Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Andi memahami bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, sumber daya air tidak bisa dikuasai oleh perorangan/badan usaha/sekelompok orang. Hingga pada akhirnya, ia menyatakan fraksi Gerindra setuju untuk melanjutkan keputusan terkait RUU Sumber Daya Air di tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Tanggapan
Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Andi menyampaikan apresiasi atas responsibilitas Pak Mahfud terhadap isu TPPU di Kementerian Keuangan. Kami menyimak pemberitaan di media setelah Prof. Mahfud berbicara di hadapan pers mengenai informasi laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun dan menyangkut 69 pegawai dan 160 laporan. Menurut pandangan kami, penyampaian hasil analisa PPATK juga harus mematuhi koridor peraturan perundang-undangan. Penyampaian tersebut dapat bersinggungan dengan ketentuan TPPU. Kami tetap berpandangan bahwa ketentuan harus dipatuhi demi menjaga kehormatan dan kepentingan hukum seluruh pihak yang dijamin oleh UU. Kemudian, apa yang Pak Mahfud sampaikan berujung pula pada kegaduhan dan menjadi pertanyaan di masyarakat, sampai menimbulkan kegaduhan di DPR dan Kementerian Keuangan, tentu ini bukan hal yang dilihat baik oleh masyarakat, semua ini kemudian harus dijelaskan secara clear dan benar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami berpandangan bahwa penyampaian di publik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntabilitas artinya disampaikan tidak secara prematur tapi perlu dalam prinsip kehati-hatian, data yang benar, dan diyakini valid. Kami berpandangan bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum atau kepentingan hukum serta menjaga kehormatan antar lembaga.
Klarifikasi Indonesia Police Watch (IPW) terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik atau Hukum Anggota DPR-RI dalam Kasus Ferdy Sambo — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Indonesia Police Watch (IPW)
Andi berpendapat bahwa IPW sudah menjelaskan dari awal yaitu tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Agustus dan terakhir 17 Agustus 2022. Andi menyatakan tidak ada masalah lagi.
Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
Andi Rio mengatakan selama ini masyarakat mengetahui tentang peredaran dan bandar di lingkungannya namun takut untuk melapor hal itu, ini harus ada perlindungan pada masyarakat yang melaporkan tentang kegiatan bandar. Aparat memahami namun tidak melalukan upaya hukum terhadap aparat hukum yang mengetahui tetap tidak ada upaya penangkapan. Kalau bandar itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan pemakai harus direhabilitasi.
Kasus Abraham Samad dan Komisioner KPK — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hasto Kristiyanto
Rio mengatakan salah satu pihak pasti ada yang berbohong dalam hal ini.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama (Badiklat Kemenag)
Andi menanyakan hambatan realisasi Rp4 Triliun. Ia berharap jika tidak ada perubahan regulasi penyerapannya tidak terhambat. Ia menyampaikan agar anggaran tidak hanya Rp1,5 Miliar karena majelis taklim di Indonesia banyak.
Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik
Andi mengatakan FB berkali-kali menjanjikan audit detail data pengguna Indonesia, dimana janji tersebut. Apakah data pengguna FB di Indonesia sudah dihapus dari tools Dr Kogan.
Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan PT. PRIA
Andi R mengatakan PT. PRIA ini yang memberikan penjelasan adalah wanita, jadi pria wanita. Ia ingin melanjutkan usaha Mukhtar Tompo saat kunker ke Sulsel dan diskusi dengan Unhas. Ia mengatakan adanya pencemaran hutan di Jeneponto hingga ada masyarakat yang muntah-muntah dan meninggal. Ketika ia cek ke perusahaan sudah selesai dan dari kepolisian katanya bukan dari LB3. Ia berharap supaya masyarakat tahu, harus ada back up program Pemerintah khususnya dalam bidang energi dan mineral.
Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Progress Pelaksanaan Program Palapa Ring, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Penyiaran — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Andi menanyakan kepada Menkominfo terkait proses yang berjalan dalam Program Palapa Ring khususnya yang berkaitan dengan pihak pemenang tender sebagai pihak pelaksana jaringan, sejauh ini mengalami kendala atau tidak. Terkait BSSN, Andi menyampaikan bahwa terdapat masa transisi bagi BSSN selama 4 bulan, dimana ada 5 (lima) kementerian yang ikut di dalamnya. Ia menanyakan penetapan keanggotaan dari 5 (lima) kementerian tersebut.
Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J
Andi bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu apabila terdapat konflik internal, apa yang anda lakukan, bagaimana anda membangun sinergi Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Undang-Undang Kearsipan, bagaimana membangun open government dan keterbukaan informasi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Ekstradisi Republik Indonesia-Republik Rakyat China (RI-RRC) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Andi Rio menyampaikan Fraksi Golkar menyetujui pembahasan RUU Ekstradisi RI-RRC dibahas di tingkat lebih lanjut. Ia menyatakan Fraksi Golkar menyetujui RUU Perjanjian EKstradisi RI-RRC disahkan.
Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal
Andi mengatakan Komisi 1 telah melaksanakan pembahasan tingkat I terkait RUU Konvensi ASEAN, RUU Ekstradisi RI dan RRC, dan RUU Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Papua Nugini dan disetujui menjadi UU.
Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan RDP Panja dengan dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) serta Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Andi menanyakan solusi agar tidak ada lagi kebocoran data.
Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI menerima Audiensi Mahasiswa Trisakti, Mahasiswa STIE Jayakarta, dan Koordinator Pusat BEM Nusantara
Andi Rio mengatakan bahwa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk datang ke DPR sudah benar, tetapi secara pribadi mungkin lebih benar lagi jika mahasiswa juga mengunjungi Kejaksaan Agung karena kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh pihak kejaksaan. Andi juga menyampaikan bahwa menurut Prof. Mahfud itu ada 12 kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dimana dari 12 kasus tersebut sudah ada yang selesai, ada yang masih dalam proses, dan ada juga yang belum diproses karena masih ada kekurangan berkas formil. Andi menyampaikan bahwa Anggota Komisi 3 DPR-RI selama ini bukannya berdiam diri, Komisi 3 DPR-RI sudah terus berupaya untuk menyuarakan apa yang teman-teman mahasiswa sampaikan.
Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor - Komisi 3 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) dengan atas nama Agus Yunianto
Andi Rio Idris Padjalangi menanyakan mengenai apakah dalam delik tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara atau boleh tidak ada kerugian negara di dalamnya.
Latar Belakang
Andi Rio Idris Padjalangi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 71.420 suara.
Sebelumnya Andi RIo Idris Padjalangi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 77,962 suara. Ia memilki latar belakang profesi sebagai Notaris. Andi menikah dengan Shanty Listiawaty dan dikaruniai dua orang anak. Andi adalah adik dari Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi.
Di periode 2014-2019, Andi bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Andi bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, komunikasi dan informatika dan pertahanan.
Di Mei 2016, Andi Rio dilaporkan oleh ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan tidak bertanggung jawab dan meninggalkan pasangannya yang selama 2 tahun menjalani hidup bersama tanpa ikatan. [sumber]
Pendidikan
SMPN 4 Salatiga Jateng Tahun 1987-1990
SMAN 2 Salatiga Jateng Tahun 1990-1993
S1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1999)
S2, Universitas Diponogoro, Semarang (2001)
Perjalanan Politik
Andi Rio Idris Padjalangi adalah anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga dan Perpustakaan untuk periode 2014-2019.
Pada bulan Juni 2012, Rio terpilih sebagai Ketua Pansus RUU Jabatan Notaris. "Menurut Andi Rio, RUU Jabatan Notaris merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada undang-undang tersebut ada pasal-pasal yang dianggap tidak bisa diimplementasikan yakni Pasal 15 ayat 2 huruf. Bunyi pasal itu notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Andi menambahkan, bila RUU revisi ini berhasil diselesaikan, akan memudahkan kerja para notaris. Kemudian umur notaris juga akan diatur dalam RUU ini." (sumber)
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)
21 Desember 2016 - Andi Rio menuturkan bahwa fraksi Golkar sepakat dengan pendapat yang disampaikan fraksi PDIP. Andi Rio mengarapkan UU MD3 yang merupakan usulan lintas fraksi dan tidak hanya dari fraksi PDIP, segera diputuskan. [sumber]
Tanggapan
Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia
17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Andi menanyakan janji Facebook mengenai audit detail data pengguna Indonesia dan keberadaan data pengguna Indonesia yang didapat dari tools milik Kogan. Andi menanyakan bila selama ini Facebook menggunakan domain “.com”, lalu apakah dapat diubah menjadi “.co.id” agar data tidak dapat dibawa keluar. Andimenemukan ada kekeliruan dari pihak Facebook, sebab berkali-kali meminta maaf atas kebocoran data dan ini berulang berkali-kali. Andi meminta agar pihak Facebook tidak menganggap remeh masalah ini. [sumber]
Keamanan SIber, BSSN, PNBP sektor TIK, dan Hoax di Media Sosial
28 Agustus 2017 - Andi menanyakan kepada Menkominfo, apakah pihak pemenang tender sebagai pihak pelaksana jaringan pada proses Palapa Ring yang berjalan mengalami kendala. Mengenai BSSN, terdapat masa transisi selama 4 bulan dimana ada 5 kementerian yang turut bergabung Andi Rio ingin mengetahui apakah 5 kementerian tersebut sudah menetapkan anggota-anggotanya. [sumber]
Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker 2017 LSF
16 Januari 2017 - Andi menanyakan apakah sudah dilakukan sensor di awal. [sumber]
Anggaran Perpustakaan Nasional RI
Pada 5 Februari 2015 - Sehubungan dengan rencana pengembangan sarana perpustakaan, Andi Rio tanya ke PNRI apakah sekarang sudah ada fasilitas perpustakaan di tingkat desa. [sumber]
Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud
27 Januari 2015, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan - Andi: koordinasi pemerintah pusat dan daerah penting diperhatikan dalam implementasi KIP. [sumber]