Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur V
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
26/05/1958
Alamat Rumah
Jl. Jemursari VII No.16, RT.002/RW.010, Kelurahan Jemurwonosari. Wonocolo. Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Ridwan Hisjam berkerja sebagai Komisaris Utama untuk Jatim Ventura dari Oktober 1995 hingga saat ini (19 tahun 1 bulan). Ia juga menjabat sebagai Direktur Utama untuk Grup Equator Property dari 1993 – Saat ini (21 tahun).

Di tahun 2008, ada data kekayaan yang keluar dari daftar calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur. Saat itu Ridwan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur. Ia adalah calon terkaya saat itu, dengan kekayaan sebesar Rp. 15.159.985.000 (sumber)

Ridwan diduga terlibat kasus korupsi penyimpangan dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) senilai Rp.75 milyar di 2010. (sumber2

Pada periode 2014-2019, Ridwan bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, ekonomi kreatif dan pariwisata. Januari 2016, Ridwan Hisjam dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.

Pendidikan

S1, Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1987)

Perjalanan Politik

Anggota HMI
Bendahara DPP Partai Golkar
Bakal calon peserta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 dan 2013
2000-2004 DPD PARTAI GOLKAR JATIM, KETUA
2009-2015 DPP PARTAI GOLKAR, WAKIL BENDAHARA
2011-2014, PII, KETUA , JAWA TIMUR

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Kebudayaan

28 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Kebudayaan RI, Ridwan Hisjam, menjelaskan nilai strategis UU itu kepada seluruh SKPD dan guru se Kabupaten Malang.

Banyak hal yang dipaparkan, namun ada delapan hal yang patut dicatat. Delapan poin tersebut merupakan substansi dari RUU Kebudayaan.

“Pertama, kita harus menguatkan hak berkebudayaan, dalam hal ini meliputi hak berkarakter, hak berpendidikan, hak berkesenian, hak kerbepercayaan, dan adat tradisi seperti upacara tradisional, tradisi lisan, busana, dan lain-lain,” kata Ridwan Hisjam dalam rilisnya, Senin (28/12/2015).

Selain itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa juga menjadi poin penting yang melingkupi nilai-nilai pancasila. 

“Sementara karakter bangsa juga harus dipupuk, seperti toleransi, multikultur, gotong royong, kearifan lokal, dan sebagainya,” sambung Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.

Poin berikutnya adalah terkait pelestarian sejarah dan warisan budaya. Hal ini meliputi beberapa warisan, seperti budaya benda dan tak benda, museum, bentang budaya, juga bahasa dan aksara daerah.

Pembinaan kesenian, pengembangan industri budaya dan ekonomi kreatifitas, juga dibahas oleh Ridwan. Yaitu terkait seni rupa, seni pertunjukan, sastra, kuliner dan pengobatan tradisional, serta kerajinan dan barang seni.

“Di dalam RUU ini juga harus berisi penguatan diplomasi budaya, serta pengembangan pranata dan sumber daya manusia kebudayaan. Di dalamnya ada lembaga adat, komisi perlindungan kebudayaan, sedangkan SDM ini ada seniman, maestro, pemangku sosial, akan kita masukkan,” jelasnya.

Terakhir, pilar yang menjadi inti RUU Kebudayaan adalah pengembangan sarana dan prasarana budaya. Misalnya seperti regulasi, standarisasi, dan fasilitas teknologi, termasuk museum, galeri, gedung seni, sanggar, dan balai pertemuan adat. (sumber)

Tanggapan

Riset dan Inovasi

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Ridwan berpendapat apabila Indonesia tidak mengurusnya dengan baik terkait IPTEK dan riset maka negara ini akan tertinggal. Ridwan berpendapat bahwa riset dan teknologi di Indonesia perlu diperhatikan secara serius. Ridwan menganggap Kemenristekdikti ini keberatan dengan nama yang digunakan yang mana kalau dilihat anggarannya sangat “jomplang” karena Ridwan beranggapan bahwa tidak mungkin anggaran dapat terselesaikan apabila tidak memiliki payung hukum yang kuat. Mengenai masalah anggaran, Ridwan menyampaikan apabila dirinya menjadi anggota Panja di Komisi 7, dan Ridwan menyarankan bahwa jika ingin meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), maka yang pertama kali dilakukan adalah mempercepat RUU Sisnas IPTEK supaya dapat mempercepat turunnya anggaran dari pusat. Ridwan menyarankan untuk melakukan lobi dengan mengatur agar RUU ini diperlukan karena Ridwan merasa tidak akan ada gunanya berdiskusi sampai malam kalau tidak ada landasan undang-undang. Ridwan berpendapat apabila dilihat dari tujuan Raker ini yaitu untuk menaikkan APBN maka UU-nya harus dipercepat. Ridwan juga menyarankan supaya rapat informal diperbanyak supaya dapat menyamakan visi antara anggota dewan dengan mitra. Ridwan mengusulkan untuk Kemenristekdikti tidak hanya dikaitkan dengan bidang pendidikan, melainkan bidang usaha dan Ridwan merasa bahwa Kemenristekdikti perlu membuka wawasannya terhadap dunia batu bara.[sumber]

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017Komisi 10 rapat dengan PP ASITA.Ridwan mengatakan bahwa permasalahan ini sudah melanda dunia usaha sejak era reformasi dan sampai hari ini belum selesai. Ini juga perubahan yang berlaku di seluruh dunia, akibat adanya digitalisasi. Kita di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), juga berbicara mengenai dunia usaha yang makin terpuruk. Ridwan kemudian berbicara bahwa sebelum masa reformasi, ASITA merupakan sebuah organisasi yang sangat terkenal dan dilindungi, namun semenjak era reformasi semuanya menjadi lebih bebas. Karena masa keemasan ASITA yang sudah lewat, pengusaha jangan hanya meminta pemerintah untuk mengubah UU, tetapi mindset-nya yang harus diubah, mengikuti tuntutan zaman dan masyarakat. Jika kami menghabisi agen-agen yang murah, nanti masyarakat marah, maka pemerintah perlu untuk melindungi pengusaha, seperti ASITA. Ridwan setuju jika diperlukan ketegasan penegakan aturan pemerintah, terhadap semua aturan yang telah dibuatnya, karena biasanya pemerintah tidak hadir dalam menyelesaikan sebuah masalah.Untuk masalah Traveloka, seharusnya ASITA bekerjasama dengan hotel-hotel, agar tidak ada penambahan situs-situs sejenis, seperti Traveloka. Ridwan menambahkan bahwa ASITA juga harus bekerjasama dengan Kemenpar, untuk menambahkan aturan ke dalam TDUP tentang memasukkan syarat sebagai anggota ASITA. Kemudian, Ridwan mengatakan bahwa target pemasukan devisa Indonesia dari sektor pariwisata sebesar 24 milliar USD, ia juga akan menyampaikan pesan ASITA kepada Kemenpar dan juga ASITA mulai mengadakan pendekatan dengan Kemenpar. Rekomendasi tersebut akan ditembuskan ke Kemenpar dan Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman. Terkait Tiongkok, Ridwan mengatakan bahwa pemerintah tidak melihat barangnya, tetapi dapat berkontribusi terhadap pemasukan pajak, karena pemerintah saat ini lebih liberal dan tidak lagi berazaskan Pancasila, ia kira ini bukan salah presiden saat ini, tetapi karena sistem yang memaksa seperti itu . [sumber]

Anggaran Kementerian Pariwisata

24 Juni 2016 - Ridwan menuturkan bahwa pada rapat sebelumnya pemotongan anggaran untuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebesar Rp700 Miliar. Ridwan melanjutkan, bila tambahan pemotongan sebesar Rp400 Miliar, maka total pemotongan sebesar Rp1,1 Triliun. Ridwan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pernah menggunakan dana cadangan saat APBN-P karena memang sudah disiapkan. Bila APBN-P saat ini sudah memenuhi persyaratan untuk dibantu dana cadangan, maka bisa digunakan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Ridwan menginginkan agar lapangan desa dapat bermanfaat pada 17 Agustus nanti, dan bisa segera diresmikan. Ridwan dan Gatot menjadi langgangan untuk wawancara pers, bahkan saat sakit. Ridwan bersyukur karena Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mencabut SK No. 1307 mengenai pembekuan PSSI dan pada saat RDPU dengan PSSI, sudah ada beberapa kalangan yang menginginkan Kongres Luar Biasa (KLB). Ridwan menambahkan, jika memang ada aspirasi itu, maka harus di-manage dengan baik sehingga tidak melanggar peraturan yang ada. Ridwan juga menyarankan Kemenpora menjaga komunikasi yang baik antara dengan PSSI agar tidak ada gap.

Ridwan juga mempermasalahkan calon Ketua Umum PSSI yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak sesuai persyaratan. Untuk itu, Ridwan meminta Menpora perlu membina dan tidak perlu khawatir karena jika persyaratan sesuai dengan aturan pasti akan didukung Komisi 10. Terkahir, Ridwan berharap anggaran untuk Kemenpora tidak dikurangin dan seharusnya ditambah.  [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Sanksi Pembekuan oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Ridwan berpendapat bahwa SK Pembekuan PSSI Nomor 01307 memang harus dicabut karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ridwan juga meyakini Kemenpora mempunyai niat baik untuk PSSI. Ridwan berharap dengan pencabutan SK Pembekuan PSSI, ada strategi baru dari PSSI untuk meningkatkan kinerja lebih baik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

14 April 2016 - Ridwan mengatakan kalau dirinya belum menemukan daerah yang senang akan perpustakaan keliling. Ia berpendapat, Perpusnas harus mempunyai konsep perubahan untuk mengatasi hal itu. Selanjutnya, Ridwan mengharapkan agar anggaran terkait dengan fungsi pendidikan tidak turun.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi X

28 Mei 2015 - Berdasarkan Prolegnas 2015 Komisi X akan menyusun 1 RUU yaitu RUU Sistem Perbukuan. Komisi X mengajukan 1 RUU tentang Kebudayaan untuk ditambahkan ke dalam Prolegnas Prioritas di 2015. Komisi X akan mengirimkan ke Badan Legislasi (Baleg) draft dan Naskah Akademik RUU Sistem Perbukuan pada akhir bulan Juni 2015 ini untuk dilakukan harmonisasi.  [sumber]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 Ridwan memberikan apresiasi kepada industri musik Indonesia. Ridwan menilai permasalahan umum industri musik di Indonesia antara lain adalah tata kelola pengoleksian royalti. Industri rekaman Indonesia dirugikan dengan download ilegal sebesar 7 juta per hari. Sehubungan dengan usulan hari musik nasional, Ridwan menyatakan nanti ia akan rundingkan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
26/05/1958
Alamat Rumah
Jl. Jemursari VII No.16, RT.002/RW.010, Kelurahan Jemurwonosari. Wonocolo. Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup