Golkar - Jawa Timur VII

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Wisma Atlet — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sekretariat Negara, Jamdatun, Kementerian Keuangan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Menurut Gatot, yang namanya hibah mestinya harus ada persetujuan karena itu merupakan kekayaan negara, dan negara ini asetnya luar biasa namun pendapatan dari asetnya belum optimal.

RAPBNP 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan BPSDM Kementerian Perhubungan

Gatot mengatakan bahwa yang terpenting adalah akses jalan, sehingga perlu adanya percepatan untuk jalan tol atau jalan tembus.

Gatot juga ingatkan kepada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal dalam hal RKP yang prioritasnya ialah pembangunan dermaga, pelebaran runway dan pelebaran jaringan kereta, dan ia juga mengingatkan jangan sampai program lanjutan 2016 terbengkalai.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Gatot mengatakan bahwa BKKBN ini posisinya
penting dan strategis, dan Gatot melihat dalam pengendalian penduduk yang dilakukan dengan tidak serius. Contohnya seperti di Jakarta untuk kampanye seks bebas tidak menarik, namun seks sehat. Gatot mempertanyakan sudah sejauh mana upaya BKKBN dalam mewujudkan kemauan masyarakat dalam pengendalian penduduk.

Roadmap Kementerian Kesehatan RI – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Gatot mengatakan semestinya pelu ada nilai
partisipatoris daripada proaktif, berapun jumlah puskesmas atau rumah sakit tidak akan mampu melayani masyarakat, maka lebih baik untuk mekalukan upaya ini target dari sasaran kesehatan Indonesia adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Gatot meminta kalau ada rekrutmen anggota tenaga medis, perlu adanya target peningkatan.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Gatot mengatakan bahwa kecepatan kementerian terhadap kapitasi BPJS sangat lambat. Menurutnya, persoalan penyerapan anggaran sebesar 53% bukan persoalan yang main-main.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Lely Pelitasari Soebekty

Gatot berpesan kepada Lely jika nantinya terpilih, harus berhati-hati jangan sampai ceroboh. Ia juga berharap agar agar Lely mampu memperjuangkan pertanian sebagai sektor penyumbang pajak terbesar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Gatot mengatakan kalau melihat struktur postur anggaran, penyerapannya sudah memadai. Untuk litbang, perlu adanya inovasi terkait rekonstruksi yang dilakukan tiap tahun tetapi tidak maksimal. Ia melihat postur anggaran idealnya Rp70 Triliun. Persoalan jalan ini memang dibututuhkan karena anggaran Bina Marga pun juga terbatas. Ia meminta ada inovasi membuat terobosan yang efektif. Ia menghimbau untuk tidak membuat prioritas rata-rata karena tidak boleh begitu. Ia mengatakan bangga terhadap Bina Marga karena belanja modalnya. Ia membahas isu yang berkembang di sini itu adalah potret Indonesia, contohnya jembatan kuning di Bali yang ambruk. Jembatan yang di Kabupaten sudah menjerit tetapi perawatannya kurang. Ia mengatakan mestinya mitra juga diberikan apresiasi agar berjalan dengan baik. Kalau memaki-maki tanpa batas itu tidak baik, cukup memberi apresiasi. Ia menyampaikan RBU itu adalah pintu utama membangun usaha. Kalau jalan itu pekerjaannya cepat, maka diperkirakan rusaknya cepat karena medannya memang sulit. Perlu ada perhatian khusus dari Dirje. 3 km yang menjadi persoalan itu melibatkan masyarakat. Ia melihat ada persoalan di Magetan mengenai masalah jalan tol agar bisa diakses. Ia berharap di Ponorogo bisa menjadi objek pariwisata yang strategis. Ia sangat berharap bahwa kemitraan ini berjalan dengan baik.

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gatot mengatakan Komisi 3 DPR-RI dan DPD harus rasional dan proporsional dalam penyusunan prolegnas prioritas 2017.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Gatot mengatakan rapat kemarin yang cukup alot itu adalah masalah PUPR dan sedikit terkait dengan perhubungan. Ia mengatakan DPR itu disumpah untuk memperjuangkan dapil dan wajar anggota ngotot. Ia menyampaikan tentu masih ingat dengan prioritas proker Presiden yaitu infrastruktur. Namun kenyataanya tidak ke arah sana. Ia mengatakan masih ingat program dari Pemerintah terkait infrastruktur, dll dan ini tidak boleh bergeser, tetapi dengan adanya pemotongan, program Pemerintah tidak bisa jalan karena Kemen PUPR sendiri dipotong anggarannya. Ia menanyakan yang bertanggung jawab atas pemotongan. Ia mengatakan sepakat jika pemotongan untuk infrastruktur karena mahal harganya, syukur kalau protes DPR masih ada pelebaran. Ia mengatakan anggaran untuk PUPR ini sangat kurang, tetapi aspirasi teman-teman harus diperjuangkan. Keputusannya adalah aspirasi ini dapat tersampaikan mumpung ada Menteri.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Gatot mengatakan refocusing, pemotongan dan penghematan anggaran harus didasari pertimbangan-pertimbangan proporsional. Uang rakyat (pajak) harus kembali dalam bentuk public service. Gatot mengusulkan Komisi 5 DPR RI untuk menegaskan anggaran program yang bisa dipotong dan tidak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Gatot mengingatkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak boleh melanggar persoalan yang wajib dan pemotongan anggaran tidak boleh dipukul rata, melainkan harus ada berbagai pertimbangan. Gatot mengatakan bahwa perubahan diadakan jika ada keterdesakan dan harus sesuai prioritas dan konsisten. Ia meringkas bahwa pemotongan terbesar terdapat di Ditjen Perhubungan Laut, kemudian diikuti Perkeretaapian, Udara dan Darat. 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Gatot menjelaskan bahwa angka-angka tadi memang ada penurunan dan proses pembahasan dari kemarin faktanya demikian dari pemotongan itu, ia tidak dapat sebuah gambaran tentang urgensi man2 yg menjadi terpenting sehingga prioritas ini kalau terkait margin anggaran berapa akan berpengaruh kepentingan publik. Kalau ada program yang tidak terlalu berdampak untuk masyarakat potong saja hingga 59-70% meskipun itu tentang infrastruktur mesti ada gambaran yang jelas secara ranking, ada yang bisa dipotong dan tidak bisa dipotong ini harusnya menjadi pembelajaran ke depan nanti biar ketika ada pembahasan mengenai ini sudah mengetahuinya. Konsistensi ini penting, harusnya tidak ada dusta antara DPR dan mitra kerja ini membahas anggran lebih tegas lagi karena uang rakyat, anggota DPR harus mem-back up program untuk rakyat. Ini adalah catatan yang tidak boleh terjadi lagi kemitraan ini harus dijaga untuk kepentingan masyarakat.

Evaluasi BPJS Kesehatan — Panja BPJS Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Gatot mengatakan keterbatasan dana selalu menjadi hambatan di Indonesia. Negara dihadapi dengan keterbatasan dana bahkan pola distribusi APBD. Ia menyampaikan jika membicarakan mengenai kesehatan, maka harus mencari sumber pemasukannya. Ia mengatakan rokok harus bisa menjadi suatu solusi untuk menyelamatkan bangsa. Rokok harus menjadi sumber pemasukan untuk mengcover kesehatan. Ia mengatakan tidak ingin program ini menjadi program politis, tetapi program sosial. Ia menyampaikan jika kendali biaya tidak disertai dengan kendali mutu, maka akan menjadi masalah. Ia menyebutkan bahwa cukai rokok akan dinaikan dalam rangka mengcover kesehatan.

Laporan Komisi 3 DPR RI tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM Tahun 2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Sejumlah RUU— Rapat Paripurna DPR RI

Gatot mengatakan e-toll tidak boleh menutup ruang untuk bayar tunai dan menimbulkan PHK. E-toll adalah baik, tapi penggunaan sensor boleh dikaji kembali.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Gatot mengatakan bahwa tahun 2016 merupakan masa transisi berbasis kinerja. Kinerja ini orientasinya adalah efektifitas dan efisiensi. Gatot meminta agar Menteri PUPR dapat berkonsolidasi dengan kementerian lain selama hal ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Mengenai pola anggaran, Gatot meminta agar Kementerian PUPR berkonsekuensi dan merenung mengenai kesiapan anggarannya yang terbatas. Menurutnya, Negara Indonesia adalah negara agro, namun pada kenyataannya masih mengimpor beras, dan lain-lainnya. Gatot menyampaikan bahwa di dapilnya, terdapat bendungan Bendo yang dapat dijadikan solusi perekonomian. Menurut Gatot, Negara Indonesia harus ekspansi ke luar negeri dan hasilnya dibawa ke dalam negeri. Terakhir, Gatot mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas sangat diperlukan menjelang libur Idul Adha mendatang sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. 

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Gatot mengatakan bahwa anggaran harus dialirkan kepada program-program prioritas, tidak bisa bagi setiap K/L untuk mengambil sikap normatif dan rata-rata. Ia menilai tumpang tindih dan overlapping dapat saja terjadi. Gatot meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan perhatian pada Madura, karena jika tidak diperhatikan bukan tidak mungkin Madura akan membuat negaranya sendiri. Terkait soal maritim dan kelautan, kita tidak bisa meninggalkan pulau terpencil. Perlu keadilan pada pulau terpencil agar terangkat perekonomian disana. Gatot menyarankan sebaiknya Dirjen Perhubungan Laut berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan

Gatot menanyakan sejauh mana kesungguhan dan keikhlasan komitmen para Dirjen ini dalam menjalankan program. Gatot menjelaskan bahwa Anggota DPR-RI tahu persis kebutuhan masyarakat karena setiap saat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Gatot berharap kebijakan yang sudah diambil komitmennya tidak boleh dilanggar dan ada pengkhianatan di tengah jalan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Gatot mengatakan keberadaan Kemenhub, BMKG dan Basarnas penting untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Gatot menyampaikan bahwa bandara di Tulungagung sangat dibutuhkan dan harus segera direalisasikan. Gatot mengatakan Kemenhub harus mengembangkan kereta api dan transportasi laut menjadi alternatif dalam mengendalikan kendaraan roda 2 dan 4. Gatot mengatakan intensitas pelatihan SAR harus ditambah. BMKG perlu memandu perjalanan laut dan udara.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gatot mengatakan jalan bisa segera rusak akibat kontraktor yang tidak baik, maka pemerintah harus memanggil dan memberi sanksi yang jelas bagi kontraktor tersebut. Gatot mengatakan perlu ada skema/program yang bisa disentuhkan dengan Anggota Komisi 5 DPR RI yang tidak melanggar aturan, contohnya jembatan gantung.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gatot mengatakan dapil Jawa Timur adalah daerah yang tingkat kemiskinannya paling tinggi. Gatot meminta slot pembangunan BSPS dilipatgandakan menjadi 2000 rumah. Gatot juga meminta jumlah yang ikut pelatihan meningkat karena di era saat ini jangan sampai ada tukang yang tidak mengerti pola kontruksi. Meskipun anggaran tidak banyak, Gatot berharap Ditjen Bina Kontruksi bisa menjadi pendamping desa.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Gatot mengatakan re-check harus dilakukan untuk melihat kesiapan sesuai apa yang sudah dipaparkan. Posko terpadu merupakan satu jawaban yang perlu disediakan di titik rawan bencana. Laut adalah rawan, barang dan penumpang yang dimuat dalam kapal harus diawasi dengan baik. Terorisme juga penting, jangan sampai kecolongan demi keamanan dan kenyamanan publik.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Gatot S. menyoroti ada pemangkasan anggaran, maka diperlukan sebuah komitmen kuat dalam public service. Perlu ditentukan prioritas-prioritas mana yang harus dilakukan, karena menyangkut efektifitas dan efisiensi. Terakhir, Gatot S. menanyakan sudah sejauh mana Kemenhub menkonsolidasi aset.

Undang-Undang Desa — Badan Legislatif DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Gatot menanyakan persoalan di desa banyak sebenarnya dan apakah dana desa itu dapat mnyelesaikan masalah di desa.

Menurut Gatot, dana desa harus direncanakan dengan baik, dan setiap desa harusnya mempunyai keunggulan tertentu dan itu yang harusnya digali dan dikembangkan.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Gatot mengatakan bahwa perlu crew cadangan agar yang dikorbankan tidak penumpang, sehingga begitu tahu pilot terlambat atau lainnya maka pilot tersebut dapat digantikan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Gatot mengatakan bahwa tingkat cuaca yang ekstrim, banyak situasi yang tidak dapat dikendalikan, walaupun kinerja dengan penyerapan yang cukup efektif, lalu dengan self block ini realitas yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk BMKG dengan keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan konsolidasi dengan masyarakat.

Lalu Gatot menyampaikan pertanyaannya untuk Basarnas yaitu apa penyebab bertambahnya jumlah kecelakaan.

Masukan Undang-Undang Desa — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gatot menyampaikan pertanyaannya yaitu persoalan di desa banyak sebenarnya dan apakah dana desa itu dapat mnyelesaikan masalah di desa atau tidak.

Gatot juga menyampaikan bahwa setiap desa harusnya mempunyai keunggulan tertentu dan itu yang harusnya digali dan dikembangkan.

Saran dan Masukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PDASHL KLHK), Badan Geologi, dan Prof. Emil Salim, MA., Ph.D

Gatot mengatakan Prof luar biasa memberikan arahan pada Komisi 5 karena pentingnya persoalan air sama seperti minyak. Ia mengatakan betapa mudahnya swasta mendapatkan dan mengklaim sumber-sumber air yang tidak diawasi oleh Pemerintah. Ia menyebutkan yang paling mendesak dari pemaparan Prof Emil tidak ada koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan air. Ia menceritakan pernah diajak oleh Pemerintah Taiwan bahwa negara yang tidak terlalu besar tapi pengelolaanya luar biasa. Menurutnya, nampaknya Pemerintah harus mendapatkan guidance mengenai Pemerintah yang dapat menata tata guna air secara baik. Ia mengatakan sekarang swasta tidak peduli dan menguasai lahan besar padahal itu mengandung hajat hidup orang banyak. Ia menyampaikan Pansus juga harus melihat negara-negara kecil yang cukup bagus menangani air. Ia berharap UU ini dapat dibahas tahap demi tahap. Ia mengapresiasi masukan dari mitra.

Pemanfaatan Tambahan Alokasi Anggaran Prioritas sebesar Rp200 Miliar dari Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI dan Tindak Lanjut terhadap Usulan-Usulan dari Komisi 5 DRP-RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama Basarnas

Gatot mengungkapkan bahwa dengan besaran luas Indonesia, idealnya memiliki 8 helikopter untuk SAR. Lalu, terkait peningkatan keterampilan, tidak hanya diperlukan keahlian dan keterampilan saja, melainkan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Indonesia sebagai Negara Kepulauan, seharusnya jika situasinya tidak mendukung untuk terbang, maka jangan dipaksa terbang. Dengan keterbatasan yang ada, tentara Indonesia dalam menjaga Hankamrata juga perlu peran serta masyarakat karena itu menjadi suatu hal yang penting.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Pelaksanaan Program Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia

Gatot mengatakan bahwa jumlah desa di Indonesia begitu besar. Harapan Hatot adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia mempercepat pembangunan karena yang namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia sangat strategis bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat desa.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi

Gatot mengatakan temuan BPK menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi perlu tindak lanjut, ada yang sesuai, tidak sesuai dan tidak bisa ditindaklanjuti. Bagian yang menarik adalah yang tidak bisa ditindaklanjuti, mengapa ada yang tidak bisa ditindaklanjuti, siapa yang salah. Gatot bertanya mengapa rekomendasi BPK di tahun-tahun sebelumnya dibiarkan mengendap dan tidak tuntas, apakah ini pembiaran, bagaimanapun kerugian negara harus dibayarkan. Gatot meminta di-clearkan rekomendasi BPK di tahun-tahun yang lalu yang belum ditindaklanjuti atau alasan yang tidak bisa ditindaklanjuti.

Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar

Gatot menanyakan potret moda transportasi kedepannya. Ia juga mengatakan bahwa di Jatim, jumlah motor 11,27 juta, roda empat sekitar 2juta sehingga ada 14 juta kendaraan. Ia mengatakan kalau Jatim saja jumlahnya segitu, transportasi di Indonesia tidak manusiawi dan tingkat keselamatan tidak terjamin. Ia menyampaikan bahwa di Jepang, sudah sulit mencari motor tapi di Indonesia menjadi market Honda dan Suzuki. Untuk PUPR, ia mengatakan bahwa tidak semua menggunakan jalan tol sementara ruas jalan masih sempit untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Ia meminta agar hal tersebut dijadikan sebagai renungan. Untuk Kemenhub, ia menanyakan alasan rapid test diberlakukan ketat untuk transportasi udara dan tidak berlaku untuk Kereta Api dan bus. Ia juga mengatakan agar tidak menjadikan rapid dan swab sebagai bisnis baru. Untuk Korlantas, ia meminta pengawasan di jalan bisa diperketat dan ada pendisiplinan yang baik.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Gatot mengatakan kinerja Kementerian Perhubungan harus terlihat dalam rangka menciptakan nawacita, public service yang baik adalah sebuah tantangan dan berharap APBN digunakan untuk belanja modal. Gatot berpendapat persoalan darat adalah rekayasa lalu lintas yaitu muatan yang tidak terkendali dan penguatan jalan yang bergelombang karena pengusaha ingin efesiensi dan untuk yang tidak sedikit. Gatot mengatakan pelayanan udara cukup penting yaitu sistem keberangkatan dan kedatangan yang aman dan nyaman. Gatot menyampaikan aspirasi dapil yaitu Pelabuhan Pacitan, tidak hanya untuk Jawa Timur tetapi juga Jawa tengah dan Jogja.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gatot mencermati progres Kementerian PUPR, serta yang menjadi kekhawatiran adalah mengenai penyerapan. Tetapi Gatot yakin Pak Menteri sudah memberikan garansi yaitu bulan Desember 92%. Ini uang besar yang ada di Kementerian PUPR. Keinginan kawan-kawan yaitu proses koordinasi dengan balai-balai kadang merasa kurang dekat padahal ini mitranya. Mohon hubungan ini bisa dikoordinasi dan difasilitasi lagi. Lingkar selatan JLS itu urusan lahannya sudah dibebaskan. Tinggal proses untuk pelaksanaannya saja karena kalau selesai tingkat ketertinggalan selatan bisa mengimbangi kemajuan wilayah lain. Gatot pun mengatakan jika selatan agak besar anggarannya.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

 Gatot mengatakan amanat UU tentu DPR mempunyai irisan dalam politik anggaran karena DPR dipilih oleh rakyat dari wilayah dapilnya. Gatot mengatakan akan sangat bijaksana jika UU dilaksanakan dengan bijaksana. Gatot mengingatkan kepentingan desa supaya apresiasi tidak hanya sebatas apresiasi. Gatot berharap PUPR tidak ragu - ragu melanjutkan akses pelabuhan yang merupakan slogan connectivity potret kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gatot mengatakan memberikan apresiasi dan meminta maaf jika ada kekurangan.

Latar Belakang

Gatot Sudjito terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 100.254 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Timur 7.

Pendidikan

S1, Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jember (1987)
S2, Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2004)

Perjalanan Politik

Gatot Sudjito memulai perjalanan politiknya seusai kuliah dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap Partai Golkar, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putra TNI Polri (FKPPI). Gatot menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah XIII FKPPI di Jawa Timur periode 2011-2013.

Gatot kemudian bergabung di organisasi sayap muda Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Jawa Timur periode 1992-1995. Di 1997, Gatot terpilih menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur. Di DPRD Jawa Timur, Gatot aktif bertugas di berbagai Komisi dan menjadi Ketua Fraksi Golkar.

Gatot juga seorang wiraswasta di bidang kontraktor. Gatot adalah Anggota di Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia.

Tanggapan

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

8 Juni 2015 - Menurut Gatot, lembaga kesehatan seharusnya efektif dan efisien dalam pengawasan, namun Gatot masih melihat BPOM remang-remang kinerjanya dan belum benar-benar melindungi masyarakat padahal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berjalan. Menurut Gatot persoalan makanan merupakan masalah inti, seharusnya tidak main-main. Ketika ada kehendak asing yang ingin melemahkan masyarakat melalui obat-obatan atau makanan maka semuanya akan hancur. Ketika BPOM hanya ada di tingkat provinsi ini tidak melindungi masyarakat, maka lebih baik tidak usah diadakan saja menurut Gatot. Dia khawatir ada infiltrasi yang disengaja oleh pemerintah. Secara substansi BPOM ada untuk apa. Kalau hanya menjalankan tugas menteri ya hanya akan begini-begini saja. Kuncinya ada di Menteri Kesehatan Gatot menegaskan. [sumber]