Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur VIII
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
05/08/1961
Alamat Rumah
Banyan Ville H2/1 The Green BSD City RT 008 RW 005, Serpong,Serpong,Tangerang Selatan,Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

M Suryo Alam adalah caleg Golkar yang lolos untuk dapil Jawa Timur VIII. Ia adalah lulusan S2 The University of Hull UK tahun 1992. Secara profesional, ia adalah Direktur PT. Jawamanis Rafinasi Cilegon dari 2002 sampai dengan 2013. 

Pada periode 2014-2019 Suryo Alam bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN. Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Suryo Alam duduk di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.  Suryo Alam juga diberi kepercayaan untuk mewakili Fraksi Golkar di Badan Anggaran. Pada periode Januari 2016, Suryo Alam tidak lagi berada di Badan Anggaran dan mendapatkan posisi sebagai anggota Komisi IV DPR-RI. Suryo kemudian meninggalkan posisinya di Komisi IV DPR-RI pada 29 Mei 3017 untuk kemudian berpindah bertugas di Komisi X  yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan menggantikan kursi Kahar Muzakir.

Pendidikan

SMA NEGERI 1 KEDIRI
lulusan STAN Bintaro
S2 The University of Hull, United Kingdom

Perjalanan Politik

1997-1999 PERSATUAN PELAJAR INDONESIA KETUA KEDIRI (sumber)
2009-2014 Ketua DPD HIPMIKINDO Banten

Visi & Misi 

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam

3 Maret 2016 - Suryo Alam menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam disahkan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Suryo menuturkan bahwa pendapat mini Fraksi Golkar tentang SSKCKR berdasarkan uraian-uraian yang ada dalam dokumen maka fraksi Golkar DPR-RI menyetujui RUU tentang SSKCKR untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna dalam waktu dekat ini. [sumber

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Suryo menyarankan pembahasan RUU tidak hanya di level hilir tapi juga akan disiapkan di level hulu RUU. Kemajuan Ekraf itu juga sangat tergantung pada sisi hulu seperti pola pendidikan dan sebagainya.[sumber]

Tanggapan

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Suryo menyampaikan bahwa ada banyak sekali sekolah yang dibangun sejak zaman Inpres Pak Soeharto sampai sekarang belum diperbaiki. Ia kemudian menceritakan ada pula sekolah yang gurunya hanya 6 termasuk kepala sekolah, sedangkan muridnya 200 orang. Suryo berpendapat untuk ujian berbasis komputer yang bahkan tidak hanya terkendala masalah ketiadaan komputer, tetapi juga listrik dan internet tidak ada. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Suryo mengingatkan mengenai perpustakaan dan tuntutan jam kerjanya. Ia berpendapat perlu adanya upaya upaya yang lain yang perlu dikembangkan untuk melayani karena fungsi perpustakaan adalah melayani para pembaca. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG),Suryo meyakini bahwa pembentukan BRG ini punya tujuan khusus tetapi pola koordinasinya ini masih sedikit dibahas. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Suryo Alam meminta kepada Kementerian LHK agar anggaran yang diajukan dimanfaatkan juga ke pembinaan di masyarakat luas.  [sumber]

Evaluasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2 Desember 2015 - Suryo meminta LIPI menjelaskan lebih lanjut mengenai techno park dan dampak langsung yang dapat dinikmati masyarakat.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Suryo menginfokan bahwa Banggar telah menyepakati sektor penerimaan, sedangkan pengeluaran belum. Selanjutnya, Suryo meminta SKK Migas menjelaskan kalkulasi cost recovery agar Komisi 7 dan mitra kerja bisa mempertahankannya. Suryo juga menyampaikan bahwa Banggar menunda pembahasan penerimaan dan pembiayaan karena terjadi perubahan asumsi makro yang tidak menggunakan range.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN, PLN dan Pertamina

7 April 2015 - Suryo menilai pimpinan-pimpinan Pertamina, PGN dan PLN kesejahteraannya lebih dari berkecukupan dan mempertanyakan bagaimana dengan kesejahteraan rakyat. Suryo ingatkan kepada pimpinan Pertamina, PGN dan PLN untuk tidak menggendutkan diri saja tetapi memikirkan bagaimana membuat minyak, gas dan listrik murah untuk rakyat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Suryo Alam menilai pemerintah diskriminatif terhadap pelabuhan menengah dan kecil dalam usulan rencananya memperkuat pelabuhan. Suryo Alam menilai KemenBUMN hanya prioritaskan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Bakauheni (Lampung).  [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Suryo menyetujui pendapat Ketua Kadin untuk menyampaikan informasi bahwa guru atau dosen produktif harus dimagangkan atau memiliki sertifikasi magang, tidak asal tunjuk kepada menteri dalam kesempatan Rapat kerja (Raker). [sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Suryo mengkritisi mengenai beban kepala sekolah yang mengerjakan tugas yang bukan merupakan tugasnya. Suryo menyampaikan, menurut pengakuan Kemendagri, penemuan di lapangan mayoritas dari pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran, dan Suryo berpendapat bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu masih jauh dan ingin ulasan yang lebih dalam. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
05/08/1961
Alamat Rumah
Banyan Ville H2/1 The Green BSD City RT 008 RW 005, Serpong,Serpong,Tangerang Selatan,Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan