Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sulawesi Selatan II
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sengkang
Tanggal Lahir
31/07/1956
Alamat Rumah
Jl. Rindang No.3, RT.007/RW.005, Kelurahan Cipedak. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Syamsul Bachri, M.Sc. adalah politisi senior dari Partai Golongan Karya. Syamsul sudah kelima kalinya terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Sulawesi Selatan 2 setelah memperoleh 66,519 suara.

Di periode 2009-2014 Syamsul bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, industri, koperasi, ukm dan BUMN.  Di periode 2014-2019, Syamsul bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.  Pada 28 Maret 2018 Syamsul tidak lagi bertugas sebagai wakil ketua di Komisi 9. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Ichsan Firdaus.

Pendidikan

SLTA, SMEA Negeri, Rappang (1974)

S1, Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Departemen Industri, Jakarta

S2, Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Departemen Industri, Jakarta (1985)

Perjalanan Politik

Syamsul Bachri sudah gemar berorganisasi sejak di bangku kuliah. Mulai dari 1981, Syamsul aktif berorganisasi di beberapa organisasi sayap muda Partai Golkar yaitu Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro sebagai Wakil Sekretaris Jendral (1982-1985) dan sebagai Sekretaris di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) (1981-1983).

Syamsul adalah kader Golkar sejati dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI sejak 1997 sampai dengan sekarang dimana ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar periode 2009-2014. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

 

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Kebidanan

5 April 2018 - Pada Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Menteri PAN/RB, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Syamsul mengusulkan agar 56 DIM disepakati saat Raker ini. [sumber]

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Syamsul berpendapat RUU Kepalangmerahan merupakan inisiatif pemerintah. Syamsul juga menambahkan bahwa Komisi 9 DPR-RI telah membentuk panja RUU Kepalangmerahan yang mulai aktif sejak 7 juni 2017. Syamsul mengatakan telah melaporkan bahwa lampiran RUU yang terdiri dari lampiran 1 dan 2 mengenai lambang palang merah belum dibahas Panja. Syamsul juga menuturkan, mengenai lambang sudah diungkapkan dalam batang tubuh, namun penampilannya belum dibahas Panja. Syamsul berpendapat bahwa pada tahun 1998 sudah dilakukan ratifikasi Konvensi Jenewa. Syamsul mengakui jika Panja masih ada kekurangan, namun sudah berusaha maksimal untuk menyempurnakannya. Syamsul berharap forum ini dapat menyetujui agar RUU Kepalangmerahan dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2. Di akhir pemaparannya, Syamsul selaku ketua Panja RUU Kepalangmerahan menyerahkan laporan Panja kepada ketua rapat.[sumber]

RUU Kemaritiman

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar kemaritiman Syamsul menanyakan mengenai aparat dan sistem penegakan hukum apabila ada pelaut yang tidak patuh terhadap konvensi. Ia menanyakan pula mengenai sistem pengupahan atau penggajian. [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

23 April 2015 - Syamsul ingin warga Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah yang mampu meningkatkan martabat bangsa.  [sumber]

Tanggapan

Permasalahan Tenaga Kerja di BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Syamsul mempertanyakan perihal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak bisa digunakan untuk pesangon karyawan. Syamsul menginfokan bahwa yang hadir di rapat ini rata-rata mitra dari Komisi 11 dan Komisi 6. Syamsul melihat respon rekan-rekan semuanya menunjukkan tidak puas terhadap implementasi Panja. [sumber]

Peningkatan Kepesertaan dan Sosialisasi BPJS-TK

1 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PHI, KemenBUMN, Jaksa Agung Muda dan Direksi BPJS-TK Syamsul menanyakan apakah bisa mengajukan laporan ke Kejaksaan jika ada perusahaan yang bandel. [sumber]

Kredit Kepemilikan Rumah oleh BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Syamsul mengatakan penjelasan Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah, pinjaman uang muka perumahan terkait dengan direksi, terkait kesiapan BPJS ketenagakerjaan terhadap UU ketenagakerjaan Indonesia yang sudah disahkan yang lalu. Syamsul menginformasikan bahwa di balkon ada rombongan mahasiswa S3 UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat.[sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Syamsul akan melakukan pendalaman, apakah yang diusulkan dapat diterima atau tidak.  [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

31 Mei 2016 - Kesimpulan dari beberapa hal yang disampaikan, Syamsul mempertanyakan investor China, Jepang, dan Korea terkait perizinan. Syamsul juga menanyakan kemana data perizinan tersebut dilayangkan. Ditambah adanya data dari sidak serta data 2011, 16.000 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China memiliki kontrak 6 bulan. Namun, data neraca enam tahun terakhir belum jelas adanya.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Syamsul mengatakan kalau ia sudah membaca hasil panitia kerja DPR di periode sebelumnya (2009-2014) yang diantaranya tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada larangan untuk berserikat. Komisi 9 sudah membentuk tim Panitia Kerja dan menghasilkan 12 kesimpulan. Syamsul mengatakan Komisi 9 tidak dalam posisi intervensi dari pihak manapun. Syamsul janji nanti ia akan mendorong untuk secepatnya dilakukan Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Komisi 9, Komisi 6, dengan Menteri terkait dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Syamsul mempertanyakan apa sih sebenarnya KB itu? Syamsul memberikan ilustrasi kota yang padat dan renggang. Syamsul menyarankan harus dikembangkan film-film KB di kampung-kampung, itu membantu pemahaman masyarakat tentang KB.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

6 April 2015 - Syamsul minta penjelasan ke pihak RS Siloam Karawaci kebenaran tentang isu adanya dokter yang mengambil obat ke Kalbe-nya sendiri.  [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Syamsul mengalami sendiri bahwa beberapa kali naik Garuda Indonesia ke Indonesia Timur, di pesawat banyak Pekerja Tenaga Asing. Syamsul berharap pertemuan ini bisa menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ilegal itu. Syamsul menjelaskan kelemahan Perpres ini merupakan anggapan pemerintah membebaskan TKA dan melalaikan potensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), banyak yang menaruh kecurigaan terhadap pemerintah dalam tenaga kerja asing. Syamsul berpendapat, perlu diperkuat Otda di tenaga kerja, harus ditingkatkan sehingga power aparat di daerah bisa lebih baik, sehingga informasi pusat sama dengan di daerah. Syamsul mengaku tidak tertarik membandingkan jumlah TKA di Indonesia dengan TKI kita di luar negeri, sebab Tenaga kerja kita di luar negeri, karena memang dibutuhkan, sementara tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu berpotensi mengambil pekerjaan yang bisa dijalankan oleh warga Indonesia, jadi jangan terlalu membanggakan tenaga kerja kita yang di luar negeri, itu karena memang dibutuhkan saja. Syamsul menyarankan bahwa ini harus dijelaskan kepada masyarakat, memang Perpres ini bukan pintu masuk bagi TKA tetapi untuk menambah tenaga kerja di Indonesia. Syamsul meminta BKPM memberi syarat yang kuat bahwa “Anda boleh berinvestasi di sini tapi tolong kami banyak tenaga kerja di sini”, jangan negara kita menjadi tempat investasi tetapi nilai tambah bagi pekerja kita tidak ada. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sengkang
Tanggal Lahir
31/07/1956
Alamat Rumah
Jl. Rindang No.3, RT.007/RW.005, Kelurahan Cipedak. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan