Golkar - Jawa Tengah VIII

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Harmonisasi RUU BUMN dan Mendengar Pandangan Fraksi-Fraksi — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI

Dito mengucapkan terima kasih atas persetujuannya berharap RUU tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang pada tingkat selanjutnya.

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Dito G. menatakan PGN lebih siap, tapi Pertamina dimiliki oleh rakyat juga. Perlu ada prioritas bagi Pertamina untuk berkembang produksi gasnya. Selanjutnya, ia mengatakan Indonesia jangan ketinggalan dengan mereka. Badan Renewable Energy perlu dipikirkan, jangan terlambat.

Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Dito menyampaikan bahwa dirinya termasuk yang mendorong pada tahun 2005-2006 untuk menaikkan lifting.

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Dito menyampaikan terkait dengan blok Mahakam tertanda akan dilakukan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina. Ia mempertanyakan nasib Indonesia Deepwater Development (IDD). Ia meminta jangan sampai blok Masela ditunda seperti Indonesia Deepwater Development (IDD), karena industri stock-nya dari gas. Dito meminta informasi badan penyangga gas selesai dan pengalokasiannya. Menurut Dito, saat ini investor listrik dari luar negeri tertarik ke renewable energy. Oleh karena itu, perlu dibentuk badan khusus renewable energy di PLN. Dito meminta klarifikasi dalam waktu dekat ini Kementerian ESDM akan membangun 1 kilang atau 2 kilang. Lalu, ia juga menanyakan isi di dalam Perpres dan update terkini terkait pembangunan kilang.

Pembahasan Evaluasi dan Program Kerja — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PLN

Dito Ganinduto meminta tolong agar Dirut PLN mengirim petugas yang pas saat Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke dapil agar tepat informasi yang diberikan.

Infrastruktur Migas - RDP Komisi 7 dengan Dirut Pertamina dan Dirjen Migas

Dito berpendapat bahwa Pertalite merupakan produk Pertamina yang komersial tanpa perlu persetujuan DPR-RI.

Permasalahan KKKS beserta Solusinya, Wilayah Kerja PT. Pertamina, dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Dito mengatakan bahwa di hulu, PT. Pertamina (Persero) akan melakukan development bersamaan dengan dimulainya Blok Mahakam dan akan berakhirnya Blok Kampar. Ia menanyakan kebijakan dari PT. Pertamina (Persero) agar tetap survive.

RAPBNP 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor Sumber Daya Manusia(SDM) Dalam RAPBN 2017 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM

Dito mengatakan pasokan gas sudah ada kemajuan dari PLN sehingga progres dan implementasi harus lebih bagus lagi.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Dito mengatakan menurut PLN di Sumatera tidak perlu transmisi lagi.

Pembahasan Potensi Kerugian Negara pada Sektor Energi (Pertambangan, Migas, dan lain-lain) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dito menanyakan apakah hasil kajian KPK terus dimonitor untuk progresnya. Kemudian, Dito untuk persoalan minerba, ia menanyakan apa kaitan piutang dengan eksport diperbolehkan. Mengenai PNBP, apakah ini sudah diklarifikasi dengan Dirjen Minerba, apa mereka kesulitan menagih. Selanjutnya, Dito menegaskan 32 proyek mangkrak, dr Dirut PLN kontraknya sangat lemah pdhl PLN akan rugi. Bagaimana kelanjutannya. Kalau dibawa ke ranah hukum PLN akan kalah.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Dito membahas mengenai konverter kit yang dipotong termausk di Jawa Tengah padahal bantuan ini sangat luar biasa. Itu sangat bermanfaat untuk nelayan dan mereka bisa saving banyak sekali. Nelayan di Cilacap hampir miskin. Jadi, ia meminta untuk jangan dipotong.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Dito mengatakan bahwa ia cukup khawatir jika lifting minyak turunnya terlalu banyak. Ia menanyakan alasan subsidi minyak tanah di tahun 2017 sama dengan tahun 2016. Padahal, seharusnya lebih rendah karena sudah ada konversi gas. Ia meminta agar solar tidak ada kenaikan hingga akhir tahun. Dito berharap ada efisiensi bagi PLN seperti Pertamina yang sudah mendeklarasikan efisiensi yang dilakukan. Menurutnya, PLN harus melakukan terobosan terkait efisiensi. Terkait proyek 35.000 megawatt, Dito mengira kebutuhan akan penambahan karyawan di tahun 2017 tidak terlalu banyak.

Pengawasan Blok Masela, Blok Mahakam dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Dirut Pertamina dan SKK Migas

Dito menyampaikan bahwa kilan swasta hanya ada 1 yang berjalan, itupun bermasalah.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dito mengatakan bahwa capaian realisasi bagus dan ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras. Dito juga menjelaskan terkait gross split. Jika dalam rangka terobosan, hilangkan birokrasi tersebut. Menurut Dito aspirasi dari KKKS, yaitu gross split jadi alternatif. Untuk lapangan baru gross split sangat tidak menarik. Selanjutnya, Dito mengatakan bahwa PT Pertamina mendapatkan 8 blok. Kedelapannya harus gross split semus dan Dito tidak mengetahui apakah hal tersebut disanggupi. Jika gross split menjadu alternatif akan menarik. Dito juga menanyakan terkait kepastian hukum ekspor mineral mentah.

Kelanjutan Program Pertamina dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina

Dito G. menegaskan sangat interest dengan RDMP Balikpapan agar berjalan lancar, ia sudah mengecek ke lapangan. Kemudian, ia mengatakan progress mulai dari land preparation hingga apartment berjalan baik, begitu pula GRR di Bontang. Dito G. menegaskan kendala di Bontang, PPP lamban. Komisi 7 usul Raker dengan Menteri ESDM, Bontang jadi penugasan untuk Pertamina. Terakhir, Dito G. mengatakan Komisi 7 DPR RI khawatir kalau ada desakan dari yang ingin menggagalkan 4 kilang ini, hingga Indonesia import terus, Komisi 7 akan jaga terus.

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Dito menanyakan dalam proyek pembangkit kita butuh transmisi, bagaimana roadmap transmisi PLN untuk mendukung pembangkit. Apa sekarang PLN sudah punya hasil audit BPK terkait PLTU. Katanya PLN belum terima.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Dito mengatakan peran BUMN penting untuk perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat. Maka, pengelolaan BUMN harus profesional. Selanjutnya ia menanyakan soal kelanjutan pembangunan kilang serta perubahan nomenklatur karena adanya holding.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Dito meminta data-data terkait jumlah cadangan, total investasi, pendapatan negara dan konsultan kepada SKK Migas karena hal tersebut akan dibawa ke Panja Migas.

Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (P2APBN) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah dan lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-16

Dito mengatakan bahwa Komisi 11 DPR0RI telah melaksanakan proses uji kelayakan atau fit proper test terhadap ketiga calon Gubernur Bank Indonesia, proses fit and proper test tersebut dalam rangka menggantikan saudara Erwin Dianto sebagai Deputi Bidang 3 yang membidangi pengolahan moneter, stabilitas sistem keuangan, pengembangan UMKM dan hukum. Dito mengatakan bahwa Komisi 11 DPR-RI mengharapkan proses uji kelayakan tersebut akan menghasilkan sosok yang memiliki integritas moral dan akhlak yang tinggi dengan keahlian dan pengalaman dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, Komisi 11 DPR-RI sepakat untuk memilih Doni Primanto Juwono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025.

Tindak Lanjut Alokasi Anggaran Tahun 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar, PMN, dan Deviden BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Airlangga, Menteri Perindustrian (mewakili MenBUMN)

Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa Komisi 6 DPR-RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 222 Miliar, menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN Tahun anggaran 2019 sebesar Rp 74 Miliar sehingga total menjadi sebesar Rp 296 Miliar, memahami usul penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN tahun 2019 kepada PT. HUTAMA KARYA Rp 12.5 Triliun, PT PLN PERSERO 15 Triliiun, PT PANN 2.3 Triliun.

Pagu Indikatif Anggaran RKA K/L 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Mendag, Menperin, BKPM, BPK Sabang

Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat menyetujui usulan tambahan kementerian perindustrian sebesar Rp 2 triliun, menyetujui tambahan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2019 sebesar 814.150.825.730 rupiah, menyetujui tambahan anggaran BKPM Tahun 2019 sebesar Rp 516 Miliar, menerima pagu indikatif BPKS sabang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 221 Miliar, dan menyetujui anggaran tambahan BPKS Sabang Rp226 Miliiar sehingga total anggaran menjadi Rp 447 Miliar.

RKA dan RKP K/L Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Dito selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa raker ini adalah kelanjutan dari rapat pada awal bulan Juni lalu, selanjutnya Dito mempersilahkan Menteri Kooperasi dan UKM untuk menjelaskan RKA dan RKP tahun 2019.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Dito selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa Pasal 58 ayat 2 tentang tata tertib bidang anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi mitra, hasilnya dibawa ke banggar untuk melakukan sinkronisasi. Dito juga menjelaskan bahwa raker kali ini untuk membahas panja deviden dan PMN RAPBN 2019. Dito menjelaskan bahwa raker 9 juli amanatkan panja deviden untuk menetapkan deviden BUMN RAPBN Tahun 2019 sebesar Rp 43,7 Triliun dan amanatkan panja PMN untuk menetapkan PMN Hutama Karya sebesar Rp 12,5 Triliun, PLN sebesar Rp 15 Triliun, dan PAN sebesar Rp 2,3 Triliun, lalu hasil pembahasan deviden tahun 2019 dan PMN tahun 2019, tadi selesai dibahas Panja deviden dan PMN.

Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Dito menegaskan Komisi 6 DPR RI kembali akan memperdalam dengan Eselon 1 pada hari Rabu depan.

Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Dito menyampaikan pandangan dari Fraksi Demokrat, PPP dan Hanura terkait RUU Desain Industri secara tertulis.

RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Dito mengatakan jadwal pembahasan RUU Desain industri akan dimulai pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Dito mengatakan akan membentuk Panja pendapatan dan pengeluaran yang dilaksanakan besok.

Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia

Dito mengatakan, justru karena saat ini ada tantangan kami ingin PT. Pos berkembang dan kami Komisi 6 mendukung. .

Latar Belakang

Dito Ganinduto terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 99.939 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Tengah 8.

Pendidikan

S1, Jurusan Instrumentasi and Elektronika, Akademi Minyak dan Gas Bumi. Cepu (1974)
S2, Business Administration, Indonesia European Institute. Jakarta (1990)

Perjalanan Politik

Setelah puas membangun bisnis pribadi dan keluarganya di bidang jasa pengadaan minyak dan gas, Dito memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di KADIN. Dito sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Energi KADIN di 2009 dan anggota KADIN Hubungan Luar Negeri dengan Korea. Di 2008, Dito bergabung di Partai Golkar. dan menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar di 2009. Dito terpilih menjadi Anggota DPR RI Komisi VII untuk periode 2009 - 2014.

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Dito Ganinduto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Dito Ganinduto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Dito menanyakan mengenai utang izin dan keberanian investor untuk membangun perusahaan lalu realisasinya. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Dito mengaharapkan direksi PT Pertamina yang baru dapat mumpuni dan solid karena akan menjadi percuma jika UU migas diberlakukan namun implementasinya tidak benar dan tidak dapat bekerja secara profesional. Dito menanyakan komitmen PT Pertamina dengan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) karena untuk legal project pada tahun 2017 Pertamina sudah swasembada namun Dito mendengar ada gerakan yang ingin menggagalkan 2 proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) dan New Grass Root Refinery (NGRR) karena jika hal ini mengalami kegagalan maka akan menguntungkan importir. Dito menyarankan jika sektor hulu berjalan, PT Pertamina harus punya tim yang qualified untuk implementasi UU migas. Serat infrastruktur Liquefied natural gas/gas alam cair (LNG) belum siap. Di Cilacap,Floating Storage and Regasification Units (FSRUs) hanya bisa disewa PT Pertamina melalui kontraktor namun jika bukan kontraktor akan sulit. Dito menanyakan tahun berapa kita bisa melakukan swasembada. [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Dito menanyakan apa Freeport berkomitmen melakukan perpanjangan sebelum membangun smelter. Dito menyatakan waktu adalah masalah dan kasusnya dimohon jangan seperti dua tahun sebelumnya, jangan sampai dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau bahkan Peraturan Menteri (Permen). Dalam Permen dan PP semua ekspor akan diizinkan, sedangkan untuk nikel sedang dipikirkan. Dito mengatakan, sejak dulu ekspor keseluruhan tidak disetujui, begitu pula dengan kadar nikel dan bauksit. Menurut Dito, membangunan smelter dianggap seperti tidak serius. Dito mempertanyakan mengapa masih ada kajian untuk ekspor mineral mentah yang jelas tidak diperbolehkan. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dito dan Golkar menyetujui angka subsidi, terkait detailnya Dito menyarankan akan dibahas pada rapat konsinyering. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Dito mengatakan bahwa program ini sudah bagus dan harus didukung. Dito mengusulkan agar diadakannya forum untuk membahas 35.000 Megawatt. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Dito menyampaikan bahwa acuan dari makro dan situasi fiskal kurang bagus sehingga mengakibatkan defisit 2,6 persen. Selain itu, Dito menegaskan akan mendukung pemerintah jika harga minyak turun maka subsidi dapat ditarik. [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Dito mengaku tidak paham dengan tindakan Badan Anggaran (Banggar) memotong cost recovery, padahal kesepakatannya harus dibahas terlebih dahulu di Komisi 7. Dito menegaskan bahwa penurunan cost recovery akan berpengaruh kepada lifting dan membuat investor kecewa. Oleh karena itu, Dito mengusulkan agar Komisi 7 segera memutuskan cost recovery dan mengirimkan surat ke Banggar. [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

22 April 2015 - Dito mempertanyakan apakah sudah melakukan diskusi untuk proses transisi blok Mahakam dengan Total? Dito saran ke Pertamina agar proyek-proyek yang kecil dimitrakan saja dan fokus ke yang besar–besar saja, agar Pertamina bisa go internasional. Menurutnya, PGN jauh lebih maju daripada Pertagas. 57% market share di PGN (Perusahaan Gas Negara) berikan ke Pertamina sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara). [sumber]

Kenaikan Harga BBM

30 Maret 2015 - Menurut Dito kita harus menghemat karena cadangan devisa Indonesia sudah sangat sedikit. Dito saran ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) untuk menetapkan Batas Atas harga BBM dan frekuensi kenaikan harga BBM diperhatikan, kalau bisa jangan setiap 1 bulan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga dan terlalu membebani masyarakat. Namun demikian, Dito dorong MenESDM untuk lebih gencar sosialisasi ke masyarakat mengenai landasan pemikiran dibalik kenaikan harga BBM. [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - Saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Dito menanyakan apakah Freeport sudah memiliki lokasi, izin, basic engineering design untuk smelter. Ternyata Freeport menjawab belum ada. Dito menanyakan atas basis apa pemerintah memperpanjang kontrak ekspor dengan Freeport. Ia juga menyatakan bahwa dengan tidak adanya berkas-berkas ini, keseriusan Freeport membangun smelter dipertanyakan. (baca kultweet Freeport-Kom7 di bit.ly/freeportkom7) [sumber]