Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sulawesi Selatan I
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pare-Pare
Tanggal Lahir
10/05/1955
Alamat Rumah
Jl. Poltangan. Perum Tanjung Barat Persada, RT.002/RT.005, Kel.Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
Perjalanan Politik

Anggota DPR RI Komisi IV - , ((2014-2019)

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Pengurus Nasional - , ((2002-2010)

DPP Partai Golkar, Pengurus, Jakarta - , ((2010-2015)

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hamka mengusulkan agar segera dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan pelaksanaan teknis setelah RUU Sumber Daya Air.


Tanggapan

Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)

Hamka mengatakan perlu ada pemikiran positif dengan kehadiran Tapera dan masukan yang diberikan oleh Appernas Jaya akan dijadikan sebagai rujukan.


Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Hamka mengatakan perlu adanya pembinaan teknis terkait masalah anggaran. Selanjutnya, perlu juga ada pemantauan soal dana desa sebesar 3 Triliun rupiah yang dipindahkan untuk dana kelurahan. Hamka mengatakan agar Kemendes PDTT bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik sehingga ada peningkatan anggaran.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Hamka B Kady meminta tindakan cepat atas permohonan bupati dan warga di daerah pemilihannya serta perbaikan jalan Malinau.


Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Hamka mengatakan jika melihat pagu indikatif artinya pagu yang diberikan seluruh K/L itu berdasarkan asumsi sementara, dan saat ini asumsi sementara masih dalam proses pembahasan. Capaian Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di kuartal I 2,97%, kuartal II pasti minus, mudah-mudahan Kuartal III dan IV dapat mencapai 4-4,5%. Hamka juga mengatakan terdapat beberapa peraturan yang tumpang tindih antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, misalnya persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Surat Edaran Menkeu tahap kedua diberikan Rp300.000, tetapi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan memberikan Rp600.000. Hamka meminta agar persoalan tersebut dapat menjadi perhatian. Menurut Hamka, Pemerintah tidak boleh menganggap daerah transmigrasi untuk dikesampingkan programnya, transmigran itu harus diberdayakan karena investasi yang besar berada disitu. Jadi, anggaran untuk program transmigrasi jangan dipotong terlalu banyak demi meningkatkan kemandirian transmigran.


Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hamka mengatakan bahwa pagu indikatif 2021 berdasarkan Surat Edaran Menkeu dan Bappenas adalah berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%. Menurutnya, angka ini masih belum ada kepastian dengan kondisi Covid-19 saat ini. Ia mengatakan untuk tidak boleh pesimis atau over dalam memproyeksikan program-program di 2021 mengingat bahwa Covid-19 masih terjadi bahkan harga minyak mentah dunia anjlok karena over supply. Masih ada pertumbuhan ekonomi Kuartal III dan IV 2020. Ia meminta direktif Presiden dan Wakil Presiden dan direktif DPR menjadi acuan untuk program 2021. Ia yakin dan percaya bahwa 2 patokan itu menjadi dasar Pak Menteri.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Hamka mengatakan bahwa pagu indikatif 2021 memiliki asumsi makro yang masih di 4,5-5% tetapi kenyataannya di triwulan I, pertumbuhan 2,97% dan triwulan II diperkirakan minus. Ia menyampaikan hal tersebut di dalam pertumbuhan negatif, artinya terjadi resesi. Ia mengingatkan pagu indikatif saat ini masih menganggap pertumbuhan tahun depan 4,5-5%. Menurutnya, perlu di manage dengan baik. Ia mengharapkan pada Q3-Q4 positif dan asumsi 4,5-5%, maka pagu indikatif bisa dinaikkan. Ia mengatakan harus ada space anggaran untuk aspirasi anggota DPR RI. Ia juga meminta agar diselesaikan pembangunan dan masalah terkait bandara Buntu Kunik Toraja.


Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Hamka mengapresiasi Basarnas yang telah berupaya keras dalam mengevakuasi korban. Untuk Kementerian Perhubungan, Hamka menyarankan adanya audit keuangan dan manajemen serta tidak memberikan izin terbang pada maskapai yang tawarkan tiket terlalu murah apalagi keamanan tak terjamin. Khusus untuk Lion Air, Hamka menilai manajemen maskapai berantakan serta meminta agar memperlakukan karyawan seperti manusia. Meski Lion Air mengecewakan, namun Hamka masih mencintai Batik Air yang satu grup dengan maskapai tersebut.


Realisasi Anggaran 2019, dll — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hamka mengatakan makalah yang dipresentasikan merupakan suatu konsep terobosan ke depan. Menurutnya, baru kali ini secara jelas dipaparkan sehingga ia tidak bisa memberikan komentar secara utuh. Ia mengatakan jika ia ingin memberikan komentar tentunya ia harus mendalami terlebih dulu. Menurutnya, KPBU berkaitan dengan B2B (Business to Business). Implisit disini belum bisa dikomentari secara detail. Ia meminta waktu untuk mempelajari dengan referensi-referensi yang ia punya agar dapat mengkaji lebih jauh. Namun, menurutnya hal tersebut bukan hal baru yang harus dilakukan. Ia menanyakan mengenai arah yang akan dibidik oleh SDM, yaitu internal atau eksternal. Menurutnya, pelatihan-pelatihan banyak targetnya dan kaitannya dengan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah mengenai SDM kedepannya. Ia melihat struktur PUPR kedepannya luar biasa, tetapi ia khawatir dengan kekurangan tenaga-tenaga di Kementerian dan tidak adanya jenjang karir di PU. menurutnya, jenjang karir seharusnya dipercepat. Jangan ditahan-tahan kalau memang harus dilakukan. Jika memungkinkan, proses dan programnya bisa dipercepat bahkan ditambah.


Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Hamka mengapresiasi penyerapan anggaran dan pencapaian pembangunan program yang dilakukan oleh Kemendes PDT. Hamka menyayangkan karena ada beberapa program KemenPUPR yang tidak dikenal di Makasar, contohnya adalah program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Padat Karya Tunai Penyediaan Air Minum (Pamsimas). Hamka menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI meminta agar KemenPUPR dapat melakukan sosialisasi dengan melibatkan satuan kerjanya.


Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Hamka mengapresiasi program Kemendes PDTT yang terealisasi dan melebihi target, namun ia juga prihatin dengan penurunan anggaran. Maka, ia menanyakan masalah yang dihadapi Kemendes PDTT dan akan meminta penjelasan pada Bappenas dan Kemenkeu RI. Soal digitalisasi desa, Hamka meminta Kemendes PDTT hati-hati dalam mengedukasi warga desa.


Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Hamka menanyakan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait ukuran keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hamka ingin memberikan catatan bahwa semua yang diberikan bantuan PKH pendataannya itu tidak jelas, sehingga banyak masyarakat yang protes. Hamka menanyakan sumber data penerima bantuan PKH dan apakah PKH merupakan cara satu-satunya untuk melakukan pengentasan kemiskinan atau tidak. Mengenai Kementerian PUPR, ada 2 konsep yang dijalankan, yaitu KPBU dan APBN. Semua infrastruktur yang sudah ekonomis dimasukan dalam KPBU, tetapi bagaimana posisi APBN dalam Kementerian PUPR dalam hal ini. Hamka juga meminta tolong agar anggaran untuk BMKG ini jangan diturunkan karena BMKG mempunyai tugas penting, tetapi mereka ini tidak pernah mendapat anggaran yg memadai. Perlu ada anggaran yang memadai untuk segera membeli dan juga merawat peralatan pendeteksi bencana karena ini berhubungan langsung dengan keselamatan rakyat.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Hamka mengatakan sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Menhub dan jajarannya atas upaya arus mudik lebaran dimana tidak ada hal-hal yang prinsipnya dapat menimbulkan kerugian umum dan merupakan sebuah prestasi serta kebanggaan bagi Kemenhub.


Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP 2020 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

Hamka menegaskan bahwa Anggota DPR-RI ini dipilih oleh rakyat berdasarkan janji, maka tolong jika Anggota DPR-RI mengusulkan sesuatu jangan diinterpetasikan yang macam-macam, jangan fitnah Anggota DPR, karena Anggota DPR berjuang dengan partainya untuk kepentingan rakyat di daerah yang diwakili. Hamka menyampaikan bahwa kebetulan dirinya ada di Komisi 5, ada 2 lembaga di Komisi 5 yang menangani rescue mengenai kecelakaan yaitu BMKG & Basarnas, pagu indikatif BMKG menurun secara fakta nominal padahal katanya Presiden akan memperkuat posisi BMKG & Basarnas. Hamka menyampaikan bahwa hampir 70% APBN ini diperuntukkan kepada alat-alat, maka Hamka meminta tolong kepada Menteri Keuangan bisa memfokuskan perhatianya pada hal ini, sebab kedatangan bencana tidak bisa diprediksi. Untuk itu, harus mempersiapkannya dengan memiliki alat-alat pendeteksi bencana yang memadai.


Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Hamka berpendapat, laporan Basarnas tidak ada bedanya saat raker dan RDP, Hamka menilai laporannya tidak detail, satuan-satuan pokok harusnya lebih penting dan lokasinya. Hamka menanyakan kepada BMKG, tambahan Rp901 M digunakan untuk apa, seharusnya BMKG koordinasi  memberitahu sumber penambahan itu dan supaya diputuskan bersama. Hamka menanyakan kepada Basarnas, apakah setiap tahun harus mengeluarkan anggaran yang sama besar untuk pemeliharaan alat karena kebutuhan anggarannya 30% sekitar Rp100 miliar, Hamka mengatakan apakah biayanya tidak bisa berbeda tahun ini dan tahun berikutnya. Hamka berpendapat BPWS sebaiknya dibubarkan dan masuk kemenPU.


Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah

Hamka mengatakan ia agak sedikit terenyuh mengenai usulan penyesuaian yang cukup tinggi. Di sisi lain, tidak satupun dipikirkan terkait persoalan bencana. Ia mengatakan sudah menyurati Komisi 5 tapi tidak ada apa-apa. Ia menyampaikan anggaran untuk Basarnas tidak bergeser sedikitpun padahal surat sudah ia serahkan ke Kemenkeu. Selain itu juga backlog Basarnas hampir 50%. Kebutuhannya adalah untuk pemeliharaan alat utama dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia meminta Basarnas dipanggil ke Kemenkeu sebelum anggaran diputuskan agar kiranya dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah.


Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Hamka bertanya apakah pemerintah alergi terhadap APBN, karena pemerintah mengubah harga minyak mentah tanpa persetujuan DPR. Hamka juga bertanya berapa pertumbuhan dari pemilik wajib pajak yang memiliki NPWP.


Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Perencanaan dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Hamka mengatakan persoalan Indonesia salah satunya adalah persoalan fiskal. Oleh sebab itu, harus ada pembuatan prioritas terkait anggaran-anggaran yang penting. Menurutnya dibutuhkan seni untuk mengelola anggaran, terutama anggaran untuk badan-badan penting. Ia mengapresiasi kinerja BMKG. Namun, ia menilai persoalan mitigasi bencana masih kurang dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kepada Basarnas, ia mengatakan biaya pemeliharaan Basarnas masih sangat minim dan harus diperjuangkan. Ia menyampaikan akan membahas masalah ini di banggar. Ia juga mengatakan program kemasyarakatan di BMKG harus ditingkatkan agar masyarakat memahami betul kepentingan mitigasi. Menurutnya, BMKG harus mensosialisasikan hal tersebut dan melibatkan Komisi 5. Kepada BPWS ia mengatakan untuk menentukan struktur yang terbaik terlebih dahulu dan memilih pimpinan yang mampu mengayomi karena tugas BPWS berat.


Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Hamka menanyakan acuan perhitungan pada subsidi LPG 3 kg dan listrik pada data warga miskin.


Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Hamka mengatakan sepakat tidak perlu dimasukan ke angkutan umum tapi harus didiskusikan mengenai faktanya. Ia juga mengatakan harus ada perencanaan yang matang terkait sistem pengangkutan nasional. Ia juga mengatakan sependapat bahwa penyedia aplikasi bukan entitas bisnis transportasi karena hal yang mau digunakan transportasinya. Menurutnya, aplikasi itu suatu sistem, cara untuk mempertemukan orang yang membutuhkan. Disitulah ketinggalan usaha transportasi yang ketinggalan teknologi. Menurutnya, perlu dibatasi area transportasi dan harus disamakan untuk masuk ke teknis. Ia menyampaikan sudah meninjau jalan beberapa kali dan menanyakan hitungan terkait pernyataan kalau tol tidak perlu naik terus meminta diberitahukan waktu impasnya perusahaan swasta memberikan investasi.


Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas

Hamka menegaskan bukan membela kedua Menteri ini, memang APBN kemarin Kementerian PUPR ditambah 16 Triliun karena Perguruan Tinggi dibangun, pasar juga dibangun dan seluruh infrastruktur yang ada. Ia menegaskan hanya ingin meluruskan hal ini.


Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina

Hamka mengatakan KNKT adalah independen dan jangan dibuat gaduh. Ia juga mengatakan untuk jangan sudah mengatakan pesawat tidak layak terbang padahal belum ada apa-apa. Menurutnya hal tersebut menunjukkan tidak profesional. Ia meminta KNKT menjaga keindependenannya karena kejadian ini dilihat oleh dunia.


Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri

Hamka menanyakan kenapa underpass bisa sampai tergenang banjir. Secara logika kan air pasti mencari tempat yang terendah. Dalam membangun underpass pasti ada ilmunya supaya air tidak masuk ke sana, tapi ini kenapa underpass bisa banjir. Selanjutnya, Hamka mengatakan Untuk BMKG, ia kira alasan masyarakat tidak mempedulikan peringatan dini yang diberi oleh BMKG adalah karena peringatan yang diberi BMKG ini tidak dianggap bermanfaat.


Peningkatan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep - Audiensi Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Sumenep

Hamka mengatakan ia pernah ke Madura meninjau landasan atau pendaratan kapal printis disana sehingga masih banyak yang harus dipenuhi. Hamka juga menanyakan infrastruktur jalan itu apakah jalan nasional karena jika itu jalan nasional akan diperhatikan. Kalau jalan Kabupaten harus mellui dana alokasi khusus fisik. Dua tipe pembiayaan ini harus diramu sedemikian rupa. Memang kita sadar alokasi dana khusus daerah ini sedikit, hampir semua kurang dua tahun terakhir kalau terjadi penurunan asumsi makro yang signifikan maka kita akan lakukan pembahasan anggaran perubahan. Ya mudah mudahan tidak agar ini berjalan terus. Menurut Hamka sangat naif sekali kalo kita tidak merespons dengan baik apa yang disampaikan oleh DPRD Kab. Sumenep, Hamka mengatakan sudah pernah kesana meninjau landasan pesawat perintis yang memang menurut Hamka perlu untuk diperbaiki. Terkait usulan infrastruktur, Hamka menanyakan apakah termasuk jalan nasional/bukan jika termasuk jalan kabupaten itu harus melalui DAK Fisik, tipe pembiayaan ini harus diramu sedemikian rupa, dan Hamka yakin Pak Said jagonya disitu. Seharusnya seluruh komisi DPRD Kab. Sumenep harus melakukan koordinasi atau kalau perlu datang ke Komisi masing-masing untuk memaparkan pembangunan daerahnya. Jangan tujuannya Banggar saja. kita tidak boleh pesimis karna masih banyak jalan menuju Roma. Postur anggaran APBD 85-90% pasti berasal dr transfer daerah, PAD-nya itu kan 260 M sekian sdgkn APBD-nya 2,4 T, berarti 2,2 T itu hrs melalui transfer daerah, jd wajar jika Bapak2 datang kesini. APBN yang diusulkan Kemenkeu sudah melalui proses Krisna, sisa kita mau tambahi atau tidak, masih ada space fiskal atau tidak. Ini yang saya harapkan kepada bapak-bapak saya mengapresiasi karena kedatangan bapak-bapak mau mengcreate APBDnya agar tergerak pembangunannya.


Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Hamka mengatakan semestinya menteri bisa meyakinkan Presiden untuk terkait hal ini.


PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah

Hamka bertanya apakah sistem penerimaan itu end of year atau bulanan. Hamka bertanya kepada Polri apakah tilang di pengadilan masuk PNBP atau tidak. Hamka bertanya status posisi KPBU seperti apa.


Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Hamka mengatakan setelah mencermati semua pembahasan teknis di K/L, Hamka mengatakan bahwa UU APBN akan disahkan pada Paripurna yang akan datang. Hamka mengatakan jajaran K/L perlu memahami peran dan fungsinya dari anggota supaya tidak saling mencurigai. Hamka mengatakan politik bukan untuk kepentingan masing - amsing tapi untuk rakyat. Hamka menekankan agar pemabahasan kedepan tidak dikesampingkan, apa yang anggota sudah sampaikan harus menjadi catatan - catatan yang berguna karena itu adalah aspirasi yang diterima dari rakyat. Hamka menyampaikan catatan bahwa seluruh lampiran akan anggota cek apakah usulan dijadikan program atau tidak, itu penting dan tidak terlepas dari keputusan - keputusan yang akan datang. Hamka meminta supaya space anggaran dijalankan dan mengutamakan Program Strategis Nasional Pemerintah. Hamka meminta mitra tidak alergi melakukan diskusi dengan anggota eselon 2. Hamka mengatakan nikmat membawa sengsara, nikmatnya terpilih tetapi sengsaranya banyak janji - janji. Hamka menyampaikan Fraksi Golkar setuju terhadap APBN mitra Komisi 5.


Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Hamka mengatakan adanya 2 kementerian yang mendapatkan anggaran tambahan, yaitu Kementerian PU dan Perhubunga, Hamka mempertanyakan kenaikan sebesar 120 yang menjadi salah satu dasarnya apa, apakah adanya penugasan dari Komisi 10 mengenai pembangunan kampus, dan penugasan Komisi 6
mengenai pasar.


RKP dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN Tahun 2019 - Raker Panja Banggar dengan Bappenas

Hamka merasa khawatir pembangunan infrastruktur yang pinjamannya G to G. Hamka meminta tolong akhir tahun ini anggaran terserap dengan penyelesaian infrastruktur. Hamka tahu KemenPUPR dapat 103 triliun. Mohon arah kebijakan jangan ada anggaran yang multi years sehingga tahun ini terserap. Hamka ingin menitipkan yang utama terkait infrastruktur. Hamka juga meminta tolong dituntaskan anggaran dengan menyelesaikan masalah terkait infrastruktur. Ini tahun terakhir nawacita bapak presiden. Yang kedua tolong pendapatan bukan pajak harus mendapat perhatian darii kementerian. Tolong anggaran infrastruktur jangan diserahkan ke semua BUMN padahl pak presiden katakan padat karya. Pekerjaan infrastruktur yang besar melibatkan pengusaha lokal jangan hanya dilibatkan untuk supplier batu dan pasir saja. Infrastruktur yang dapat bumn karya dan terjadi kecelakaan yang luar biasa. Ini penyusunan anggaran terakhir pak presiden. Ia menanyakan apakah semua dirjen diundang atau yang terkait saja karena rapatnya bisa riskan semua besok bisa hadir semua. lebih baik Dirjen hadir agar jawaban lebih terfokus.


Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Hamka memohon agar dipertimbangkan dengan cermat kontennya karena ini aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub, kalau Undang-Undang Nomor 22 direvisi pasti akan lebih kuat, kenapa tidak kita mulai dari situ tapi kalau memang bisa menjembatani ya why not.


Pembangunan Pelabuhan Patimban – Rapat Dengar Pendapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Laut.

Hamka mengatakan kalai ada yang masih mempermasalahkan masalah pembebasan lahan sebaiknya dibawa saja ke pengadilan dan jika mereka tidak mau dibayar kita bisa menitipkan ganti rugi ke pengadilan.


RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Hamka menyatakan apresasinya kepada KemenPUPR karena telah berhasil membangun jembatan gantung, ia berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa dari KemenPUPR. Hamka mengharapkan agar KemenPUPR dapat memasukan pembinaan keahlian konstruksi dalam program RKA K/L.


Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2014 dan No. 104 Tahun 2017 – RDPU Komisi 5 dengan DPP GAPASDAP

Hamka mempersoalkan mengapa tidak dilakukan penyesuaian karena sudah diberikan waktu empat tahun untuk aturan tersebut.


Latar Belakang

Hamka B. Kady terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 86,736 suara.

Riwayat Pendidikan

  • SD Aisyah Muhammadiyah Tahun 1967
  • SMP Muhammadiyah Tahun 1970
  • SMAN 3 Tahun 1973
  • S1 Ekonomi Univ. Hasanuddin Tahun 1979
  • S2 Agri Bisnis Univ Hasanuddin Tahun 1991

Riwayat Organisasi

  • DPP Partai Golkar, sebagai: Wakil Bendahara Umum Tahun 2018
  • DPP Partai Golkar, sebagai: Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi Tahun 2016-2018
  • PSSI, sebagai: Deputy Organisasi Tahun 2002-2010

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pare-Pare
Tanggal Lahir
10/05/1955
Alamat Rumah
Jl. Poltangan. Perum Tanjung Barat Persada, RT.002/RT.005, Kel.Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan