Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur X
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
13/05/1970
Alamat Rumah
Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Perempuan bernama lengkap ENI MAULANI S ini lahir di JAKARTA pada 13 Mei 1970. Dia adalah istri dari M. AL KHADZIQ. Mereka dikaruniai 2 orang anak.

Sebagai calon legislator, ia ditempatkan di nomor urut 2 oleh partai bernomor 5 Partai Golkar. Dalam Pileg Rabu, 9 April 2014, ENI MAULANI S akan bersaing merebut hati pemilih dari Dapil Jatim X, meliputi Lamongan, dan Gresik. Dia sendiri tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

(sumber

Pada periode 2014-2019 Eni bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Eni bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, aparatur dan reformasi birokrasi.

Pendidikan

1986-1990 SLTA SMAN 70 BULUNGAN
STIE Adhy Niaga/Manajemen
2011-2013 S2 UNIV TRISAKTI

Perjalanan Politik

2009-2014 DEPT. KESRA DPP PG, ANGGOTA
2002-2012 DPP KNPI, BENDAHARA UMUM
2010-2015 Bendahara Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(sumber)

2005-2010 Departemen Pengabdian Masyarakat Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI

(sumber)

Eni resmi menggantikan Satya sebagai Wakil Ketua Komisi 7 pada pertengahan April 2018. [sumber] Kemudian pada 13 Juli 2018 Eni terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama 8 orang lainnya. OTT tersebut berlokasi di Jakarta dengan barang bukti senilai Rp500 juta. [sumber]

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

Belum ada

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Eni sebagai perwakilan dari Fraksi Golkar mengawali pandangan melalui ekonomi global, Eni mengatakan bahwa ekonomi global sedang menuju perbaikan yang stabil dengan koreksi bank dunia, ekonomi global sedang menuntut perbaikan yang stabil dan konsisten, praktik ekonomi global dapat meningatkan pertumbuhan ekonomi dalam negri, maka dari itu perlu adanya kehati-hatian dalam pengendalian ekonomi, juga dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Fraksi Golkar berharap RAPBN 2018 dapat mengatasi permasalahan saat ini dan untuk kedepannya, dan tentu berharap mampu mengatasi berbagai program sos-eko di masyarakat, karena menurut fraksi ini, RAPBN guna mewujudkan kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Eni mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pada tahun 2018 sebesar 5,8% merupakan asumsi yang realistis. Setelah mecermati RUU APBN, Fraksi Golkar berpandangan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 5%. Pertumbuhan ekonomi harus dinikmati secara merata, bukan menimbulkan kesenjangan yang lebih luas. Inflasi pada RAPBN 2018 diperkirakan 3,5%. Pemerintah harus gencarkan sektor-sektor industri dan padat karya untuk mencapai target ekonomi. Berharap pemerintah berupaya keras dalam menangani permasalahan kemiskinan. Mengapresiasi langkah negara dalam penerimaan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan peraturan wajib pajak di masyarakat dan pemasukan dari Bea Cukai. Pemerintah perlu dengan tegas melakukan skema perbaikan subsidi. Meningkatkan dana desa menjadi Rp761 Triliun dan meningkatkan tingkat edukasi agar bisa lebih meningkatkan dana transfer daerah. Meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas RAPBN 2018 dari 2017, salah satunya sektor industri. Perlunya pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan. Melihat defisit anggaran RAPBN sebesar Rp325,9 Triliun atau 2,19% dari PDB negara, agar mencegah pelebaran defisir tahun depan. Pemerintah perlu meningkatkan realisasi target penerimaan negara. Mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan anggaran pada RAPBN 2018. Pemerintah perlu terus melakukan langkah-langkah pengurangan angka defisit negara dan melakukan keseimbangan. Pentingnya pembiayaan anggaran yang ekspansif. Pemerintah harus memanfaatkan utang untuk kegitan yang produktif. Eni menyampaikan bahwa Fraksi Golkar memahami pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sedang dalam proses. Fraksi Golkar berpandangan bahwa keberhasilan APBN dilihat dari seberapa berhasil APBN berguna untuk menakan tingkat pengangguran, dan keberhasilan anggaran dilihat dari seberapa ampuh APBN memberi positif pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar menyatakan menyetujui RAPBN 2018 dan nota keuangan, karena keberhasilan APBN bukan hanya kesesuaian target dan reasliasai, tapi bagaimana APBN tersebut bisa memberikan pengaruh positif dan mengurangi angkat pengangguran di masyarakat [sumber]

Tanggapan

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Eni menanggapi bahwa PLN mengatakan tidak mencukupi untuk Domestic Market Obligation(DMO)-nya, jangan sampai disampaikan yang bagus saja, karena jika PLN bangkrut yang digantung pasti pihak yang bersangkutan. Eni juga mengatakan kemungkinan rapat seanjutnya akan mengundang PLN juga agar bisa langsung ditanyakan kepada PLN. Eni meminta penjelasan kepada mitra jangan sampai pembangunannya tidak jadi.Enimenyampaikan bahwa kebanyakan masih memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP),tetapi ada yang sudah ditutup, dan menyarankan seharusnya bisa adil. Eni juga memberitahu bahwa banyak aduan ke komisi 7 DPR terkait hal tersebut. Eni Maulani meminta agar Smelter dibangun disini, dan jangan sampai menjadi omong kosong saja, terkait dengan Freeport, Eni menyampaikan bahwa Freeport masih memutuskan mau di Gresik, jadi terlebih dahulu ditanyakan mau dimana agar benar-benar tercapai pembangunan Smelternya. [sumber]

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Eni berpendapat bahwa dengan diubahnya nikel dari limbah khusus menjadi limbah B3, maka akan menjadi masalah baru,contoh negara-negara seperti  China, Korea, Yunani dan lainnya, dimana nikel bisa dimanfaatkan menjadi campuran aspal atau pengganti kerikil, bahan beton dan bahkan semen. Eni setuju bahwa limbah tidak boleh impor, tetapi bahan baku semen disini masih kurang.Menurut informasi yang Eni terima melalui harian Kontan, negara masih kekurangan bahan baku semen. Terkait kurangnya bahan baku semen, Eni menanyakan apakah mungkin diberi izin terbatas asal penggunaannya tepat sasaran. [sumber]

Respons Kebijakan Gross Split 

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dll dan INGTA, Eni mengatakan, akan mendata perusahaan yang direktur utamanya tidak hadir ataupun yang datang dengan membawa surat.  Eni menanyakan, K3S yang telah habis masa kontraknya dan ditawarkan skema Gross Split. Eni mengatakan, skema Gross Split masih harus diubah dan memberikan evaluasinya ke pemerintah. Eni ingin mengetahui alasan harga gas untuk industri tinggi. Eni mengatakan, ada Permen yang mengatakan harga di hulu paling mahal dan bila harganya di atas 6 USD, sebaiknya dicabut saja. Eni menanyakan pihak yang menentukan alokasi dan harga gas di Kementerian ESDM RI. Eni mengatakan, harga pupuk harus lebih murah lagi untuk kepentingan masyarakat. Eni menyatakan dirinya setuju bila swasta ikut terlibat karena mereka juga anak bangsa namun bila mereka melanggar aturan, baru ditindaklanjuti. Mengenai Permen, Eni menuturkan untuk tidak asal membuat lalu dicabut sebab inilah yang dapat menjadi alasan investor ragu menanamkan investasinya. [sumber

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,   Eni menanyakan perkembangan pembangunan smelter di Gresik. Eni menyampaikan bahwa kontrak minerba dengan Petrokimia tidak diperpanjang. Eni menanyakan komunikasi Freeport dengan pemerintah terkait sudah tidak adanya kontrak. Eni menambahkan bahwa ia tidak yakin jika Freeport akan bangun smelter. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut Eni, dirinya setuju dengan ICP. Untuk lifting minyak, Komisi 7 mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Partai Golkar menyetujui angka ICP sebesar 45, lifting minyak sebesar 780, dan lifting gas sebesar 1.150. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Eni menanyakan apakah presiden tahu dengan adanya eksekusi program 35.000 MW. Selain itu, juga bertamya mengenai program Kementerian ESDM yang tidak dieksekusi PLN. Eni menyatakan Golkar tidak merasa keberatan untuk asumsi dasar RAPBN 2017 namun jika targetnya seperti Ia merasa akan susah untuk dicapai.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Eni menyampaikan bahwa hal tersebut seharusnya dapat dibicarakan dengan anggota Komisi 7 lainnya dan tidak ada permasalahan dalam penerangan listrik.  [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - Saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Eni mengatakan bahwa ia mendukung dibangunnya smelter di Gresik (ini berbeda dengan anggota Komisi 7 lainnya). Namun, saat ia tanyakan ke pemerintah daerah, mereka menyatakan belum ada komunikasi dari Freeport. Juga, bupati setempat tidak akan memberikan izin bila Freeport menggunakan Petro Kimia untuk pembangunan smelter.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
13/05/1970
Alamat Rumah
Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup