Sikap Terhadap RUU

Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Markus mengusulkan, untuk memprioritaskan jamaah haji lanjut usia dengan berusia 65 tahun agar jamaah haji di Indonesia tidak dianggap sebelah mata yang dimana jamaah haji Indonesia selalu mendapat kuota paling banyak. Dengan berbagai macam rumusan yang disampaikan Tim Panja, Markus dan yang lainnya menyepakati bahwa Kemenag tetap sebagai penyelenggara Ibadah Haji. Markus mengatakan, dengan mengucap Bismillah, Fraksi Golkar menyatakan setuju RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Tahun 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kemaritiman

Markus Nari menanyakan apakah impor beras ini merupakan ketidakoordinasian antar Menteri, kasian Presiden Jokowi. Pemerintah harus tegas sehingga tidak ada lagi informasi yang membingungkan untuk masyarakat.

Selanjutnya, Markus Nari menegaskan kalau Banggar DPR RI sepakat satu, sepakat semua, tapi dengan catatan agar selanjutnya Menko tidak main pulang. Ia berharap Menko harus rapat sampai selesai.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Markus menanyakan perihal penurunan angka yang harus ada penjelasannya. Menurutnya, diperlukan penjelasan dari paparan program Kementerian PUPR. Markus mencurigai Dirjen Kementerian PUPR tidak memperhatikan output dari penggunaan anggaran. Ia meminta perencanaan pembangunan jalan Pulau Buton, Mona, Kendari, dan Tambora. Lalu, jalan penghubung Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. 

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Dengan menunjukkan kondisi di Makassar dan Parepare pada saat Idul Fitri lalu, Markus mempertanyakan jalan beton yang rusak. Padahal, baru beberapa bulan digunakan. Selain itu, ia juga memberitahu soal sungai yang berdampak bencana di dapilnya. Ia meminta untuk diperhatikan dan diperbaiki. Kemudian, Marcus mengatakan soal jalan di Tolikara yang merupakan pusat daerah yang bagus, tetapi kondisi jalannya tidak diperhatikan.  Marcus mempertanyakan juga kepada Kementerian PUPR soal perencanaan terkait visi dan misi dari Presiden Joko Widodo. Ia menyarankan agar perumahan untuk nelayan perlu dipersiapkan agar  para nelayan juga bisa sejahtera. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Deviden — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Markus menjelaskan kalau kita pertanyakan di pemerintah jangan sampai di pemerintah sendiri minta diturunkan, hal semacam ini selesaikan di pemerintah jangan bahas di sini.

Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Markus menjelaskan tolong perkenalkan Dirut BUMN penerima PMN saja.

Pembahasan Pendahuluan RAPBN, Nota Keuangan, dll — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer Daerah

Markus mengatakan dana desa penting untuk dilakukan agar tidak perlu ada pemekaran-pemekaran desa. Ia menyampaikan bagaimanapun pemekaran akan terus bertambah apalagi menjelang pilkada. Ia mengatakan Pemerintah harus memberikan dana sebesar itu di desa yang punya kantor 38%. Menurutnya, pendamping desa itu dananya belum jelas. Struktur organisasi di sana ada, tetapi tidak jalan. Ia tidak ingin kepala desa diciduk. Ia mengatakan 4 destinasi dunia di Indonesia ada di Bali, Toba, Yogyakarta, dan Toraja. Ia menghimbau jangan sampai orang luar negeri tahu Toraja, tetapi fasilitas di sana jelek. Ia mengatakan DAK Pariwisata harus diberikan ke Toraja. Ia mengatakan saat ini posisi destinasi dunia Indonesia Toraja turun dari 4 besar ke posisi 25.

Keselamatan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Markus berharap agar program yang dilakukan oleh Tim SAR Nasional dan BMKG dapat bersinergi di kedepannya.

Revisi Penataan Daerah, Revisi RUU Pemda dan Pilkada — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri

Markus menanyakan mengenai kemudahan pengurusan e-KTP. Menurutnya pemekaran desa itu penting. Ia mengatakan Pemda harus mengevaluasi lagi bersama Kemendagri.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Markus mengatakan bahwa perlu dibangun sistem baru di Polri. Jadi, kalau ada polisi yang melakukan pungutan tilang, dapat langsung dilaporkan. Markus meminta jangan hanya mengevaluasi angka kecelakaan saja, namun juga perlu dilihat SDM-nya sudah bagus atau belum. Ia menyampaikan banyak orang membakar jagung di tengah jalan di Toraja, sehingga membuat kemacetan di Toraja. Perlunya ketegasan dari Pemerintah agar masyarakat patuh. Terkait barang hilang di bandara, Markus menilai kejadian seperti itu sudah terkonsep dengan cara dicongkel.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPU atas nama Amus Atkana, Arief Budiman, Evi Novida Ginting, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Markus menanyakan mengenai cara yang dilakukan oleh Anggota KPU untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilihan kabupaten daerah. Markus menyampaikan bahwa KPU memiliki 3 (tiga) biro yang berkaitan dengan integritas. Markus menanyakan kelemahan dari masing-masing biro yang ada di KPU.

Latar Belakang

Markus Nari merupakan anggota legislatif yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Selatan III. Markus sukses melenggang menjadi Anggota DPR yang duduk di Komisi V pada periode ini dengan total perolehan suara yang  dapatkan sebanyak 76.608 suara. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar.

Januari 2016, ia dimutasi ke Komisi II DPR-RI.

Markus Nari diduga terlibat kasus korupsi terkait kasus Bantuan Sosial (Bansos) di tahun 2008 di Makassar (Sumber) dan terlibat kasus pelanggaran kode etik terkait pelemparan buku di depan Ketua DPR Marzuki Alie saat kisruh rapat paripurna Bank Century. (sumber).

Pendidikan

a. 2005-2008 Sosiologi Universitas Negeri Makassar
b. 1998-2000 Universitas Hasanuddin
c. 1982-1993 Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar
d. 1979-1982 SMA Negeri 5 Ujung Pandang
e. 1975-1979 SMP Negeri 5 Ujung Pandang
f. 1969-1975 SD Bhayangkari Nasional

Perjalanan Politik

Sebelum akhirnya melaju ke Senayan, Markus pernah mengikuti pemilihan calon Bupati Tana Toraja (Tator) pada tahun 2005. Ia adalah satu dari puluhan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang memulai karier dari anggota sampai menduduki kursi ketua DPRD. Maret 2010, nama Markus Nari mencuat ke media. Ia pernah diberitakan lantaran peristiwa dugaan melempar botol mineral ke arah ketua DPR, Marzukie Alie, ketika terjadinya kericuhan di sidang paripurna.

Markus Nari resmi menjadi tersangka korupsi proyek KTP-el oleh KPK pada 19 Juli i2017. Ia disangkakan memiliki peran untuk memuluskan anggaran. Selain itu Markus juga menjadi tersangka perintangan penyidikan penanganan perkara terdakwa kasus korupsi KTP-el, Iman dan Sugiharto serta penyidikan perkara tersangka pemberi keterangan tidak benar, Miryam S Hariyani. (sumber) 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Markus menekankan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) bahwa mereka bermitra dan harus perlihatkan kemesraan mereka. Menurut Markus setiap kali KemenPUPERA melakukan kunjungan sebaiknya ajak Komisi 5 dan Komisi 5 akan menggunakan biaya sendiri.

Markus minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa usulan penambahan anggaran kok besar sekali dan kenapa dipotong oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Markus kalau usulan penambahan anggarannya lebih dari 100% akan sulit untuk disetujui oleh Komisi 5.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Markus menyoroti bahwa antara Pagu Indikatif dan Usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) ternyata naiknya dua kali lipat. Markus menegaskan bahwa infrastruktur desa itu penting karena itu alat pendukung utama pembangunan desa tersebut. Markus saran ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) kalau ingin membangun desa perlu memperbaiki dahulu kelembagaannya. Menurut Markus kebanyakan desa tidak punya kantor dan tidak memiliki alamat yang jelas.

Markus terenyuh dengar kalau masih ada pemblokiran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena kemitraan antara Komisi 5 dan KemenPDT ini jelas dan saling mengangkat.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Markus minta Menteri Perhubungan (Menhub) memperkenalkan Direktur-Direktur Jenderal yang hadir. Markus menyoroti masalah ganti-ganti personil membuat Komisi 5 bingung karena dalam UU Aparat Sipil Negara (UU ASN) jelas sudah diatur. Markus menggaris-bawahi bahwa UU ASN dibuat supaya jelas jabatan orang dan juga adanya Uji Kelayakan (Fit and Proper Test). Markus mengingatkan ke Menhub bahwa kita bermitra dan kalau eksekutif ada masalah, ayo sama-sama kita bicarakan dan selesaikan. Markus menegaskan bahwa kalau kemitraan Menhub dengan Komisi 5 tidak jelas, nanti jadinya program Kemenhub yang bagus kita bilang tidak bagus. Markus menyoroti bahwa pada Kunjungan Kerja (Kunker) terakhir yang mendampingi Komisi 5 malah Eselon-3. Markus minta ke Menhub agar level Eselon-2 yang mendampingi pada Kunker berikutnya agar sesuai dengan wibawa Komisi 5.  [sumber]

Robohnya Hanggar Kalibrasi Bandara Hasanuddin

16 Maret 2015 - (Viva.co.id) - Robohnya hanggar Bandara Hasanuddin yang menelan korban sebanyak 5 jiwa ini akan segera diusut oleh komisi V. "Kita memang belum melihat secara teknis, setelah kita lihat di lapangan kita akan mengundang dan meminta pertanggungjawaban konsultan pengawasan, perencanaan, dan pengawasan terhadap robohnya hanggar kalibrasi di Hasanuddin ini," ujar Markus Nari, anggota Komisi V dari Partai Golkar. (sumber)

13 Maret 2015 - (Berita Satu) - Markus Nari terkait kejanggalan pembangunan hanggar di bandara Hasanuddin. Komisi V merencanakan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan mendesak Kemhub untuk segera melakukan investigasi terhadap proyek tersebut dan jika ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (sumber)