Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur IX
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
10/11/1961
Alamat Rumah
Gedung Nusantara I MPR/DPR RI Lt. XIII / R. 1305 Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 6, Jakarta 10270 Indonesia
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Satya Widya Yudha memiliki 23 tahun pengalaman di industri minyak dan gas bumi (migas) baik di dalam dan luar negeri. Ia mengemban tugas sebagai anggota DPR periode 2009 – 2014. SW Yudha duduk sebagai anggota Komisi VII yang mengawasi dan menangani permasalahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek) dan Lingkungan hidup (LH).  

Dia diangkat sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Pertemuan WTO Parlemen pada tahun 2011. SW Yudha juga aktif memimpin Kaukus Green Economy di DPR RI.

Satya menikah dengan Diah Ambarsari dan memiliki 2 anak.  (sumber)

Pendidikan

S1, Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya
S2, Oil and Gas Project Quality Management , Cranfield University School of Industrial and Manufacturing Science di Bedford, United Kingdom

Perjalanan Politik

FPGolkar Anggota Komisi VII yang mengawasi dan menangani permasalahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek) dan Lingkungan hidup (LH) (2009-2014)
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar bidang ESDA (2009-sekarang) 

Di 2014-2019, SW Yudha kembali ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Di Januari 2016, Satya Widya Yudha dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI.  Namun di Januari 2017, Widya kembali menjadi Wakil Ketua Komisi VII menggantikan Fadel Muhammad.

Terlepas dari Komisi VII DPR-RI nama Satya termasuk menjadi salah satu yang masuk bursa rotasi pemimpin Komisi dari Fraksi Golkar. Dirinya menggantikan posisi Meutya Hafid sebagai Wakil Komisi I DPR-RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan informatika.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Satya setuju RUU ini dibahas di pembahasan tingkat 1 tapi seharusnya RUU dulu dibuat baru munculah kesepakatannya tapi ini yang terjadi kesepakatan perjanjian kerja sama dahulu baru kita ratifikasi perjanjiannya dan membuat UU. Karena ini lahir belakangan, dan seluruh fraksi tidak ada niatnya untuk menghalangi pembahasan RUU ini namun kita hanya menjaga DPR agar tidak melanggar UU. Jika perjanjian pesawat tempur KFX/IFX tidak dilanjutkan maka apakah akan melanggar pasal di RUU yang akan kita buat.[sumber]

Peraturan Pemerintah Mineral & Batubara (PP Minerba)

18 Januari 2017 - (RMOL.COM) - Komisi VII DPR menanggapi positif terbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 1/2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Minerba yang mengatur kebijakan hilirisasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. Komisi VII pun mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi PP Minerba tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha usai pelantikan dirinya sebagai pimpinan Komisi VII DPR menggantikan Fadel Muhammad, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). Menurutnya, dikeluarkannya PP Minerba diharapkan dapat meminimalisir kegaduhan di sektor Minerba saat ini.

"Kita berharap, industri yang mendapatkan kemudahan ekspor konsentrat mineral atau ore mineral kadar rendah harus tunduk dan mematuhi perubahan dari rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan Pasal 102 dan 103 UU Minerba Nomor 4/2009," jelas Satya.

Poin penting lain yang menjadi sorotan politisi Partai Golkar itu menyangkut divestasi 51 persen bagi perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang harus dilaksanakan secara konsisten, penciutan lahan pertambangan sesuai dengan UU Minerba serta melaksanakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri sektor minerba dalam negeri.

"Oleh karena itu, Komisi VII DPR mendorong dibentuknya Panja untuk mengawasi implementasi PP Minerba tersebut agar tetap konsisten. Kita harapkan, masa persidangan III ini bisa terbentuk," jelasnya.

Sebagai pimpinan Komisi VII yang baru dilantik, Satya juga menyatakan optimismenya bahwa tugas komisi bidang energi ini mampu menyelesaikan pembahasan dua revisi UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yaitu, RUU Migas dan RUU Minerba. Seperti diketahui, dua RUU tersebut telah dibahas di Komisi VII sejak periode 2009-2014 lalu yang belum juga tuntas hingga saat ini.

"Kita optimis RUU Migas dan RUU Minerba bisa dituntaskan tahun ini. Kita efektifkan waktu yang ada, dan saya sebagai pimpinan Komisi VII punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan pembahasan menjadi UU," tukasnya.  [sumber]

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),  Satya menyatakan bahwa ia menyetujui Persetujuan Paris karena ratifikasi ini juga menjadi tujuan Komisi 7. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Satya menegaskan agar difikirkan kembali untuk ke depan Indonesia memiliki wibawa terkait ratifikasi. Satya pun menuturkan sebenarnya Indonesia pun harus bisa mengontak parlemen di negara tersebut jikanegara lain siap meratifikasi Indonesiapun siap, jadi memang ini yang harus dilakukan agar tidak mengiba dan memiliki wibawa untuk meratifikasi, agar tidak lebih dulu meratifikasi. [sumber

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satya mengungkapkan terkait ratifikasi ini seharusnya sudah diimplementasikan maka rapat ini hanya memperkuat. Satya juga mempertanyakan keberadaan Peraturan Pemerintah yang lebih detail tentang masalah ratifikasi ini ada atau tidaknya undang–undang yang melegalkan. Operasi merkuri, menurut Satya, walaupun membahayakan namun juga menguntungkan. Satya khawatir apabila ratifikasi ini bertabrakan. [sumber]

Revisi UU Migas (RUU Migas)

10 Januari 2015 - Satya Widya Yudha menyikapi rencana revisi UU Migas:

"Pemerintah dapat segera mengajukan inisiatif terkait revisi UU Migas. Hal tersebut, dilakukan menyusul gagalnya revisi UU Migas yang menjadi inisiatif DPR periode 2009-2014. Saat itu sudah jalan dan diplenokan. Sayang di Badan Legislasi DPR mentok."

(baca disini)

Tanggapan

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Satya menyatakan bahwa Dr.Kogan tidak memiliki hak untuk membagikan data dan merusak semuanya. Satya berpendapat bahwa bukan sistem yang dibobol melainkan pengkhianatan Dr.Kogan sebagai mantan developer Facebook. Satya menanyakan akan dikemanakan Dr. Kogan yang bersalah itu. Satyamenanyakan tindakan yang telah dilakukan Facebook kepada Dr. Kogan. Satya menyatakan bahwa Facebook is able to change business model dan default settings sekarang sama saja dan itu tidak bisa serta seharusnya memproteksi orang. Satya mengingatkan bahwa sejuta itu perkiraan saja, karena kita tidak mengetahui persis dan bisa saja lebih. Satya meminta supaya pengaturannya diubah dan Dr. Kogan harus dipidanakan, dan kalau tidak, Satya menyatakan bahwa Facebook berkonspirasi dengan Kogan. Satya menyarankan perlu mengubah pengaturan awal agar semua pihak merasa paham. Satya meminta kasus ini agar betul diberikan tindakan yang bisa membuat jera dan pengguna akan lebih nyaman. [sumber]

Kebijakan Harga BBM 2018, Kelangkaan LPG 3 kg, dan Perkembangan Sektor Hulu Migas

18 Januari 2018 - Satya mengatakan, di pemberitaan, Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi tiga bulanan untuk menyesuaikan harga BBM. Jika berkaca pada harga minyak dunia diperkirakan akan mencapai USD 59/barrel. Alasan utama pemerintah tidak menaikkan harga BBM adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, mengingat BBM merupakan kebutuhan pokok, tapi akibatnya Pertamina akan menanggung hutang yang membengkak apabila pemerintah tidak memberikan subsidi. Komisi 7 DPR RI ingin mendapat masukkan terkait dampak kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM. Laporan Pertamina mengatakan LPG 3 kg justru banyak digunakan untuk rumah makan dan laundry.

 Satya mengatakan ada dua tugas yang diberikan pemerintah kepada Pertamina yakni melakukan efisiensi dan realisasi, tapi jika realitas tidak sama dengan APBN maka harus dilihat lagi berapa efisiensi yang harus disiapkan untuk survive. Ia juga menyarankan agar bisa melihat project mana yang kira-kira bisa terganggu. Ia menambahkan, hal tersebut dalam rangka mengantisipasi terganggunya harga minyak. [sumber]

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Satya mempertanyakan apa yang menjadi hambatan selama ini. Kemudian Ia menambahkan bahwa baru ada pengklasifikasian limbah itu beracun, belum spesifik menyebut limbah itu racun. [sumber]

Pelantikan Ignasius Jonan & Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM Baru

14 Oktober 2016 - (DetikNews) - Presiden Joko Widodo telah melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri (wamen) ESDM. Hal ini ditanggapi positif oleh anggota Komisi VII DPR Satya Yudha sebagai mitra kerja Kementerian ESDM.

"Kalau dalam konteks Jonan saya melihat bahwa presiden sangat tahu tentang dia. Saya melihat positifnya, kewenangan ada di tangan presiden memilih ini kan tidak minta konsultasi ke DPR. Sehingga menteri yang dipilih saya yakin sudah melalui proses yang matang. Apalagi pernah diangkat, diturunkan, dinaikkan lagi yang bisa melakukan ini pastinya ya paham sekali," ujar Satya dalam perbincangan, Jumat (14/10/2016).

Politisi asal Golkar ini optimistis menanti kinerja Jonan dan Arcandra di Kementerian ESDM. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dua figur ini merupakan sosok profesional yang memiliki kompetensi.

"Pak Jonan harus mampu menyatukan kemampuan yang ada sehingga maksimal apa performance kementerian. Saya optimis karena kita baru mau melangkah. Tinggal bagaimana nanti waktu yang akan membuktikan dengan kemampuan manajerialnya meningkatkan kinerja kementeriannya. Ini keputusan dia mencapai target atau tidak, apalagi komisi VII itu komisi teknis kalau tidak cakap kerepotan," jelas dia.

Hadirnya dua mantan menteri ini kembali ke Kabinet Kerja Jokowi dianggap wajar oleh Satya. Apalagi presiden memang memiliki hak prerogratif untuk memilih pembantu di lingkungannya.

"Ini yang namanya 'the beauty of prerogative president'. Kita tidak menduga, tahu-tahu presiden memilih dengan kewenangan beliau penuh dan mutlak. Tinggal kita lihat bagaimana ke depan apakah bisa bekerja sama dan program kementerian jadi lebih baik," katanya.

"Keputusan presiden kan tidak bisa kita gugat, kecuali ada pelanggaran hukum seperti kasus Arcandra kemarin. Kalau alasan sudah tidak suka tidak bisa. Presiden sangat tahu tentang dia. Mungkin saat itu ada sesuatu lantas diberhentikan, istilahnya pernah mencintai dan membenci akhirnya mencintai lagi. Yang bisa melakukan itu ya hanya orang yang tahu saja," sambungnya.

Satya tidak mempermasalahkan soal pelantikan Arcandra, yang sebelumnya menjabat Menteri ESDM, kini sebagai Wamen ESDM. Pasalnya mitra kerja DPR adalah presiden yang kemudian diwakilkan kepada pembantunya yaitu menteri dalam hal ini Menteri ESDM dijabat oleh Jonan.

"Yang paling penting sosok Jonan. Kan enggak ada matahari kembar. Jonan ini yang diamanahi sesuai UUD yang dilindungi presiden. Yang dipanggil ke DPR bukan menteri tapi presiden lho. Hanya presiden mengutus pembantunya menteri dengan penugasan dari presiden," tegasnya.  [sumber]

Keputusan Penurunan Harga Gas untuk Industri

9 Oktober 2016 - (SindoNews.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menurunkan harga gas industri di bawah USD6 per MMBTU. Pasalnya, keinginan tersebut akan memberatkan industri hulu migas.

Dia mengungkapkan, tingkat kesulitan lapangan minyak dan gas (migas) di Indonesia berbeda-beda. Jika harga gas dipatok di kisaran tersebut, maka pemerintah perlu mengubah kembali kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dengan kontraktor.

"Harga gas kalau ada patokan itu agak bingung, karena harga gas tidak jauh dari bagaimana menghitung keekonomian. Kalau offshore itu agak sulit, jadi harga keekonomiannya lebih mahal dibanding onshore. Itu yang harusnya dipikirkan," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (9/10/2016).

Menurut Satya, pemerintah perlu mengubah porsi bagi hasil (profit split) yang didapat pemerintah dan kontraktor. Pemerintah tidak lagi bisa mematok porsi bagi hasil 70:30 seperti yang biasa ditentukan dalam PSC migas.

"Kalau pemerintah mematok USD6 per MMBTU, itu musti ditarik PSC profit splitnya berapa. Itu musti diotak-atik karena tidak bisa dengan profit split yang kaku sudah ditentukan di awal," imbuhnya.

Jika kontrak bagi hasil diubah, lanjut politisi Partai Golkar ini, maka pemerintah juga harus siap kehilangan sebagian pendapatan (revenue) dari industri migas. Sebab, kontraktor tidak akan mau berinvestasi di hulu migas Tanah Air jika harganya tidak menguntungkan mereka.

"Kontraktor itu kan tidak akan berinvestasi begitu melihat output harganya tidak mencerminkan keekonomian lapangan. Ukurannya misalkan investment rate-nya sekian. Dia kan sudah memutuskan di awal POD-nya begitu. Terus tahu-tahu muncul aturan harus di bawah USD6. Jadi harus dibenahi dulu perjanjian yang ada di-upstream-nya," tandas Satya.  [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satya meminta faktor dan penyebab harus dikuantifikasi terkait volume dan rupiah yang forum bicarakan. Menurut Satya, perlu adanya tinjauan eskalasi LPG 3 kg yang sudah ter-cover sudah sampai titik mana dan Satya meminta data yang dilampirkan harus detail. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Satya menngungkapan seharusnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) mengatakan ini menjadi Project Nasional. Satya mengharapkan riset yang dilakukan oleh Kemenristekdikti diharapkan berhasil. Menurut Satya, keluhan yang disampaikan oleh Menristekdikti bisa dicari jalan keluar dan indikator menentukan universitas bagus bukan dari riset yang dipakai industri karena universitas harusnya memenuhi kebutuhan industri bukan hanya pintar dalam ajar mengajar.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Satya mempertanyakan instansi mana yang terkait dengan reklamasi pantura Jakarta selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Menurut Satya, KemenLHK jelas terlibat karena dalam reklamasi terdapat aspek ekologi kelautan.  [sumber]

Keputusan untuk Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Kilang Masela

2 Januari 2016 - (Liputan6.com) - Pemerintah masih belum memutuskan pembangunan kilang di lapangan abadi gas, Blok Masela, Maluku. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga pernah menyatakan bila dibangun, blok ini baru bisa dilakukan pada 2020.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Yudha menilai semakin lama pemerintah memutuskan pembangunan blok ini, maka semakin lama pula keuntungan yang bisa didapatkan dari Blok Masela tersebut. Setidaknya menurut dia, keuntungan baru bisa dirasakan 25 tahun setelah pembangunan.

"Kalau kita tidak tahu, seakan-akan negara mendapatkan duit sebesar-sebesarnya. Tapi sekitar 25 tahun baru bisa menikmati, masyarakat harus di edukasi total penerimaan negara," ujar dia di Jakarta, Sabtu (2/1/2015).

Oleh sebab itu, Satya berharap pemerintah tidak lagi mengulur-ulur waktu untuk memutuskan proyek pengeboran minyak dan gas bumi dan kilang LNG di Blok Masela. Dia berharap pada tahun ini keputusan tersebut bisa diambil.

"Di tahun ini harus memberikan keputusan strategis, berguna bagi bangsa indonesia ke depan, perdebatan pengembangan Blok Masela apakah cocok menggunakan apa, tidak lepas beban yang ditanggung negara," tandas dia.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, pembangunan infrastruktur dalam upaya pengembangan Blok Masela akan memakai konsultan internasional untuk memilih dua skenario yaitu darat dan laut (floting).

Biata pengembangan lapangan untuk membangun kilang di darat diperkirakan akan lebih mahal jika dibandingkan laut. Jika dibangun di darat setidaknya membutuhkan investasi sebesar US$ 19,3 miliar. Sedangkan jika dibangun di laut hanya membutuhkan US$ 14,8 miliar. (sumber)

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2 Desember 2015 - Satya meminta konfirmasi mengenai asal anggaran yang digunakan LAPAN dalam pengembangan pesawat. Satya menilai bahwa program yang dimiliki LAPAN tidak terekspos dengan baik. Satya menginginkan LAPAN memiliki produk yang bisa diunggulkan. Satya berharap LAPAN bisa lebih menjual karena mempunyai kesempatan agar produknya mendapat dukungan. Terakhir menurut Satya, bila Bandung diharapkan menjadi usat kerdigantaraan, berarti masih ada harapan untuk mendapatkan anggaran.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Satya tanya ke Kepala SKK Migas apakah kisaran target lifting minyaknya itu masuk akal atau tidak. Satya menegaskan bahwa Fraksi Golkar bertahan di angka Rp.1.000 per liter bukan di Rp.1.200 per liter untuk subsidi solar asal dengan syarat tepat sasaran. Satya desak MenESDM untuk disepakati sekarang saja besaran subsidi solar untuk 2016.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Satya menilai Pemerintah enteng bilang ke masyarakat “pahami ini konsekuensi pasar, bisa naik dan turun” dan masyarakat harus terbiasa dengan pasar yang sering ‘salah’. Satya menekankan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bahwa faktanya harga lebih sering naik dan bukan BUMN yang ‘menjerit’, tapi rakyat. Satya paham paradigma Pemerintah sekarang adalah mengurangi subsidi BBM dan merelokasi ke sektor lain. Namun Satya ragu apakah alokasi-alokasi pengalihan subsidi tersebut efektif untuk menanggulangi dampaknya. Satya dorong Pemerintah untuk perketat alokasi subsidi untuk apa saja karena fluktuasi harga minyak tinggi.  [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa justifikasi bisnis tentang pembangunan smelter tidak berlaku selama UU mengharuskan pengolahan dan pemurnian berlokasi di Indonesia.  [sumber]

Chevron

Pada 26 Januari 2015 - Satya WIdya Yudha ingin, selain Freeport, pemerintah fokus kepada kasus bioremediasi Chevron karena kedua kasus ini besar dampaknya kepada investasi energi di Indonesia.  [sumber]

Gas Elpiji

Pada 26 Januari 2015 - Satya Widya Yudha mengangkat isu dualisme harga elpiji 3 kg & 12 kg yang menurut Satya sarat akan manipulasi pelaku pasar dan berakibat merugikan masyarakat.  [sumber]

Penggunaan Subsidi Tetap Untuk BBM

Pada 26 Januari 2015 - Satya mengusulkan kemungkinan uji materi keputusan MK yang melarang BBM dilepas ke harga pasar ataupun kemungkinan bikin UU baru.  [sumber]

31 Desember 2014 - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pemerintah menggunakan subsidi tetap untuk harga BBM harus dikonsultasikan dengan DPR.

  • ”Tidak ada pasal dalam Undang-Undang APBN 2015 yang menyebutkan anggaran untuk subsidi tetap BBM,” kata Satya. (baca disini)
  • ""Jokowi jelas melanggar Pasal 33 UUD 1945. Karena di pasal itu tak memperbolehkan suatu harga komoditas dilepas ke mekanisme pasar," ujar dia saat dihubungi, Rabu (31/12) siang.

    Pasal tersebut diketahui berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”." (baca disini)
  • Satya Yudha bertekad untuk memanggil Menteri ESDM, Sudirman Said, setelah masa reses selesai (12 Januari 2015).  

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
10/11/1961
Alamat Rumah
Gedung Nusantara I MPR/DPR RI Lt. XIII / R. 1305 Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 6, Jakarta 10270 Indonesia
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika