Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah IX
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Brebes
Tanggal Lahir
12/10/1963
Alamat Rumah
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91. RT.006/RW.012, Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Agung Widyantoro terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 98.654 suara melalui Partai Golongan Karya (Golkar) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Agung bertugas di Komisi 2 yang meliputi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.


Pendidikan

S2, Universitas Sudirman, Purwokerto (2005)

Perjalanan Politik

Agung Widyantoro SH Msi mengawali perjalanan politiknya dengan mengikuti program pelatihan khusus Partai Golkar yaitu Karakterdes Partai Golkar di tahun 2005. Agung kemudian sempat bergelut sebentar di bidang hukum sebagai Advokat Pengacara di 2006. Di 2007, Agung berhasil menjadi Wakil Bupati Brebes untuk periode 2007-2012 bersama Indra Kusuma. Pada 2010, Bupati Indra Kusuma diberhentikan secara tetap sebagai Bupati Brebes karena menjalani hukuman kasus korupsi dana APBD Brebes. Agung resmi dilantik menjadi Bupati Brebes, Jawa Tengah di 2011 untuk mengisi kekosongan jabatan. Agung turut serta kembali di Pilkada Brebes di 2012 menjadi Calon Bupati bersama pasangannya H. Athoilah tetapi tidak menang.

Agung adalah Ketua DPD Golkar di Brebes.

Pada 17 Oktober 2017 Agung tidak lagi bertugas di Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan & reforma agraria dan bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Agung menilai bahwa PKPU masih jauh dari prinsip yang diharapkan dan tidak mengarah kepada perbaikan. Seharusnya dalam PKPU juga membahas materi revisi UU, seperti pasal-pasal hak sosialisasi calon dalam media sosial. [sumber]

RUU Pertanahan

16 Maret 2016 - (MetrotvNews.com) - Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan upaya DPR untuk menata ulang sistem pertanahan di Indonesia.

“Masalah pertanahan itu dinamis. Dimulai dari UU Pokok Agraria, setelah ditinjau, ternyata banyak hal-hal yang merugikan masyarakat seperti hilangnya hak ulayat. Selama ini seolah-olah dihilangkan,” ujar anggota Komisi II DPR Tamanuri di sela-sela Rapat Paripurna DPR masa Sidang III Tahun 2015/2016 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Anggota Fraksi Nasdem ini menyampaikan, DPR tengah mencoba menata ulang sistem pertanahan di Indonesia. Sehingga kasus di Bali yang tanahnya banyak dimiliki orang asing dengan menggunakan nama warga Bali, tidak terjadi di daerah lain.

"Itu tidak boleh, harus ada pengawasan ketat. Kalau dia memiliki, ya jangan sampai menggunakan hak kita,” tegas Tamanuri.

Tamanuri juga meyakini, bahwa RUU Pertanahan tidak akan membuat investor yang datang ke Indonesia berkurang dan lebih menekankan prinsip keadilan bagi masyarakat. “Sekarang ini jangan sampai masyarakat kita justru dikucilkan karena hak masyarakat yang hilang. Nah, ini asas keadilan tidak ada. Padahal prinsip keadilan harus ditegakkan demi masyarakat yang lebih sejahtera,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro berharap RUU Pertanahan yang sedang digarap ini bisa menjawab persoalan terkait sengketa tanah. “Sekarang ini yang menjadi tuntutan mendesak adalah tanah ini semaksimal mungkin harus diperuntukan bagi masyarakat,” jelasnya.

Anggota DPR Fraksi Golkar ini menyampaikan, bahwa pemerintah harus memiliki kecepatan dalam mengambil tindakan. Hal itu terkait dengan adanya pelanggaran hak penggunaan tanah yang terjadi di Bali.

“Saat kami kunjungan ke Bali, kami telah menghimbau pada Pemprov agar memiliki kecepatan bertindak karena laju pertumbuhan masyarakat dunia usaha dan pariwisata ini beragam variasi dan fenomena jenis usaha,” tutur Agung.

Dalam Rapat Paripurna kali ini, seluruh fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis tentang RUU Pertanahan ini yang menjadi RUU usul inisiatif DPR. “Apakah usulan inisiatif RUU Pertanahan ini dapat disetujui?” tanya Fadli Zon yang bertindak sebagai ketua rapat.

“Setujuu..” jawab seluruh Anggota DPR RI ketika Rapat Paripurna. [sumber]

Tanggapan

Tata Niaga Impor Bawang Putih

10 April 2018 - Pada Audiensi dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih Agung meminta Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) di Brebes dan Mabes Polri untuk diundang dan menjadi rujukan untuk dipanggil karena tata niaga bawang merah ada masalah. Agung melaporkan, belum ada impor bahwa Kemendag, Kementan, dan Bulog bila mereka mengeluarkan statement tidak akan ada impor dan distabilkan oleh Bulog, tetapi tidak ada legal standing dan dananya. Agung menyatakan untuk mendukung kunjungan inspeksi ke lokasi. [sumber]

Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang

29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Agung bertanya terkait benih gratis yang dibagi-bagikan dulu dananya mencapai Rp9M,tetapi hasilnya nihil. Agung menuturkan kenapa kita masih impor bawang, garam, dan lain-lain, padahal masing-masing kementerian sudah punya program. Ia kemudian menanyakan ada atau tidaknya penelitian untuk pabrik pengolahan ikan yang turun produksi sehingga ekspor kita turun, menurutnya Ibu Susi harus fokus membenahi masalah ini. Kemudian untuk pengembangan sagu, Agung mengucapkan terima kasih untuk program ini, namun kenapa baru ada di Papua dan Riau saja, kenapa tidak ada di daerah lain. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Agung menanyakan alasan penggunaan itilah "roadmap" yang digunakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian dan Dirjen Perhutanan Sosial. Mengenai pemanfaatan lahan-lahan kosong dan tidak produktif untuk peternakan, Agung menyarankan diadakannya rapat bersama Dirjen Agraria dan Tata Ruang. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Agung menanyakan menapa menggunakan penggantian dan tidak menggunakan perubahan. Tiap persoalan yang muncul saat pemilu sumber masalahnya adalah pemilih pindahan. Agung mengatakan KPU dengan Bawaslu ini masih kerja sendiri-sendiri, kalau pun ada sinergitas belum terlalu kelihatan. Agung menanyakan bagaimana Bawaslu melihat ini, karena jika dilihat data tersebut ialah data yang dinamis. Menurut Agung, kita harus menjemput bola. Agung meminta dimaksimalkan strateginya jangan sampai ada yang kurang saat pelaksanaan. Ibaratnya jangan sampai kita satu tempat tidur tapi beda mimpi. Karena ini datanya dinamis karena pemilih pemula ini menurutnya dipikir bisa menjadi masalah juga KPU jangan berbeda data terkait pemilih pemula dengan yang lain. Agung meminta Bawaslu ini jangan linier seperti KPU. Agung meminta agar ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan agar ada cara untuk meneliti PPDP (Pemutakhiran Data Pemilih). Menurutnya, kebutuhan kita yaitu menguji keaslian e-KTP yg ditengarai bermasalah. pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras di setiap TPS itu harus dilaporkan kepada kami. Salah stunya ialah ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, padahal memiliki e-KTP. Bawaslu harus fokus dengan masalah ini. Relawan sebagai organ kemenangan. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Agung berharap pembahasan rapat pansus RUU Pemilu dengan PT INTI, BPPT, Rektor ITB, dan Kemkominfo fokus pada proses. Agung kemudian meminta PT INTI dan BPPT agar menyempurnakan infrastruktur. Agung juga menanyakan sejauh mana ITB memproduksi anak-anak didik yang dapat mengamankan sistem. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Agung mengusulkan untuk dilakukan uji petik seperti apa iris bola mata sehingga tidak bisa dipalsukan, seperti penggunaan hologram. Agung kaget jika chip e-KTP dibuat di Perancis dan Belanda. Terdapat catatan bahwa dari Kabupaten Brebes masih ada sekitar 89 ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Agung juga menanyakan apakah surat keterangan penduduk tidak akan disalahgunakan. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Agung mengatakan bahwa pemahaman mengenai disabilitas jangan dikaitkan dengan surat keterangan sehat jasmani rohani, penyandang disabilitas—bukan orang sakit atau tidak sehat. Oleh karena itu, menurutnya perlu dukung tentang disabilitas. Agung mengatakan jangan karena tidak mau tanda tangan dianggap tidak mau mendukung. Untuk solusi menurutnya, dibuatkan saja footnote, catat oleh petugas verifikasi. Agung tidak menyetujui pembuatan berita acara mengenai tidak TTD dan mendukung. Seharusnya persoalan administratif diselesaikan dengan administratif. Agung meminta PKPU untu membuat rumusan yang tidak hanya kepentingan pada PKPU. Arteria mengatakan bahwa jangan hanya memikirkan kepentingan KPU, tetapi juga pikirkan kepentingan publik karena tidak mau bermasalah di persidangan. Agung juga mempertanyakan apakah verifikator didampingi Panwas atau tidak. Terkait agenda KPU di Bali kemarin mengapa tidak dibatalkan saja. [sumber]

PKPU 2016 - PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda), menurut Agung, penyuluhan bimbingan teknis lebih tepat itu disebut rapat koordinasi atau rapat konsolidasi. Agung meminta agar tidak menjadikan alasan pembenaran di daerah sebagai politik praktis. Menurut Agung, sosialisasi penyuluhan dan bimbingan memiliki makna teknis yang akan berdampak pada anggaran hanya tinggal mengganti istilah sosialisasi bimbingan teknis dan ada kaitannya. [sumber]

Persiapan Pilkada Serentak 2015

2 Desember 2015 - Agung meminta sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap persoalan surat suara yang baru jadi pada 1 Desember 2015. Apa kelambatan itu bagian dari strategi pengaturan proses lelang? Selanjutnya, Agung mendeteksi bahwa di Sumatera Utara konfliknya sangat tinggi. Agung juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memegang prinsip dalam mengerjakan tugasnya. [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Agung merasa prihatin dengan permasalahan tenaga honorer. Agung mengusulkan rapat kerja berikutnya wajib dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan Menteri Keuangan (Menkeu). [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Agung menganggap LKPP tahun ini untuk Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) belum mencerminkan perencanaan atau kegiatan yang strategis. Agung berharap pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016) dalam waktu dekat ini Setneg dan Seskab lebih strategis salam perencanaannya. [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Agung meragukan usulan Pagu Indikatif dan usulan penambahan anggaran itu bisa meningkatkan iklim yang kondusif. Agung menilai anggaran yang diajukan para menteri-menteri koordinator masih kurang dan minta penjelasan usulan penambahan anggarannya akan digunakan untuk apa saja kedepannya.

Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar, menurut Agung jumlah kartu Indonesia Pintar yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah warga di daerah. Menurut Agung anak-anak yang putus sekolah bukan hanya butuh kartu, tapi juga butuh bimbingan untuk kembali ke sekolah. Agung desak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memberi perhatian khusus pada pengawasan. Agung tidak ingin ada anak yang habis dibagikan Kartu Indonesia Pintar malah dipakai untuk jajan. [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

8 April 2015 - Menurut Agung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tidak sungguh-sungguh menuntaskan masalah. Agung tidak terima alasan Menpan-RB bahwa anggaran Pemerintah tidak cukup. Menurut Agung UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) seharusnya mengurangi dominasi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja kepegawaiannya.

Agung meragukan logika kebijakan dimana bagi THK2 yang tidak lulus seleksi harus diberhentikan. Agung dorong Menpan-RB untuk tuntaskan isu THK2 kalau tidak Agung menilai pegawai honorer tidak akan mau ikut seleksi. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Brebes
Tanggal Lahir
12/10/1963
Alamat Rumah
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91. RT.006/RW.012, Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria