Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur I
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
17/10/1968
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Adies Kadir adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya 2009-2014. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPD Golkar Surabaya. Adies Kadir adalah pengurus Motor Besar Club Jatim. Adies adalah Calon Wakil walikota Surabaya pada Pilwalkot 2010 berpasangan dengan Arif Afandi (didukung Demokrat & Golkar), kalah dari Tri Rismaharini.

Pada April 2015 Adies mutasi komisi.  Adies sebelumnya duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Lalu, Adies bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Namun, di periode pertama sidang 2015-2016, Adies kembali lagi ke Komisi III. Januari 2016, ia juga menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Di November 2015, menjelang proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia, Adies dimutasikan untuk menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto.

Pendidikan

1975-1981, SD NEGERI SELAT VII, KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
1981-1984, SMP N 1 KOTAMADYA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
1984-1987, SMA N 3 KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
1987-1993, S1, UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA, SURABAYA
1987-1993, S1, UNIVERSITAS MERDEKA, SURABAYA
2006-2007, S2, UNIVERSITAS MERDEKA MALANG, JAWA TIMUR

Perjalanan Politik

Anggota FGolkar DPRD Surabaya 2009-2014
Ketua DPD Golkar Surabaya
Calon wakil walikota Surabaya pada Pilwalkot 2010 berpasangan dengan Arif Afandi (didukung Demokrat & Golkar)
Ketua DPC MKGR Surabaya (underbouw Golkar)
(sumber)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Adies memutuskan untuk menerima calon hakim agung, baik dari perdata dan agama yang hanya 2 orang saja yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. [sumber]

RUU Jabatan Hakim

10 Februari 2016 - Adies mengingatkan Badan Keahlian DPR-RI agar bisa membedakan antara RUU Jabatan Hakim dengan RUU Kekuasaan Kehakiman. Ia juga mengapresiasi perpanjangan masa jabatan hakim adhoc yang hanya 5 tahun.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Adies Kadir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Adies Kadir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pada 23 April 2015 - Menurut Adies ada tumpang tindih antara BNP2TKI dan Disnakertrans dalam urusan ini. Menurut Adies BNP2TKI pernah melakukan advokasi untuk menggagalkan hukuman mati dan artinya sudah kerja maksimal. Adies saran kenapa kita tidak maksimalkan saja BNP2TKI dan direvisi UU-nya daripada bentuk lembaga baru.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kemenkumham Tahun 2019 & Permasalahan Lapas

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Adies menyampaikan bahwa banyak fasilitas lapas maupun imigrasi yang sudah tidak layak pakai, atas hal tersebut ia meminta agar segera diperbaiki. Terkait konsumsi untuk para napi, Adies menyarankan agar mulai ditinjau kembali dan diperbaiki anggarannya. Adies juga meminta agar anggaran disesuaikan. Terkait super high maximum security, ia meinta penjelasan lebih menyeluruh tentang bagian mananya sehingga dikatakan super, dan Adies tidak melihat ada penambahan anggaran yang berkaitan dengan super high maximum security.[Sumber]

 

FIT & PROPER TEST (FPT) CALON HAKIM MA HUBUNGAN INDUSTRIAL

26 Maret  2018 –Dalam FPT atas nama Junaedi, Adies menanyakan mengenai masalah eksistensi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), sebab Adies berpendapat bahwa penyidik ini adalah perwakilan daripada pemerintah, apakah selama ini kinerja penyidik sudah benar-benar membantu mereka yang lemah atau malah berpihak. Adies menanyakan itu karena di kesimpulan Junaedi tidak ada bagaimana penyelesaiannya. Adies menyampaikan bahwa Junaedi merupakan perwakilan buruh, di persidangan ada perwakilan buruh dan pengusaha, Adies menanyakan bagaimana pendapat Junaedi terkait teknik persidangan jika ada conflict of interest kedua pihak tersebut. [sumber]

26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Adies meminta penejelasan terkait makalah Sugeng Santoso yang menyimpulkan asas adil, cepat dan murah dalam UU Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Adies juga meminta solusi dalam rangka revisi UU PHI kedepannya. Adies mempertanyakan apakah urgensi memperpanjang hakim ad hoc yang ada dapat memenuhi asas adil, cepat dan murah. Beberapa hal yang ditanyakan Adies yaitu apa rencana jangka pendek yang Sugeng Santoso tawarkan, Adies juga meminta penjelasan terkait itu, lalu aturan sendiri yang dimaksud seperti apa, apakah mengikuti perdata, apakah wanprestasi itu masuknya perdata, dan kalau di-shortcut lagi seperti apa.[sumber]

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus mengenai kasus Sipoa Group, Adies menyampaikan bahwa dari 1.500 korban ada yang terkumpul dalam paguyuban, lalu ada tambahan baru sebanyak 406 korban. Adies memaparkan bahwa bukan hanya di Banggai yang terjadi pelanggaran HAM, kasus Sipoa Group ini juga termasuk pelanggaran HAM. Adies mengungkapan bahwa bapak/ibu yang hadir ada pula yang berprofesi sebagai pedagang kelontong, Ia dengan susah payah mengumpulkan uang dan mendapat Rp200 juta, namun tidak mendapatkan haknya. Kerugian ini diperkiraan Adies bisa lebih besar dari kasus First Travel. Terkait kasus PT KS Plus, Adies menanyakan apakah Pak Imam ini perwakilan dari perusahaan dan masuk dalam struktur PT KS Plus atau termasuk pihak yang terkena tipu, lalu yang digugat di pengadilan itu apakah termasuk Pak Imam. [sumber]

Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Pemasyarakatan, dan Legislasi dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Adies menggarisbawahi paparan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatakan bahwa empat tahun kedepannya, Indonesia akan menjadi top ten in the world dan Menkumham sudah menyampaikan berapa banyak tunggakan pengajuan yang belum diselesaikan. Adies menyorot belum adanya gebrakan dari Ditjen HKI, khususnya untuk mempermudah karya anak bangsa karena faktanya banyak sekali karya anak bangsa yang fenomenal justru diakui oleh negara lain salah satunya Dr.Khoirul Anwar yang berasal dari Kediri dapat menciptakan broadband menjadi 4G. Untuk itu Ia berpendapat seharusnya karya anak bangsa dapat diakui dan diberikan support, kemudian Ia menanyakan sebab mereka justru diabaikan. Kemudian terkait permasalahan di lapas, Adies melihat sejauh ini masih terkait strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas, kekurangan sipir, perlakuan narapidana yang tidak adil, narkoba, lapas bergejolak dan lain-lain. Adies menanggapi, bahwa dari dulu sudah dilakukan program-program penyelesaian, namun masih sering permasalahan itu terjadi, apa tidak bisa diperbaiki lagi manajemen lapas. Yang terakhir, Adies menyoroti terkait buruknya kinerja legislasi 2017, Adies mengungkapkan bahwa sorot mata masyarakat bermuaranya ke DPR. Adies mengungkapkan bahwa ada RUU lama yang belum selesai-selesai, seperti RUU Terorisme, RUU Tembakau dan RUU Pelarangan Minuman Beralkohol. Adies berharap kedepan agar dapat menyelesaikan beberapa Undang-Undang (UU), apalagi sudah memasuki tahun politik. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  Adies menanyakan mengenai mobil Porsche yang disita KPK merupakan mobil apa, apakah mobil blokiran KPK. Ia juga memperjelas kenapa bisa berkeliaran dan dipakai orang lain. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Adies menanyakan bahwa pengadilan telah menetapkan hari dari persidangan tersebut tapi kenapa saat itu dikeluarkan surat untuk diberhentikannya masalah itu (Kasus Novel Baswedan di Bengkulu-red). Lembaga penegak hukum tidak hanya menangani kepastian dan penyidikan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung RI

5 Juni 2017 - Adis Kadir mempertanyakan temuan BPK terkait kasus RS Sumber Waras yang jelas sudah ada temuan, kemudian masalah sistem pembinaan karir yang dirasa tidak adil kepada jaksa yang di daerah, dan masalah kantor yang dibangun pada 1995 atau 1996 apakah dari Kejaksaan RI sudah meminta anggaran untuk bangunan tersebut.   [sumber]

PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

28 Agustus 2017 -  Adies menanyakan bagaimana perbandingan perlindungan dengan kepolisian dan kejaksaan. Apakah boleh aparat melakukan perllindungan sendiri. Selain itu, apakah diperbolehkan aparat mengajak saksi bertamasya liburan. Sebagai penutup, Adies juga menanyakan kriteria tempat aman dan nyaman untuk pemeriksaan saksi seperti apa. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Adies meminta agar rekaman kesaksian Miryam S Haryani segera dibuka supaya masalah bisa clear. Menurutnya, Fraksi Golkar juga akan menggunakan hak konstitusional hak angket supaya bisa mendengarkan nama-nama yang ada dalam rekaman. Adies mengungkapkan bahwa Ia dan fraksinya menyadari posisi kehormatan nama kawan-kawan anggota DPR-RI yang disebutkan dalam persidangan. Untuk itu Ia menyarankan KPK untuk membuka rekaman hanya pada bagian ketika nama-nama teman-teman disebutkan saja. Adies mewakili fraksinya menyatakan bahwa Ia dan fraksinya akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan hak angket agar bisa mendengarkan nama teman-teman lainnya apakah ada dalam rekaman atau tidak. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI, Adies mengatakan fokus terhadap nasib para satgasus yang memberantas korupsi, penempatan JPU dalam kasus-kasus besar beserta parameternya. Serta mempertanyakan kasus Guberbur Sultra. [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung,  Adies mengatakan ada lagi oknum Jaksa yang tertangkap tangan korupsi di Sumatera. Adies mempertanyakan apakah kasus ini disebabkan oleh kesejahteraan jaksa-jaksa di daerah masih kurang atau karena lemah pengawasan internal kejaksaan. Terkait penjelasan Jaksa Agung tentang rotasi dan mutasi, Adies mengamati bahwa jaksa yang berprestasi ditempatkan di daerah terpencil sementara yang bermasalah ditempatkan di kota besar. Adies meminta perhatian dari Jaksa Agung terkait mutasi dan rotasi. Adies juga menanyakan metode penelitian pemilihan Jaksa terbaik dan siapa saja yang mendapat predikat jaksa terbaik tahun ini. Ia mengatakan bahwa Jaksa yang berprestasi tetapi tidak mendapatkan promosi akan menimbulkan pertanyaan. Terkait sidang Jessica, Adies menanyakan dari mana asal anggaran biaya untuk mendatangkan saksi ahli sidang Jessica dari luar negeri. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Adies memberikan sejumlah pertanyaan kepada mitra, diantaranya menanyakan pendapat mitra tentang hal yang membuat kinerja hakim menjadi profesional. keperluan Mahkamah Konstitusi (MK) diawasi oleh KY, hal yang dilakukan oleh mitra jika terpilih sebagai hakim agung, jika KY ikut mengawasi MA maka itu termasuk intervensi dari pihak luar atau bukan, pengadaan satu atap yang dapat terganggu jika ada penerimaan Hakim tingkat pertama, bisa atau tidaknya penilaian Hakim Agung dinilai dari segi ekonomi, eksekusi grose akta pengakuan utang atau hak tanggungan, dan proses kesepakatan perdamaian di tengah eksekusi.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Adies meminta penjelasan Calon Kepala Polisi (Cakapolri) tentang penilaian kinerja Polda yang tidak mendapat predikat baik di Laporan Eksekutif Indeks. Selain itu, Adies menanyakan strategi apa yang akan dijalankan Cakapolri agar Polri bisa bekerja sama lebih baik dengan lembaga peradilan lainnya, seperti KPK dan TNI. Adies juga meminta Cakapolri memperjuangkan renumerasi Polri yang baru mencapai 57%, yang masih di bawah tunjangan renumerasi TNI dan Polri, memperhatikan fasilitas Kepolisian di daerah, serta memprioritaskan keluhan publik terhadap pelayanan pengurusan STNK dan BPKB.

Adies Kadir menyampaikan bahwa Fraksi Golkar mendukung pencalonan Komjen Tito Karnavian dan meminta Tito untuk memperhatikan reformasi internal di Polri.  [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Adies mengatakan bahwa anggaran RAPBNP Kementerian Hukum & Hak Asasi ManusiMenkumham 2017 sangat kecil, tetapi keseluruhan program indikasinya sudah pas. Adies menanyakan bagaimana pengawasan dari Direktorat Jenderal terhadap Peraturan Daerah yang bermasalah dan mengapa banyak sekali Peraturan Daerah yang dibatalkan. Terkait dengan imigrasi, Adies mengatakan negara kita masih saja kecolongan masuk Warga Negara Asing ilegal, terakhir terdapat 30 Warga Negara Asing ilegal ditangkap dari Cina.  [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Adies berpendapat menurutnya terorisme dan narkoba merupakan ancaman terbesar dalam kehidupan bernegara, penyebarannya sistematis, senyap dan rapi. Dirinya yang mewakili Komisi 3 meminta secara khusus kepada BNN dan BNPT dalam memberantas kejahatan ekstra dapat lebih konsentrasi pada rancangan anggaran. Dirinya mengharapkan LPSK dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, jadi dapat menjadi tempat untuk masyarakat dalam melaporkan kejahatan tindak pidana umum. Dirinya mengapresiasi konsentrasi PPATK dalam melihat transaksi keuangan yang dicuriga Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

8 Juni 2016 - Adies berpendapat bahwa menimbang pendapatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebenarnya pemotongan ini tidak terlalu besar hanya sekian persen dari total anggaran  Polri yang mencapai Rp.70 Triliun. Polri masih beruntung hanya terkena pemotongan anggaran yang kecil apabila dibandingkan dengan mitra kerja yang lain yang terkena pemotongan hingga 25% anggaran. Adies pun menyadari kebutuhan Polri luar biasa, tetapi serapan anggaran yang hanya 58%. Hal itu menandakan bahwa tidak semua anggaran dapat diserap secara maksimal.  Adies berharap agar anggaran dapat diserap secara baik agar tidak mubazir pada saat akhir tahun. Ini juga dapat dijadikan pelajaran ketika nantinya membahas APBN 2017 supaya tidak ada penambahan anggaran mendesak lagi.  [sumber]

Status Barang Sitaan yang Dikelola Kejaksaan Agung

6 Juni 2016 - (TribunNews.com) - Anggota Komisi III DPR Adies Kadir mempertanyakan barang sitaan yang dikelola kejaksaan.

Hal itu disampaikan Adies saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/6/2016).

"Banyak informasi barang sitaan tidak terurus dengan baik. Terakhir internal kejaksaan menggelapkan barang sitaan di NTT," kata Adies.

Adies ingin mengetahui manajemen barang sitaan yang dilakukan kejaksaan.

Pasalnya, harga barang sitaan yang tidak dirawat dan dibiarkan akan jatuh.

"Kenapa enggak dilelang dan dimasukkan kas negara," katanya.

Selain itu, Adies mengakui banyaknya keluhan jaksa saat ia melakukan kunjungan kerja.

Dimana, jumlah kasus pidana umum dan pidana khusus yang ditangani kejaksaan melebihi anggaran yang tersedia.

"Sangat berbahaya karena mencari dana sendiri, bahkan kadang anggaran turun dibagi habis. Kami mohon diperhatikan," ujarnya.

Adies juga mempertanyakan permintaan anggaran Kejaksaan Agung yang diperuntukkan bagi Rusunawa di Kedoya, Jakarta Barat.

Sebab, anggaran tersebut meliputi instalasi taman, gondola, perawatan genset dan pos jaga.

"Ini sewanya seperti apa, modelnya seperti apa. Kami mendukung penambahan anggaran pengawasan kendaraan roda empat untum Jamwas, banyak jaksa yang mobilnya sudah butut," ujarnya.  [sumber]

Anggota DPR Berhak Bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia

2 Desember 2015 - (DetikNews) - Anggota MKD DPR dari Golkar Adies Kadir mempersoalkan laporan Sudirman Said ke MKD terkait pertemuan Ketua DPR, Reza Chalid, dan Presdir Freeport terkait kontrak Freeport. Ia memandang setiap anggota DPR berhak bertemu dengan orang-orang tersebut di bawah lindungan hukum.

"Tadi Bapak menyampaikan bukan bukti rekaman yang signifikan tetapi pertemuannya. Pertanyaan kami apa yang salah dengan pertemuan Bapak Setya Novanto yang disadap ini?" tanya Adies dalam sidang MKD setelah skorsing dicabut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

"Mohon maaf barangkali tidak tepat kalau itu disebut sadapan. Yang tidak pas adalah seorang pimpinan DPR yang tugasnya di legislatif kemudian memanggil pimpinan perusahaan yang tengah bernegosiasi dengan pemerintah Republik Indonesia yang itu bukan bidangnya," jawab Sudirman Said.

Menurut Sudirman, Ketua DPR tidak berhak ikut serta dalam negosiasi tersebut. "Menurut kami beberapa aspek tidak patut terjadi," katanya.

"Berarti yang tidak patutnya adalah mengundang perusahaan?" tanya Adies.

"Pertemuannya tidak patut, mengundang tidak patut, pembicaraan tidak patut, situasinya juga tidak patut," jawab Sudirman.

"Jadi menurut Anda tidak patut seperti itu. Padahal kami anggota DPR dilindungi UU untuk memanggil dan menemui di luar DPR," kata Adies menutup pertanyaannya. (baca disini)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Adies Kadir mengambil suara untuk tidak melanjutkan  sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Sikap Menjelang Proses Sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI

26 November 2015 - (DetikNews) - Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. 

"Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015). 

Adies menegaskan bahwa dia akan mengikuti prosedur tata beracara dan aturan di MKD. Dia menegaskan tekadnya untuk tidak mudah ditekan. 

"Jangan sampai mudah diintervensi, jangan mudah ditekan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," ujar anggota Komisi III ini. 

Dia mengaku belum bertemu Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin soal pergantian ini dan belum mendapat arahan. Belum ada arahan pula dari Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie. 

"Ini pergantian biasa. Di Golkar, rolling sudah sering terjadi," ucap Adies. 

Ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar yang diganti adalah Hardisoesilo digantikan Kahar Muzakir, Budi Supriyanto digantikan Adies Kadir, dan Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae. Pergantian dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Golkar hari ini. (baca disini)

Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua DPR Sulit Terlaksana

24 November 2015 - (Rmol.com) - Partai Golkar menilai mosi tidak percaya yang digulirkan sejumlah anggota dewan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sulit terlaksana.

Menurut anggota Fraksi Golkar Adies Kadir, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pimpinan DPR dapat dilengserkan melalui mosi tidak percaya. Melainkan, pimpinan DPR dapat dilengserkan apabila mengundurkan diri atas keinginan sendiri, berhalangan tetap karena sakit atau meninggal dunia, dan melakukan pelanggaran undang-undang, termasuk terlibat kasus hukum.

Sementara, menurutnya, Novanto tidak termasuk dalam tiga kategori itu atas tudingan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Tidak semudah itu melengserkan melalui mosi tidak percaya, karena ini harus dilihat dari segala sudut. Jangan lihat dari etika seorang ketua DPR saja, kita harus lihat secara kelembagaan DPR ini yang ingin dihancurkan oleh orang lain," jelas Adies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, terdapat kesalahpahaman antara anggota DPR yang menggulirkan mosi tidak percaya. Sebab, berdasarkan hal anggota dewan dari partai-partai pendukung pemerintah ingin melengserkan Novanto dari posisi ketua DPR. 

Sementara, tidak ada masalah hukum atau dugaan korupsi dalam kasus yang dituduhkan kepada Novanto yang juga politisi Golkar tersebut. Hal itu dipastikan kuat hanya pelanggaran etik yang tidak sampai pada sanksi pelengseran jabatan.

Lebih jauh, Adies mempertanyakan kepentingan apa di balik pelaporan Menteri Sudirman Said ini ke MKD. Terutama, dengan maksud merekam percakapan pertemuan antara Novanto dengan pengusaha migas Muhammad Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Sekarang ini Setnov berdasarkan apa, adakah kesalahan hukum, laporan ke KPK, Bareskrim, kan tidak ada. Ini cukup pelanggaran etika," tegas Adies yang juga anggota Badan Legislasi DPR. (sumber)

Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - Adies merasa ada penyekatan dalam proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK, misalnya perihal gender. Adies menilai Panitia Seleksi (Pansel) seperti mengarahkan harus ada perempuan yang lolos dalam seleksi. Menurut Adies, hal tersebut harusnya tidak terjadi karena sebenarnya KPK membutuhkan Capim yang memiliki kemampuan dan berintegritasi tinggi.  [sumber]

Situasi Hukum di Indonesia

Pada 25 Mei 2015 - Menurut Adies banyak pemimpin di Indonesia adalah karbitan, yang muncul tanpa ada kemampuan. Dan menurut Adies pemimpin-pemimpin karbitan ini ada dalam setiap tingkatan, makanya jarang pemimpin di Indonesia yang bersih. Mengenai Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang semua anggotanya wanita, Adies saran untuk jangan pandang remeh mereka karena mereka wanita. Menurut Adies jika dilihat rekam jejaknyanya saja sudah luar biasa. Bisa kita lihat perekrutan hakim yang kurang transparan, maka terjadi nepotisme disana. Oleh karena itu tugas kita dalam setiap perekrutan hakim, polisi, jaksa, dan politisi adalah memilih Pansel yang baik dan kita turut membantu mengawasi. Adies mengingat perkataan suatu tokoh bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpengalaman.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung & Komnasham

Pada 10 Februari 2015 - Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Adies minta klarifikasi mengapa sekarang ada anggaran untuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) padahal dulu kesepakatannya akan ditiadakan.

Adies menilai anggaran yang diajukan oleh Komnasham terlalu besar untuk hasil kerja yang ia anggap belum optimal.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Adies Kadir dari Fraksi Golkar sependapat dengan Henry Yosodiningrat PDI Perjuangan bahwa RUU KUHP harus dibahas bersamaan dengan RUU KUHAP. (sumber)

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Adies menilai anggaran untuk BNPT untuk menangggulangi terorisme kecil sekali dan berharap Kepala BNPT mengajukan tambahan anggaran. Sehubungan dengan usul BNPT untuk membentuk 10 rayon di daerah, Adies tanya bagaimana mekanisme BNPT selama ini untuk menanggulangi terorisme.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
17/10/1968
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan