Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur XI
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gorontalo
Tanggal Lahir
16/09/1962
Alamat Rumah
Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok E - 2 No. 378 Kalibata Jakarta 12750
No Telp
021 5755 261, 5755 262, 5756 008, 5756 009, 7989 349

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Zainudin Amali merupakan anggota DPR-RI yang mewakili Propinsi Gorontalo tahun 2004-2009 dan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2014. 

Selain masalah gas, Zainudin Amali juga mengkritisi sistem industri dan pembangkit listrik yang dianggap masih mengalami kekurangan gas. Pemanfaatan gas di dalam negeri juga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendukung program konversi BBM ke BBG untuk kendaraan. 

Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Zainudin bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Januari 2016, ia dimutasi ke Komisi I DPR-RI. Sejak 30 November 2016, Zainudin ditugaskan untuk menggantikan posisi Rambe Kamarulzaman sebagai Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Pendidikan

SDN Buhu, Gorontalo (1975)
SMPN I Manado (1979)
SMAN IV Manado (1982)
STIE Swadaya Jakarta (1992)

Perjalanan Politik

Wakil Ketua Komisi VII DPR F Partai Golkar (2009-2014)
Anggota FP Golkar DPR RI (2004-2009)
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (2013-2018)
Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (underbouw HMI dalam pers) (1986-1987)
Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya (1988-1990)
Ketua Umum DPP Gema Kosgoro (1994-1998)
Wasekjen DPP REI (1998-2001)
Wasekjen PP AMPG (2002-2004)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Ketua DPP AMPI (2003- 2008)
(sumber)

Sebagai wakil ketua Komisi VII DPR, ia merasa bahwa desakan kepada pemerintah sangat diperlukan. Ia berpendapat bahwa gas termasuk komoditas strategis sehingga seharusnya pemerintah menyusun kebijakan tersendiri yang mengatur penggunaan, distribusi dan pengolahan gas bumi secara jelas dan tegas dan memikirkan kepentingan nasional. 

Visi Misi

Belum Ada

 

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pilkada (2014)

Diantara 11 anggota Golkar yang memilih Pilkada secara langsung, Zainudin Amali adalah salah satunya.

Tanggapan Terhadap RUU

PKPU dan PerBAWASLU

9 Januari 2018 [Verifiksi Parpol, PKPU 7 & 11/2017] - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Zainudin menanyakan apakah draft yang KPU sampaikan bisa dijadikan PKPU juga atau tidak. Apabila draft tersebut dapat dijadikan PKPU serta terdapat pula Peraturan Bawaslu yang baru, maka harus segera dikonsultasikan. Zainudin juga menegaskan bahwa semua yang ada di Komisi 2 ini adalah satu kesatuan, tidak ada satu hal pun yang membuat anggotanya menjadi berbeda dan terpecah. Kepada masyarakat, Zainudin ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di Komisi 2 setuju untuk melaksanakan putusan MK. [sumber]

Tanggapan

Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran

23 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, PPK-K dan PPK-GBK, Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan mengenai kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang beberapa waktu lalu menganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kegiatan kita di bidang regional dan nasional seperti saat pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games yang lalu.  Zainudin mengatakan, dirinya ingin mendengar pemanfaatan area yang dikhususkan bukan untuk cabang olahraga di GBK. [sumber

Konsultasi Desain Surat Suara untuk Pemilu Serentak 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan KPU, Zainudin menyarankan agar desain surat suara pemilih presiden di luar negeri dan dalam negeri warnanya disamakan agar masyarakat tidak menjadi bingung. [sumber]

RKA K/L Th 2019 Kemensesneg, Setkab, dan KSP

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab RI) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Zainudin menyatakan bahwa  sebetulnya bisa langsung disetujui terkait penambahan anggaran karena jika memang mitra meminta komisi pasti mendukung, namun tentu Komisi 2 akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan di Banggar, karena harus atas persetujuan atas Kementerian Keuangan mengenai penambahan anggaran. Zainudin juga menyampaikan bahwa biasanya apa yang disetujui di komisi, dan bila sampai di Banggar, itu bisa berubah-ubah dan Zainudin mengira bahwa mitra sudah paham terkait hal itu. [sumber]

Verifikasi Partai Politik dalam Keputusan MK No 53/PUU-XV/2017

16 Januari 2018 - Pada rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Zainudin menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, khususnya Pasal 173 yg menyangkut verifikasi partai politik. Zainudin beranggapan bahwa seandainya MK tidak memutuskan setelah tanggal 15 maka tidak akan terjadi masalah. Zainudin mengharapkan agar dapat segera dicari jalan keluar agar masalah ini tidak terlalu jauh. [sumber

RKA K/L dan RAPBN 2019 Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 2 dengan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Zainudin Amali mengatakan bahwa setelah mendengarkan paparan dari Mendagri dan saran terakhir itu perlu didiskusikan nanti untuk anggaran saksi Pemilu, karena memang saksi Pemilu itu sudah diatur dalam UU pemilu. Zainudin juga mengatakan bahwa yang disampaikan terkait pagu anggarannya memang berkurang dari sebelumnya, dan memang dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu meminta tambahan anggaran, pasti akan didiskusikan dan Komisi 2 akan berjuang bersama-sama nantinya. [sumber

Isu Internasional - Hubungan Diplomatik dengan China, Perlindungan TKI di Taiwan

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu,  Zainudin mengatakan bahwa saat ini China sedang berurusan dengan Filipina, dan negara China tidak berniat baik pada negara kita, jika kita terlalu berkompromi dan memberi hati lebih kepada mereka Zainudin berpendapat bahwa dia tak setuju. Terkait dengan perlindungan TKI, TKI yang ada di Taiwan terancam, karena posisi hubungan diplomatik dengan Taiwan tidak baik, dan menurut Zainudin, perspektif kedepan harus menjadi kajian kita jika Taiwan harus menjadi mitra kita yang sejajar dengan negara-negara lain karena devisanya besar. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gorontalo
Tanggal Lahir
16/09/1962
Alamat Rumah
Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok E - 2 No. 378 Kalibata Jakarta 12750
No Telp
021 5755 261, 5755 262, 5756 008, 5756 009, 7989 349

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria