Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Boyolali
Tanggal Lahir
18/08/1963
Alamat Rumah
Jl. Balai Rakyat No.11, RT.010/RW.009, Klender. Duren Sawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
021 861 6875

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haji dan Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Dian Puji Simatupang

Endang menjelaskan bahwa kita membutuhkan untuk menghadirkan Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak dan apakah bisa dimaksudkan jamaah yang gagal itu berangkat. Apakah perlu peran MK, kalau tidak sesuai pelaku jemaah, MK akan menggugurkan UU yang telah diperjuangkan.


Harmonisasi Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ahli

Endang menjelaskan bahwa selama ini tidak diberikan fasilitas untuk perlindungan saat peradilan berlangsung bagi hakim karena hakim itu jabatan negara, seharusnya ada pengamanan agar tidak merasa terancam.


Harmonisasi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI

Menurut Endang, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat perlu untuk dibahas. Ia sangat menyayangkan alasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak dibahas ketika sudah banyak memakan korban. Endang menegaskan agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual wajib masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, wajib ditindaklanjuti.


Pembahasan RUU Karantina Kesehatan - RDP Baleg dengan Tim Ahli

Endang berharap dirinya menjadi anggota Panja RUU ini. Endang berpendapat Kunker spesifik diperlukan untuk melakukan penyerapan aspirasi sesuai RUU ini. Endang berharap bagaimana setelah UU ini disahkan jadi ada tempat karantina yang nyaman dan manusiawi.


Urgensi RUU Praktik Pekerja Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Endang mengatakan harusnya memang kalau koordinatif itu yang jemput bola adalah KemenPPPA, Endang berharap perlu dirubah mindset Kemenpppa kedepan. Lalu Endang juga mengatakan supaya undang-undang yang disusun dapat sinergi maka undang-undang ini akan di laksanakan oleh Kemensos.


Pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Handayani meminta adanya kepastian target waktu dari pembahasan RUU KSDAHE ini. Sebab, masyarakat
selalu memantau kinerja DPR.


Tanggapan

Pengamanan Kompleks Parlemen — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri

Endang ingin menambahkan, yaitu pamdal tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mereka perlu didampingi Polisi. Menurut Endang perlu ada sweeping karena banyak yang duduk-duduk. Sekarang tidak ada ketegasan media-media yang tidak resmi. Yang duduk-duduk itu sangat menakutkan dan menganggu.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Endang menanyakan apakah laboraturium BSN sudah berdiri. Menurut Endang, MEA harus sudah mempersiapkan produk-produk yang ada SNI karena akan ada persaingan. Jika BSN sendiri tidak kuat, menurut Endang lebih baik dibubarkan saja karena sarana dan prasarananya tidak lengkap.


Pengembangan Kota Batam — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan DPRD Kepulauan Riau Pansus Batam

Endang menjelaskan bahwa ia mendengar dari pemerintah pusat mengatakan BP Batam dibubarkan, apakah rakyat BP Batam setuju dibubarkan karena ia berharap BP Batam tetap menjadi ikon Indonesia namun di pinggir Kepri lebih berpihak ke negara luar. Ini keluarga besar rakyat Indonesia, kita mempunyai batam, BP batam, Kepri yang ikon Indonesia. NKRI adalah harga mati, harapannya bisa menimbulkan sinergi ke pusat kota Batam dan pulau-pulau sekitar.


RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin

Endang mengatakan untuk revitalisasi pasar dirinya sangat kecewa.


Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Endang berpesan kepada KPPU untuk tetap melaporkan sengketa hukum yang sedang diproses agar ada kepastian hukum antar pelaku dan yang menjalankan hukum serta penegak hukumnya harus ada laporan, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku maupun yang menjalankannya. Untuk BSN, Endang memandang impor yang masuk ke negara kita tidak ada standardisasi. Padahal, standardisasi itu penting agar Indonesia tetap baik di mata dunia.


Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pelindo 3

Endang Srikarti Handayani mengatakan bahwa disempurnakan dahulu bahannya, hari ini kita bisa tuntas seharusnya.


Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Endang mengatakan bahwa ia akan sampaikan ke fraksi tentang pemaparan PT. PLN, ia percaya profesional Dirut PT. PLN perlahan-lahan akan perubahan karena PMN ini untuk rakyat dan ia meminta catatan tertulis pembenahan PT. PLN di manajemen.


Undang-Undang Pangan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Menurut Endang, alternatif terkait tidak dibentuknya badan hanya menghabiskan anggaran negara.


Rancangan Undang-Undang Praktik Monopoli — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Endang sangat mengapresiasi pada tamu yang sangat terhormat. Endang menyampaikan bahwa UU Monopoli Persaingan Tidak Sehat untuk memproteksi kepada pelaku konsumen. Dalam Pasal 22 UU Monopoli Usaha Tidak Sehat, banyak yang harus direvisi. KPPU harus mempunyai legitimasi untuk eksekutif dan eksekutor. Endang juga sangat mengapresiasi dengan membatasi pelaku usaha untuk memproteksi pasar tradisional.


Pengesahan Jadwal Badan Legislasi DPR-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Perwakilan Fraksi

Endang mengatakan bahwa jika ia katakan Baleg baru menghasilkan satu undang-undang pasti ditertawakan. Endang berharap DPR-RI bisa lebih cepat larinya. Inventarisasi data legislasi juga penting dan perlu ada transparansi mana yang sudah dibahas.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Endang mengacungkan jempol bahwa BKPM luar biasa. Endang berharap investor asing yang datang tidak membawa pekerja asingnya ke Indonesia karena tenaga kerja di Indonesia masih banyak.


Pemantauan Undang-Undang Pangan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Endang mengatakan bahwa DPR-RI harus tegas. Jika perlu beri rekomendasi ke Presiden bahwa KemenPAN-RB tidak ingin kerjasama. Selain menyurati KemenPAN-RB lalu tembusan ke Presiden agar mengetahui bahwa Baleg serius.


Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Endang mengatakan di daerah Gondang banyak pabrik PTPN yang akan ditutup karena kekurangan bahan baku, padahal selama ini impor gula dilakukan. Endang mengatakan kemakmuran rakyat bisa dilakukan dengan ketahanan pangan lewat ternak, seperti membeli daging dari peternak sapi lokal. Selain itu, petani
singkong di Jawa mengeluh karena singkong bebas impor. Endang bertanya apakah Bappenas merekomendasikan anggaran untuk importir. Endang berpendapat ada titik-titik tertentu yang menyangkut
kharisma harus dipertahankan, seperti batik Indonesia yang adalah kewibawaan pengrajin Indonesia. Endang berpendapat perlu ketegasan bahwa batik dilarang masuk ke Indonesia karena Indonesia memiliki produk sendiri. Endang meminta Desa Wisata sebagai nawacita Presiden dimasukkan ke dalam anggaran untuk menggalakkan perekonomian daerah.


Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pembangunan Perumahan

Endang mengatakan bahwa PT/ PP memang menjadi unggulan dan kebanggaan. Negara tidak boleh rugi. Endang melihat PT. PP menjadi unggul dan bahwa hal ini merupakan bisnis plan yang menjadi kebanggaan. Endang juga mengatakan bahwa PT. PP mungkin satu-satunya BUMNkebanggaan karena selalu untung.


Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Endang bertanya terkait hasil pinjaman tersebut apakah sudah di KUR, dan targetnya sudah sampai mana.


Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Endang mengapresiasi RRI, kinerjanya bagus. Di sisi lain, ia juga sedih sekali menjdi wakil rakyat karena pabrik-pabrik untuk para petani ditutup. Selanjutnya, Endang menegaskan PTPN 9 yang mangkrak katanya akan dijadikan heritage, tolong nanti ditunjukkan kepada Komisi 6 DPR RI.


Masukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Marsma Bambang Aribowo

Endang menanyakan kebenaran terkait Hakim Militer atau Hakim TNI. Endang juga menanyakan terkait usia pensiun yang ideal bagi Hakim Militer dan apakah rekrutmen Hakim Militer menjadi satu di Makhamah Agung atau dipisahkan. Selanjutnya, Endang menanyakan terkait pengawasan Komisi Yudisial kepada Hakim Militer.


Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Endang mengatakan mengapa proyek penyambungan Bandara Solo dengan tol dan kereta ke Jogja ditunda, padahal dapil Jateng 5 sudah senang. Endang meminta Angkasa Pura jemput bola dan melakukan komunikasi demi kepentingan rakyat. Endang meminta tahu dan tempe disajikan dalam penerbangan internasional Garuda Indonesia.


Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Endang bertanya, anggaran BKPM yang ideal itu berapa, dan apakah BKPM mendapatkan sponsor dari calon investor atau tidak.


Pemantauan terhadap Undang-Undang tentang Desa — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI

Endang mengatakan bahwa banyak Kepala Desa yang antusias dengan dana desa, sehingga ingin membangun banyak sektor. Terkait Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Endang menanyakan Bumdes mendapatkan hibah anggaran dari Pemerintah atau tidak. Endang menyampaikan bahwa di dapilnya, di Desa Ponggok, menjadi percontohan Bumdes, tapi sampai saat ini belum pernah diaudit oleh BPK-RI, sehingga Endang menanyakan Bumdes diaudit juga atau tidak.


Realisasi Visi World Class Energy Company — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina

Endang mengatakan melakukan sidak LPG 3kg itu di dalamnya ada besi lempengan agar tetap berat padahal gasnya sudah berkurang. Kemudian, Endang juga menyarankan agar sering-sering Pertamina memberikan sosialisasi ke masyarakat biar tidak ada kecurangan-kecurangan seperti kasus LPG 3 Kg tersebut.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Endang mengaku sangat bangga terkait marketing BKPM karena Indonesia marketingnya adalah BKPM. BKPM sangat membutuhkan pendampingan terkait anggaran. Endang juga menanyakan sikap dari BKPM terkait mendukung investor dari luar negeri. Endang mengusahakan agar tidak terjadi pemotongan anggaran untuk BKPM.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Endang menanggapi yang online tadi bagus sekali supaya ada keterbukaan.


Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Endang bertanya terkait lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, apakah ini akan menentang pembentukan holding atau tidak.


Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Endang menyarankan jika anggaran KPPU kurang, sebaiknya dibicarakan. Menurutnya, sosialisasi itu penting agar ada edukasi bagi masyarakat. Endang berharap agar KPPU hadir untuk memberikan keadilan bagi dunia usaha. Endang tidak setuju jika ada anggaran KPPU yang dihapus/dihilangkan. Terakhir, Endang menanyakan alasan sosialisasi anggaran di Makassar sedikit.


Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Endang mengatakan bahwa dirinya mendengan bahwa anggaran sebesar Rp6 Miliar digunakan untuk pembangunan pasar, dan mengenai hasil petani beras gabah, Endang bertanya bagaimana Menteri dapat mengakomodir untuk masyarakat, karena bulog itu tidak mampu, lalu bagaimana kebijakan Menteri agar petani tidak tergantung dengan tengkulak.


Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Endang mengatakan sosialisasi penting karena memberikan edukasi. Endang mengatakan KPPU harus menyampaikan kepada Komisi 6 jika kekurangan anggaran karena KPPU adalah anak dari Komisi 6. Endang menyampaikan bahwa Komisi 6 sedang melakukan pembahasan RUU KPPU. Endang mengatakan KPPU harus bisa memfasilitasi keadilan di dunia usaha. KPPU adalah mitra dari Komisi 6, jadi Endang bersedia menghadang pihak yang menghapus anggaran KPPU. Endang bertanya mengapa sosialisasi sedikit di Makassar.


Pembentukan Tim Perumus Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Endang menegaskan bahwa arah kebijakan dana desa tahun 2018 adalah untuk pengembangan desa wisata yang memiliki nilai ekonomis. 


Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Endang mengatakan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan masyarakat. BPKN wajib segera diperpanjang untuk mendapat legitimasi untuk perlindungan konsumen.


Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Endang mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak rakyat di dapilnya yang memilki kartu terlalu banyak dan menjadi bingung. Endang menyarankan untuk dibuat menjadi satu kartu saja agar tidak bingung.


Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Endang memohon kebijakan diskresi untuk KUR karena sudah diimplementasikan. Endang tidak henti-hentinya mengatakan agar impor pangan supaya petani tidak resah.


Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

Endang S menanyakan boleh atau tidaknya mengikuti lelang bursa secara umum. Ia mengatakan harga daging tetap Rp130.000 per kilo. Ia mengatakan penjual-penjual ini termasuk pebisnis dan menurutnya bukan peternak yang diuntungkan padahal peternak menyediakan bahan pangan. Ia meminta Pemerintah memborong gula-gula petani.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Endang mapresiasi Menteri Perdagangan karena menegakkan gerakan pasar tradisional. Endang juga mengatakan bahwa Kementrian Perdangangan diminta efesiensi sebesar 166 Miliar dan seluruh departemen serius melakukan hal tersebut.


Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Endang mengatakan di Solo itu, perdagangan batik dan Singkong itu sangat bebas sekali. Produsen-produsen asli dari Solo sangat resah dan tersaingi, sapi-sapi juga banyak impor. Peternak resah.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Endang mengatakan bahwa kreativitas usaha untuk 2018 terkait penyegaran anggaran adalah sangat penting. Mengenai KUR LPDP, Endang meminta untuk dimudahkan. Endang menanyakan siapa yang memberi penentuan terkait LPDP.


Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Endang mengapresaisi Menperin terkait dengan penghematan sehingga tidak perlu khawatir. Dengan nawacita dari Pak Jokowi, Endang berharap kepada Menperin untuk dapat membuat program yang lebih inovatif dan kreatif. Ending mengatakan bahwa di dapil untuk produksi susu sangat melimpah dan dibuat inovasi menjadi keju mozzarella.


Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Endang menganggap bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan anak dari Komisi 6 DPR-RI. Endang menyampaikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya sosialisasi itu penting agar ada edukasi.


Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Nama Ahmad Bunyan Saptorno

Endang menanyakan terkait keyakinan visi misi Bunyan dan cara mewujudkannya. Jika target tidak sesuai, Endang juga menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Bunyan dan bagaimana kemajuan di bidang hak asasi manusia dalam satu dekade. Terkait perlindungan hak perempuan, Endang juga menanyakan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Bunyan.


Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM

Endang meminta tolong yang tegas pengehamatn tolong dipertimbangkan kembali, misalnya menyetujui pagu yang sekian. Jadi tidak dipertimbangkan lagi. Itu pesan dari Banggar supaya tegas.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Endang mengatakan bahwa lebih cepat lebih bagus jika pembahasan anggaran tambahan ini dibahas pada hari ini,


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial

Endang mengatakan banyak penyandang disabilitas yang merasa diskriminasi di daerah, untuk itu Kementerian Sosial perlu mendata penyandang disabilitas kembali.


Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang Akan Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Kriteria Teknik dan Komisi — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Endang mengatakan Kementerian Perindustrian akan mengalokasikan ke mana anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp563 miliar.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Endang mengatakan mengapa tidak ada program untuk pemberdayaan perempuan. Sejak 7 tahun yang lalu, kota ramah layak anak sudah didengungkan tetapi belum ada realisasinya. Endang berpendapat secara kasat mata banyak perempuan yang tidak memadai sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Endang mengatakan program 3 ends tidak cepat berhasil karena sharingnya tidak terjadi dan data yang tersaji adalah hasil survei, sehingga anggaran Kementerian PPPA habis hanya untuk program survei.   


Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Endang mengatakan koperasi harus berkembang dan mendayakan UKM di daerah. Endang berpendapat seharusnya anggaran Dekopin paling sedikit Rp1 triliun agar ada pemerataan dan betul-betul daya guna.


Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Endang mengatakan tidak mendengar pemaparan tentang laporan hasil audit BPK, Endang mengingatkan jangan sampai BUMN disclaimer. Endang bertanya mengapa irigasi jalan tol tidak dilakukan perbaikan, apakah saat survey tidak disampaikan kepada pelaksana proyek, atau yang bandel adalah pelaksana proyek. Endang menyampaikan bahwa rakyat mengeluh karena hasil panen tidak maksimal disebabkan irigasi yang rusak. Endang mengatakan PT BKI tidak memiliki anak perusahaan tetapi untung terus. Endang meminta PT BPUI memberi penjelasan terkait koperasi dan PT KBI terkait UKM. Endang mengatakan anak perusahaan PT Surveyor Indonesia memiliki utang, proses apa yang sudah dilakukan oleh para pengutang untuk mendapat jaminan utangnya, dalam UU Kepailitan diatur bagi yang tidak bisa membayar hutang maka bisa pakai PKPU. Endang mengatakan apakah BUMN akan ketergantungan kepada PMN.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Endang menanyakan jumlah Pertamini yang sudah ada sebab menurutnya adanya manajemen untuk meningkatkan devisa negara bagi masyarakat, Pertamina sangat profesional dalam menghadirkan Pertamini. Selain itu, Endang juga menanyakan keberadaan SOP untuk menertibkan pihak-pihak yang ‘nakal’. Endang meminta evaluasi untuk gas LPG 3 kg yang berada di P. Jawa dan menertibkan pihak-pihak kalangan atas yang menggunakan subsidi pemerintah.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Endang mengapresiasi karena rapat ini tujuannya untuk mengevaluasi dan berharap untuk fotocopy materi semoga lebih bagus lagi. Endang juga mendengar mengenai holdingisasi PTPN yang mengalami banyak kerugian meskipun sudah ada peningkatan. Endang menanyakan hal apa yang bisa dilakukan bila terjadi peningkatan dan kendalanya. Mengenai ekspor teh, dsb, Endang mengatakan PTPN II di Malang sangat bagus sekali dan BULOG untuk tetap maju. Namun, Endang mengkritisi mengenai BULOG yang baru dijual ke Rastra. Endang juga menyatakan kepada Perhutani untuk mengajukan PMN karena banyaknya tanah tidur di daerahnya.


Pengelolaan Anggaran dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Endang menyatakan bahwa semakin kesini bencana-bencana alam semakin tidak bisa dikendalikan. Endang juga menyatakan bahwa BPBD harus meningkatkan mitigasi untuk mencegah bencana yang ada. Persiapan untuk Asian Games juga harus diperhatikan.


Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKKP TA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan kepala BNPB

Endang menyampaikan bahwa capaian dan peningkatannya luar biasa. Baik Kemenag, BNPB. Penyajian dari KPPPA jauh lebih baik.

Untuk Kemenag, ada beberapa realisasi program yang kemarin dimunculkan tetapi realisasinya tidak ada. Endang juga bertanya apakah sudah tercapai atau masih on progress. Contohnya kepada BNPB, capaiannya sudah sangat luar biasa, selalu ada peningkatan. Misalnya pada 2017 sekian kota, sekian Kabupaten. Untuk mapping besok, kita harus ada gambaran, mana yang akan dijadikan prioritas.

Sama dengan KPPPA, yang Endang lihat di 2017 kebetulan ada sekitar 17.000 di tahun berikutnya justru ada peningkatan, Endang bertanya langkah apa yang akan diambil karena ini adalah harapan kita.

Mengenai haji, Endang mengatakan bahwa setidaknya ini akan menjadi program dirjen haji yaitu pelatihan manasik di Kabupaten/Kota harus mengalami peningkatan dan penambahan waktu.


Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Endang Srikarti Handayani menjelaskan bahwa siapa yang akan mengawasi para calon ini bila terpilih nanti, pasal mana saja yang perlu dibenahi dalam penyiaran karena sampai saat ini belum terselesaikan dengan optimal. Untuk incumbent, kinerjanya sampai saat ini sudah merasa sukses atau belum di mata masyarakat, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama.


Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti

Endang mengatakan ada televisi swasta yang menggunakan bahasa tak dimengerti sehingga ia menanyakan kesanggupan KPI untuk lakukan somasi dan target di KPI untuk menyapu bersih pelanggaran terhadap konten.


Realisasi Penyaluran Beras Sejahtera, Subsidi Pangan, Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah — Komisi 4 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog

Endang mengapresiasi kinerja dari Direktur Utama dan jajaran dalam setahun ini. Endang juga memberikan dukungan kepada Bulog untuk penambahan anggaran. Endang meminta penjelasan mengenai kalangan inten Bulog. Dalam setahun ini, tidak mudah mensterilkan Bulog karena banyaknya mafia dari dalam dan luar. Menurut Endang, kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan ada di Bulog.


RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V

Endang mengataka bahwa ia titip pesan kepada bu menteri untuk memikirkan masyarakat dapilnya karena mata pencarian mereka adalah kayu jati tetapi tidak ada program dari LHK ini tentang melestarikan kayu jati dan ia juga mengatakan bahwa ia mengapresiasi program LHK yaitu KBR dan Bang Pesona.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Koespraptini Ria

Endang menanyakan apakah sebagai perempuan, Koespraptini akan berani menjadi leader atau pimpinan Dewan Energi Nasional (DEN). Ia juga menanyakan seperti apa visi dari Koespraptini. Endang juga menanyakan terkait pandangan Koespraptini terkait cara menolak godaan dari korupsi.


Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Endang mengatakan distribusi bibit bisa berjalan baik agar tidak tergantung impor, serta memberdayakan mahasiswa.


Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah

Menurut Endang, indikator masyarakat miskin harus diubah. Jangan menggunakan indikator yang lama karena bisa saja orang itu rumahnya bagus tetapi tidak mempunyai penghasilan.


RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Endang menanyakan berapa anggaran ideal untuk BUMN. Endang mengharapkan dapat mendorong dan menyetujui atas rekomendasi Kementerian BUMN sesuai dengan kebutuhan. Endang memohon agar dalam manajemen BUMN itu FGD diperlukan menjalin kemitraan yang baik dengan Komisi 6. Endang mengatakan berkaitan dnegan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat ketika BUMN menjalin bisnis diharapkan masyarakat ikut terdidik. Endang menambahkan terkait Jakarta Lloyd agar jangan terlalu merendahkan maka dilakukanlah uji coba dan melihat sisi positifnya.


Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Endang mendorong agar KKP dapat mengembangkan program budidaya ikan dengan optimal.


Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Endang menyarankan agar KKP dapat lebih meningkatkan sosialisasinya, terutama yang terkait dengan gerakan budidaya ikan, khususnya di Jawa Tengah. Endang atas nama Fraksi Golkar menyampaikan persetujuannya untuk menambah anggaran KKP demi budidaya ikan yang semakin baik. Mengenai garam, Endang menghimbau agar KKP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan demi kesejahteraan petani garam.


Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Endang mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan fasilitas yang diberikan oleh petani dan hal ini harus dipertahankan dan dipercaya oleh petani. Endang menanyakan, solusi dan keselarasan yang ditawarkan oleh Kementan RI kepada petani tetapi di sisi lain, Kementan RI merusak harapan masyarakat bahwa belum lama ini dihentakkan impor beras, jagung, gula, dan garam serta ini sebenarnya bekerja pada petani atau negara. Endang berharap agar tidak adanya impor dan ada pula MoU dengan Jawa Tengah untuk impor peternakan. Endang menanyakan penjelasan kepada Bulog mengenai impor agar petani tidak resah dan anggota Komisi 4 memperjuangkan rakyatnya.


Latar Belakang

Endang Srikati Handayani adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Beliau juga salah satu pendiri Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOENYOTO, S.H & Rekan. Pengalaman beliau dalam hal bidang hukum Perbankan, hukum Pidana, hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, selain itu beliau juga berkonsentrasi di bidang non litigasi.

Selain aktif di Advokasi beliau juga aktif di kegiatan salah satu Partai Golkar. 

Pada periode 2014-2019 Endang Srikarti duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Endang Srikarti bertugas di Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, perdagangan, koperasi dan BUMN. Januari 2016, Endang kembali menjadi anggota Komisi VIII DPR-RI. 

Di September 2017 terjadi mutasi internal di Partai Golkar dan Endang berpindah tugas ke Komisi 3 yang membidangi keamanan dan hukum.

Pendidikan

1989-1992 SMA PERSAMAAN JAKARTA
1996-2001 S1 UNIV BOROBUDUR JAKARTA
2007-2009 S2 UGM YOGYAKARTA

KURSUS:
2012 ORIENTASI FUNGSIONARIS PUSAT DPP PARTAI GOLKAR JAKARTA

Perjalanan Politik

2004-2009 PP KPPG PENGURUS PLENO JAKARTA
2009-2015 PP KPPG PENGURUS PLENO JAKARTA

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Endang mengharapkan UU ini segera disahkan agar tidak memotong hak petani.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

31 Januari 2017 - Endang menanyakan terkait “ganti rugi” yang tidak diuraikan berapa persen dari pidananya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

4 Februari 2016 - Endang mengatakan bahwa perlu mendengarkan dan mengapresiasi anggota KPK yang sudah hadir, tetapi Endang mempertanyakan apa manfaatnya.  [sumber]

RUU Pertembakauan

17 September 2015 - Endang mempertanyakan apakah pabrik rokok harus ditutup mengingat dalam mengambil keputusan juga harus bijaksana. Endang yakin bahwa sebagai anggota DPR perwakilan dari Boyolali yang banyak terdapat petani tembakau, Endang pasti akan membela kepentingan petani tembakau.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Endang menilai menimbang banyak sekali sengketa pertanahan, alangkah baiknya jika UU Pertanahan ini menjadi undang-undang yang istimewa. Menurut Endang memang ideal kalau dibentuk pengadilan pertanahan.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Endang menanyakan terkait dengan tambahan total Rp9T sekian targetnya apa, lalu apakah ada jaminan semuanya terselesaikan dengan program-programnyan dan apa taman nasional di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Endang melihat tidak ada investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [sumber

Pekerja Sosial

29 Januari 2018 - Endang mengatakan bahwa masyarakat memang selalu menanyakan terkait pekerja sosial. Jadi menurutnya semakin baik bila pekerja sosial dilindungi. Selain itu Endang berharap juga UU ini tidak dibongkar pasang dan bisa menangani hal ini dengan baik. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Endang menanyakan kenapa Deputi dari KemenBUMN tidak membina dari kedua belah pihak antara PT Semen Indonesia dan PT Semen Baturaja dan hanya membicarakan PT Semen Baturaja. Endang berpendapat,  seharusnya Deputi membina agar kedua korporasi yang bersangkutan menjadi lebih hebat dan juga sosialisasinya dapat tercapai melalui beberapa target. Endang juga berpendapat bahwa Deputi KemenBUMN seharusnya juga menjembatani manajemen dari kedua belah pihak agar dapat menguasai pangsa pasar, khususnya dari PT Semen Indonesia dan PT Semen Baturaja. Endang akan merasa malu jika ada yang bangkrut karena ini merupakan aset negara dan tidak bisa menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Endang meminta Deputi seharusnya memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta bernilai triliunan rupiah yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Endang menyatakan dirinya tidak setuju dengan teman-temannya di Komisi 6 yang menyalahkan PT Semen Indonesia, seharusnya Deputi bisa menjembatani pemerintah untuk menggunakan produk-produk semen dari PT Semen Indonesia dan juga butuh sosialisasi mengenai manajemen pendistribusiannya ke daerah-daerah. Ia berpendapat tidak ada satu pun manajemen yang berniat untuk menjatuhkan atau membaguskan, jadi Endang meminta koreksi dan penguatan dari evaluasi, kalau perlu sering dilakukan focus group discussion (FGD) antara input dan output mengenai bahasan rapat di Komisi 6. Endang kemudian membacakan isi yang terdapat di undang-undang (UU) MD 3 yang berbunyi “Setiap anggota bisa mengawasi dan membuat UU”. Selain itu Ia mempertanyakan kenapa Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP) menolak PT Semen Indonesia, bahkan mereka akan turun ke jalan pada 8 Januari 2018 jika tuntutannya tidak dipenuhi. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga,  Endang menyatakan bahwa semua luar biasa untuk mewujudkan Nawacita Preside dan dirinya merasa bangga pada Jasamarga. Endang mengatakan kebanggaan tersebut tidak luntur dengan apa yang hendak Endang sampaikan. Ia menyatakan kekecewaaannya atas tol Solo karena sampai sekarang belum terselesaikan perihal irigasi yang tentunya bertanggung jawab jika Jasamarga jadi di sana untuk bisa menikmati tol. Namun jika tol ini tidak cepat diperbaiki maka rakyat dapil Endang menjerit juga. Endang menyatakan bahwa orang Jawa tipikalnya diam namun bukan berarti menyerah karena mereka (orang Jawa-red) diam namun juga bekerja, dan kini mereka sudah demo ke mana-mana menuntut agar persoalan irigasi cepat diselesaikan. Selanjutnya Ia mempertanyakan mengenai kartu tol kenapa tidak menggunakan bank-bank swasta lain seperti BCAUOB dan mengapa menggunakan bank BUMN semua. Terkait proyek ambruk di Kayu Putih yang menelan banyak korban, Endang ingin tahu milik siapakah proyek tersebut. Selanjutnya Endang mengaku heran mengenai papan nama Kertosono yang menggunakan bahasa China sehingga Ia meminta penjelasan pada Jasamarga. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Endang menginfokan sebenarnya ketika rapat bersama terdapat aduan rapat gabungan yang juga dihadiri Kementan sehingga Ia menanyakan namun mengapa tidak ada rapat gabungan dengan Mendag. Ia menganggap hal tersebut tertimpa pelaksana impor. Endang menyarankan jika memang harus impor, hanya sedikit yakni 500.000 ton. Endang menanyakan mengapa Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dicabut padahal ini bukan anggaran negara melainkan investor. Endang berharap jangan sampai impor mengakibatkan kerugian, karena Ia inginkan kemakmuran petani dengan adanya impor jangan sampai petani menangis. Endang berpendapat jika impor rembes di pasaran akhirnya petani menangis dan sekarang caranya mencari solusi. Endang tidak ingin petani menjadi dhuafa dan yang penting masyarakat mendapat dengan harga terjangkau. Endang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga, harga beras medium dan premium disesuaikan untuk kalangan yang seperti apa. Endang menceritakan di Jogja Bulog pernah tidak bisa mengambil beras karena tersandung Perpres, oleh karena itu menurutnya Kemendag harus bisa ambil harga tani. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Endang menyampaikan bahwa kita harus duduk bersama dan melakukan FGD supaya Komisi 6 mengerti apa yang ingin dijual terkait aset tersebut. Kalau ingin menjual, Ia meminta untuk mengusahakan domestik jangan sampai asing. Endangmendengar bahwa tol akan dijual, padahal dijual untuk pengelolaan. Endang berpesan, jadikanlah BUMN yang berkedaulatan. [sumber]

Tantangan Industri Hasil Tembakau

11 September 2017 - Dalam rapat audiensi Banggar dengan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Endang menegaskan bahwa pabrik rokok memang mendatangkan devisa besar dengan tenaga kerja sejumlah 6 juta. Endang mendengar bahwa sekarang sudah impor tembakau dari China Ia meminta tanggapan mitra atas itu. Ia menceritakan bahwa dirinya menjadi anggota DPR karena tani tembakau memilih Endang. Ia menegaskan bahwa tidak ada UU Pertembakauan dan menyatakan banyak sekali yang ingin rokok ditiadakan. Selain itu menurutnya pabrik rokok tetap harus kita dukung karena mendatangkan devisa. Endang mengimbau Gaprindo menggunakan produksi lokal untuk membina para petani tembakau. Selain itu harus menomorsatukan tembakau lokal walaupun ada impor. Ia memprediksi jika Gaprindo tidak berpihak pada petani lokal maka akan berdampak negatif ke depan. Endang menanyakan mengapa target cukai ke depan jauh dari 10% yakni hanya 4,8%. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Gaprindo akan menaikkan harga rokok jadi Rp50.000. Mengenai kesehatan, menurutnya belum ada riset jika orang merokok maka akan mati, yang ada hanyalah jika merokok terus maka sakit. Ia meminta mitra membina produk Srintil dari Temanggung. [sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam,Endang menyampaikan bahwa BKPM untuk menjembatani ekspor dan impor.  Endang mengatakan bahwa catat saja apa yang dibutuhkan oleh BKPM untuk menjalankan program. Endang mengatakan kalau tidak cukup silakan dibuat permohonan untuk memfasilitasi marketing negara seperti investor. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Endang berpendapat bahwa penggunaan deviden jangan sampai digunakan untuk pembayaran komisaris yang begitu banyak. Mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat), Endang meminta pemerintah untuk meninjau kembali aturan dan payung hukum terhadap jaminan yang ada. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Endang menyampaikan antara Kemendag & BUMN harusnya ada komunikasi terkait swasembada pangan. Ia mewakili petani-petani lokal yang harus digerakkan bersama-sama menjadi gerakan gula lokal dan hal tersebut harus dipertahankan. Endang memandang perlunya kejujuran agar koordinasi antara Kemendag dan Deputi KemenBUMN berjalan dengan baik. Kemudian Ia merasa harus menanyakan kepada Bulog apakah kebijakan harga tersebut bisa memenuhi harga supaya petani tidak dirugikan. Selanjutnya Ia menyimpulkan bahwa komunikasi adalah kuncinya. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Endang mengatakan, bahwa menurutnya bila Permendag No. 16/2017 sesuai dengan UU langsung saja dijalankan. Selain itu, Endang menuturkan agar tidak perlu menunggu lelang karena akan merugikan rakyat. Endang mengapresiasi Mendag RI yang memberikan kesempatan pada pihak swasta mendirikan pabrik gula sebab dapat mencegah impor gila yang bisa saja dilakukan.[sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Endang berkata, riset dan kajian sudah dilakukan untuk planning ke depan tentang apa yang dibutuhkan rakyat. Endang berharap bisa berkelanjutan untuk kebutuhan rakyat. Endang mengatakan percaya bahwa bapak tidak mungkin menghambur-hamburkan uang rakyat. Endang berkata tadi mendengarkan Pak Dirut Adhi Karya tahun 2017 dan berpendapat, supaya tidak berdesakan di Jakarta, saya mendukung saja tapi harus detail, jangan sampai mangkrak, negara ini sedang menyulang ekonomi rakyat, BUMN harus mengikuti aturan, saya maunya PMN harus disetujui. Endang berkata semua sudah riset kajian, apa yang dibutuhkan rakyat dan pemerintah sudah diuji. Endang berharap pengajuan-pengajuan PNM dan anggaran sudah terkaji. Endang percaya kalau proyek ini bukan cuma buang-buang uang. Setelah mendengarkan planning di tahun 2019 dari Adhi Karya, Endang berpendapat ini adalah kepentingan untuk rakyat, kebutuhan untuk fasilitasi rakyat agar mengurangi penggunaan mobil pribadi. Endang mendukung proyek ini tapi juga jangan sampai mangkrak, mari kita bawa program nawacita ini berhasil. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Endang menyampaikan bahwa di dapilnya (Boyolali) tidak ada laut. Saat Hari Pangan Nasional, Endang mempertanyakan mengapa Ibu Menteri tidak hadir padahal ada acara anak-anak makan ikan bersama. Endang mengusulkan untuk membuat sistem online untuk mengatasi oknum yang hanya memiliki izin satu kapal namun di lapangan ada 10 kapal. Endang juga mengusulkan apakah kapal asing yang ditenggelamkan dilelang saja agar tidak mencemarkan laut. [sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Endang sangat mengapresiasi adanya lembaga cyber. Endang mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling beresiko terhadap cyber crime. Endang menanyakan bagaimana cara kita untuk memproteksi negara kita. Kemudian Endang juga mempertanyakan mengapa tidak membuat lembaga cyber di Telkom saja. [sumber]

Pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017

17 November 2016 - Endang mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) sudah kita lakukan, baik RUU ataupun lainnya, tetapi belum ditindaklanjuti. Endang berujar bahwa Badan Legislasi (Baleg) banyak dibilang tidak kerja, padahal kita banyak membuat Panja tetapi tidak ada tindaklanjutnya. Ia menambahkan, di luar sana melihat DPR ini hanya main-main karena kita lama bergerak. Endang menegaskan bahwa masyarakat menagih hasil kerja kita di Baleg. Endang memohon kiranya dapat pencerahan dan kita dapat hasil dari kinerja kita. Endang menyampaikan pesan kepada pimpinan tentang keamanan DPR bahwa kita tidak butuh nyaman, kita butuh aman. Endang menegaskan bahwa RUU ASN harus diprioritaskan karena banyak yang sudah lansia, belum jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Endang menegaskan pula harus serius untuk menangani masalah PNS untuk tidak ditunda-tunda. Selanjutnya, Endang mengatakan mengenai aparatur negara, harus betul-betul direalisasikan.  [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin,  Endang menyebutkan bahwa terdapat beberapa daerah yang gagal mendirikan pasar. Endang meminta revitalisasi pasar perlu diperhatikan agar pasar yang dibangun tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Endang, anggaran yang diberikan terlalu kecil. Padahal, hal ini menyangkut dengan perekonomian rakyat, maka dari itu perlu adanya peningkatan anggaran sebesar dua kali lipat dari anggaran semula. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Hutama Karya

21 Juni 2016 - Endang berkata bahwa Hutama Karya ini hanya sebagai pelaksana, harusnya Komisi 6 mempertanyakan kepada kementrian. Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Hutama Karya tidak semata-mata menjalankaan regulasi setiap hari. Menurutnya, itu tidak melanggar. Fraksi Golkar tidak menyetujui dana Rp.3 Triliun itu. Endang bertanya, apakah di daerah Sumatera dan sekitarnya sudah ditempatkan dan seluruh nusantara apakah sudah mempunyai plan. Ia memberikan informasi bahwa daerah Papua perlu ada pula pembangunan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Endang menilai Kementerian BUMN selalu kreatif sehingga anggaran 2016 dan 2017 tidak membuat Kementrian BUMN patah semangat. Endang menanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), apakah APBN-P Kementerian BUMN sudah dibicarakan dengan deputi-deputinya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Endang menanyakan apakah Kementerian Perdagangan (Kemendag) terganggu bila selisih anggaran Rp.918 Miliar tidak terpenuhi. Selain itu, Endang juga menanyakan berapa kisaran pelunasan tanah milik PT Pertamina. Endang menyampaikan bahwa Jawa Tengah terdapat 10 kabupaten dan sudah ada 10 pasar. Terkait hal itu, Endang minta data pasar mana saja yang sudah dibangun karena hingga kini Endang belum terima datanya. Endang mempersilakan Menteri Perdagangan (Mendag) melanjutkan program pembangunan pasar bila pembangunan pasar memang pro rakyat karena Mendag yang tahu cukup tidaknya jumlah pasar yang dibangun, dan targetnya jelas.  [sumber]

Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

14 Juni 2016 - Endang mempertanyakan kebedaan kapal cruise di Aceh karena ada perjudian di dalam kapal tersebut dan itu dianggap haram di Aceh. Endang juga menanyakan tentang target dari BPKS karena dalam paparan hari ini tidak disebutkan. Menurutnya karena anggaran BPKS rendah, Endang setuju saja.  [sumber]

RAPBNP 2016 Kemendagri

8 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag), mengenai kinerja Menteri Perdagangan, Endang meragukan kinerja Mendag selama dilantik sampai saat ini karena rakyatpun tidak merasa mempunyai Menteri Perdagangan.   [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Endang bertanya apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah punya laboratorium dan Endang menanyakan apakah keadaan kantornya sudah bagus. Menurutnya, Komisi 6 harus memperjuangkan KPPU bahkan untuk penambahan gedung jangan ditunda-tunda karena ini untuk kesejahteraan rakyat. Endang mengatakan, kerja KPPU tidak gampang tetapi kalau kantornya kredit kan malu. Mengenai para mafia-mafia perusahaan, Endang berpendapat supaya memiliki daya dan gaya gigit agar para pelanggar jera. Endang mengatakan, menjelang Ramadhan banyak pengaduan mengenai harga yang dimainkan oleh tengkulak di dapilnya, misalnya sayur mayur petani tidak naik, tetapi di pasar harganya tinggi sekali. Endang mohon kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah. Endang menanyakan bagaimana terobosannya dari KPPU karena sudah banyak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki peran-peran luar biasa. Endang berharap KPPU tersebar di seluruh Indonesia. Endang berpendapat, kalau Undang-Undang ini jadi harus ada kewenangan dan hak eksekusi di dalamnya.  [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Memang ada beberapa RUU yang dimasukkan ke Prolegnas, yang utama adalah Kekerasan Seksual dan Narkotika. Kekerasan Seksual sudah urgensi karena ini sudah penyiksaan. Endang mengatakan bahwa Badan Legislatif harus berkualitas melahirkan undang-undang. Endang mengajak kepada semua peserta rapat untuk duduk bersama Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan undang-undang. Endang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merasa belum pernah diundang ke Baleg. Ia menyarankan ada baiknya untuk Baleg membahas undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Endang menyampaikan bahwa ada SMK di Klaten yang meminta difasilitasi karena memiliki investor dari Jerman. Endang pun menegaskan mengenai hal tersebut agar diakomodir dengan baik oleh Kementerian agar investor tidak pergi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Endang memberikan apresiasi kepada Menteri Koperasi (Menkop) atas semua usaha yang telah diupayakan. Karena menurutnya, jika menuruti kemauan rakyat memang tidak ada habisnya. Endang percaya Menkop selalu berada di tengah-tengah rakyat. Meski diam, Menkop terus bekerja.

Endang hanya ingin menyampaikan mengenai pasar agar cepat terserap anggaran koperasinya. Ia menghimbau agar Kemenkop dan Komisi 6 selalu menjalin hubungan baik. Selain itu, ia menanyakan kendala dan gambaran rencana kerja tahun 2016 untuk pelatihan kewirausahaan.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Endang menanyakan Kabarhakam Polri, berapa ribu jumlah titik CCTV di Komplek Parlemen. Endang mengusulkan agar CCTV yang digunakan untuk proses pengamanan Komplek Parlemen adalah CCTV kualitas terbaik dan produk buatan Jerman. Untuk masuk ke Komplek Parlemen, Endang juga mengusulkan agar menggunakan sistem kartu seperti di Markas Besar (Mabes) Polri.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Endang mengingatkan, di era Mayarakat Ekonomi Asean (MEA) bisa membuka bisnis di negara tetangga.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Endang mengusulkan agar Deputi Kementerian BUMN menjelaskan terlebih dulu secara menyeluruh, baru dikritisi.  [sumber]

Politisasi Dana Bantuan Kementerian Koperasi untuk Revitalisasi Pasar Tradisional Boyolali

10 Desember 2015 - (Solo Pos) - Dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk revitalisasi pasar di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, disinyalir telah dipolitisasi. Akibatnya, anggaran senilai Rp900 juta dari pemerintah pusat dipastikan tidak terserap.

Dugaan politisasi ini terungkap saat Anggota DPR Komisi VI, Endang Srikarti Handayani, menggelar inspeksi mendadak ke Dinas Koperasi dan UMKM Boyolali, Selasa (8/12/2015) malam.

Saat itu, di kantor dinas sedang digelar pertemuan antara pejabat Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) Boyolali dengan Dinas Koperasi Provinsi Jateng dan pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pertemuan itu membahas surat pengalihan rekomendasi penyaluran dana bantuan revitalisasi pasar dari Desa Madu, Kecamatan Mojosongo ke Desa Tawangsari yang tak kunjung terbit hingga menjelang akhir tahun anggaran.

Endang menuding Dinkop UMKM Boyolali telah diintervensi oleh Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, untuk tidak menerbitkan surat pengalihan penyaluran bantuan dari Madu ke Tawangsari.

Paryanto secara tiba-tiba mendatangi agenda sidak tersebut dan meminta kepada Endang untuk tidak memaksakan dinas menerbitkan surat pengalihan penyaluran bantuan tersebut.

“Saya minta jangan malam ini. Biar pilkada selesai dulu. Surat itu kan masih bisa diurus besok-besok,” kata Paryanto.

Namun, Endang tetap meminta agar surat pengalihan bantuan itu segera terbit karena harus segera dibawa pihak kementerian malam itu juga. “Surat itu yang ditunggu oleh pihak kementerian. Kementerian sudah mendelegasikan stafnya malam ini untuk datang ke Boyolali mengambil surat pengalihan, tetapi Dinas tidak mau menerbitkan surat yang dimaksud,” papar Endang.

Sebagai informasi, Dinkop UMKM Boyolali mendapat alokasi bantuan dari kementerian untuk revitalisasi pasar. Juli 2015, Bupati Boyolali telah merekomendasi bantuan itu akan diberikan ke Desa Madu atau Desa Tawangsari. Kebetulan, Desa Madu tidak siap dengan program tersebut sehingga bantuan akan dialihkan ke Tawangsari.

Sempat terjadi perdebatan cukup sengit antara Endang dan Paryanto. Endang menuding Paryanto telah mendikte dinas tanpa alasan yang jelas.

“Dia [Paryanto] hanya memberikan catatan, jangan malam ini. Saya tidak tahu alasannya, yang jelas ini telah dipolitisasi karena besok mau pilkada. Kenapa bantuan untuk rakyat saja harus dipersulit? Bantuan pasar itu kan tidak ada urusannya sama warna, merah atau bukan merah,” kata Endang.

Paryanto membantah telah mengintervensi Dinkop UMKM Boyolali. Paryanto mengklaim tidak punya tendensi apa pun dengan dana bantuan tersebut. Bahkan dia siap mengalokasikan dana pendampingan untuk revitalisasi pasar.

Kepala Dinkop UMKM Boyolali, Agus Partono, hingga akhir pertemuan tetap tidak mau mengeluarkan surat pengalihan bantuan tersebut dengan alasan Desa Tawangsari belum melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan itu.

Kades Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, ikhlas jika akhirnya desanya batal terima bantuan tersebut. “Ya tidak apa-apa, padahal persyaratan sebenarnya sudah lengkap,” kata Yayuk. (sumber)

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Endang meminta kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan rute Solo-Jeddah karena rute tersebut sangat strategis untuk ibadah haji bagi para calon haji dari Jawa Tengah. Endang mengapresiasi Citilink karena rute Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP) ke Adi Soemarmo, Solo (SOC) selalu penuh. Selanjutnya, Endang ingin mengetahui bentuk jaminan yang ditawarkan China kepada Garuda Indonesia atas pinjaman sebesar 4.45 miliar USD dalam proses pembelian pesawat.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Standarisasi Nasional - Tahun 2014

20 Agustus 2015 - Endang minta penjelasan ke Kepala BSN sudah sejauh mana pengkajian mengenai sertifikasi pembalut wanita. Endang minta agar BSN tidak memberatkan dalam pemberian sertifikasi barang, lebih giat mensosialisasikan mekanisme pemberian sertifikasi hingga ke daerah–daerah serta meminta BSN meningkatkan kinerja dalam kunjungan BSN ke daerah.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Sehubungan dengan tingginya harga daging di pasaran, Endang saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) mending umumkan seluruh masyarakat Indonesia baiknya jadi vegetarian saja biar tidak perlu konsumsi daging.

Endang menyoroti masalah di pasar-pasar di Dapilnya. Menurut Endang di pasar-pasar masih terlihat banyak barang impor tidak bermerek dan tidak ada informasi kadaluarsanya. Endang harap di daerahnya pasar tradisional yang dominan. Endang tidak ingin semua lahan sawah dijadikan mall. Endang dorong Mendag untuk akomodir revitalisasi pasar-pasar tradisional.

Endang juga mengingatkan ke Mendag bahwa undanganya ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengunjungi Dapilnya sampai saat ini belum terwujudkan. Endang meminta Ibu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk konsisten tidak pengaruhi Mendag. Endang menyoroti bahwa Mendag lama hidupnya di luar negeri dan khawatir sering diberikan ‘angin surga’ dan disesatkan.  [sumber

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

Pada 19 Agustus 2015 - Menurut Endang jika tidak ingin menyusahkan harga lokal di Indonesia Batam merupakan satu-satunya kawasan yang harus diperhatikan. Terkait pembangunan tol sebesar Rp1 triliun, Endang tanya ke Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) status perkembangannya. Endang menilai adanya peningkatan aktiva, pasiva, dan neraca keuangan lain yang menurutnya sangat baik. Endang menganggap laporan dari BP Batam kali ini merupakan laporan terbaik.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Endang menilai sekarang masih banyak kemiskinan. Endang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apakah program PKH yang sudah diinisiasi sejak 2007 sudah dirasakan oleh rakyat. Menurut Endang banyak sekali Posyandu-Posyandu yang bisa dilibatkan dalam PKH dan masih banyak sekali gizi buruk di Jawa Tengah. Endang harap pada masa reses nanti didampingi oleh Dirjen Linjamsos mengunjungi Dapilnya.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

16 April 2015 - Endang mendukung penguatan keamanan di lingkungan Gedung DPR. Menurut Endang Gedung DPR adalah ‘rumah rakyat’ yang dibanggakan dan dilihat dunia. Menurut Endang tidak ada salahnya untuk anggota DPR dapat keamanan dan kenyamanan saat bekerja. Penguatan pengamanan ini tujuannya agar tidak terjadi lagi hal-hal diluar pemikiran. Namun demikian, Endang tidak mau anggaran pengamanan ini sampai double karena Polri sudah terima uang dari negara.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Endang mendengar berita bahwa banyak masyarakat tidak mau menggunakan Pil KB (Keluarga Berencana) di Dapilnya karena ada informasi bahwa Pil KB ada kandungan babinya. Endang saran agar ada sosialisasi KB untuk rakyat Indonesia. Sehubungan dengan Inseminasi Buatan (IB), Endang tanya apakah suntik hamil sapi bisa digunakan ke manusia dan apakah bisa menimbulkan kehamilan. Sehubungan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Endang mengingatkan bahwa program CSR adalah kewajiban dan minta klarifikasi apakah program CSR Kimia Farma, Indo Farma dan Bio Farma sudah dirasakan belum oleh rakyat.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sehubungan dengan distribusi pupuk subsidi, Endang menanyakan cara agar di desa/kecamatan/kabupaten mendapatkan subsidi pupuk organik.  [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Endang mempertanyakan apakah kehadiran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh PT Sucofindo sudah dapat dirasakan masyarakat terutama yang bukan di daerah kota namun kabupaten.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

Pada 5 Februari 2015 - Endang meminta konfirmasi darimana sumber data asumsi korban jiwa bencana alam sebesar 43,000 ribu di pemaparan Kemensos.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Endang apresiasi kepada Dirjen Bimas Katolik karena Endang menilai data-data yang dipaparkan sangat lengkap.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Boyolali
Tanggal Lahir
18/08/1963
Alamat Rumah
Jl. Balai Rakyat No.11, RT.010/RW.009, Klender. Duren Sawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
021 861 6875

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi