Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Ridwan Bae

Golkar - Sulawesi Tenggara

Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Ridwan Bae terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Tenggara setelah memperoleh 91,747 suara. Ridwan adalah politisi senior Golkar di Sulawesi Tenggara. Ridwan adalah mantan Bupati Muna (2000-2010) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Ridwan adalah seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai Direktur dari CV.Konsultan Daya Bina (1983-1989) dan Direktur Utama dari PT.Rapesa (bisnis SPBU dan vendor untuk pelabuhan udara).

    Pada masa kerja 2014-2019 Ridwan duduk di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

    Di 2004, Ridwan dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kasus pelelangan kayu jati temuan oleh Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. (sumber).

    Di 2008 Ridwan Bae diperiksa oleh penyidik Tipikor terkait kasus korupsi penimbunan penataan kawasan kumuh di kelurahan Lagasa dan kelurahan Tula. (sumber)

    Pendidikan

    SLTA, SLTA Umi, Makassar (1976)

    Diploma, Universitas Hasanuddin, Makassar (1981)

    S1, Teknik Sipil, Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari (2010) 

    Perjalanan Politik

    Ridwan Bae sudah menjadi legislator sejak 1992.  Ridwan Bae adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna (1992-1997). 

    Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesti Tenggara (1998-2003)

    Ketua DPD II Golkar Sulawesi Tenggara (2002-2008)

    Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (2000-2005 dan 2005-2010).

    Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara

    Anggota DPR-RI (2014-2019)

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

    19 Agustus 2015 - Ridwan menyoroti data bahwa 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Ridwan minta klarifikasi ke Menteri Keuangan mengapa kondisinya seperti itu terjadi dan apa penyebabnya.  [sumber]

    Tanggapan

    Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019 

    18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Ridwan mempertanyakan apakah alokasi dana saksi bagi Parpol. Ridwan menyatakan pernah membaca dan cerita-cerita dari Komisi 2 sudah dibicarakan dalam rapat bersama. Selain itu, Ridwan mempertanyakan tentang terpenuhi teranggarkan untuk saksi di setiap TPS. [sumber

    Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

    17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Ridwan ingin memperjelas bahwa ini berarti Pak Dirjen telah merestui untuk perencanaan pembanguan jalur KA Kendari, Konawe, Kolaka Timur, Kolaka dan Kolata Utara, Ridwan bertanya apakah ini benar. Ridwan mengapresiasi Pak Dirjen yang memiliki pikiran jauh. Ridwan ingin memperhatikan bahwa di halaman 27 terjadi kesalahan penulisan. [sumber

    Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

    10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Ridwan berpendapat terkadang pembiayaan mendadak menjadi kesulitan kabupaten dan kota. Ridwan juga menambahkan bahwa sebaiknya dibuat dekonsupaya diturunkan pada tingkat kabupaten. Ridwan menganggap peristiwa Danau Toba ini dianggap sebuah kesedihan dan masalah yang ada. [sumber

    Bantahan Terima Aliran Uang 'Proyek Damayanti'

    22 Januari 2016 - (DetikNews) - Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka KPK tidak membantah ada aliran duit dari proyek jalan Kementerian PUPR ke Komisi V. Namun, hal itu ditepis koleganya. 

    "Saya tidak tahu. Saya boleh bersumpah sampai detik ini belum pernah dapat bagian itu. Saya juga baru dengar kali ini kebagian Rp 69 miliar bagaimana ceritanya," kata anggota Komisi V, Ridwan Bae di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2016). 

    Meski begitu, Ridwan mengaku tidak bisa mewakili seluruh Komisi V. "Saya kan anggota biasa di komisi V. Saya tidak bisa mengatakan tidak atau iya," Imbuhnya. 

    Soal kasus yang menjerat Damayanti, Ridwan mengaku tidak tahu menahu. Dia juga kaget ketika Damayanti ditangkap. 

    "Saya tidak tahu, yang kita tahu kan ada di televisi, kita baca di koran-koran," ungkap politikus Golkar ini. 

    Sebelumnya diberitakan, usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (20/1/2016), Damayanti tak menampik adanya jatah duit untuk Komisi V. Dia hanya menuturkan pernyataan klise bahwa waktu yang akan menjawab hal tersebut.

    "Nanti aja ya biar waktu yang menjawab," ucap Damayanti sebelum masuk ke mobil tahanan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

    Dia juga sempat bicara soal peran Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana. Menurut Damayanti, Yudi mengetahui soal proyek jalan di Ambon itu.

    "Dengan paket itu (paket pengerjaan proyek)? Tahu, dia (Yudi) kan pimpinan," kata Damayanti usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2016).

    Sementara itu, KPK juga sudah mencekal anggota Komisi V Budi Supriyanto. Budi juga seharusnya diperiksa KPK hari ini namun absen dengan alasan sakit. (sumber)

    Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

    1 Desember 2015 - Ridwan Bae mengambil suara untuk tidak melanjutkan sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)(sumber2)

    RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

    19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Ridwan mengungkapkan data dari Banggar untuk Kemenhub ada penundaan Rp1,694 triliun dan Kementerian PU Rp2,6 Triliun, sedangkan untuk BPWS Rp318,6 Miliar dan tidak ada perubahan pada tahun 2016. Belanja K/L Kementerian PU pagunya sebesar Rp103.812,2 Miliar dan Kemenhub pagunya sebesar Rp50.106,4 Miliar, Kementerian PDT pagu sebesar Rp7.269,3 Miliar, selanjutnya SAR Nasional pagunya sebesarRp1.987,7 Miliar. Kemudian untuk BMKG pagunya sebesar Rp1.607,2 Miliar dan BPLS sebesar Rp500 Miliar.

    Selain itu Ridwan menjelaskan bahwa setelah hasil pembahasan, anggaran Kementerian PDT menjadi Rp8.554,5 Miliar, Kemenhub menjadi Rp48.465,6 Miliar, dan Kementerian PUPR menjadi Rp104.080,7 Miliar. Angka penundaan ini dipastikan dimasukkan ke anggaran dan dianggarkan kembali di APBNP 2016. [sumber]

    Evaluasi Mudik 2015

    20 Agustus 2015 - Menurut Ridwan, banyaknya pengendara bermotor serta tingkat kecelakaan lalu-lintas yang masih cenderung tinggi karena banyak pemudik yang sudah berkeluarga masih diizinkan menggunakan motor, sedangkan safety (tingkat keselamatan) masih minim.  [sumber]

    Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

    29-30 Juni 2015 - Ridwan menegaskan pentingnya dasar hukum. Menurut Ridwan dasar hukum yang dipakai Pemerintah untuk asumsi anggaran belanja pusatnya adalah yang dari Tahun 2009. Yang Ridwan pakai adalah UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014).

    Mengenai alokasi anggaran sebesar 5% untuk kesehatan, Ridwan minta perhatian khusus Pemerintah untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dokter-dokter. Ridwan khawatir akan kekurangan dokter dan tidak ada dokter yang ke desa-desa.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

    10 Juni 2015 - Ridwan dorong Menteri Perhubungan (Menhub) dan jajaran Kementerian Perhubungan untuk segera lakukan survei untuk pengembangan Pelabuhan Rakyat.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

    10 Juni 2015 - Ridwan minta ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk sampaikan ke para Eselon-1 untuk mendiskusikan dengan Komisi 5 aspirasi-aspirasi dari Komisi 5.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

    9 Juni 2015 - Sehubungan dengan Raskin, menurut Ridwan kalau saja Polisi mau kerja dan periksa hampir 90% dari Kepala Desa di Indonesia penjara bisa dengan mereka. Ridwan menilai dana Rp.1,4 milyar setahun mestinya desa itu sudah bisa sejahtera dalam 5 tahun jadi penting adanya terjalin kerjasama antara bupati-bupati dan kepala-kepala desa ini. Ridwan minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) apa yang dimaksud dengan pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan. Dan kenapa ada dibawah KemenPDT?  [sumber]

    Tol Laut

    20 Mei 2015 - Ridwan minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) kabar yang Ridwan dengar bahwa bila salah satu pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ada hubungan dengan Komisi 5 pejabatnya akan dipecat.

    Sehubungan dengan kebijakan Kemenhub untuk menghentikan pembangunan bandara atau pelabuhan yang tidak lengkap izin AMDAL atau Rencana Induknya, menurut Ridwan ada bandara yang dilanjutkan pembangunannya, sedangkan ada daerah yang tidak. Menurut Ridwan ada bandara dan pelabuhan yang belum ada AMDAL-nya tetapi sudah ada anggarannya.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi

    Pada 10 Februari 2015 Ridwan menambahkan ada juga tumpang tindih antara UU Desa dan UU Pertanian.  Ridwan meminta klarifikasi dari MenteriPDT atas solusi untuk sinkronisasinya.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.