Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Blok Mahakam — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Eni Saragih ia mengatakan sudah menghubungi Bupati Gresik, tidak ada persiapan apapun Freeport membuat smelter baru, ia menanyakan bagaimana persiapan semuanya itu.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Eni bertanya mengenai ekspor izin pencabutan per 26 Januari 2016, sebab Freeport tidak segera membangun smelter. Izin ekspor boleh dilakukan, karena telah membayar 5% dari izin yang telah ditentukan. Eni membutuhkan kepastian terkait pembangunan smelter di Papua atau di Gresik. Terakhir, Eni menilai Freeport sudah lama berada di Papua tapi aliran dananya tidak terlihat.

RAPBNP 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor Sumber Daya Manusia(SDM) Dalam RAPBN 2017 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM

Eni bertanya apakah presiden tahu dengan adanya eksekusi program 35.000 MW.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Eni mengatakan perselisihan antara PLN dengan Menteri ESD berada di sini. Waktu itu Menteri menyampaikan kebijakan-kebijakan yang tidak didengarkan pada PLN. Pada waktu itu Pimpinan ingin memfasilitasi, ia mengira sudah adem ayem, ternyata meledak juga. Ia mengatakan cukup kaget. Ia menanyakan MenESDM menyukai kegaduhan karena ingin menyalahkan Presiden sehingga MenESDM membenci sekali PLN. Ia mengatakan Komisi 7 harus tahu persis kebijakan Menteri karena terlihat emosional. Ia menyampaikan mungkin dalam minggu ini ada beberapa isu kebijakan tidak boleh keluar kota. Ia berharap lugas saja MenESDM itu maunya apa, siapa, atau gimana karena diketahui ada sesuatu yang menjadi korban. Ia berharap Direksi menyampaikan apa adanya. Ia penasaran MenESDM ingin memberantas mafia atau bukan, namun jika untuk kepentingan rakyat Komisi 7 mendukung, tetapi kalau untuk membuat kegaduhan harus diketahui juga.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Eni mengatakan ia terkejut Pak Ignatius menjadi Menteri ESDM. Ia menyebutkan mengenai harga gas yang turun USD4. Ia menitipkan harga gas. Ia yakin tidak akan turun sampai segitu. Ia mengatakan PHE di hulu 7,9. Ini sudah top. Ia meminta pihak swasta juga diperhatikan.

Permasalahan Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN

Eni menanyakan mengenai perhitungan pulsa pra bayar dan perbedaanya dengan yang bersubsidi. Eni juga mengatakan bahwa ia selalu ditanya masyarakat mengapa ketika masyarakat membeli Rp.100.000 cepat sekali habisnya.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Eni mengatakan ini perlu ada komunikasi antara Komisi 7 DPR RI dengan Banggar antar Pimpinan agar kejadian kemarin yang sudah diputuskan tidak berubah.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Eni menanyakan kaitan reklamasi Pantai Utara yang bersinggungan dengan kabel bawah laut PLN.

Asumsi Dasar Penerimaan Migas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016— Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Eni mengatakan bahwa DPR-RI mengundang rapat dengan KemenESDM dan Dirjen untuk membahas asumsi makro migas, tetapi tidak hadir, akhirnya rapat internal menetapkan angka asumsi tanpa kehadiran pemerintah.

Lifting Minyak dan Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

Menurut Eni, Peraturan Menteri sudah mengatur harga di hulu 6 dollar barrel dan hal itu harus menjadi catatan bahwa Peraturan Menteri yang sudah keluar ini diikuti dengan amandemen.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Eni mengatakan tidak ada salahnya Kemenkes sebagai badan sosial untuk mengadakan alat farmasi. Ia menyampaikan menurut Kemenkes, dokter di Indonesia sudah cukup tetapi menurut Kemenristekdikti tidak cukup. Ia menanyakan hal yang menjadi acuan. Ia mengatakan apapun persoalannya kalau tidak dilaksanakan banyak dokter yang menganggur. Ia membahas BPJS untuk tidak menjadi bumerang karena selain biayanya rendah, ketersediaan dokter juga terbatas. Menurutnya Indonesia harus mempunyai terobosan dalam menyediakan bahan kebutuhan obat seperti China dan India. Ia mengatakan Pemerintah membuat paket kebijakan untuk asing menanam modal tetapi tidak ada proteksi dalam negeri. Ia membahas kekurangan dana untuk riset sehingga ketika periset dibiayai Amerika, hasilnya diakui oleh Amerika. Ia mengatakan belum ada proteksi agar Indonesia mampu memenuhi obat generik dan vaksin.

Revisi Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I)

Eni M menanyakan jumlah ton konsentrat Freeport yang diolah di Gresik. Ia mengatakan saat ini Freeport sudah membuat Amdal untuk pembangunan smelter di Gresik di lahan petrokimia.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Eni mengatakan PT Freeport tidak ada keseriusan dalam membangun smelter di Gresik, Eni berpendapat ekspor PT Freeport harus dibatasi jika tidak ada keseriusan dalam membangun smelter.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Eni mengatakan bahwa semua masyarakat di dapil berharap freeport benar melaksanakan kewajiban membangun smelter di Gresik. Eni juga menyarankan bahwa perlu ada tim pengawas untuk mengawasi komitmen freeport. Selanjutnya Eni juga menanyakan terkait proses harga agar program tersebut benar-benar terjalan.

Implementasi Paris Agreement — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di dapil Eni pembuangan limbah oleh PT KTME pada awalnya dibuang di tempat pembuangan limbah, tetapi kemudian ke sungai. Eni ingin Menteri LHK menginvestigasi hal tersebut ke kab Lamongan.

Dana Raimuna Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Audiensi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Eni berharap semoga kejadian makan di tanah tidak terjadi lagi dan kakak-kakak pramuka harus dibina. Eni juga mengatakan bahwa DPR-RI masih ada APBN perubahan mungkin bisa dimasukkin kesana. Eni juga mempersilahkan Kwarnas mengajukan APBN-P kepada Menpora, tetapi Menpora sedang sibuk persiapan Asian Games. Eni juga mengatakan bahwa ia akan terus mengawal proposal Kwarnas.

Status Wilayah Tambang dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Eni menanyakan tahun 2017 yang mengubah status KK menjadi IUPK itu perusahaan mana saja. Kemudian, ia juga menanyakan terkait proses negosiasi dengan Freeport sudah sampai mana.

Pembahasan Asumsi Dasar dan Pembahasan Awal Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Eni M mengatakan ada beberapa hal yang harus diketahui. Ia membahas Menteri yang sudah menyatakan tarif listrik tidak naik dan menurutnya rakyat perlu penjelasan karena yang dirasakan adalah hari ini listrik naik. Subsidi untuk 900 watt juga dicabut. Ia mengatakan Pemerintah seakan menyepelekan hal ini. Ia membahas masyarakat tidak ada yang tahu subsidi dicabut. Ia menanyakan sumber data tambahan.

Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan

Eni mengatakan belum ada pengurusan izin ke Pemda yang dilakukan oleh Freeport. Ia meminta Freeport jangan hanya memberi janji akan membangun smelter.

Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Eni menanyakan aliran dana untuk BBM satu harga. Selanjutnya, ia menanyakan rincian penyebab kehilangan keuntungan Rp19 Triliun.

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Eni menanyakan pertanyaan masyarakat sama, kenapa tarif listrik naik. Yang mengeluh kebanyakan rakyat miskin.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Eni menanyakan keyakinan Menteri ESDM soal divestasi Freeport sebesar 51%. Selain itu, ia juga menanyakan konsekuensi dari divestasi ini. Eni juga menanyakan soal keberadaan smelter yang akan dibangun PT. Freeport Indonesia di Gresik. Selanjutnya, Eni menanyakan keberanian dari Pemerintah untuk menghentikan ekspor konsentrat. Lalu, ia meminta Pemerintah fokus pada ketersediaan listrik. Selanjutnya, ia mencurigai adanya surplus dengan program listrik 35.000 W yang akhirnya memaksa masyarakat untuk konsumtif.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Eni  meminta penjelasan terkait sapi kurban, banyak wartawan yang menanyakan hal tersebut ke dirinya. Eni meminta agar diklarifikasi jangan sampai ada isu bahwa ia menerima sapi untuk kurban dari Menteri ESDM. Eni melanjutkan bahwa dirinya juga telah berjanji dengan Bupati yang ada di dapilnya bahwa di dapilnya akan dibangun smelter, tapi sampai sekarang tidak kunjung terealisasi. Eni mengaku sangat bergembira jika ada mekanisme yang seperti ini terkait pembangunan smelter. Eni menanyakan pembangunan smelter dilakukan setelah perjanjian atau sebelum perjanjian. Eni mengatakan bahwa ia pernah ke Papua dan bertemu dengan seorang Bupati yang mengatakan bahwa BBM 1 (satu) harga masih di tingkat pengecer saja, belum sampai ke masyarakat. Terakhir, Eni menanyakan terkait anggaran BBM 1 (satu) harga selalu dari Pertamina atau tidak.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Eni mengatakan sejak awal Eni berpendapat bahwa tidak mungkin Freeport memberi saham 51% secara cuma-cuma, jadi Eni meminta Menteri ESDM harus terbuka terkait Freeport. Freeport memang harus membangun smelter tapi seharusnya anggarannya bukan dari pemerintah tapi perusahaan sendiri. Eni mengusulkan untuk berjalan sesuai kontrak karya dan setelah kontrak habis maka perusahaan 100% milik Indonesia.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Eni menanyakan hal-hal seperti apa yang saling berbenturan. Menurut Erni pembangunan yang dilakukan cukup berantakan karena PT. PGN dan PT. Pertagas saling membangun.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Eni menanyakan penambahan subsidi BBM harus persetujuan DPD. Surat dari Menteri sudah masuk Pimpinan DPR. Perlu ada pembahasan di APBN perubahan. Jangan sampai penambahan subsidi ditambah begitu saja tanpa persetujuan DPR.

Harga Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Pasca-berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Bukit Asam, PT. Antam, PT. Arutmin Indonesia, PT. Indominco Mandiri, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Borneo Indobara, PT. Bhumi Rantau Energi, dan PT. Insani Bara Perkasa

Eni menanyakan jumlah pasokan yang dikirimkan ke PLN. Jika mengurangi keuntungan, berarti Komisi 7 DPR-RI harus menyelidikinya untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya terkait target DMO Batubara sebesar 25%.

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Eni mengatakan apakah PT Inalum yakin divestasi saham 51% bisa terealisasi, proses negoisasinya seperti apa. Eni berpendapat jika sudah divestasi maka jangan setor modal lagi, harus dipisah untuk smelternya dan perlu ada kontrak yang lebih adil.

Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Eni mengatakan kilang tersebut adalah kilang untuk rakyat Indonesia bagian timur, jika patah maka kilang tidak akan sampai ke wilayah timur. Eni bertanya dari mana pitch stop-nya.  

Pergantian Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI — Komisi 7 DPR RI Rapat Internal

Eni mengucapkan terimakasih kepada Satya Widya karena memberikan kesempatan untuk memimpin Komisi 7. Eni mengatakan kepada anggota  Komisi 7 akan bekerja sama dan melaksanakan amanah dengan baik.

Tumpahan Minyak — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina

Enu setuju untuk mengundang menteri terkait sehingga rapat ini dinaikan menjadi rapat kerja nantinya.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Eni menyampaikan bahwa impor Bahan Bakar Minyak (BBM) per Januari 2018 sebesar 2,14 miliar dolar, meningkat 17,3% dibandingkan tahun 2017. Eni berpendapat untuk mengurangi impor BBM, maka perlu membangun kilang. Eni juga menyampaikan bahwa sebelumnya Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dan tidak ada perkembangan sama sekali. Eni berpendapat untuk kilang minyak tambahan dibutuhkan karena bahan baku minyak masih berbasis BBM. Eni juga menjelaskan bahwa Pertamina berkomitmen melakukan upgrade Kilang Balikpapan, Dumai dan akan membangun baru di Tuban. Diharapkan tahun 2023 Pertamina bisa swasembada minyak. Eni berpendapat jika kondisinya seperti ini, maka target tahun 2023 bisa saja mundur. Eni mengkritisi bahwa Pertamina sudah 3x pergantian pimpinan, dan ini yang dikhawatirkan mengapa RDMP tidak terlaksana dengan baik. Eni menjelaskan bahwa setelah rapat dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina ini, Komisi 7 DPR-RI akan melakukan rapat kembali dengan Pertamina dan BPH Migas.

Implementasi BBM Satu Harga

Eni Maulani Saragih dari Jawa Timur 10. Eni menjelaskan bahwa dengan adanya BBM satu harga ini sangat mendukung sekali. Namun anggarannya dari mana? Kalau Pertamina yang terbebani ini kurang adil. Sebab Pertamina keluarkan banyak biaya di BBM Satu Harga ini. mungkin sudah beberapa kali kita sampaikan terkait BBM Satu Harga ini sangat mulia sekali, tapi uang dari mana? Memang rasanya kurang adil tapi pertamina terbebankan untuk mengoperasikannya. beberapa kali saya turun ke lapangan, ternyata BBM Satu Harga ini belum sampai langsung kepada masyarakat. Memang satu harga tapi hanya di tingkat penyalur saja, ketika sampai ke masyarakat tetap saja 20-30 ribu. Kita perlu ada gambaran rinci kehilangan keuntungan 19 triliun itu karena apa?

Latar Belakang

Perempuan bernama lengkap ENI MAULANI S ini lahir di JAKARTA pada 13 Mei 1970. Dia adalah istri dari M. AL KHADZIQ. Mereka dikaruniai 2 orang anak.

Sebagai calon legislator, ia ditempatkan di nomor urut 2 oleh partai bernomor 5 Partai Golkar. Dalam Pileg Rabu, 9 April 2014, ENI MAULANI S akan bersaing merebut hati pemilih dari Dapil Jatim X, meliputi Lamongan, dan Gresik. Dia sendiri tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

(sumber) 

Pada periode 2014-2019 Eni bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Eni bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, aparatur dan reformasi birokrasi.

Pendidikan

1986-1990 SLTA SMAN 70 BULUNGAN
STIE Adhy Niaga/Manajemen
2011-2013 S2 UNIV TRISAKTI

Perjalanan Politik

2009-2014 DEPT. KESRA DPP PG, ANGGOTA
2002-2012 DPP KNPI, BENDAHARA UMUM
2010-2015 Bendahara Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(sumber)

2005-2010 Departemen Pengabdian Masyarakat Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI

(sumber)

Eni resmi menggantikan Satya sebagai Wakil Ketua Komisi 7 pada pertengahan April 2018. [sumber] Kemudian pada 13 Juli 2018 Eni terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama 8 orang lainnya. OTT tersebut berlokasi di Jakarta dengan barang bukti senilai Rp500 juta. [sumber]

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

Belum ada

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Eni sebagai perwakilan dari Fraksi Golkar mengawali pandangan melalui ekonomi global, Eni mengatakan bahwa ekonomi global sedang menuju perbaikan yang stabil dengan koreksi bank dunia, ekonomi global sedang menuntut perbaikan yang stabil dan konsisten, praktik ekonomi global dapat meningatkan pertumbuhan ekonomi dalam negri, maka dari itu perlu adanya kehati-hatian dalam pengendalian ekonomi, juga dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Fraksi Golkar berharap RAPBN 2018 dapat mengatasi permasalahan saat ini dan untuk kedepannya, dan tentu berharap mampu mengatasi berbagai program sos-eko di masyarakat, karena menurut fraksi ini, RAPBN guna mewujudkan kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Eni mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pada tahun 2018 sebesar 5,8% merupakan asumsi yang realistis. Setelah mecermati RUU APBN, Fraksi Golkar berpandangan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 5%. Pertumbuhan ekonomi harus dinikmati secara merata, bukan menimbulkan kesenjangan yang lebih luas. Inflasi pada RAPBN 2018 diperkirakan 3,5%. Pemerintah harus gencarkan sektor-sektor industri dan padat karya untuk mencapai target ekonomi. Berharap pemerintah berupaya keras dalam menangani permasalahan kemiskinan. Mengapresiasi langkah negara dalam penerimaan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan peraturan wajib pajak di masyarakat dan pemasukan dari Bea Cukai. Pemerintah perlu dengan tegas melakukan skema perbaikan subsidi. Meningkatkan dana desa menjadi Rp761 Triliun dan meningkatkan tingkat edukasi agar bisa lebih meningkatkan dana transfer daerah. Meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas RAPBN 2018 dari 2017, salah satunya sektor industri. Perlunya pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan. Melihat defisit anggaran RAPBN sebesar Rp325,9 Triliun atau 2,19% dari PDB negara, agar mencegah pelebaran defisir tahun depan. Pemerintah perlu meningkatkan realisasi target penerimaan negara. Mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan anggaran pada RAPBN 2018. Pemerintah perlu terus melakukan langkah-langkah pengurangan angka defisit negara dan melakukan keseimbangan. Pentingnya pembiayaan anggaran yang ekspansif. Pemerintah harus memanfaatkan utang untuk kegitan yang produktif. Eni menyampaikan bahwa Fraksi Golkar memahami pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sedang dalam proses. Fraksi Golkar berpandangan bahwa keberhasilan APBN dilihat dari seberapa berhasil APBN berguna untuk menakan tingkat pengangguran, dan keberhasilan anggaran dilihat dari seberapa ampuh APBN memberi positif pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar menyatakan menyetujui RAPBN 2018 dan nota keuangan, karena keberhasilan APBN bukan hanya kesesuaian target dan reasliasai, tapi bagaimana APBN tersebut bisa memberikan pengaruh positif dan mengurangi angkat pengangguran di masyarakat [sumber]

Tanggapan

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Eni menanggapi bahwa PLN mengatakan tidak mencukupi untuk Domestic Market Obligation(DMO)-nya, jangan sampai disampaikan yang bagus saja, karena jika PLN bangkrut yang digantung pasti pihak yang bersangkutan. Eni juga mengatakan kemungkinan rapat seanjutnya akan mengundang PLN juga agar bisa langsung ditanyakan kepada PLN. Eni meminta penjelasan kepada mitra jangan sampai pembangunannya tidak jadi.Enimenyampaikan bahwa kebanyakan masih memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP),tetapi ada yang sudah ditutup, dan menyarankan seharusnya bisa adil. Eni juga memberitahu bahwa banyak aduan ke komisi 7 DPR terkait hal tersebut. Eni Maulani meminta agar Smelter dibangun disini, dan jangan sampai menjadi omong kosong saja, terkait dengan Freeport, Eni menyampaikan bahwa Freeport masih memutuskan mau di Gresik, jadi terlebih dahulu ditanyakan mau dimana agar benar-benar tercapai pembangunan Smelternya. [sumber]

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Eni berpendapat bahwa dengan diubahnya nikel dari limbah khusus menjadi limbah B3, maka akan menjadi masalah baru,contoh negara-negara seperti  China, Korea, Yunani dan lainnya, dimana nikel bisa dimanfaatkan menjadi campuran aspal atau pengganti kerikil, bahan beton dan bahkan semen. Eni setuju bahwa limbah tidak boleh impor, tetapi bahan baku semen disini masih kurang.Menurut informasi yang Eni terima melalui harian Kontan, negara masih kekurangan bahan baku semen. Terkait kurangnya bahan baku semen, Eni menanyakan apakah mungkin diberi izin terbatas asal penggunaannya tepat sasaran. [sumber]

Respons Kebijakan Gross Split 

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dll dan INGTA, Eni mengatakan, akan mendata perusahaan yang direktur utamanya tidak hadir ataupun yang datang dengan membawa surat.  Eni menanyakan, K3S yang telah habis masa kontraknya dan ditawarkan skema Gross Split. Eni mengatakan, skema Gross Split masih harus diubah dan memberikan evaluasinya ke pemerintah. Eni ingin mengetahui alasan harga gas untuk industri tinggi. Eni mengatakan, ada Permen yang mengatakan harga di hulu paling mahal dan bila harganya di atas 6 USD, sebaiknya dicabut saja. Eni menanyakan pihak yang menentukan alokasi dan harga gas di Kementerian ESDM RI. Eni mengatakan, harga pupuk harus lebih murah lagi untuk kepentingan masyarakat. Eni menyatakan dirinya setuju bila swasta ikut terlibat karena mereka juga anak bangsa namun bila mereka melanggar aturan, baru ditindaklanjuti. Mengenai Permen, Eni menuturkan untuk tidak asal membuat lalu dicabut sebab inilah yang dapat menjadi alasan investor ragu menanamkan investasinya. [sumber] 

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,   Eni menanyakan perkembangan pembangunan smelter di Gresik. Eni menyampaikan bahwa kontrak minerba dengan Petrokimia tidak diperpanjang. Eni menanyakan komunikasi Freeport dengan pemerintah terkait sudah tidak adanya kontrak. Eni menambahkan bahwa ia tidak yakin jika Freeport akan bangun smelter. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut Eni, dirinya setuju dengan ICP. Untuk lifting minyak, Komisi 7 mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Partai Golkar menyetujui angka ICP sebesar 45, lifting minyak sebesar 780, dan lifting gas sebesar 1.150. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Eni menanyakan apakah presiden tahu dengan adanya eksekusi program 35.000 MW. Selain itu, juga bertamya mengenai program Kementerian ESDM yang tidak dieksekusi PLN. Eni menyatakan Golkar tidak merasa keberatan untuk asumsi dasar RAPBN 2017 namun jika targetnya seperti Ia merasa akan susah untuk dicapai.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Eni menyampaikan bahwa hal tersebut seharusnya dapat dibicarakan dengan anggota Komisi 7 lainnya dan tidak ada permasalahan dalam penerangan listrik.  [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015 - Saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Eni mengatakan bahwa ia mendukung dibangunnya smelter di Gresik (ini berbeda dengan anggota Komisi 7 lainnya). Namun, saat ia tanyakan ke pemerintah daerah, mereka menyatakan belum ada komunikasi dari Freeport. Juga, bupati setempat tidak akan memberikan izin bila Freeport menggunakan Petro Kimia untuk pembangunan smelter.