Golkar - Jawa Timur VIII

Sikap Terhadap RUU

Laporan Panja dan Pengambilan Keputusan Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pengusul

Suryo mengatakan bahwa dirinya memandang RUU ini sudah memenuhi ketentuan pembentukan perundangan-undangan, dan ia setuju RUU dilanjutkan pembahasan selanjutnya dan segera menjadi undang-undang.

Harmonisasi RUU BUMN dan Mendengar Pandangan Fraksi-Fraksi — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI

Suryo selaku perwakilan dari Fraksi Golkar menyetujui RUU BUMN agar dibahas ke tingkat selanjutnya untuk disetujui menjadi undang-undang.

Tanggapan

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Menurut Suryo, banyak masyarakat yang mempertanyakan hak mereka atas energi dari Pemerintah Daerah terkait. Suryo meminta Menteri ESDM dapat mengeluarkan kebijakan terkait energi. Menurutnya, elektrifikasi lebih digunakan untuk memoles laporan statistik. Suryo meminta klarifikasi Kementerian ESDM, PLN dan Pemda sudah menyisir warga yang belum teraliri listrik dan mendapatkan listrik atau belum. Suryo menyampaikan bahwa di Pulau Jawa masih banyak daerah yang belum mendapatkan listrik. Suryo berpendapat ada aturan Menteri ESDM yang menguntungkan di perkotaan, tapi merugikan di pedesaan. Ia menyarankan agar me-review presentasi awal dari hasil rapat yang sebelumnya.

Potensi Penerimaan Pajak — Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Suryo mengatakan orientasi pajak masih ke Ditjen bukan Wajib Pajak. Konsultan pajak banyak dipakai WP untuk mengisi SPT, seharusnya ada sosialisasi pengisian SPT dan tata cara pelaporannya.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog

Suryo mengatakan hasil tax amnesty belum dimasukan ke dalam APBN Perubahan Tahun  2017, dana dari tax amnesty dapat menjadi dana tambahan bagi setiap K/L. Suryo mempertanyakan progress terkait  alokasi pemindahan anggaran dari Kementerian LHK ke Badan Restorasi Gambut (BRG).

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Suryo mengatakan sebaiknya keseluruhan postur anggaran bisa dihemat sehingga defisit anggaran bisa
ditekan.

Rencana Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) pada Lahan PT. Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten Lebak Provinsi Banten — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Deputi Bidang Agraria dan Farmasi Kementerian BUMN, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bupati Lebak, Dirut Perum Perhutani, dan Dirut PT. Perkebunan Nusantara VIII

M Suryo mengatakan untuk menjadi perhatian PTPN 8 tidak ada salahnya berbagi kepada rakyat. Ia menyampaikan tidak tahu untung atau rugi namun yang ia tahu PTPN 8 rugi Triliunan Rupiah.

Dana Raimuna Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Audiensi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Suryo akan memperjuangkan atas apa yang telah disampaikan. Kegiatan pramuka ada unsur kamping, survival dan untuk bisa tangkal serangan budaya global. Suryo juga mengatakan bahwa kegiatan pramuka dapat menangkal serangan budaya global seperti narkoba. Di beberapa sekolah SD dan SMP, pramuka harus mengadakan sebuah kegiatan pramuka. Untuk sekolah SMA seharusnya di wajibkan dengan adanya perkemahan.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Suryo mengatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka. Suryo juga mengatakan bahwa Fraksi Golkar menegaskan politik anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Suryo mengatakan bahwa BPK memberikan opini WTP pada LKPP 2016 dan Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi.

Sosialisasi Implementasi, Permasalahan Perkembangan, dan Pengawasan, serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu, Peta Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota dan intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SNP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Suryo A mengatakan terkait tenaga honorer, banyak dimanfaatkan kelompok tertentu. Banyak yang dimintai iuran untuk nasibnya. Ia menanyakan penyelesaian masalah guru honorer setelah diberlakukan UU tentang Pemerintahan Daerah. Ia juga menanyakan sejauh mana hasil penelitian Balitbang disosialisasikan ke masyarakat. Ia menanyakan kepada Dirjen Dikdasmen mengenai pengawasan dan follow up untuk pola pendidikan menengah.

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)

Suryo A menanyakan hal yang ditetapkan oleh BSNP dan BAN SM. Ia mengatakan dinas dan Pemda selalu menuntut setiap kali Komisi 10 bertemu karena tidak bisa memberikan dukungan sehingga standar tidak bisa dipenuhi.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Suryo mengatakan perlu ada pelibatan dari Komisi 10 DPR RI apabila ada program Kemendikbud.

Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Suryo perlu penjelasan mengenai anggaran yang ada di Inspektorat Jenderal walaupun tadi tidak dipresentasikan.

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Suryo mengatakan faktanya Indonesia masih kekurangan guru. Suryo berharap tidak ada lagi batasan usia dalam rangka mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Latar Belakang

M Suryo Alam adalah caleg Golkar yang lolos untuk dapil Jawa Timur VIII. Ia adalah lulusan S2 The University of Hull UK tahun 1992. Secara profesional, ia adalah Direktur PT. Jawamanis Rafinasi Cilegon dari 2002 sampai dengan 2013. 

Pada periode 2014-2019 Suryo Alam bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN. Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Suryo Alam duduk di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.  Suryo Alam juga diberi kepercayaan untuk mewakili Fraksi Golkar di Badan Anggaran. Pada periode Januari 2016, Suryo Alam tidak lagi berada di Badan Anggaran dan mendapatkan posisi sebagai anggota Komisi IV DPR-RI. Suryo kemudian meninggalkan posisinya di Komisi IV DPR-RI pada 29 Mei 3017 untuk kemudian berpindah bertugas di Komisi X  yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan menggantikan kursi Kahar Muzakir.

Pendidikan

SMA NEGERI 1 KEDIRI
lulusan STAN Bintaro
S2 The University of Hull, United Kingdom

Perjalanan Politik

1997-1999 PERSATUAN PELAJAR INDONESIA KETUA KEDIRI (sumber)
2009-2014 Ketua DPD HIPMIKINDO Banten

Visi & Misi 

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam

3 Maret 2016 - Suryo Alam menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam disahkan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Suryo menuturkan bahwa pendapat mini Fraksi Golkar tentang SSKCKR berdasarkan uraian-uraian yang ada dalam dokumen maka fraksi Golkar DPR-RI menyetujui RUU tentang SSKCKR untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna dalam waktu dekat ini. [sumber] 

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Suryo menyarankan pembahasan RUU tidak hanya di level hilir tapi juga akan disiapkan di level hulu RUU. Kemajuan Ekraf itu juga sangat tergantung pada sisi hulu seperti pola pendidikan dan sebagainya.[sumber]

Tanggapan

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Suryo menyampaikan bahwa ada banyak sekali sekolah yang dibangun sejak zaman Inpres Pak Soeharto sampai sekarang belum diperbaiki. Ia kemudian menceritakan ada pula sekolah yang gurunya hanya 6 termasuk kepala sekolah, sedangkan muridnya 200 orang. Suryo berpendapat untuk ujian berbasis komputer yang bahkan tidak hanya terkendala masalah ketiadaan komputer, tetapi juga listrik dan internet tidak ada. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Suryo mengingatkan mengenai perpustakaan dan tuntutan jam kerjanya. Ia berpendapat perlu adanya upaya upaya yang lain yang perlu dikembangkan untuk melayani karena fungsi perpustakaan adalah melayani para pembaca. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG),Suryo meyakini bahwa pembentukan BRG ini punya tujuan khusus tetapi pola koordinasinya ini masih sedikit dibahas. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Suryo Alam meminta kepada Kementerian LHK agar anggaran yang diajukan dimanfaatkan juga ke pembinaan di masyarakat luas.  [sumber]

Evaluasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2 Desember 2015 - Suryo meminta LIPI menjelaskan lebih lanjut mengenai techno park dan dampak langsung yang dapat dinikmati masyarakat.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Suryo menginfokan bahwa Banggar telah menyepakati sektor penerimaan, sedangkan pengeluaran belum. Selanjutnya, Suryo meminta SKK Migas menjelaskan kalkulasi cost recovery agar Komisi 7 dan mitra kerja bisa mempertahankannya. Suryo juga menyampaikan bahwa Banggar menunda pembahasan penerimaan dan pembiayaan karena terjadi perubahan asumsi makro yang tidak menggunakan range.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN, PLN dan Pertamina

7 April 2015 - Suryo menilai pimpinan-pimpinan Pertamina, PGN dan PLN kesejahteraannya lebih dari berkecukupan dan mempertanyakan bagaimana dengan kesejahteraan rakyat. Suryo ingatkan kepada pimpinan Pertamina, PGN dan PLN untuk tidak menggendutkan diri saja tetapi memikirkan bagaimana membuat minyak, gas dan listrik murah untuk rakyat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Suryo Alam menilai pemerintah diskriminatif terhadap pelabuhan menengah dan kecil dalam usulan rencananya memperkuat pelabuhan. Suryo Alam menilai KemenBUMN hanya prioritaskan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Bakauheni (Lampung).  [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Suryo menyetujui pendapat Ketua Kadin untuk menyampaikan informasi bahwa guru atau dosen produktif harus dimagangkan atau memiliki sertifikasi magang, tidak asal tunjuk kepada menteri dalam kesempatan Rapat kerja (Raker). [sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Suryo mengkritisi mengenai beban kepala sekolah yang mengerjakan tugas yang bukan merupakan tugasnya. Suryo menyampaikan, menurut pengakuan Kemendagri, penemuan di lapangan mayoritas dari pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran, dan Suryo berpendapat bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu masih jauh dan ingin ulasan yang lebih dalam. [sumber]