengatasi hal seperti itu supaya tidak terulang kembali, dan Firman meminta RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan segera diundangkan. [sumber]

Putusan Hakim Parlas Nababan terhadap Pembakaran Hutan PT.Bumi Mekar Hijau

5 Januari 2016 - (JawaPos) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengajak masyarakat tidak tendensius dalam menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan, Rabu, 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap pembakaran hutan PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Pasalnya, ujar Firman, untuk mengambil sebuah keputusan, Majelis Hakim pasti berdasarkan data, fakta, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Hakim dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan fakta hukum, bukan opini. Jadi publik jangan tendensius menilai hakim,” kata Firman Soebagyo, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/1), menyikapi banyaknya suara negatif terkait putusan hakim Parlas Nababan.

Menurutya, ajakan agar tidak tendensius terhadap hakim Parlas Nababan, jangan diartikan untuk membela hakim atau pengusaha yang terkait dalam kasus ini.

“Saya tidak dalam posisi membela hakim atau pengusaha, tapi saya mengerti persoalan yang diproses dalam pengadilan itu. Jadi saya paham mengapa majelis hakim dipimpin Parlas Nababan memutuskan menolak gugatan perdata Kementerien LHK,” tegasnya.

Selain itu, Firman juga mengajak mereka yang keras memprotes dan juga LSM yang menolak putusan itu, untuk melakukan evaluasi masalah yang terjadi, juga evaluasi atas regulasi yang ada.

“Kalau LSM punya data yang dapat memperkuat gugatan Kementerian LHK, ya dibantu dong, biar pemerintah kuat, bukan cuma protes saja," pinta politikus Partai Golkar ini.

Firman menjelaskan kelemahan gugatan Kementerian LHK sehingga ditolak majelis hakim karena data dan basis UU-nya lemah. “Coba Anda baca, apakah ada tuntutan sangat besar yakni 7,9 triliun rupiah yang diajukan pemerintah. Apa dasar hukumnya? Kan tidak ada, makanya kalah. Dan ini jadi memalukan,” ujarnya.

Kesannya, dengan mengajukan tuntutan Rp.7,9 Triliun itu seolah pemerintah gagah dan ingin membuat jera mereka yang dituduh membakar lahan/hutan. Padahal data dan dukungan aturan/UU-nya lemah.

“Jadi masyarakat jangan diberi angin surga alias janji manis, padahal sesunguhnya hal itu sangat lemah dan mudah dipatahkan hakim,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagai pimpinan Badan Legislasi DPR, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini mengajak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh menyangkut sejumlah regulasi atau UU tentang kehutanan agar tidak tumpang-tindih.

“Yang terpenting, pemerintah harus melaksanakan UU tersebut,” katanya. (sumber)

Program Legislasi Nasional 2016

10 Desember 2015 - Menurut Firman suatu RUU yang akan dibahas tentu harus melihat tingkat urgensinya. Firman meminta forum bersepakat bahwa semua RUU juga ditaati (Naskah Akademik). Firman menekankan bahwa satu-satunya yang akan selesai akhir tahun ini adalah RUU Penjaminan.

Firman menilai bahwa pembahasan RUU ternyata terhambat sejak pembahasan di Komisi dan juga terkendala karena menteri yang diundang tidak datang. Firman menyampaikan keluhan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) bahwa koordinasi yang dilakukan dengan kawan lintas Komisi, banyak ditemukan menteri-menteri yang diundang ke rapat tidak hadir, bahkan kadang tidak hadir dalam pembahasan. Firman berharap nantinya untuk Prolegnas 2016 sepakat harus melihat urgensinya. Batasan-batasan ukuran akan dipakai untuk menyeleksi di Prolegnas 2016. Satu tahun hanya dua rancangan per Komisi. [sumber]

Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Firman ingin Kementan memastikan jumlah alokasi anggaran yang tepat untuk subsidi pupuk. Lebih lanjut, Firman mengusulkan pemanggilan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke DPR untuk menjelaskan hal menyebabkan Pemerintah melakukan penganggaran yang sedemikian banyak, tetapi di sisi lain tetap saja melakukan impor. Firman menganggap posisi Pemerintah dan DPR adalah mitra sehingga butuh penjelasan.

Firman merasa kaget saat mengetahui Jawa Tengah surplusnya semakin meningkat dan berharap impor tidak memasuki wilayah tersebut. Firman mengaku saat melakukan reses dan rapat bersama dinas di daerah, banyak masyarakat yang mengeluh karena impor tembakau besar sekali di Jawa Tengah. Kepada KemenKP, Firman ingin mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab atas pembelian pesawat. Firman juga mempertanyakan kesiapan SDM di lapangan, sistem manajemen, dan operasional pesawat tersebut. Firman tidak ingin terjadi kolusi antara Pemerintah dan DPR. Firman menilai pengadaan 2 kapal patroli dan 1 kapal markas adalah pekerjaan luar biasa yang tidak mudah. Firman mempertanyakan pengoperasian kapal itu nantinya apakah dilakukan oleh KemenKP atau diserahkan langsung kepada nelayan.

Firman berharap KemenKP tidak bias dengan menjadi Kementerian Perhubungan “bayangan” karena pembangunan lapangan terbang bukan merupakan domain dari KemenKP. Firman meminta agar tidak hanya pesawat tertentu saja yang melakukan pengangkutan ikan. Ia tidak ingin ada korelasi dengan keluar masuknya Susi Air.

Firman menuntut keseriusan KemenLHK agar hadir dalam penanganan kebakaran hutan. Firman mengingatkan KemenLHK bahwa tempo hari ada MoU mengenai aspek lingkungan yang diteken di Norwegia. Dalam dokumen tersebut KemenLHK akan mendapatkan dana sekitar 1 miliar USD dan dana tersebut harus masuk ke dalam kas negara melalui APBN untuk kegiatan kehutanan.

Mewakili Komisi 4, Firman setuju bila izin PT Freeport tidak diperpanjang. Firman menanyakan kepada KemenLHK apa izin perpanjangan sudah dikeluarkan oleh MenLHK atau belum. Firman menilai perpanjangan dan perluasan PT Freeport sangat merusak lingkungan sehingga bila perlu, dirinya mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) jika ada penyelewengan dari pihak PT Freeport ataupun Pemerintah. [sumber]

Pengesahan Jadwal Masa Sidang II Tahun 2015-2016

16 November 2015 - Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR-RI, Firman mengingatkan untuk mekanisme pembahasan tidak boleh apabila telah diharmonisasi lalu dibahas ulang di komisi. [sumber]

Ancaman Pengunduran Menteri Kelautan dan Perikanan

2 November 2015 - (HanTer) - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, menilai, ancaman pengunduran menteri Susi sudah sepatut dan layaknya tidak perlu dimasalahkan. Pasalnya dari beberapa kebijakan menteri Susi semua terkesan tidak pro rakyat.

"Kalau saya pikir lebih cepat lebih baik (mengundurkan diri) daripada menjabat menteri tetap menyengsarakan rakyat," kata Firman kepada Harian Terbit, Senin (2/11/2015).

Firman berpandangan, selama Menteri Susi menjabat sebagai Menteri KKP, selama itu jarang sekali kebijakan yang dia ambil dapat berpihak kepada rakyat.

Dan kali ini dengan ancaman akan mundur karena keinginan tidak dipenuhi, maka seharusnya Susi dapat sadar diri kalau tidak semua keinginannya harus dipenuhi.

"Seharusnya Susi dapat memahami tugas dan fungsinya sebagai Menteri harus membuat kebijakan yang dapt mensejahterakan rakyat selama ini justru kebijaknya terbalik semakin mensengsarakan rakyat," tukas politikus Golkar ini.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memilih mengundurkan diri dari jabatannya daripada membiarkan penggunaan alat penangkap ikan (API) pukat hela (trawl) dilegalkan. Pernyataan itu dia sampaikan di depan anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

“Tapi, kalau arad (alat tangkap ikan jenis trawl) ditarik sama kapal 100-200 GT, dibawa pakai pemberat begitu, ditarik dua perahu, apalagi sepanjang 50 kilometer, serem Pak. Kalau saya diharuskan gitu, saya resign Pak dari pekerjaan saya,” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (7/9/2015).

Susi menjelaskan, pengunaan trawl oleh kapal-kapal besar selama ini memiliki efek yang dahsyat terhadap ekosistem bawah laut. Kerusakan parah akan jelas terlihat setelah alat tangkap itu digunakan.

“Karena lihat kerusakannya itu luar biasa. Makin efektif alat tangkap itu makin kejam sama ekosistem,” kata dia.

Bahkan, lanjut Susi, apabila trawl ditarik dengan menggunakan kapal 800 GT dengan luas 100 kilometer, dipastikan kerusakan ekosistem bawah laut akan lebih parah.

Sebelumnya, Susi memastikan penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Andai pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada kapal nelayan di atas 30 GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.

Pasalnya, Susi mengatakan, nelayan di daerah lain tidak ingin wilayah perairannya dirusak karena pengunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan itu.

Ke depan, pihaknya akan mengatur alat tangkap purse seine atau pukat cincin. Menurutnya, tanpa aturan alat tangkap tersebut akan berbahaya. Cara kerja pukat cincin adalah dengan melingkari suatu area yang menjadi tempat gerombolan ikan dengan jaring. Selanjutnya, jaring bagian bawah dikerucutkan, dengan demikian ikan-ikan terkumpul di bagian kantong.

“Caranya dengan mengatur jumlah tangkapan. Dengan mengatur alat tangkap. Yang tidak mendegradasi lingkungan, purse seine jika dilepas tanpa aturan akan berbahaya. Kita harus mulai ukur, wilayah tangkap berapa luasannya dan jumlah kapalnya berapa,” jelas Susi.

Alat tangkap rawai tuna dengan ukuran di atas 30 GT diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan pada jalur penangkapan III (12 mil laut ke atas).

Untuk kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap rawai tuna dan merupakan kapal buatan luar negeri dengan ukuran di atas 30 GT tidak diterbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). (sumber)

Pemantauan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

10 September 2015 - Menurut Firman, laporan UU ini perlu dilaporkan dalam sidang Paripurna, sehingga dapat dilihat bahwa UU ini perlu direvisi. Firman mengatakan banyak Perda dibuat tanpa kajian akademik & keterbatasan biaya yang menambah hiruk pikuk politik daerah. Firman juga mengatakan dapat buat aturan baru, melakukan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sehingga dapat diajukan di Paripurna dan UU dapat direvisi. Hal tersebut dapat membuat kinerja Baleg terukur dimana Baleg dapat melakukan tugasnya yaitu harmonisasi pra dan pasca. Firman mengatakan, anggota berasal dari komisi, saat kembali ke komisi semua termentahkan saat dibahas. Firman menyayangkan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya hukum yang menjerat perusahaan pembakar lahan. Firman menanyakan artis yang melacur bisa dijerat, masa perusahaan tidak bisa. Firman mengatakan bahwa perlu mengundang Kapolri & Menteri Kehutanan tentang UU Kehutanan. Akhir masa jabatan tahun 2015 perlu menjadi prioritas. [sumber]

Harga Daging Mahal Menjelang Lebaran

18 Juli 2015 - (Inilah.com) - Dikatakan Anggota Komisi IV DPR asal Partai Golkar, Firman Soebagyo, tahun depan tidak boleh terulang lagi. Artinya, pemerintah sudah memiliki sistem atau perangkat untuk menstabilkan harga pangan menjelang peringatan hari-hari besar.

"Tahun depan, tidak boleh terjadi lagi. Jelas ini kesalahan pemerintah. Kalau sudah diantisipasi jauh-jauh hari, tidak akan begini," kata Firman di Jakarta, Jumat (17/7/2015).

Ya, Firman benar. Saat ini, harga daging sapi berkualitas sudah di atas Rp 130 ribu per kilogram. Sedangkan daging sapi berkualitas sedang mencapai Rp 120 ribu per kilogram.

"Semua pihak yang kompeten harus legowo mengakui ini. Harus dilakukan evaluasi terhadap neraca kebutuhan, neraca produksi nasional serta stok. Datanya harus akurat dan updated. Agar mudah membuat sistem pengendaliannya," kata mantan Ketua Komisi IV itu.

Terjadinya lonjakan harga daging, Firman menunjuk hidung Menteri Perdagangan Rachmat Gobel harus bertanggung jawab. Menunjukkan kegagalan sang mendag dalam menjalankan tugas sebagai stabilisator harga. "Kenaikan harga daging menunjukkan kegagalan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan," pungkasnya. (sumber)

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

2 Juli 2015 - Firman menilai peran dan fungsi Penyuluh Lapangan adalah kunci dari Indonesia menuju swasembada pangan. Firman kesal karena menilai belum ada perubahan sama sekali mengenai penyuluh dari tahun lalu dimana Firman adalah Ketua Komisi 4. Firman pertanyakan komitmen Pemerintah untuk saudara-saudara kita yang masih menjadi Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB).

Firman sindir Pemerintah karena yang selalu menjadi alasan adalah tidak ada regulasi dan payung hukum. Firman tanya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) apakah UU No.16 Tahun 2006 tentang penyuluh dan UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan masih belum jelas untuk melindungi hak penyuluh pertanian. Firman garis bawahi ke Kemenpan-RB bahwa tidak semua daerah di Indonesia merupakan daerah potensi pertanian. Menurut Firman Pemerintah harus sinkronkan antara kebutuhan daerah dan jumlah penyuluh.

Firman tantang mitra-mitra dari Kemenpan-RB, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tunjukkan ke Firman regulasi dan UU mana yang menghambat kesejahteraan penyuluh dan Firman janji akan langsung dilanjutkan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan dalam 24 jam. Firman sindir Kemenpan-RB untuk jangan buat nomenklatur aneh-aneh karena APBN kita sudah defisit besar. Firman geram dan menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menurut Firman selalu menggunakan alasan tidak ada uang kalau sudah untuk rakyat. Tapi kalau sudah untuk pegawai Bea Cukai atau pegawai Bank Indonesia semua langsung di tanda-tangan dan oke-oke aja. [sumber]

Mengendalikan Harga Bahan Pokok di Pasar

16 Juni 2015 - (Viva News) - Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, meminta pemerintah agar segera mengatur mekanisme pasar guna mengendalikan harga bahan pokok di pasar.

“Ini regulasinya harus diatur dan sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang pangan. Ini dilakukan agar petani sebagai produsen juga dapat menikmati keuntungannya,” ujar Soebagyo.

Menurutnya, harga bahan pokok seharusnya jangan diserahkan kepada mekanisme pasar karena pedagang bisa menetapkan harga yang tinggi. ”Harus diatur regulasinya, ada harga eceran tertinggi dan eceran terendah agar pedagang hanya bermain di keuntungan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak serta merta para pedagang mempermainkan harga,” ungkap Soebagyo.

Ia mengatakan bahwa kalau harga ditetapkan oleh mekanisme pasar, maka ini akan sangat memberatkan para petani. “Contohnya kentang, harganya Rp4000 per kilo, di supermarket itu bisa sampai Rp8000 – 10.000 per kilo. Artinya ini kan keuntungan terbesar dari pedagang. Apalagi kalo di supermarket besar itu cara bayarnya kan tidak langsung dibayarkan tapi pake giro mundur, bisa satu atau dua bulan. Ini tentu juga memberatkan petani,”ujarnya.

Untuk menghindari lonjakan harga yang terlalu tajam, Firman juga menegaskan pemerintah untuk memastikan agar tidak terjadi penumpukan bahan pokok di suatu wilayah.

“Kalau menumpuk di satu tempat nanti juga bisa mempengaruhi harga, bisa drop jauh dibawah harga pasar, dan petani juga rugi atau sebaliknya kalau nanti kebutuhan meningkat dan dikuasai oleh para pedagang, maka lonjakan harga luar biasa, yang menikmati bukan petani tapi para pedagang,” ujarnya.

Soebagyo juga mengatakan bahwa kita saat ini menegaskan kepada pemerintah agar menghitung stok. “Stok itu ada dimana, kemudian kebutuhan tertinggi dimana, sehingga distribusi jangan menunumpuk di satu tempat”, lanjutnya.

Oleh karena itu, Firman meminta Bulog untuk memperbaiki manajamen, sitem, dan regulasinya. “Jangan diserahkan kepada mekanisme pasar, dan harus ada proteksi dari pemerintah,” kata dia. (sumber)

Evaluasi Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2015

11 Juni 2015 - Firman menggaris-bawahi bahwa baik Pemerintah maupun Komisi-Komisi tidak bisa menepati apa yang disepakati dalam rapat Prolegnas. Dan banyak komisi yang belum menyiapkan draft dan Naskah Akademik RUU Prioritas 2015. Firman menilai masing-masing komisi harus konsisten dengan Prolegnas yang mereka prioritaskan dan benar-benar ditindaklanjuti.

Firman menegaskan ke Komisi 4 bahwa pada pembahasan Prolegnas 2015 ada perdebatan terkait RUU Kedaulatan Pangan. Menurut Firman RUU Kedaulatan pangan belum menjadi prioritas karena sudah ada undang-undang yang mirip, jadi tidak perlu direvisi dulu.

Firman saran ke Baleg untuk panggil pimpinan komisi-komisi terlebih dahulu untuk tanya kesiapan mereka sebelum memutuskan setuju atau tidak atas usulan RUU Prioritas 2015. Menurut Firman tidak ada keharusan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh Deputi Perundang-Undangan DPR-RI. Firman mengundang pengusul undang-undang dari Komisi 9 dan Komisi 10 minggu depan untuk membahas Naskah Akademik sebelum hari selasa. [sumber]

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

10 Juni 2015 - Firman akhir-akhir ini mendukung Bulog. Menurut Firman pada Ibu Lenny terlalu banyak harapan di pundaknya. Firman menilai Ibu Lenny cocok di perbankan, tapi Bulog sangat berbeda. Firman menggaris bawahi bahwa Pak Djarot Kusumayakti pun latar belakangnya sama, dari perbankan. Menurut Firman Bulog dilematis dan sampai kapan pun Pak Djarot Kusumayakti tidak akan bisa mengatasi ‘Mafia Beras’ karena ketika Bulog beli beras diatas harga HPP, Bulog melanggar Inpres.

Menurut Firman seharusnya Presiden Joko Widodo tidak umumkan Pemerintah tidak akan lakukan impor karena dampaknya ‘Mafia Beras’ langsung beraksi. Firman ajak Bulog untuk sama-sama evaluasi sistem regulasi Bulog yang ada sekarang karena Firman menilai masalah raskin juga ada di Inpres. Menurut Firman kesalahan keakuratan data dari pusat lah yang membuat raskin bermasalah. Sangat ironis karena justru yang miskin yang tidak menerima dan mayoritas yang menerima adalah petani.

Firman harap masalah kelangkaan pangan ini jangan dibebani ke Bulog. Firman ingin UU Pangan jangan lama-lama diselesaikan. Firman ingin peran Bulog diperbaiki dan tidak dijadikan ‘komoditas politik’ saja karena masalah pangan adalah amanat konstitusi. Firman janji DPR serta merta mendukung Bulog karena isu pangan ini masalah yang paling utama. [sumber]

Polisi Parlemen

10 Juni 2015 - Firman menekankan bahwa hari ini Badan Legislasi (Baleg) mendapat tugas untuk membuat tata-tertib pengamanan kompleks DPR, MPR dan DPD dan sudah mengundang ketiga Sekretariat Jenderalnya masing-masing. Firman menyayangkan bahwa gedung parlemen sistem keamanannya sangat lemah walaupun sering dikunjungi oleh tamu-tamu VVIP. Firman menekankan urgensi dari sistem pengamanan dan ketiga Sekretariat Jenderal dari DPR, MPR dan DPD sepakat perlunya Polisi sebagai garda terdepan.

Menurut Firman masyarakat boleh masuk tapi tetap harus ada pengamanan. Firman mencontoh di Amerika Serikat ataupun di Jepang dimana telah ada Polisi Parlemen dan ada aturan hukumnya. Firman berharap tidak ada lagi media yang menulis hal-hal negatif terkait Polisi Parlemen. Firman mengajak semua pihak untuk positive thinking. Polisi Parlemen ada bukan untuk membatasi tetapi demi keamanan kita bersama. [sumber]

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Menurut Firman Badan Legislasi (Baleg) harus sudah mulai inventarisasi undang-undang yang melibatkan pemerintah dan beberapa undang-undang yang dianulir dan overlapping karena terdapat banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak sejalan dengan undang-undang.

Firman menyoroti ada 6 Undang-Undang yang ‘tumpang-tindih’ dalam UU Tata Ruang sehingga sampai sekarang tidak selesai-selesai. Firman menekankan bahwa makna dari pemantauan keluar adalah melihat apakah undang-undang benar-benar bisa di implementasikan di masyarakat atau tidak. Menurut Firman banyaknya undang-undang yang di judicial review dan DPR kalah artinya komisi-komisi tidak memahami substansi.

Firman saran Baleg untuk melakukan kunjungan kerja ke Malaysia atau Hong Kong untuk UU Tenaga Kerja untuk melihat implementasi undang-undang ini. [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi-Komisi

28 Mei 2015 - Firman menegaskan bahwa agenda rapat hari ini bukan untuk membahas substansi tapi untuk mengevaluasi progress dari penyusunan undang-undang. Firman menambahkan bahwa Badan Legislasi (Baleg) sedang mencari lembaga untuk diberi kontrak untuk menyediakan Naskah Akademik dan draft undang-undang. [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Firman menegaskan bahwa yang dibahas Komisi 4 adalah alih fungsi hutan bukan tata ruang. Menurut Firman Komisi 4 perlu undang Direktur Jenderal Planologi untuk membahas per poligon, koordinat dan peruntukannya. Firman menilai Komisi 4 harus membahas isu ini dengan hati-hati dan cermat, tidak bisa seperti sekarang ini. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Menurut Firman setiap menjelang ramadhan, kita selalu ada masalah pangan. Jangan sampai kita terkecohkan dengan isu Beras Plastik ini. Menurut Firman seharusnya Presiden Joko Widodo tidak terlalu cepat beri pernyataan bahwa kita akan berhenti impor. Pemain baru jadi banyak yang masuk dan harga beras melambung luar biasa.

Firman menegaskan bahwa hari ini dia bela Bulog. Menurut Firman Bulog harus diperkuat. Firman kecewa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatakan bubarkan saja Bulog. Firman setuju Bulog ini dievaluasi manajemen dan sumber daya manusianya. Tapi Firman tidak setuju lembaganya dibubarkan. Firman menilai isu Beras Plastik adalah indikasi adanya ‘mafia beras’ yang bermain dan menjelekkan citra Bulog. Kebijakan HPP ini membuat Bulog kalah tawar dengan pihak swasta. Namun pihak swasta tidak jual langsung ke masyarakat. Menurut Firman pihak swasta akan simpan beras itu untuk dijual saat ramadhan, dimana harganya itu naik luar biasa.

Sehubungan dengan isu Beras Plastik, Firman minta klarifikasi dari Menteri Pertanian (Mentan) mengenai status duduk-kebenarannya. Menurut Firman, Sucofindo menyatakan itu positif. Tapi hasil forensik Mabes Polri menyatakan negatif. Menurut Firman seharusnya Bea Cukai harus diminta bertanggung jawab untuk beras-beras yang mereka loloskan. Firman tekankan ke Mentan perlunya kerja sama lintas sektor untuk mencapai swasembada pangan. [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Firman menanyakan apakah revisi wewenang Badan Legislasi (Baleg) di UU MD3 terbukti mengefisiensikan legislasi? Atau malah dampaknya terbalik, tanyanya. Firman sepakat dengan Saan Mustopa bahwa hari legislasi harus segera ditentukan, dan mekanismenya harus ditentukan oleh baleg. Ia menanyakan kepada tenaga ahli Baleg apakah harus ada usulan dari pimpinan DPR untuk menentukan hari legislasi.

Firman menceritakan bahwa surat ke komisi yang dikirim oleh Baleg tentang tugas AKD tersebut hanya direspon oleh satu komisi, yaitu komisi 4. Ia setuju untuk adakan lagi rapat badan legislasi dan pimpinan DPR, komisi dan pemerintah. Firman meminta untuk pimpinan komisi semuanya hadir, jangan seperti rapat sebelumnya.

Komisi 9 menurut Firman memberikan proposal untuk menambah RUU dalam Prolegnas 2015. Namun ia katakan ini tidak bisa lagi dilakukan.

Firman mengingatkan bahwa Komisi bisa melakukan FGD saat tahap harmonisasi secara paralel, ia juga menghimbau tidak usah kunjungan kerja ke luar negeri bila tak benar-benar perlu.

Firman menambahkan bahwa dalam pasal 4-5 Tata Tertib DPR-RI, komisi boleh merujuk kembali ke masa sidang yang lalu. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Firman menilai Pemerintah tidak kondusif dalam menjalankan tugas dan fungsi, Firman mempertanyakan sikap Pemerintah dalam menangani kasus mafia beras dan kebijakan Menteri Kelautan yang menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut. Firman pun menyoroti adanya permainan oknum pejabat maupun mantan pejabat dalam kebijakan peniadaan import beras. [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

Pada 6 April 2015 - menurut Firman persoalan pengamanan Gedung DPR adalah masalah yang mendasar dan serius. Firman menilai usulan peraturan dari Deputi PUU ini sifatnya masih normatif dan belum fundamental. Di zaman Orde Baru, sistem pengamanan DPR menurut Firman lebih bagus daripada sekarang karena sekarang setiap orang bisa masuk.

Menurut Firman lembaga DPR beda dengan perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Setidak-tidaknya Firman menilai pengamanan di DPR harus disamakan dengan pengamanan istana Presiden. Toh sama saja, karena Presiden juga dipilih oleh rakyat. Kalau di kantor Presiden saja pengamanan bisa berlangsung ketat, maka menurut Firman pengamanan di DPR juga bisa sama ketatnya.

Firman kecewa sekali dengan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang ‘lembek’ dan gagal cegah Yorrys merangsek masuk ke lantai 12. Oleh karena itu Firman ingin perkuat dengan ide 'Polisi Khusus DPR'.

Firman akui Gedung DPR memang gedung rakyat tapi Firman menilai tidak serta-merta semua rakyat bisa bebas wara-wiri keluar-masuk seenaknya. Firman kritik ke Sekretariat DPR sistem pengamanan DPR sekarang sama saja bebasnya dengan di hutan. Semua orang bisa masuk dan saling membunuh. Firman peringatkan Sekretariat DPR betapa mudahnya sekarang kalau ingin meracuni makanan para anggota DPR karena tidak ada pengamanan sama sekali. Firman juga ingin wartawan dibatasi geraknya di DPR, cukup di Press Center saja sehingga tidak wara-wiri dengan mudah.

Firman menyoroti kurangnya ruang-ruang yang disediakan Sekretariat DPR untuk fraksi-fraksi karena 5 tahun lalu setiap fraksi mempunyai ruangan rapat masing-masing. Menurut Firman logika berpikirnya seharusnya anggota jumlahnya tetap, namun kenapa ruangan fraksinya berkurang. [sumber]

Pada 8 April 2015 - Firman akui Gedung DPR memang ‘gedung rakyat’. Namun Firman menilai saat ini rakyat sudah kebablasan mengakses kompleks parlemen. Firman menekankan pentingnya peningkatan keamanan komplek Gedung DPR karena merupakan objek vital. Tapi Firman minta Polri jangan jauhkan DPR dengan rakyat. Firman menyoroti kejadian di lantai 12. Firman tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Firman menilai kejadian itu memalukan karena mungkin Pamdal (Petugas Pengamanan Dalam) DPR takut sama yang datang (Yorrys). Menurut Firman anggota DPR berhak atas rasa aman dan jujur anggota legislatif itu berharga mahal. Firman butuh Polisi berdiri di lingkar keamanan DPR terdepan dan Pamdal akan difokuskan pada Ring-1 DPR saja. Jika memungkinkan setiap anggota DPR memiliki 1 orang tenaga pengaman (bodyguard) yang diberikan oleh pihak Polri. [sumber]

16 April 2015 - Menurut Firman peningkatan keamanan seharusnya tidak fokus untuk di gedung saja tapi juga untuk safety (keselamatan). Menurut Firman alarm di Gedung DPR nyaris tidak pernah bunyi. Firman saran ke Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) semua masukan-masukan mengenai sistem keamanan perlu ditindak lanjuti. Jika perlu DPR lakukan studi banding ke negara-negara lain untuk pikirkan rancangan sistem keamanan DPR jangka panjang. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Firman menyatakan bahwa Fraksi Golkar mendukung pemberantasan illegal fishing. Bila cukong dari dalam partai pun akan Firman bantu atasi.

Firman dorong Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) untuk segera lakukan penyegaran pejabat-pejabat di KKP tanpa pilih-pilih. Firman saran agar ikan yang dibudidayakan di daerah dimaksimalkan untuk peningkutan mutu gizi anak-anak. Firman juga saran ke MenKP penggunaan kapal tidak dibatasi dibawah 30 GT tapi boleh 60 GT dan 90 GT tapi melalui mekanisme kontrol yang baik. [Firman menyerahkan Surat Pernyataan dari nelayan ke MenKP].

Sehubungan dengan reklamasi Teluk Jakarta, Firman saran ke MenKP untuk rapat dengan Polisi dan TNI Angkatan Laut untuk coast guard agar bisa di support. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Pada 11 Februari 2015 - Firman, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV, menyatakan Fraksi Golkar mendukung penambahan anggaran KemenLHK. Dengan tanggung jawab KemenLHK yang sangat besar dan jadi sorotan dunia, Firman merasa anggaran harus diusahakan untuk naik lagi di tahun berikutnya. MenLHK harus melakukan lobbying yang cukup intensif kepada Bappenas dan Kemenkeu. Ia juga menanyakan tentang status hibah luar negeri dari Norwegia sebesar US$1 miliar. Firman berharap dana ini jangan sampai berdampak dan mempengaruhi cara pemerintah kita mengambil keputusan. (sumber)

Persetujuan Prolegnas 2015-2019

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Firman Subagyo selaku Ketua Baleg menganggap bahwa 37 RUU untuk Prioritas 2015 sudah banyak. (sumber)

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari 2015 - Firman,sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, mengusulkan RUU Fraksi tidak harus diterima masuk ke Prolegnas. [sumber]

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Firman menanyakan penyelesaian dari KPU mengenai NIK yang ganda. Firman menuturkan banyak daerah yang bermasalah dan harus mencari solusinya bersama-sama. Selain itu, Firman menyarankan agar jajaran KPU sebaiknya diganti setiap 10 tahun sekali untuk kepentingan bangsa. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Lebak Bulus III No. 51 D (ABCD), RT.009/RW.004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria