Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah
Andi mempertanyakan apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk kembali menjadi anggota BPK. Masalah keuangan negara ini adalah kebocoran anggaran, apakah perlu melakukan audit perencanaan.
Latar Belakang
Andi Achmad Dara, S.E terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Banten III setelah memperoleh 84.111 suara.
Andi adalah seorang pengusaha di bidang energi dan pertambangan. Andi menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan, PT Daya Prima Energy Persada (pertambangan), PT Banten Gas Synergi (gas) dan PT Andiracitra Grahawira.
Andi juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Berau Coal Energy dan Bumi Plc, perusahaan tambang batu bara milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.
Pendidikan
S1, Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan (1984)
Perjalanan Politik
Saat menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Sumut, ia pernah dituding menyebabkan perpecahan Golkar Sumut. Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkapkan Andi Achmad Dara sengaja ditaruh sebagai Pelaksana Tugas ketua Golkar Sumut oleh Aburizal Bakrie untuk mengamankan dukungan ke pencapresan Aburizal Bakrie di Sumut. Beliau juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatra DPP Golkar
Pada Kamis (3/7/2014) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Andi Achmad Dara terkait dugaan korupsi proyek alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten, Dia diperiksa untuk tersangka Ratu Atut.
Andi Achmad Dara aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menikah dengan Evi Yulisma Harahap dan dikaruniai 4 orang anak.
Program Kerja
belum ada
Visi & Misi
belum ada
Sikap Politik
Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016
6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Andi menyebut perlunya membicarakan mekanisme pemotongan anggaran. Menurut Andi, pemotongan dana Rp9,4 Triliun di sektor pendidikan adalah hal yang merusak di waktu menjelang MEA, kemudian menanyakan mengapa bukan sektor lain yang dipotong. Andi menyatakan pemotongan anggaran harus sesuai arah pembangunan nasional. [sumber]
RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
12 April 2016 - Andi berpesan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Komisi 11 bahwa pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang dilakukan jangan sampai tidak diterima nantinya. Pembahasan ini harus menunggu hasil rapat konsultasi antara Menkeu, Presiden, dan Badan Musyawarah (Bamus). Menurut Andi, komunikasi harus dilakukan dengan semua anggota Komisi 11, bukan hanya pimpinan Komisi 11. Mewakili Fraksi Golkar, Andi mendukung pengampunan pajak dapat dilanjutkan, tetapi masih menunggu musyawarah internal Fraksi Golkar agar tidak ada perselisihan. [sumber]
Tanggapan
Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pada 20 April 2015 - Andi tanya pendapat Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, apakah kinerja Bank Indonesia lebih baik sekarang setelah ‘pisah’ dengan OJK. [sumber]