Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
17/09/1962
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok F-5 no.474, RT.013/RW.005, Kelurahan Rajawati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 141 0315 atau 021 575 5446

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi

Latar Belakang

Markus Nari merupakan anggota legislatif yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Selatan III. Markus sukses melenggang menjadi Anggota DPR yang duduk di Komisi V pada periode ini dengan total perolehan suara yang  dapatkan sebanyak 76.608 suara. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar.

Januari 2016, ia dimutasi ke Komisi II DPR-RI.

Markus Nari diduga terlibat kasus korupsi terkait kasus Bantuan Sosial (Bansos) di tahun 2008 di Makassar (Sumber) dan terlibat kasus pelanggaran kode etik terkait pelemparan buku di depan Ketua DPR Marzuki Alie saat kisruh rapat paripurna Bank Century. (sumber).

Pendidikan

a. 2005-2008 Sosiologi Universitas Negeri Makassar
b. 1998-2000 Universitas Hasanuddin
c. 1982-1993 Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar
d. 1979-1982 SMA Negeri 5 Ujung Pandang
e. 1975-1979 SMP Negeri 5 Ujung Pandang
f. 1969-1975 SD Bhayangkari Nasional

Perjalanan Politik

Sebelum akhirnya melaju ke Senayan, Markus pernah mengikuti pemilihan calon Bupati Tana Toraja (Tator) pada tahun 2005. Ia adalah satu dari puluhan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang memulai karier dari anggota sampai menduduki kursi ketua DPRD. Maret 2010, nama Markus Nari mencuat ke media. Ia pernah diberitakan lantaran peristiwa dugaan melempar botol mineral ke arah ketua DPR, Marzukie Alie, ketika terjadinya kericuhan di sidang paripurna.

Markus Nari resmi menjadi tersangka korupsi proyek KTP-el oleh KPK pada 19 Juli i2017. Ia disangkakan memiliki peran untuk memuluskan anggaran. Selain itu Markus juga menjadi tersangka perintangan penyidikan penanganan perkara terdakwa kasus korupsi KTP-el, Iman dan Sugiharto serta penyidikan perkara tersangka pemberi keterangan tidak benar, Miryam S Hariyani. (sumber

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Markus menekankan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) bahwa mereka bermitra dan harus perlihatkan kemesraan mereka. Menurut Markus setiap kali KemenPUPERA melakukan kunjungan sebaiknya ajak Komisi 5 dan Komisi 5 akan menggunakan biaya sendiri.

Markus minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa usulan penambahan anggaran kok besar sekali dan kenapa dipotong oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Markus kalau usulan penambahan anggarannya lebih dari 100% akan sulit untuk disetujui oleh Komisi 5.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Markus menyoroti bahwa antara Pagu Indikatif dan Usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) ternyata naiknya dua kali lipat. Markus menegaskan bahwa infrastruktur desa itu penting karena itu alat pendukung utama pembangunan desa tersebut. Markus saran ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) kalau ingin membangun desa perlu memperbaiki dahulu kelembagaannya. Menurut Markus kebanyakan desa tidak punya kantor dan tidak memiliki alamat yang jelas.

Markus terenyuh dengar kalau masih ada pemblokiran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena kemitraan antara Komisi 5 dan KemenPDT ini jelas dan saling mengangkat.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Markus minta Menteri Perhubungan (Menhub) memperkenalkan Direktur-Direktur Jenderal yang hadir. Markus menyoroti masalah ganti-ganti personil membuat Komisi 5 bingung karena dalam UU Aparat Sipil Negara (UU ASN) jelas sudah diatur. Markus menggaris-bawahi bahwa UU ASN dibuat supaya jelas jabatan orang dan juga adanya Uji Kelayakan (Fit and Proper Test). Markus mengingatkan ke Menhub bahwa kita bermitra dan kalau eksekutif ada masalah, ayo sama-sama kita bicarakan dan selesaikan. Markus menegaskan bahwa kalau kemitraan Menhub dengan Komisi 5 tidak jelas, nanti jadinya program Kemenhub yang bagus kita bilang tidak bagus. Markus menyoroti bahwa pada Kunjungan Kerja (Kunker) terakhir yang mendampingi Komisi 5 malah Eselon-3. Markus minta ke Menhub agar level Eselon-2 yang mendampingi pada Kunker berikutnya agar sesuai dengan wibawa Komisi 5.  [sumber]

Robohnya Hanggar Kalibrasi Bandara Hasanuddin

16 Maret 2015 - (Viva.co.id) - Robohnya hanggar Bandara Hasanuddin yang menelan korban sebanyak 5 jiwa ini akan segera diusut oleh komisi V. "Kita memang belum melihat secara teknis, setelah kita lihat di lapangan kita akan mengundang dan meminta pertanggungjawaban konsultan pengawasan, perencanaan, dan pengawasan terhadap robohnya hanggar kalibrasi di Hasanuddin ini," ujar Markus Nari, anggota Komisi V dari Partai Golkar. (sumber)

13 Maret 2015 - (Berita Satu) - Markus Nari terkait kejanggalan pembangunan hanggar di bandara Hasanuddin. Komisi V merencanakan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan mendesak Kemhub untuk segera melakukan investigasi terhadap proyek tersebut dan jika ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
17/09/1962
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok F-5 no.474, RT.013/RW.005, Kelurahan Rajawati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 141 0315 atau 021 575 5446

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Komisi