Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 4 dengan Bulog

Hardisoesilo menanyakan apakah gudang Bulog di Banyuwangi kosong sehingga beras impor dititip di pelabuhan Banyuwangi, dan berapa rencana serapan beras Bulog.

Riset Nasional - Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Hardisoesilo melihat tidak adanya keadilan pendidikan negeri dengan swasta, contoh di hal beasiswa. Hardisoesilo menyampaikan bahwa ada kasus IPB meriset buah pepaya lalu diberi nama kampung tidak laku, tetapi ketika diberi nama California justru laku. Hardisoesilo menanyakan apa kebijakan Menristekdikti untuk mengembangkan perguruan tinggi swasta. Hardisoesilo berpendapat bahwa tanpa perguruan tinggi maka riset kita tidak akan berfungsi.

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hardi meminta untuk melampirkan naskah Paris Agreement yang asli sebelum disahkan menjadi UU.

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia

Hardi berharap para kemitraan bisa memberikan data-data terperinci mengenai pencegahan kebakaran dan pemadaman hutan. Ia mengatakan Komisi 4 sudah meminta revisi untuk UU No. 41 tetapi tidak digubris Pemerintah yang kemungkinan karena Komisi 4 kebanyakan oposisi. Ia menyampaikan hutan itu kalau dirusak masuk ke extraordinary crime. Ia mengatakan UU Pembalakan di Komisi 4 yang sudah dicoba sampaikan dan diberikan ke Baleg, tetapi diganti menjadi illegal logging. Ia meminta kepada mitra untuk mengapresiasi jika mengetahui DPR kerjanya bagus dan jangan mengungkit yang jelek-jelek saja. Ia mengatakan inti rapat ini adalah solusinya karena sudah dipahami dampak kebakarannya. Ia menyampaikan bahwa harus konsisten. Ia mengajak bersama-sama untuk kedepannya lebih baik dalam pencegahan dan lingkungan. Ia menceritakan kunjungan ke Brazil dimana Komisi 4 membawa satu tentang ada dibilang belanja, padahal itu untuk polisi hutan, makanya studi banding kesana.

Kelogistikan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Bulog

Hardi meminta penjelasan mengenai impor jagung.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pertanian

Hardi menjelaskan sebagian besar fraksi cenderung menolak, sebaiknya ada voting.

Evakuasi Penanganan Kabut Asap — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hardi menjelaskan kami ingin merespon pendapat masyarakat mengenai pemerintah tidak menyatakan bencana asap menjadi bencana nasional, kami merasa bencana nasional kalau ada 2/3 provinsi yang terkena baru menjadi bencana nasional. Mengenai gambu, ada 5500 ha, zaman Soeharto ada 1 juta ini dilakukan audit jumlah hutan. Penanganan gunung-gunung di Jawa mendesak kami merasa jumlah meninggal lebih berbahaya, masalah ini extraordinary crime tapi Kapolri tidak termasuk hanya kejahatan masif dan terstruktur maka perlunya sinkronisasi perundangan perusakan hutan dalam UU Perusakan Hutan, pasal lembaga yang menindaki seluruh permasalahan kerusakan hutan. DPRD membuat RUU kebakaran lebih baik dilakukan penegasan kebakaran hutan termasuk perusakan hutan.

Pembahasan Potensi Kerugian Negara pada Sektor Energi (Pertambangan, Migas, dan lain-lain) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hardisoesilo mengatakan beberapa Kementerian menyampaikan bahwa KPK mempunyai kantor di Kementerian untuk memperkuat monitor. Selanjutnya, Hardisoesilo menegaskan ada 13perusahaan berdasarkan Perppu Presiden Megawati perusahaan boleh melakukan usaha dihutan lindung. Pelonggaran kewenangan yang selalu ada untuk perusahaan ini, harusnya ada pemerataan. Terakhir, ia menegaskan sekiranya banyak sekali yang bisa diluruskan oleh KPK sesuai dengan kewenangan yang telah dipaparkan.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Hardisoesilo mengatakan di luar rapat Komisi, Banggar memutuskan mengurangi subsidi hampir Rp20.000.000. Ia menanyakan cara KESDM bisa mengatur rakyat terhadap pembagian subsidi tersebut. Seperti Bulog, yang tidak memenuhi syarat tetap dibagi karena nanti bisa ribut. Kalau memang ini akan berlaku, ia tidak ingin proses pembahasan anggaran ini terhambat.

Permasalahan Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN

Hardi mengatakan bahwa yang kekurangan 40 lebih baik dibangun.

RAPBNP 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hardi menjelaskan sejak peristiwa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Batam ini kurang intens.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Hardisoesilo dari Jawa Timur 3. Hardisoesilo berharap agar pertimbangan-pertimbangan tadi diharapkan terwujud agar tercipta hal yang terbaik untuk masyarakat. Hardisoesilo juga mengatakan untuk melakukan kunjungan spesifik ke daerah-daerah dan mengadakan RDP.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Hardi menanyakan apakah Presiden menyampaikan 2018 adalah anggaran untuk mengentas kemiskinan. Hardi mengira Kementerian Perdagangan memiliki peran penting untuk membantu pemerintah. Paling tidak DPR-RI harus sudah tau apa saja yang akan disampaikan di dapil.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik

Hardisoesilo mengatakan mengapa pemerintah membuka impor untuk produk yang bisa diproduksi dalam negeri sehingga kedaulatan negara terancam.

Restrukturisasi Perbaikan Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dan Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

Hardisoesilo mengatakan jika melihat sejarahnya, aset sekarang yang dikelola PPA adalah aset BUMN yang bermasalah. Jika dilihat dengan cukup lama keberadaan PPA tetap berkinerja pengelolaannya. Ada yang sukses, ada yang bermasalah. Ia menanyakan rencana ke depan melihat perseroan bisa berkompetisi di pasar yang semakin kompetitif. Ia juga mengatakan industri kertas didominasi oleh swasta dan menanyakan kemungkinan berkompetisi jika mesinnya diperbaiki dan investasi disana. Menurutnya, jika asetnya bagus bisa diambil alih dan dimanfaatkan BUMN lain karena jika dipertahankan terus ia rasa tidak akan selesai. Ia mengatakan PPA harus memberikan target waktu. Ia juga menyampaikan bahwa strategis dan rencana ke depan harus komprehensif dan terukur.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Hardisoesilo mengungkapkan bahwa ada beberapa hambatan struktural yang mengganggu investasi, misalkan seperti semangatnya Pemerintah Pusat dengan yang terjadi di daerah berbeda, kemudian juga ada ribuan Peraturan Daerah yang menghambat investasi. Contohnya, seperti Pemda yang ingin mengaitkan investasi di daerahnya menjadi akses pendapatan daerah, saya kira ini permasalahan pokok dan kiranya bisa dijelaskan. Hardisoesilo mengungkapkan bahwa sebenarnya sejak 2018, Pemerintah melihat beberapa kawasan tertentu memiliki tingkat investasi yang besar, tetapi yang kita lihat dan rasakan sendiri bahwa BPKS dikelola. Hardisoesilo mengharapkan agar image Sabang yang dibangun terlebih dahulu. Hardisoesilo menceritakan perjalanannya beberapa waktu yang lalu bersama Komisi 6 DPR-RI saat melakukan kunjungan spesifik ke Batam untuk melihat Mal Pelayanan, pada waktu itu Pimpinan baru BP Batam menyampaikan harapan dan rencananya. Hardisoesilo juga menyampaikan bahwa peran pertumbuhan berbagai sektor telah menunjukkan pembangunan yang baik, bahkan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. Hal ini menunjukan bahwa program masa depan BP Batam sudah on the track. Terakhir, Hardisoesilo menanyakan terkait anggaran yang akan diajukan, karena hal ini menjadi sangat penting mengapa rupiah menjadi 0, katanya hal ini disebabkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tinggi.

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Hardisoesilo mengatakan apakah pertimbangan yang dibuat oleh deputi sudah masuk dalam koordinasi.

Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Untuk 6 Rencana Ratifikasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Hardi mengatakan bahwa sebelum Komisi 6 DPR-RI rapat dengan menteri, seharusnya dilakukan rapat intern juga dan hasilnya menjadi keputusan Komisi 6 DPR-RI.

Target Setoran BUMN kepada Pemerintah Tahun Buku 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Deviden dengan Sekretaris Menteri BUMN

Hardisoesilo memohon agar sesmen mengurutkan BUMN yang memiliki kontribusi besar untuk dividen 2018.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Hardisoesilo memohon agar sesmen mengurutkan BUMN yang memiliki kontribusi besar untuk dividen 2018.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Hardisoesilo menanyakan apakah PT. Kereta Api masuk koordinasi menteri BUMN.

Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Hardi menyampaikan perlu ada evaluasi pada kebijakan sektoral dan jumlah stok saat ini. Lalu juga, untuk saat ini, menurut Hardi, Badan Pangan Nasional tidak terlalu prioritas.

Latar Belakang

Hardisoesilo (lahir di Madiun, 13 Juni 1945; umur 69 tahun) terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Jawa Timur III (Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi) setelah memperoleh 34,000 suara. 

Hardisoesilo adalah legislator senior Golkar dan beberapa kali mewakili Golkar di DPRD Provinsi Jawa Barat (1977-1982 dan 1987-1997)

Sejak periode 2004-2009 sampai dengan sekarang Hardisoesilo bertugas di Komisi IV yang menangani Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Beliau juga merangkap tugas sebagai anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pada November 2015, Hardisoesilo diduga terang-terangan membela Ketua DPR (dari Fraksi Golkar), yang sedang menjalani proses di MKD karena dituduh mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja dengan PT Freeport Indonesia. (sumber)

Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi VII DPR-RI.

Kemudian pada 29 Mei 2017, Hardisoesilo dimutasi ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM &BUMN, serta Standarisasi Nasional.

Pendidikan

SD Negeri Blok Q (1957)
SMP Negeri 12 Jakarta (1960)
SMA Negeri 6 Jakarta (1963)
Teknik Sipil ITB 1963-1971 (Tidak Selesai)
Ekonomi UNPAD 1968-1972 (Tanpa Ijazah)

Perjalanan Politik

Anggota FPGolkar DPR RI Komisi IV (2009-2014)
1998-2013 PIMPINAN NASIONAL SOKSI KETUA DEWAN PIMPINAN JAKARTA
1998-2009 PARTAI GOLKAR DEPARTEMEN PEMENANGAN PEMILU JAKARTA
1977-1982 DPRD Jawa Barat FKP (FPGolkar)
1987-1997 DPRD Jawa Barat FKP (FPGolkar)

(sumber) 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Karantina

30 Juni 2015 - Hardisoesilo menilai perlu penegasan batas ranah dan wewenang antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan karantina. Menurut Hardisoesilo banyak persoalan teknis yang musti dimasukkan dalam UU dan nanti PP-nya hanya kelanjutan terhadap norma saja. Menurut Hardisoesilo di Amerika Serikat Bea Cukai dan Karantina adalah satu badan. Sementara di Indonesia kedua lembaga itu tarik-menarik. Hardisoesilo ingin RUU ini menghasilkan lembaga yang kuat.

Hardisoesilo minta penjelasan ke Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) pemetaan posisi potensi dan perkiraan kemampuan Indonesia dimana. Hardisoesilo juga minta usulan negara-negara mana saja yang perlu ditinjau ketika kunjungan kerja (kunker) keluar negeri.  [sumber]

Tanggapan

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Hardisoesilo beranggapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) tidak begitu terkenal sehingga masyarakat mempertanyakan kesalahan antara Komisi 6 atau BSN. Hardisoesilo juga menanyakan poin utama dari BSN yang diperlukan pemerintah, masyarakat maupun khususnya mereka yang membutuhkan standarisasi. Hardisoesilo menyatakan setuju atas usulan penambahan anggaran untuk BSN. Hardisoesilo juga membahas BP Batam yang penjelasannya masih sama, hanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja yang berubah. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani,  Hardisoesilo berharap agar pertimbangan-pertimbangan tadi diharapkan terwujud agar tercipta hal yang terbaik untuk masyarakat. Hardisoesilo juga mengatakan untuk melakuka kunjungan spesifik ke daerah-daerah dan mengadakan RDP. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Hardi meminta 13 perusahaan terkait untuk diundang. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Menurut Hardisoesilo, ada kesalahan di Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK) terkait anggaran Kehutanan yang hanya Rp5 Triliun terus. Menurutnya, tidak mungkin jika tidak ada program lain dari KemenLHK. Hardisoesilo juga menanyakan apakah KemenLHK sudah membuat anggaran soal PT Freeport atau belum. Hardisoesilo belum melihat program untuk PT Freeport yang terkait lingkungan hidup. Kalau dilihat dari tugas-tugasnya, Hardisoesilo merasa anggaran KemenLHK harusnya sebesar Rp10 Triliun. Hardisoesilo mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK) untuk menyusun program di luar pagu indikatif agar menjadi pembahasan pada rapat berikutnya.  [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Menurut Hardi, tanpa perguruan tinggi maka riset tidak akan berfungsi. Hardi menyatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuat penelitian tentang sapi dan benih. Hardi memberikan contoh, Institut Pertanian Bogor (IPB) meriset Pepaya dan diberikan nama “Kampung” tidak laku sedangkan diberi nama California laku.

Hardi melihat tidak ada keadilan antara pendidikan negeri dan swasta seperti contoh dalam beasiswa. Hardi menanyakan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk mengembangkan Perguruan Tinggi Swasta.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Sehubungan dengan perubahan peruntukan hutan di Kepulauan Riau (Keppri), Hardisoesilo menilai perlu disegerakan karena tidak menimbulkan masalah. Sehubungan dengan perubahan peruntukan hutan di Bangka Belitung (Babel), Hardisoesilo menilai apabila perubahan RTRW untuk jangka pendek ia harus pertimbangkan lagi.  [sumber]