Golkar - Sulawesi Selatan III

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PDUI dan PBIDI

Andi menjelaskan internship tidak perlu karena terlalu banyak dosen dan senior kami saat pendidikan melakukan hal-hal yang tidak penting, pendidikan dokter ia merasa juga harus dibenahi tolong dokter-dokter jangan berpraktik di kota dan kembalikan moralnya. Kami sepakat untuk diadakan rapat gabungan Kemendikbud, Kemenkes, dan organisasi kedokteran. Kalau pendidikan kedokteran masih seperti ini maka dokter asing akan menyerbu Indonesia karena rumitnya sistem pendidikan di Indonesia.

Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Andi mengatakan beberapa hal yang menjadi catatan Fraksi Golkar terhadap RUU Kebidanan adalah: RUU Kebidanan ini harus bisa mengakomodir harapan kualitas dan kuantitas bidan Indonesia, RUU Kebidanan ini harus bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh bida di Indonesia, dan RUU Kebidanan ini harus memperhatikan bahwa sertifikasi bidan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada aspek akademis saja, tetapi juga aspek non akademis seperti pengabdian dan lain-lain. Andi menyatakan Fraksi Golkar menyetujui RUU Kebidanan ini untuk segera dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2.

Tanggapan

Peningkatan Kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta Guna Meningkatkan Pelayanan Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Kesehatan

Andi menyampaikan sejauh mana upaya BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan dengan RS Swasta, fasilitas kesehatan wajib memberikan laporan biaya karena banyak masyarakat di dapilnya yang terpencil tidak mengetahuinya. Sistem Jamkesnas sangat berbeda dengan sistem BPJS Kesehatan ini perlu mengambil solusi nyata agar sosialisasi berjalan lancar.

Pembahasan Pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Andi Fauziah mengatakan aturan perundangan untuk TKI sudah kurang memadai, harus segera direvisi. Pemda harus dilibatkan dalam masalah TKI. Pemerintahan Desa pun harus ikut serta.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Andi mengatakan bahwa saat situasi seperti ini, belum memungkinkan menggunakan sistem kapitasi. Peraturan BPJS Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP menjadi kritikan bagi Kemenkes RI dalam pengadaan sumber daya manusia untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Sumber daya manusia di daerah tertinggal dan kesehatan yang kurang baik harus ditingkatkan. Andi meminta Kemenkes RI mengakreditasi Puskesmas yang ada di daerah. Andi menilai INA-CBGs kurang penyesuaian tarif, optimalisasi SDM, dan pengawasan pihak terkait. Mengenai pelaksanaan kesehatan haji, Andi menanyakan cara Kemenkes RI dalam melakukan koordinasi dengan Kemenag RI.

Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI

Andi mengharapkan adanya desain kebijakan yang sesuai mengenai tenaga kerja yang mengalami PHK. Terkait serbuan TKA dari China, Andi ingin mengetahui mengenai pengawasan atas TKA asal China dan berharap Menaker RI dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat. Andi juga ingin mengetahui Menaker RI memiliki data mengenai sektor yang mengalami PHK atau tidak. Terakhir, Menaker RI diharapkan memberikan terobosan baru agar pengangguran dapat segera dikurangi.

Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundangan-undangan DPR-RI

Andi menjelaskan negara Filipina lebih serius terhadap perlindungan hukum dan TKI.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Andi mengatakan tarif INA-CBGs disamakan antara RS swasta dan RS negeri, hal ini tidak adil bagi RS Swasta karena mandiri. Andi menyampaikan bahwa hal yang paling umum dikeluhkan pasien BPJS Kesehatan adalah pasien diminta untuk membeli obat sendiri.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Andi mengatakan bahwa dirinya tidak melihat pemaparan Inda terkait Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Andi menanyakan pandangan Inda terkait Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terhadap pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan.

Indikator Penurunan Pengedaran Obat dan Makanan, Penjualan Obat Online dan Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dari berita yang Andi baca, lebih dari 50% penjualan obat ilegal beredar secara online. Andi menanyakan apa yang akan dilakukan oleh BPOM untuk memberantasnya. Menurut peraturan, Andi mengatakan bahwa hukuman untuk penjual obat dan kosmetik ilegal hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera. Andi menanyakan apa yang harus dilakukan,

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Andi menanyakan apa saja potensi kecurangan di BPJS Kesehatan dan bagaimana mencegah atau memperkecil fraud.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati

Andi menanyakan permasalahan apa yang paling banyak terjadi di lapangan sejak diluncurkan BPJS Ketenagakerjaan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Mohammad Joesoef

Andi menanyakan apakah Joesoef mengetahui nominal besaran gaji Dewas BPJS ketenagakerjaan dan apakah Joesoef mengetahui bahwa gaji Dewas BPJS Ketenagakerjaan berasal dari direksi. Andi juga menanyakan ketika Joesoef menjadi Dewas BPJS Ketenagakerjaan, apakah Joesoef berani menolak gaji dan fasilitas besar.

Permasalahan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan PT. Biofarma

Andi berpendapat bahwa persediaan vaksin yang terbatas menjadi penyebab munculnya kasus vaksin palsu.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Hasan

Andi menanyakan apakah Calon Dewas tidak berlebihan memberikan sanksi kurungan dan apakah ada sanksi lain selain sanksi kurungan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dokter Layanan Primer (DLP), dan RUU tentang Praktik Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan IDI Jawa Barat

Andi mengatakan bahwa permasalahan mengenai sistem tenaga kerja kesehatan di Indonesia merupakan hal yang lumrah terjadi. Oleh sebab itu, dalam pembuatan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran butuh peran dari berbagai elemen, tidak hanya Pemerintah, pihak IDI perlu meyakinkan dan ikut serta dalam pembuatan undang-undangnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat.

Penjelasan Menteri Kesehatan terkait Penyelesaian Pendataan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Penjelasan Menteri Sosial terkait Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan tentang Fakta-Fakta yang Ditemukan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Dirut BPJS Kesehatan

Andi mengatakan bahwa pendataan kepesertaan PBI tidak jelas, karena orang yang turun ke lapangan pun tidak jelas. Ketika ia reses ke dapilnya, ia selalu bertemu dengan Kepala Desa dan mereka selalu mengeluhkan, bahkan bingung ketika membagikan kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Andi menjelaskan bahwa ia pernah desa yang ia datangi itu tidak sampai 10% penerima kartu PBI. Masyarakat tidak mempunyai akses untuk menyampaikan keluhan, kecuali melalui Anggota DPR-RI. Andi menginginkan tidak perlu lagi proses yang panjang, cukup menggunakan Surat Keputusan (SK) dari kementerian yang terkait saja. Terakhir, Andi menyampaikan bahwa di dapilnya banyak masyarakat miskin, tapi tidak masuk dalam kategori penerima PBI.

Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), Perluasan Kepesertaan, Penegakkan Hukum serta Program Pemutihan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan

Andi menanyakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk mengukur target di daerah yang telah ditetapkan.

Pengawasan Peredaran Obat Secara Online — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM)

Andi melihat pemerintah kurang tanggap terkait kasus peredaran obat terlarang, mungkin kita dapat membandingkan dengan negara yang sudah menerapkan regulasi peredaran obat daring. Andi juga bertanya bagaimana penguatan BPOM dalam kerjasama dengan aparat terkait upaya menindak tegas pelanggaran tersebut.

Kanker Serviks, Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi di era JKN, dan Kasus Stunting — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)

Andi mengatakan bergabung dengan PDGI sangat berat karena harus membayar iuran. Andi menyatakan penyebaran dokter gigi di seluruh wilayah Indonesia harus merata. Selanjutnya, ia ingin mengetahui alasan BPJS Kesehatan tidak memasukkan kesehatan gigi dalam programnya. Terkait vaksin, ia menanyakan respon dari komunitas anti vaksin. Terakhir, ia menanyakan upaya HOGI dalam menangani kasus kanker serviks di Indonesia.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Andi F mengatakan ia ingin membahas mengenai pembiayaan obat peserta JKN. Ia juga menanyakan upaya sinkronisasi yang dilakukan dalam JKN yang berjalan. Ia menyebutkan mengenai RKO dan ia melihat masih ada persoalan di instansi kesehatan dan provider daerah yang belum optimal mengirimkan RKO. Ia menanyakan upaya untuk mengoptimalisasikan RKO. Ia mengatakan dengan adanya pemberian e-katalog ke swasta menjadi fair untuk JKN terkait sudah ada perbedaan tarif INA CBGs. Ia menanyakan mengenai target biaya katestropik. Ia juga menanyakan alasan adanya program Nusantara Sehat yang setiap pembukaan pendaftaran selalu kurang target. Menurutnya, hal tersebut berarti programnya tidak menarik.

Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi

Fauziah mengatakan dalam klarifikasi yang dilakukan, PT Medifarma tidak mengakui temuan BPOM.  

Nilai Tarif Pelayanan Kesehatan, Sistem Mekanisme Inovasi, Pembayaran dan Regulasi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), PDGI, ARSADA, P2JK Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, DJSN, Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), ARSSI, IDI, IPMG, Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi, dan PKFI

Andi mengatakan perlu ada pembayaran jelas pada alat kesehatan sehingga tidak ada lagi pihak yang disalahkan.

Realisasi Program dan Anggaran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala BKKBN, Sestama BKKBN, Deputi KBKR BKKBN, Deputi Lalitbang

Andi menanyakan tujuan kelangsungan kampung KB ini karena banyak masyarakat yang menyatakan bahwa setelah terbentuknya kampung KB, tidak ada kelanjutan kegiatan atas pembentukan tersebut. Kepala desa juga banyak yang mengeluh atas tersendatnya pelaksanaan program di kampung KB tersebut. Ia mengatakan bahwa banyak angka yang tidak masuk akal dalam program kampung KB. ia juga mengatakan bahwa ia belum pernah melaksanakan kegiatan apapun dengan BKKBN, tetapi dalam dokumen yang dilaporkan ada 100% target yang telah terlaksana di Sulsel. Ia menanyakan mitra yang diajak bekerja sama. Ia menanyakan dasar membuat laporan 100%. Ia menanyakan alasan keterlambatan tunjangan. Ia mengatakan garda terdepan BKKBN adalah PLKB.

Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Perluasan Manfaat Sosial dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan

Andi mengatakan bahwa persoalan terkait data tidak pernah terselesaikan. Andi berharap agar ketika Permenaker ini diimplementasikan, persoalan yang terkait dengan data harus segera diselesaikan. Ketentuan ini juga tidak secara implisit menyuruh BPJS Ketenagakerjaan untuk memiliki kantor di luar negeri, seharusnya hal-hal kecil seperti ini dapat diatur dalam Permenaker yang akan dikeluarkan. Terakhir, Andi menanyakan keefektivitasan terkait dengan sinergi provider negara tujuan penempatan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Mohammad Husni

Andi Fauziah menanyakan terkait dengan makalah yang dibikin, menurut Bapak Husni apakah kedepannya BPK perlu sampai ke kabupaten/kota atau tidak.

Latar Belakang

drg. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Selatan III setelah memperoleh suara terbanyak untuk Golkar di Sulawesi Selatan 96,330 suara. Andi Pujiwatie yang lebih dikenal oleh pengikutnya dengan panggilan, Ichi, adalah putri dari Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma (2010-2015).

Ichi adalah dokter gigi dan sempat praktek di Puskesmas Katobengke di Bau-Bau (2008-2009).

Pada masa kerja 2014-2019 Ichi bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Malang (1999)

S1, Kedokteran, Universitas Hasannudin, Makassar (2004)

S2, Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar (2007)

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Tembakau

Pada 2 Februari 2015 - Andi Fauziah mendukung cukai rokok kretek mesin dinaikkan drastis.  Tetapi tidak untuk kretek tangan. (sumber)

Tanggapan

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

27 April 2016 - Andi menceritakan bahwa dirinya adalah seorang mantan PNS, yaitu dokter gigi. Karena menjadi seorang dokter gigi gajinya tidak jelas maka ia menjadi anggota DPR. Menurut Andi, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan seperti membalikan tangan.

Andi berharap adanya komunikasi secara intense agar dapat menyelesaikan secara seksama. Andi menyatakan yang Dokter Indonesia Bersatu (DIB) sampaikan akan menjadi concern untuk Komisi 9 DPR-RI dan menunggu kedatangan DIB dengan masukannya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Andi meminta konfirmasi BPOM mengenai efektifitas penjaminan terhadap pengawasan obat dan makanan karena menurut Andi masih banyak produk obat dan makanan impor yang ilegal di Indonesia.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Andi Fauziah minta klarifikasi ke Kalbe prosedur yang diterapkan untuk kontrol kerja karyawannya untuk menghindari human error. Andi Fauziah juga minta penjelasan apakah kasus tertukarnya obat ini sebelumnya pernah terjadi.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Andi Fauziah prihatin bahwa dari 2013 ke 2015 anggaran BPJS mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga dana BPJS mengalami defisit dan kemungkinan menyebabkan kebangkrutan.  [sumber]