Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sulawesi Selatan I
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pare-Pare
Tanggal Lahir
10/05/1955
Alamat Rumah
Jl. Poltangan. Perum Tanjung Barat Persada, RT.002/RT.005, Kel.Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Hamka B. Kady terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Selatan I setelah menerima 45.717 suara. Hamka adalah profesional swasta. Hamka adalah mantan Direktur Operasional dari Pusat Koperasi Unit Desa Hasanuddin (Puskud Hasanuddin) periode 1991-1998, Direktur Operasional dari PT. Goro Batara Sakti (1998-2002) dan Direktur PT. Nusantara Halid, perusahaan kontraktor dan batu bara (2011-2013).

Pada 2002, Hamka menjadi Pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dibawah kepemimpinan Nurdin Halid. Nurdin Halid adalah terdakwa korupsi dan dikenal sebagai pimpinan mafia sepakbola. (sumber)

Pada masa kerja 2014-2019 Hamka duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan. 

Di 1998 perusahaan Hamka bekerja, Puskud Hasanuddin, dikenal sarat dengan dugaan korupsi atas dana simpanan wajib khusus para petani. Pada saat itu, Direktur Utama Puskud Hasanuddin adalah Nurdin Halid. (sumber)

Di 2007, PT. Goro Batara Sakti dikenal terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Tommy Soeharto dan Perum Bulog sehubungan dengan perkara tukar guling aset antara PT. Goro Batara Sakti dan Perum Bulog. (sumber

Di 2011 ketika menjabat sebagai Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Bidang Organisasi, Hamka menerima dana korupsi APBD terkait kasus korupsi dana bantuan sosial APBD 2007-2008 oleh terdakwa, Aidil Fitri, mantan Manajer Persisam. (sumber)(sumber2)

Pendidikan

SLTA, SMEA Negeri 3, Pare-Pare (1973)

S1, Universitas Hasanuddin, Makassar (1979)

S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (1991)

Perjalanan Politik

2002-2010  Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Pengurus Nasional

2010-2015  DPP Partai Golkar, Pengurus, Jakarta

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Hamka B Kady mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Hamka B Kady mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan pemerintah, Hamka mempelajari rata-rata 80% dana transfer dari pusat jadi penguatan untuk APBD. Hamka mengatakan bahwa yang ada di DPR khususnya di Banggar punya kewenangan tidak hanya sebagai tukang stempel.Hamka berpendapat, kalau langsung disetujui dimana haknya anggota DPR. Hamka menyetujui apa yang dikatakan Pak Dirjen bahwa transfer daerah ini adalah satu-satunya yang paling besar dalam penyusunan APBD, dimana 80% dana transfer dari pusat menjadi penguatan dalam APBD oleh karena itu Hamka menganggap penting untuk pembahasan ini. Hamka berpendapat, wajar ada UU MD3 yang melindungi,oleh karena itu pada kesempatan kali ini Hamka berharap tidak ada dusta diantara kita. Hamka juga mengatakan rata-rata dana transfer 80% menjadi penguatan APBD,oleh karena itu, penting untuk dibicarakan hari ini. Kedua, di Banggar tentu mempunyai wewenang dan jangan harap mengajukan ini langsung disetujui. Hamka mengatakan dirinya tidak setuju kalau pemerintah hanya datang, duduk, dan selesai. Ketiga, menurut Hamka, mungkin Dirjen dan Menteri ditunjuk Presiden,tetapi DPR dipilih dari ribuan orang dan wajar ada UU MD3 untuk melindungi kami. Sekali lagi Hamka menekankan jangan ada dusta diantara kita dan meminta DPR bisa ikut dilibatkan. Hamka berpendapat, DPR dipilih oleh ratusan ribu orang, jadi terus terang kita harus turun ke lapangan dan Hamka terus terang bangga sekali ketika ada Bungdes. Kebetulan Hamka di Komisi 5 yang membidangi desa. Mau tidak mau, Hamka meminta-minta. Hamka menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah jauh dari keadaan yang sebenarnya.  Hamka berpendapat, Menteri ditunjuk oleh Presiden, kalau DPR dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau Hamka turun ke daerah itu apa yang diberikan jauh dari kebutuhan. Salah satu Kabupaten saya walaupun sudah ada DAK tapi masih jauh dari kebutuhan. Jangan lagi ini diangap yang aneh-aneh mari kita buka. Hamka meminta kita untuk saling menghargai. Hamka juga mengatakan, kalau ingin buka-bukaan ukuran tadi juga tidak obyektif. Hamka juga mengajak untuk terbuka. Jikalau ada solusi, Hamka mengajak untuk mencari solusi tersebut. Hamka berpendapat, jangan hanya bertahan dengan pendapat Koor Panja Pemerintah. [sumber

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja BAnggar dengan Koor Panja Pemerintah, Hamka berpendapat, anggaran untuk mitigasi bencana tidak terlalunampak betul, misalnya di sektor BMKG yang Rp1,37T tidak berubah. Padahal, menurut Hamka BMKG sudah membuat surat pada 14 September perihal tambahan anggaran untuk penambahan dan pemeliharaan alat dan Hamka mempertanyakan tanggapan atas surat ini. Hamka juga meminta dijealaskan agar rapat-rapat di Komisi 5 bisa mendapatkan kejelasan. [sumber

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Hamka mengatakan InsyaAllah semua yang akan diminta akan terpenuhi, jika tidak ada halangan lagi, karena Hamka akan sampaikan 3 hal yang disampaikan ke Kemenkeu. Hamka berharap nilai-nilai yang dipaparkan mitra bisa dikabulkan karena Banggar di rapat kemarin belum selesai disebabkan adanya asumsi-asumsi tetapi nilai tersebut sudah Hamka sampaikan kepada Menkeu langsung dan berharap bisa disetujui. Hamka memohon izin meninggalkan ruangan karena masih harus ada pembahasan di Banggar. [sumber]

Anggaran untuk Pembangunan 

13 September 2018 - Pada RDPU Komisi 5 dengan PAPDESI Sulawesi Selatan, Hamka mengatakan bahwa persoalannya adalah dana anggarannya sendiri itu yang sangat terbatas, kalau dana Kementerian Desa (Kemendes) kurang lebih Rp4,1 triliun saja,maka inilah yang akan dibahas untuk dibagi-bagi. Hamka juga bersyukur atas kehadiran Bapak/Ibu karena saat ini sedang dalam pembahasan anggaran, maka ini momen yang bagus, dan Komisi 5 akan memperjuangkannya dengan baik. Ada program pasar kecamatan itu untuk Prokades hanya 8 unit, dan 8 unit ini seluruh Indonesia jadi inilah perebutan siapa yang komentar yang bagus dia yang akan dapat. Hamka meminta proposalnya agar jelas. Terkait anggaran, Kemendes ini yang paling sedikit diantara Kementerian yang lainnya yaitu hanya Rp4,32 triliun di tahun 2019,kenapa sedikit, karena anggaran desanya itu banyak dan akan naik menjadi Rp73 triliun. Hamka meminta copy proposalnya untuk diserahkan kepada pimpinan, maka Hamka akan memperjuangkan hal itu. Hamka yakin dan percaya semua desa itu punya masalah yang banyak, banyak sekali catatan tetapi Hamka membatasi diri ini untuk 38 yang hadir pada hari itudan Hamka mencoba untuk verifikasi yang jelas.Permasalahan di Jeneponto itu adalah masalah air,oleh karena itu, Hamka meminta diberikan izin untuk memverifikasi semua, bagi temen-temen yang sudah ada proposalnya akan Hamka analisa, lalu akan sampaikan kepada kita semua apa yang akan dilakukan nanti jika Hamka butuh informasi tambahan akan ditelepon melalui sekretariat Komisi 5. Hamka akan melakukan yang terbaik, khusus mengenai Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI),Hamka mengutarakan InsyaAllah yang hadir rapat akan dapat semua. Hamka mengira itu saja mohon maaf jika ada yang kurang apa yang disampaikan ini untuk kita semua. Kesimpulannya akan Hamka sampaikan dan Hamka akan memperjuangkan aspirasi dari bawah dan InsyaAllah belum pernah apa yang Hamka perjuangkan itu tidak pernah berhasil, mungkin jumlahnya saja yang tidak sesuai. [sumber

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Hamka menyampaikan bahwa  subsidi selalu kurang bayar tidak pernah lebih bayar. Hamka meminta agar subsidi dievaluasi, terutama di sektor pertanian itu tidak ada data yang pasti, pembangunan infrastruktur juga perlu melibatkan kontraktor lokal. [sumber

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Hamka menanyakan jalur pembiayaan untuk jalur kereta api Makassar-Pare-Pare. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Hamka menyatakan merupakan suatu kebanggan untuk anggota dewan yang ikut raker. Ia juga menyampaikan kepada seluruh mitra jika ini bisa dijalankan dengan baik, Komisi 5 tidak akan mencampur hubungi  teknis. Hamka juga menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses awal sampai akhir, pengawasan hanya spot-spot saja. Hamka berharap peran inspektorat jenderal jangan hanya sebagai pemadam kebakaran yang ketika ada kejadian baru turun melainkan dengan menolong dari awal, tugas bapak berat pengawasan dan pengendalian.[sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) Hamka menjelaskan bahwa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kementerian PU-PR di daerah Sulawesi terkhusus Sulawesi Selatan. Hamka menambahkan, akses jalan menuju Toraja harus diperhatikan kembali karena sudah mengalami kerusakan. Mengenai pengadaan air, Hamka mengatakan bahwa sudah ada rencana pembangunan di Takalang. Ia memaparkan bahwa lahan-lahan yang tergerus ombak pantai sudah disertifikasi, ini merupakan itikad baik dari KemenPUPR. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Hamka mengacungkan jempol kepada Lion Air dan Air Asia, tetapi sayangnya keduanya juga sering melakukan pelanggaran. Bila Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara tidak berani mengungkapkan semua permasalahan penerbangan ini dan tidak berani memberi sanksi tegas, Hamka meminta Dirjen mundur dari jabatannya. Hamka menegaskan, jangan sampai penerbangan Indonesia dikuasai corporate.

Hamka menilai slogan Air Asia “everyone can fly tidak benar karena penerbangan yang dibutuhkan adalah penerbangan yang baik. Hamka setuju memberi karpet merah kepada Lion Air, tetapi bukan berarti seenaknya bisa melanggar peraturan yang ada. Hamka melanjutkan, jika Lion Air memang salah, maka wajib diberikan sanksi, dan sanksi yang diberikan jangan maju-mundur.

Hamka melihat bahwa yang sering membuat kegaduhan penerbangan adalah Lion Air dan Air Asia. Menurut Hamka, boleh saja keduanya diberikan sanksi tegas, asalkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpegang pada undang-undang. Hamka melanjutkan, bila memang keduanya tidak melakukan kesalahan, maka tidak usah diberi sanksi. Pembekuan yang dilakukan Kemenhub selama empat hari, dinilai Hamka tidak memberikan sanksi yang berarti.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Maskapai Penerbangan Swasta Lion Air

24 Mei 2016 - (MEDIAJAKARTA.COM) - Sejumlah anggota Komisi  V DPR mendesak manajemen Lion Air untuk melakukan perbaikan secara total. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan ke depanya.

Anggota Komisi V Ahmad HM Ali memandang, kondisi manajemen Lion Air dalam kondisi ‘sakit’ dan sangat memprihatinkan.

“Manajemen bobrok, sekarang ada keresahan nagara oleh Lion Air,” tegas Ahmad di ruang rapat Komisi V, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/5/2016).‎

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kadi menilai, ‎permasalahan yang mewarnai pelayanan Lion Air selama ini bersumber dari internal perusahaan. Menurutnya, perbaikan total harus segara dilakukan.

“Kalau kita bicara delay, ada satu proses. Bukan masalah maskapai. Internal harus perbaiki. Karyawan belum siap dan tidak mau belajar,” kata Hamka

Sorotan keras terhadap maskapai Lion Air ini bukan tanpa alasan. Belakangan ini, maskapai tersebut sudah dicap sebagai maskapai yang kurang bagus dalam hal pelayanan sebab  ada begitu banyak permasalahan yang dirasakan penumpang saat menggunakan jasa maskapai tersebut.

Salah satunya adalah masalah penundaan yang hampir mewarnai penerbangan Lion Air. Bahkan, kasus delay tersebut membuat penumpang mengamuk di beberapa bandara. ‎Permasalahan itu lah yang menjadi salah satu pembicaraan dari sekian banyak permasalahan Lion Air yang dikritisi anggota komisi V yang hadir pada hearing dengan manajemen Lion Air.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Menurut Hamka, ada indikasi bahwa Direktur Jenderal Keuangan (Dirjen Keuangan) tidak mau memberikan kewenangan pada Kementerian teknis. Hamka juga menilai bahwa anggaran yang ada saat ini tidak sehat karena pengaturannya tidak sesuai dengan teknis. Penganggaran kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata di daerah yang diberi anggaran.  [sumber]

18 November 2015 - Hamka menyatakan secara umum politik anggaran yang dilakukan Pemerintah belum sehat karena hanya memfokuskan pembangungan kepada bidang infrastruktur. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan Pemerintah belum memenuhi Nawacita yang digembar-gemborkan. Hamka juga menyayangkan banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur. Belum saatnya Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur karena sektor strategis khususnya kehutanan sudah banyak yang hampir “wassalam”. Hamka menegaskan Pemerintah tidak boleh melupakan sektor vital seperti pangan, perikanan, dan kelautan. Hamka juga menuntut anggota Banggar untuk menjelaskan pemotongan anggaran yang seharusnya ditambah.

Hamka berpendapat bahwa DAK untuk provinsi perlu dihilangkan karena tidak memiliki teritorial dan menambah jumlah DAK untuk kabupaten/kota. Hamka meminta kepada jajaran KemenKP untuk memperhatikan keadaan dapil seluruh anggota Komisi 4 karena dirinya mendapat laporan bahwa di beberapa daerah, ada jumlah kapal yang tidak seimbang. Di lain pihak, Hamka mengapresiasi keberhasilan Kementan dalam meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Hamka juga gembira atas capaian KemenKP dalam produksi rumput laut. Namun menurutnya, ada beberapa masalah seperti kepastian lahan di pinggir pantai yang harus diperhatikan oleh KemenKP. Hamka berpendapat neraca keuangan KemenKP akan surplus jika mampu menaikkan ekspor sektor perikanan. Lebih lanjut pada sektor pemasaran, Hamka mengingatkan KemenKPKementan, dan KemenLHK untuk mulai memikirkan nasib lembaga ekonomi pedesaan yang tergolong lemah. Terakhir Hamka meminta Kemenkeu untuk tidak seenaknya menetapkan DAK. Hamka menginginkan penetapan DAK sesuai teknis yang sudah ada sehingga menjadi realistis dan tidak mengubah postur anggaran.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

2 Juli 2015 - Sehubungan dengan koordinasi kebutuhan anggaran dan tenaga penyuluh desa, Hamka mengharuskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) adanya koordinasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan kementerian yang mengajukan permintaan tenaga honorer. Hamka desak Kemenpan-RB untuk tidak hanya memberi tanggapan atas masukan yang disampaikan, tapi juga harus ada realisasi nyatanya.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Hamka tanya ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) berapa konkret penguasaan lahan di PT.Timah di Babel. Hamka saran ke Gubernur Babel untuk kasus PT.Agrindo Persada Lestari segera di netralisir dan permasalahannya diselesaikan secara baik-baik saja.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Menurut Hamka sepertinya ada pihak yang mau gagalkan Program Nawa Cita. Hamka desak Menteri Pertanian (Mentan) harus cari tahu apa motif dari isu Beras Plastik ini. Menurut Hamka Bulog harus maju terus lakukan pembelian beras untuk pertahankan swasembada pangan. Jangan kendor karena menurut Hamka banyak pihak swasta yang suka beli harga beras lebih tinggi dari Bulog.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Hamka menyatakan bahwa pemberian sanksi terhadap para pelaku masih lemah. Di samping itu, sumber daya manusia juga kurang peka terhadap perlindungan satwa langka. Hamka menanyakan mengenai penyayang binatang dan memeliharanya disebut tindakan kriminalitas atau tidak.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Hamka senang simpang siur ribuan traktor di Ponorogo selesai. Hamka harap agar Menteri Pertanian awasi agar ribuan traktor hibah tidak diperjual belikan petani. Sehubungan dengan gula, Hamka menilai gula harus ditingkatkan produksinya, kapasitas rendeman dan modernisasi pabrik. Hamka harap tidak hanya cuma 1 pabrik saja yang dibangun.  [sumber]

Program Swasembada Daging di Sulawesi Selatan

Pada 11 Maret 2015 di Hotel Prima Makassar: "Sulsel bisa menjadi penyuplai daging di Indonesia sekaligus bisa menghentikan impor daging yang selama ini dilakukan". Untuk mewujudkan itu, Hamka pun berjanji akan memfasilitasi kelompok-kelompok peternakan untuk mendapatkan bantuan dari kementerian melalui proyek unit pengelolaan organik (UPO). Jika mendapatkan bantuan itu, maka kelompok peternakan akan mendapatkan bantuan senilai Rp 230 juta. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pare-Pare
Tanggal Lahir
10/05/1955
Alamat Rumah
Jl. Poltangan. Perum Tanjung Barat Persada, RT.002/RT.005, Kel.Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika