Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah VIII
Komisi XI - Keuangan dan Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/11/1952
Alamat Rumah
Jl. Gedung Hijau Raya No. 53, RT.001/RW.013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan

Latar Belakang

Dito Ganinduto terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 99.939 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Tengah 8.

Pendidikan

S1, Jurusan Instrumentasi and Elektronika, Akademi Minyak dan Gas Bumi. Cepu (1974)
S2, Business Administration, Indonesia European Institute. Jakarta (1990)

Perjalanan Politik

Setelah puas membangun bisnis pribadi dan keluarganya di bidang jasa pengadaan minyak dan gas, Dito memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di KADIN. Dito sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Energi KADIN di 2009 dan anggota KADIN Hubungan Luar Negeri dengan Korea. Di 2008, Dito bergabung di Partai Golkar. dan menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar di 2009. Dito terpilih menjadi Anggota DPR RI Komisi VII untuk periode 2009 - 2014.

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Dito Ganinduto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Dito Ganinduto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Dito menanyakan mengenai utang izin dan keberanian investor untuk membangun perusahaan lalu realisasinya. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Dito mengaharapkan direksi PT Pertamina yang baru dapat mumpuni dan solid karena akan menjadi percuma jika UU migas diberlakukan namun implementasinya tidak benar dan tidak dapat bekerja secara profesional. Dito menanyakan komitmen PT Pertamina dengan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) karena untuk legal project pada tahun 2017 Pertamina sudah swasembada namun Dito mendengar ada gerakan yang ingin menggagalkan 2 proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) dan New Grass Root Refinery (NGRR) karena jika hal ini mengalami kegagalan maka akan menguntungkan importir. Dito menyarankan jika sektor hulu berjalan, PT Pertamina harus punya tim yang qualified untuk implementasi UU migas. Serat infrastruktur Liquefied natural gas/gas alam cair (LNG) belum siap. Di Cilacap,Floating Storage and Regasification Units (FSRUs) hanya bisa disewa PT Pertamina melalui kontraktor namun jika bukan kontraktor akan sulit. Dito menanyakan tahun berapa kita bisa melakukan swasembada. [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Dito menanyakan apa Freeport berkomitmen melakukan perpanjangan sebelum membangun smelter. Dito menyatakan waktu adalah masalah dan kasusnya dimohon jangan seperti dua tahun sebelumnya, jangan sampai dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau bahkan Peraturan Menteri (Permen). Dalam Permen dan PP semua ekspor akan diizinkan, sedangkan untuk nikel sedang dipikirkan. Dito mengatakan, sejak dulu ekspor keseluruhan tidak disetujui, begitu pula dengan kadar nikel dan bauksit. Menurut Dito, membangunan smelter dianggap seperti tidak serius. Dito mempertanyakan mengapa masih ada kajian untuk ekspor mineral mentah yang jelas tidak diperbolehkan. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dito dan Golkar menyetujui angka subsidi, terkait detailnya Dito menyarankan akan dibahas pada rapat konsinyering. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Dito mengatakan bahwa program ini sudah bagus dan harus didukung. Dito mengusulkan agar diadakannya forum untuk membahas 35.000 Megawatt. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Dito menyampaikan bahwa acuan dari makro dan situasi fiskal kurang bagus sehingga mengakibatkan defisit 2,6 persen. Selain itu, Dito menegaskan akan mendukung pemerintah jika harga minyak turun maka subsidi dapat ditarik. [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Dito mengaku tidak paham dengan tindakan Badan Anggaran (Banggar) memotong cost recovery, padahal kesepakatannya harus dibahas terlebih dahulu di Komisi 7. Dito menegaskan bahwa penurunan cost recovery akan berpengaruh kepada lifting dan membuat investor kecewa. Oleh karena itu, Dito mengusulkan agar Komisi 7 segera memutuskan cost recovery dan mengirimkan surat ke Banggar. [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

22 April 2015 - Dito mempertanyakan apakah sudah melakukan diskusi untuk proses transisi blok Mahakam dengan Total? Dito saran ke Pertamina agar proyek-proyek yang kecil dimitrakan saja dan fokus ke yang besar–besar saja, agar Pertamina bisa go internasional. Menurutnya, PGN jauh lebih maju daripada Pertagas. 57% market share di PGN (Perusahaan Gas Negara) berikan ke Pertamina sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara). [sumber]

Kenaikan Harga BBM

30 Maret 2015 - Menurut Dito kita harus menghemat karena cadangan devisa Indonesia sudah sangat sedikit. Dito saran ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) untuk menetapkan Batas Atas harga BBM dan frekuensi kenaikan harga BBM diperhatikan, kalau bisa jangan setiap 1 bulan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga dan terlalu membebani masyarakat. Namun demikian, Dito dorong MenESDM untuk lebih gencar sosialisasi ke masyarakat mengenai landasan pemikiran dibalik kenaikan harga BBM. [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - Saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Dito menanyakan apakah Freeport sudah memiliki lokasi, izin, basic engineering design untuk smelter. Ternyata Freeport menjawab belum ada. Dito menanyakan atas basis apa pemerintah memperpanjang kontrak ekspor dengan Freeport. Ia juga menyatakan bahwa dengan tidak adanya berkas-berkas ini, keseriusan Freeport membangun smelter dipertanyakan. (baca kultweet Freeport-Kom7 di bit.ly/freeportkom7) [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
04/11/1952
Alamat Rumah
Jl. Gedung Hijau Raya No. 53, RT.001/RW.013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan