Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Siti membahas Surat Edaran Mendagri tentang Hibah dan Bansos di Masyarakat. Ia meminta agar honor pekerja lepas/tenaga penyuluh pertanian dibayarkan penuh dan dinaikkan serta diberikan kenaikan pangkat. 

RAPBNP Tahun 2016 dan RAPBN 2017 Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Siti merasa senang dengan adanya penghematan, tetapi muncul kegiatan-kegiatan baru. Idenya bagus tetapi harus ditambah lagi kinerjanya. Siti berharap ada pengembangan ternak kambing dan sapi lokal, serta ternak kelinci juga sebagai alternatif.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Siti Hediati menanyakan kalau menunggu nelayan di koperasi akan memakan waktu, bagaiaman untuk secara teknisnya. Kemudian, ia menegaskan terkait BBM jenis premium dan solar tidak boleh diecer atau dengan jerigen, ia menanyakan bagaiaman nelayan mampu untuk itu.

RUU Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO), SPI, Asosiasi Pestisida, dan Produsen Pupuk

Siti mengatakan bahwa semua selalu memperjuangkan agar pertanian di Indonesia dapat maju lagi, dan swasembada pangan agar terwujud kembali sehingga butuh penyuluh karna hal tersebut salah satu tombak swasembada pangan.

Penyesuaian Anggaran Hasil Banggar – Komisi 4 DPRI-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia

Siti mengapresiasi MenKKP yang telah mendapatkan penghargaan dari WWF.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Siti meminta Menteri Kelautan dan Perikanan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum terkait pembanguann pelabuhan yang mangkrak di Jogja. Siti mengatakan KKP perlu mengetahui target bantuan kapal terlebih dahulu agar tidak mendapat disclaimer.

Latar Belakang

Siti Hediati Soeharto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Yogyakarta setelah memperoleh 61.655 suara. 

Dikenal oleh pendukungnya dengan panggilan Mbak Titiek, Titiek adalah putri ke-4 dari mantan Presiden RI ke-2, Soeharto dan mantan istri dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Titiek adalah seorang pengusaha di berbagai bidang industri. Titiek sempat menjabat sebagai Komisaris dari PT.Bursa Efek Jakarta (1995-1998). Titiek adalah Komisaris di PT. Mekar Unggul Sari sejak 1994 (rekreasi dan tanaman) dan juga Komisaris di PT. Surya Citra Media (televisi) dari 2005-2015.

Pada periode 2014-2019 Titi bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan dan pangan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Jakarta (1977)

S1, Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok (1985)

Perjalanan Politik

Sebagai anggota dari trah Soeharto, Mbak Titiek tidak asing lagi dengan politik. Ayah dari Mbak Titiek, Presiden Soeharto, adalah pendiri dari Partai Golongan Karya (Golkar).  Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998), Presiden Soeharto dikenal sebagai Presiden yang dekat dengan petani dan rakyat. Mbak Titiek ingin meneruskan warisan politik ayahnya.

Karir politik Mbak Titiek dimulai di 2010 ketika Mbak Titiek aktif berorganisasi dan memimpin Yayasan Seni Rupa Indonesia sebagai Ketua. Di 2012, Mbak Titiek resmi bergabung menjadi kader Golkar dan mengikuti program fungsionaris pusat Partai Golkar.

Di Golkar, Mbak Titiek dipercaya untuk memimpin Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Golkar (2012-2015).

Pada Pileg 2014, Mbak Titiek mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif mewakili Dapil Yogyakarta. Mbak Titiek berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perikanan, perkebunan dan pangan. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pilkada Serentak 2015

22 Juni 2015 - (DetikNews) - Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai penyelenggaraan Pilkada serentak layak ditunda. Selain dinilai tak siap, Pilkada serentak tahun ini rentan dengan kemungkinan konflik.

Putri Presiden RI ke-2, Soeharto itu mengacu polemik dualisme partai Golkar dan PPP. "Ada partai-partai yang konflik. Partai yang konflik ini mau diapakan? Masak mau ditinggal begitu saja. Kita kan ini kan demokrasi, kita peserta yang diakomodir ya dari Golkar dan PPP," kata Titiek dalam acara jamuan makan malam di Mansinam Beach Resort Hotel, Manokrawi, Papua Barat, Senin (22/6/2015).

Dia mengemukakan alasan ini bukan karena sebagai kader Golkar. Namun, Titiek menyebut secara prinsip demokrasi, Golkar dan PPP diabaikan.

"Bukan karena saya sebagai seorang Golkar ya. Tapi, yang namanya pesta demokrasi semua harus ikut, jangan ketinggalan," sebut Wakil Ketua Komisi IV DPR itu. 

Kemudian, dia menyinggung faktor lain seperti persoalan belum jelasnya dana anggaran keamanan untuk Pilkada. Padahal, keamanan dari Polri diperlukan untuk menjaga pesta demokrasi pertama yang dilakukan serentak.

"Itu juga salah satunya. Ini sudah berapa bulan lagi. Nah, yang ikut Pilkada sekitar 260 lebih. Harapan saya ya ditunda. Jangan sampai kacau balau," tuturnya.

Lalu, Titiek juga menyebut persoalan lain terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPU tahun 2013-2014 yang indikasinya ditemukan kerugian negara sebesar Rp 334 miliar.

Menurutnya diperlukan tanggung jawab KPU langsung jika terjadi pelanggaran seperti ini.

"Ya KPU bertanggung jawab dulu ya. Selesaikan dulu. Ini kan Pilkada serentak dananya kan besar sekali. Apakah sudah siap dengan dana sebesar itu?," katanya. (sumber)

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

17 Juni 2015 - Siti Hediati mendukung adanya ‘Bulog untuk ikan dan hasil-hasil laut’. Siti Hediati usul ditentukan saja nanti BUMN mana yang akan ditunjuk.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 dengan pakar; Hadi, Joko, dan Prof. Ambas, Siti Hediati mengatakan bahwa inginnya Undang-Undang(UU) ini agar ringkas dan berlaku untuk jangka panjang dan sesuai ketentuan internasional. Ia menyatakan persetujuannya bahwa UU ini harus ringkas dan jelas. Kemudian Siti mencontohkan daun cengkir untuk pengobatan kanker, seperti itu harus mulai membudaya. Selain itu ada pula temulawak untuk liver, yang katanya sudah mulai diklaim oleh Malaysia. Siti berpesan agar jangan sampai asing mengklaim sumber daya milik Indonesia. Komisi 4 juga meminta masukan dari stakeholder maupun lainnya. [sumber] 

Tanggapan

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Siti mengapresiasi Mentan yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Bupati mengenai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) dan meminta pertimbangan pada Mentan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang di bawah 35 tahun agar diperhitungkan sejak mereka masuk THL. [sumber]

Swasembada Daging Sapi

18 Juni 2016 - (DetikNews) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau Titik Soeharto mendorong pemerintah untuk segera melakukan swasembada daging sapi. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung oleh daging impor dalam upaya menstabilkan harga.

"Kasus daging sapi impor itu tidak hanya seperti sekarang. Setiap mau puasa, Lebaran harga pasti naik," kata Titik Seoharto menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan paket sembako, Sabtu (18/6/2016).

Menurut Titik, untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi, pemerintah Indonesia harus segera memulai program swasembada dari sekarang.

"Jangan terus impor daging sapi," pinta Titik di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) di Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Bantul.

Menurutnya impor daging tetap diperbolehkan. Namun hal itu dilakukan jangan sampai merusak harga pasar.

"Impor boleh tapi jangan sampai merusak pasar," pungkas Titik.  [sumber]

Isu Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

15 Maret 2016 - Siti mengatakan, dalam rapat yang lalu dengan Kementerian, dirinya sangat bersimpati dengan materi mengenai upah yang minim. Siti berpendapat, Presiden Soeharto pernah menyampaikan kalau ujung tombak swasembada pangan adalah Penyuluh. Siti menilai, yang terpenting adalah kesejahteraan bisa terpenuhi. Ia berharap semoga ke depannya kesejahteraan lebih baik lagi.  [sumber]

Penanganan Bencana Kabut Asap

6 Oktober 2015 - TribunNews.com - Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto mengatakan, seharusnya bencana kebakaran hutan mengundang keprihatinan yang mendalam karena terjadi setiap tahun.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV itu, seharusnya pemerintah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kalau kita memang tidak sanggup untuk menangani itu asap, apa sih salahnya kita terima bantuan?" kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Titiek menyatakan prihatin karena akibat bencana tersebut anak-anak bangsa di provinsi terdampak asap belum bisa melanjutkan sekolah serta kesehatannya terancam.

Terlebih kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut juga sampai ke negara-negara tetangga.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak lagi memikirkan gengsi karena tidak hanya menyusahkan bangsa sendiri, tetapi juga menyusahkan bangsa negara lain.

Seharusnya pemerintah malu telah menyusahkan bangsa lain. Politisi Partai Golongan Karya tersebut pun setuju jika bencana kebakaran hutan ini dijadikan bencana nasional.

"Ya. Hampir satu provinsi kena dampaknya. Itu kan se-bangsa Indonesia, tidak (hanya) lima sampai sepuluh orang yang kena," tambah dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan.

Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Titiek menggaris bawahi bahwa APBN-P 2015 sudah cair. Titiek desak Menteri Pertanian untuk segera perbaiki irigasi di banyak tempat agar bisa swasembada.  [sumber]